UU PSDN dan Kebutuhan Pertahanan Negara

RUANGNEGERI.com – Atas dasar kebutuhan optimalisasi pertahanan negara, pada 29 September 2019 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat secara mufakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertahanan Nasional (PSDN).

Undang-undang tersebut berfungsi sebagai payung hukum pengerahan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan. Bahasa sederhananya, pemerintah dapat melibatkan sipil dalam upaya pertahanan negara.

Pelibatan sipil dalam upaya pertahanan negara selama ini berpedoman pada keberadaan pasal 27 ayat 3 maupun pasal 30 ayat 1. Keberadaan pasal ini kemudian diterjemahkan menjadi strategi pertahanan rakyat semesta yang dianut oleh TNI hingga saat ini.

Strategi ini sendiri berpusat pada doktrin yang menggabungkan kekuatan TNI dan rakyat sebagai garda pertahanan. Sebelum adanya UU ini, pemerintah telah membentuk program pelatihan sipil untuk menjadi kader bela negara.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015-2019 menyebutkan pelatihan dasar militer termasuk ke dalam program pengkaderan. Kabarnya lebih dari 74 juta orang telah tergabung dalam program ini.

Diketuknya palu tanda disahkannya UU No. 23/2019 membuat program bela negara akhirnya memiliki landasan hukum. Selama lima tahun eksistensinya, program ini memang belum berada naungan payung hukum mana pun. Dengan adanya payung hukum, pelaksanaan dan evaluasinya resmi masuk ke dalam agenda Kementerian Pertahanan.

Rancangan UU PSDN memaparkan pentingnya sinergi rakyat dan tentara adalah untuk mendorong terbangunnya daya saing bangsa (national competitiveness). Hal ini ditekankan terutama untuk menghadapi berbagai jenis ancaman militer maupun non militer.

Rancangan itu juga mengungkit pentingnya penanaman bela negara untuk membangun kesadaran bangsa terhadap rakyat yang majemuk (landasan sosiologis).

Sahabuddin dan Ramdani (2020) dalam penelitian berjudul Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN mengemukakan hadirnya UU ini amat bertepatan dengan momentum bonus demografi di masa mendatang. Pada tahun 2045 nanti diperkirakan jumlah angkatan kerja Indonesia dapat mencapai angka 72,3%.

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) menurutnya sangatlah penting. Hal itu juga diyakininya merupakan sebuah sistem yang ideal dalam konteks pertahanan Indonesia di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Ancaman bisa saja datang dari berbagai sudut.

BACA JUGA: Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19

Konsepsi Bela Negara dalam Sejarah Indonesia

Mengutip dari Historia.id, istilah bela negara pertama kali eksis di tanah Minangkabau. Pada tanggal 19 Desember 1949, Pemerintah Darurat Republik Indonesia menetapkan kota Bukittinggi menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan komando militer.

Di kota tersebut, pemerintah darurat banyak mendapat bantuan logistik hingga pengamanan dari Badan Pengawal Nagari dan Kota. Mengenang kesetiaan luar biasa dari masyarakat Minangkabau selama masa tersebut, tanggal 19 Desember diperingati sebagai hari bela negara.

Jenderal A.H Nasution melalui bukunya Pokok-Pokok Gerilja (1954) mengemukakan bahwa semangat bela negara telah ada sejak masa perjuangan kemerdekaan.

Beliau menjelaskan bagaimana pasukan PETA (pembela tanah air) menjadi tulang punggung perjuangan mencapai revolusi kemerdekaan. Belum lagi peristiwa 10 November ketika lebih dari ratusan ribu rakyat Surabaya angkat senjata melawan sekutu.

Setelah pemerintahan resmi terbentuk, konsep bela negara mulai masuk ke dalam muatan hukum negara. Melalui UU No. 29/1954, pemerintah mencoba mengatur pelibatan rakyat sebagai komponen angkatan bersenjata resmi.

Pada waktu itu, Presiden Soekarno menganggap bahwa pelibatan rakyat dapat berguna untuk menghadapi persoalan keamanan seperti pemberontakan DI/TII serta Permesta.

Undang-undang ini sempat mengalami reorientasi ketika Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan Peperpu No. 38/1959. Tujuan dari peperpu ini adalah mengubah pelaksanaan wajib militer terpusat menjadi wajib militer darurat (Soebijono, 1960).

Presiden Soekarno juga banyak mengandalkan pelibatan sipil untuk pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia.

Pada masa demokrasi terpimpin, Soeharto yang dekat dengan Jend. A.H Nasution memutuskan mengadopsi pemikirannya soal Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Perwujudan Sishankamrata ini kemudian dituangkan ke dalam Perpres No. 55/1972.

Pada perpres ini, pelibatan sipil dialihkan menjadi pembentukan Pertahanan Sipil (Hansip). Soeharto turut membangun pembentukan wajib resimen-resimen mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi.

Menjelang akhir dari masa pemerintahan orde baru, upaya menghadirkan wajib militer di Indonesia sempat muncul melalui UU No. 56/1999 mengenai rakyat terlatih.

Undang-undang ini merupakan payung hukum pertama yang secara langsung memerintahkan warga pria dewasa memenuhi kewajiban mengikuti pelatihan militer. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto terkesan mendorong militerisasi besar-besaran bagi kelompok sipil.

Masuknya era reformasi turut mengubah paradigma HAM dalam tatanan pemerintahan. Atas dasar penghormatan terhadap hak sipil, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden kala itu merevisi UU No. 56/1999 dengan UU No. 3/2002.

Melalui UU tersebut, pemerintah menata ulang konsep bela negara dari terbatas kepada wajib militer menjadi pengabdian kepada negara. Selain itu juga memasukkan klasifikasi baru tindakan yang termasuk bela negara seperti penguatan nilai kewarganegaraan dan pengabdian profesi.

BACA JUGA: George Floyd, Black Lives Matter dan Ancaman Rasisme

Relevansi UU PSDN bagi Pertahanan Indonesia

Kementerian Pertahanan sebagai inisiator RUU PSDN mengatakan keberadaan UU akan sangat krusial bagi upaya pertahanan negara ke depan.

Hal ini ditimpali oleh Letkol Sus Muhammad Ridwan (2016) yang menegaskan bahwa pengerahan komponen selain militer dapat menanggulangi  ancaman geopolitik yang semakin dinamis.

Selain itu, pelaksanaan sistem pertahanan semesta juga membutuhkan banyak sumber daya sehingga kewenangan mobilisasi mutlak diperlukan. Indira Samego, seorang peneliti senior di LIPI, berpendapat bahwa hal tersebut adalah bagian kontekstualisasi dari Sishanneg (Sistem Pertahanan Negara).

Namun apabila ditelaah lebih dalam, pada hakekatnya UU ini masih kental dengan pandangan attrition war. Konsep attrition ini pertama kali muncul dalam pertempuran Verdun yang legendaris dalam teater perang dunia pertama.

Pada prinsipnya, attrition amat bergantung kepada kuantitas sumber daya yang dimiliki, terutama komponen cadangan.

Padahal paradigma pertahanan global telah banyak mengalami perubahan. Safril Hidayat & Arlan Sidha (2018) mencoba menjelaskan hal ini melalui tulisan berjudul Indonesia Maritime Defence Paradigm Sine Qua Non Global Maritime Fulcrum.

Keduanya menilai bahwa paradigma pertahanan dinilainya harus fokus kepada pengamanan wilayah perairan sebagai bagian kepentingan nasional.

UU PSDN dan konsep sishankamrata/sishanta ini juga perlu diuji validasinya dalam rancangan Minimum Essential Force (MEF) milik pemerintah. Pemenuhan MEF sendiri dilandasi oleh Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakkum Hankam) 2015-2019 yang dikeluarkan di awal masa pemerintahan.

Secara hakikat, Jakkum Hankam 2015-2019 mengakui keberadaan sishankamrata. Hanya saja, Jakkum Hankam juga memuat dengan jelas postur pertahanan Indonesia sebagai pertahanan maritim defensif aktif. Dengan kebijakan umum ini pemerintah secara definitif beritikad untuk mereformasi pertahanan maritim.

Peneliti senior lembaga CSIS, Evan Laksmana, berpendapat bahwa konsep sishankamrata/sishanta seharusnya dipandang sebagai landasan filosofis dan bukan sebagai kebijakan praktis.

Landasan filosofis adalah adalah pondasi dan mata angin dari suatu kebijakan pertahanan. Mengartikan sishankamrata semata-mata hanya dengan mengerahkan komponen cadangan dianggap tidak sesuai dengan tantangan pertahanan masa kini.

Tantangan pertahanan pada masa kini, menurut pengamat militer, Connie Rahakundini, jauh lebih kompleks. Ia mencontohkan saat ini kebanyakan negara memilih untuk fokus dalam teknologi informasi dibandingkan dengan perekrutan personel.

Sebab, perang pada masa mendatang diperkirakan akan lebih banyak mengandalkan surveilans dan intelijen ketimbang peluru. Ancaman siber meningkat pesat dalam tiga tahun belakangan.

Karenanya, Amerika Serikat telah memasukkan pertahanan siber ke dalam prioritas pertahanan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Defence Strategic Guide Departemen Pertahanan AS.

Kembali kepada konsepsi MEF berbasis maritim. Jerry Irawan (2015) melalui tulisan berjudul Perubahan Paradigma Petahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan, mengemukakan bahwa Indonesia harus meninggalkan pertahanan berbasis komando teritorial.

Indonesia menurutnya justru sudah harus mengembangkan pertahanan berbasis pencegahan infiltrasi ke wilayah negara (darat).

Di dunia kajian militer, strategi tersebut dikenal dengan istilah “preventive defense”. Suatu konsep pertahanan yang pertama kali dicetuskan oleh William Perry pada tahun 1996 dalam buku Preventive Defense: A New Security Strategy for America.

Pada prinsipnya, preventive defense adalah upaya untuk mencegah atau menanggulangi resiko meningkatnya kerugian akibat perang. Tiongkok misalnya, lebih memilih untuk menjalankan strategi blue ocean navy dibandingkan dengan peningkatan jumlah personel.

Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok justru mengurangi personil darat sebanyak 50%. Gantinya, pemerintah memutuskan untuk memfokuskan anggaran untuk penguatan angkatan laut dan angkatan darat.

Dengan asumsi bahwa Tiongkok sebagai aktor utama di kawasan, penguatan komponen cadangan yang kental berorientasi pertahanan darat justru dapat menegasikan visi poros maritim.

BACA JUGA: National Security Law, Akhir dari One Country Two Systems Hong Kong

Tantangan UU PSDN

Dibalik tujuannya dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia, UU PSDN ini juga memiliki masalah terutama dalam hal pembiayaan.

Hal itu disuarakan oleh anggota komisi I, T.B Hasanuddin. Beliau mengkritik kebutuhan biaya sebesar 500 triliun untuk pelatihan bela negara. Hal ini menjadi ironi di saat pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran untuk alutsista.

Supremasi sipil juga dikhawatirkan akan terancam oleh beberapa ketentuan dalam undang-undang ini. Sejumlah kalangan menilai beberapa pasal ditengarai dapat mendorong militerisasi terhadap sipil.

Hal itu dinilainya bertentangan dengan upaya terdahulu untuk menghapus dwifungsi ABRI/TNI dalam kehidupan sosial. Dalam sejarahnya, dwifungsi ABRI seringkali membuat upaya penegakan hukum sipil menjadi ambigu.

Instrumen militer sendiri pada dasarnya merupakan alat ampuh untuk menekan aktivitas kelompok masyarakat (Mietzner, 2006). Belum lagi kita bicara mengenai potensi pengerahan militer sebagai kanal politik, sebagai dampak dari pelibatan sipil ke dalam alam militer.

Pelaksanaan dwifungsi ABRI berhasil mendorong masuk militer ke dalam ruang sipil tanpa adanya kontrol. Merujuk kepada penggunaan militer oleh pemerintah di masa lampau, UU PSDN diduga cenderung mengembalikan hal tersebut.

Lahirnya UU PSDN memang dapat dimaklumi sebagai terjemahan dari “upaya segenap bangsa membela negara” dalam konstitusi. Akan tetapi, UU ini beserta dengan aturan turunannya masih memiliki banyak celah dilakukannya perbaikan. Pengerahan komponen cadangan (sipil) juga perlu diuji tingkat efektivitasannya dalam operasi lapangan.

Selain masalah operasional, masalah pengamalan doktrin juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai mobilisasi komponen cadangan ini bertabrakan dengan supremasi HAM dalam sipil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *