Urban Farming di Tengah Laju Urbanisasi

RUANGNEGERI.com – Kota, bagi sebagian orang adalah masa depan. Kemudahan akan akses pekerjaan, pendidikan dan kehidupan yang lebih baik menjadi daya tarik tersendiri.

Alasan itulah yang membuat orang berbondong-bondong melakukan migrasi dari desa ke kota. Kondisi itu dikenal dengan urbanisasi.

Dalam masyarakat urban, orang digerakkan oleh aktivitas ekonomi. Kota menjadi penggerak utama roda perekonomian untuk menunjang ketersediaan kebutuhan sehari-hari. Tak terkecuali akses kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan dasar.

Lalu, bagaimana kondisi ketersediaan pangan perkotaan saat wabah Covid-19 melanda?

Pandemi Covid-19 nampaknya semakin menunjukkan ketidakmampuan kota dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk yang berada di wilayah itu. Pembatasan aktivitas ekonomi saat wabah membuat akses kebutuhan pangan tersendat karena berhentinya distribusi pangan ke kota.

Kondisi semacam itu membuat terjadinya gejala sosial berupa panic buying, orang saling berebut untuk mendapatkan bahan pangan. Akhirnya, menimbulkan dampak diferensiasi sosial di kalangan masyarakat.

Bagi orang yang mempunyai penghasilan lebih, akan mudah membeli dan memborong kebutuhan pangan. Akan tetapi bagi golongan yang rentan, akan sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Hal itu terjadi karena sistem pangan di wilayah perkotaan telah menciptakan ketergantungan pasokan dari luar wilayah perkotaan.

Keadaan semacam itu bukan terjadi begitu saja. Ada proses panjang yang membuat sistem pangan perkotaan dalam menciptakan ketergantungan.

Carolyn Steel (2013) dalam buku berjudul Hungry City: How Food Shapes Our Live menyebutkan bahwa sistem pangan modern yang menggerakkan perkotaan adalah sistem yang tidak berkelanjutan.

Menurutnya, sistem pangan modern telah menyumbang besar atas laju deforestasi dan ketergantungan terhadap energi fosil. Sistem pangan modern digerakkan oleh suatu alat produksi yang membuat ketergantungan. Hal ini berkaitan dengan ruang yang tercipta melalui proses produksi ruang sosial di masyarakat.

Henri Levebre (1991) dalam buku berjudul The Production of Space menyebut bahwa produksi ruang (baik berupa spasial maupun sosial) berkaitan erat dengan (mode of production) suatu masyarakat modern.

Jadi, praktik yang digunakan mewujud melalui persepsi atas lingkungan. Hal itu dibangun melalui jaringan aktivitas sosial seperti pekerjaan, akses sumber daya alam dan kehidupan pribadi.

Alat produksi yang dimaksud oleh Levebre tidak lain adalah Kapitalisme. Menurutnya, dalam masyarakat kapitalis modern, ruang adalah arena pertarungan yang tak pernah selesai untuk diperebutkan.

Semua pihak yang berkepentingan akan terus mencari jalan untuk mendominasi dan memanfaatkan suatu ruang. Kemudian melakukan reproduksi pengetahuan untuk mempertahahankan hegemoninya atas tata ruang.

Singkatnya, apa yang disebut ruang bersama (common space) yang kita miliki akan selalu menyesuaikan dengan ekspansi kapital itu bekerja.

BACA JUGA: Menggagas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

Muhtar habibi (2016) dalam buku Surplus pekerja di kapitalisme pinggiran: relasi kelas, akumulasi dan proletariat informal di Indonesia sejak 1980-an menjelaskan bahwa perkotaan membuat sebuah konsentrasi produksi kapital dan menyumbang besar terbentuknya populasi terbuang (informal proletariat).

Yaitu angkatan kerja yang bertahan hidup tanpa sarana produksi yang memadai. Dengan kata lain, mereka tidak terserap untuk tenaga kerja formal industri.

Mereka terkonsentrasi di perkotaan hanya untuk menjadi ‘tentara cadangan industri’ dan menikmati sebagian kecil rantai produksi kapital. Itulah yang disebut Karl Marx (1976) sebagai “relative surplus population”.

Mereka tidak selamanya menjadi populasi terbuang, karena bisa saja sewaktu-waktu dipanggil oleh kapital untuk mengisi kekosongan tenaga kerja formal. Sehingga, keberadaannya menjadi roda pengisi tenaga kerja kapital dan menciptakan sebuah limpahan tenaga kerja.

Fenomena proletariat informal bukanlah sebuah gejala khusus. Negara-negara pinggiran Asia seperti Indonesia menyumbang besar angkatan kerja sektor informal. Dengan melimpahnya tenaga kerja itu telah membuat sebuah pasar tenaga kerja yang disebut dengan istilah Labor Market.

Hal itu terkait dengan restrukturisasi kapital global menjadi bentuk baru yang disebut neo-liberalisme. Sebuah proyek besar yang membuat sebuah sistem kerja yang berorientasi pada mekanisme pasar bebas.

Muhtar Habibi kemudian menyebutkan skema dari neo-liberalisme tersebut, yakni;

Pertama, dalam proyek neo-liberal telah mengubah relasi kelas dan mengubah karakter Negara. Liberalisasi (industri, perdagangan, keuangan) ekonomi sejak 1980-an semakin memperkuat posisi tawar kapital internasional dibanding kapital domestik.

Kedua, perubahan corak akumulasi kapital yang semula berorientasi pada pembangunan ke dalam (inward looking), menjadi kian berorientasi ke luar untuk memenuhi pasar internasional (outward looking).

Ketiga, melimpahnya angkatan kerja informal dalam ekonomi domestik.

Neo-liberal wataknya selalu bias kelas atas (asing dan domestik) dalam orientasi ekonomi. Tidak ada orientasi satu pun untuk membangun ekonomi domestik yang kuat melalui kombinasi antara pertanian dan industri domestik.

Di titik inilah yang membuat sistem pangan modern perkotaan mengalami ketergantungan. Alih–alih berupaya memaksimalkan kebutuhan pangan domestik, sistem pangan modern kini malah bergantung pada mekanisme pasar bebas melalui skema impor pangan untuk memenuhi kebutuhan.

Hal itulah yang menciptakan gelombang pasar pangan dunia tak bisa bertahan lama bila terjadi wabah semacam ini. Butuh upaya untuk mengatasi ketergantungan pangan. Salah satunya dengan menciptakan suatu lanskap kota yang terintegrasi dengan pertanian perkotaan.

Carolyn steel (2013) dalam buku berjudul Hungry City: How Food Shapes Our Lives menyebutkan, sebuah kota sejatinya telah lama terintegrasi dengan pertanian.

Dia mencontohkan di kota London. Ada sebuah jalan dengan nama Jalan Jumat (Friday Street) yang merupakan tempat jual beli ikan hasil tangkapan nelayan lokal setiap hari Jumat.

BACA JUGA: Fenomena Lockdown dan Perubahan Iklim

Model Havana, Kuba

Siapa yang tak mengenal Havana. Ibu Kota negara Kuba itu mempunyai sistem pangan perkotaan yang terintegrasi dengan pertanian. Skema yang dilakukan adalah Urban Farming atau pertanian perkotaan.

Menciptakan kota yang terintegrasi dengan pertanian bisa dilakukan. Contoh sukses itu, salah satunya bisa kita lihat lewat sistem pertanian kota di Havana, Kuba.

Jauh sebelum maraknya kampanye, produk pertanian organik dan pangan lokal digemari oleh masyarakat uban. Sebagian besar rumah tangga di Kuba telah terbiasa untuk membeli produk lokal dan organik.

Mereka berhasil menciptakan sebuah sistem pertanian perkotaan dengan menanam lahan petak kecil dengan aneka sayur-sayuran. Pun, kebun-kebun kota dirawat secara bersama untuk menghasilkan bahan pangan.

Keadaan itu tak lepas dari kondisi ekonomi nasional di Kuba akibat embargo besar-besaran oleh dunia internasional. Bahkan, Fidel Castro menyambut baik ide masyarakat tersebut. Secara bertahap masyarakatnya di dorong untuk mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.

Tenaga kerja pertanian perkotaan di Havana yang menjadi sentral ekonomi di Kuba juga meningkat. Dari yang berjumlah 9.000 tenaga kerja pada 1999, kini menjadi 23 ribu dan 44 ribu pada tahun 2006. Hal ini telah memberikan lapangan pekerjaan sektor pertanian perkotaan.

Selain itu, pemerintah Kuba melalui kebijakan Programa Nacional de Agricultura Urbana pada tahun 1994 telah mendorong dengan pesat teknik pertanian perkotaan dan pertanian.

Selain itu, mereka juga berhasil membuat sistem pertanian organik dengan menciptakan pengetahuan dan teknologi sistem pertanian organik. Alhasil, mereka menjadi pengembang sukses dalam urusan pertanian organik.

Selain itu, pemerintah Kuba Juga menghilangkan kepemilikan lahan oleh pemerintah dan diubahnya menjadi lahan bersama yang dikelola oleh masyarakat.

Walaupun tidak mempunyai akses lahan secara langsung, mereka dibolehkan untuk menggarap dan mengelola secara gratis dengan syarat mampu memenuhi tanaman-tanaman utama yang telah ditentukan.

Di Indonesia, urban farming sudah lama dipraktekkan terutama sejak krisis moneter 1997-1998.

Ahmad Rifqi Fauzi dkk., (2016) melalui penelitian berjudul Pertanian Perkotaan: Urgensi, Peranan dan Praktik Terbaik, menyebutkan bahwa upaya untuk memaksimalkan urban farming agar bisa mencukupi kebutuhan pangan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19 di Tengah Ancaman Sektor Pertanian

Hal itu tak lepas dari sistem pangan perkotaan di Indonesia yang masih bertumpu pada skema impor. Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses lahan di perkotaan akibat konversi lahan besar-besaran dari pertanian menjadi pemukiman dan industri.

Heriyanto (2010), dalam penelitian berjudul Pola dan Intensitas Konversi Lahan Pertanian di Kota Semarang Tahun 2000-2009, menyebutkan pola alih fungsi lahan di Kota Semarang misalnya terjadi dalam beberapa macam.

Yakni alih fungsi dari sawah ke pemukiman, sawah ke tegalan, tegalan ke pemukiman, rawa yang diurug menjadi tanah kering.

Penelitiannya juga menjelaskan bahwa dengan luas lahan sawah 3,980 hektar, lahan di Kota Semarang tersebut diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 66 tahun ke depan jika konversi lahan terus menerus dilakukan.

Jadi, pemenuhan kebutuhan pangan di perkotaan sejatinya bisa dilakukan bila ada tekat untuk mewujudkan. Sebab, pengelolaan lahan pertanian perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah masa depan dari kota itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *