China Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Ambisius untuk Mengurangi Ketergantungan Kepada AS

RUANGNEGERI.com – Laporan kinerja pemerintah atau biasa disebut sebagai Pertemuan Dua Sesi yang diagendakan tiap tahunnya di China kini membahas banyak isu ekonomi. Kongres tersebut telah digelar tanggal 5 Maret.

Melansir CNN.com (05/03/2021), agenda pembahasan menyangkut isu infrastruktur dan teknologi. Presiden Xi Jinping membuat target jangka panjang ekonomi yaitu menggandakan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2035.

Untuk mencapai target tersebut, China perlu tumbuh setidaknya 5 persen pada tahun ini. Walaupun perekonomian menurun akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, negeri Tirai Bambu tersebut masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,3 persen.

“China secara tidak terduga menetapkan target pertumbuhan PDB, namun pada level yang relatif rendah,” tulis Kepala Ekonom Iris Pang.

“Saya khawatir target PDB yang rendah dapat menandakan kemungkinan bahwa pemerintah memasukkan skenario kembalinya Covid-19,” lanjutnya.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Hong Kong: Kontroversi dan Potensi Ancamannya

Rencana Pemulihan Ekonomi

Terkait dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi, China menghabiskan ratusan milyar dolar untuk program-program yang menstimulasi kegiatan ekonomi. Program-program tersebut adalah proyek infrastruktur dan pemberian uang tunai untuk warga.

Pemerintah mengaku telah mengeluarkan dana sebesar US$155 miliar (Rp342,25 triliun) pada tahun 2020 untuk mendanai peralatan medis dan teknologi untuk melawan virus Corona. Perdana Menteri (PM) Li Keqiang mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebanyak 6 persen pada tahun 2021.

Li mengatakan bahwa Beijing telah menetapkan defisit anggaran untuk tahun ini sekitar 3,2 persen. Angka tersebut sedikit lebih rendah daripada tahun lalu. Li mengatakan bahwa “mengingat tentang pengendalian Covid-19 yang efektif dan pemulihan ekonomi secara bertahap.”

Pemerintah juga berencana menurunkan jumlah uang yang dapat dikeluarkan pemerintah daerah dalam bentuk obligasi khusus tahun ini sebesar 100 miliar Yuan (US$15 miliar), meski jumlahnya kini masih mencapai sekitar 3,65 triliun Yuan (US$564 miliar atau sekitar Rp8.106 triliun).

Uang tersebut utamanya digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur seperti jaringan 5G, bandara, kereta api dan stasiun pengisian daya.

PM Li juga menekankan pentingnya stabilitas pekerjaan dan akan meningkatkan kesempatan kerja. Pemerintah telah berjanji untuk menyediakan setidaknya 11 juta lapangan pekerjaan di daerah perkotaan tahun ini.

Baca juga: Pemerintah Australia Paksa Google dan Facebook Membayar Konten Berita

Dinilai Terlalu Ambisius

Sebelum diadakan pertemuan besar-besaran tersebut, terjadi perdebatan sengit mengenai pengembalian target PDB. PDB ditiadakan pada tahun lalu untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir karena virus Corona.

“Dalam menetapkan target ini, kami telah memperhitungkan pemulihan aktivitas ekonomi,” kata Li. Ia juga menambahkan bahwa tujuan tersebut akan “membantu keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang sehat.”

Beberapa pakar termasuk mantan Sekretaris Jenderal Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional telah mendorong pedoman yang mengatakan bahwa pemerintah perlu menetapkan tolok ukur. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga pertumbuhan sesuai jalur.

Seorang pembuat kebijakan di Bank Rakyat China, Ma Jun, menganggap keputusan target PDB tersebut terlalu ambisius. Target tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk meminjam terlalu banyak, meningkatkan risiko akumulasi dari “hutang tersembunyi.”

Menanggapi pertumbuhan PDB, seorang analis mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi dapat diinterpretasikan terlalu konservatif.

“Dalam pandangan kami, Beijing sangat sadar bahwa pertumbuhan PDB dapat melebihi 8 persen tahun ini,” ungkapnya. Ia pun menambahkan bahwa pemerintah “mungkin enggan” untuk menetapkan standar yang tinggi.

Hal itu menurutnya adalah disebabkan karena perbedaan dampak dari pandemi Covid-19 yang dialami oleh setiap kota maupun provinsi.

Baca juga: Perseteruan AS-Tiongkok Makin Memanas, Sejumlah Pejabat AS Dikenai Sanksi

China Ingin Menjadi Negara Manufaktur Dunia

Pemerintah China telah mengumumkan rencana komprehensif untuk meningkatkan kemampuan manufakturnya pada tahun 2025 melalui delapan area prioritas.

Melansir South China Morning Post (05/03/2021), rencana tersebut akan difokuskan pada sumber daya alam, material khusus, robotika, mesin pesawat, kendaraan energi baru terbarukan serta mobil pintar.

Selain itu juga terkait dengan urusan kesehatan seperti peralatan medis kelas atas dan pengobatan inovatif. Mesin pertanian, peralatan untuk pembuatan kapal, pesawat dan kereta kecepatan tinggi serta aplikasi industri sistem satelit navigasi global Beidou China juga menjadi prioritas.

“Kita harus menjaga pangsa manufaktur yang stabil dalam perekonomian secara keseluruhan dan meningkatkan keunggulan kompetitif China di sektor ini,” demikian keterangan pemerintah dalam rencana lima tahun ke depan yang didukung oleh hampir 3.000 orang delegasi NPC (Kongres Rakyat Nasional).

Baca juga: Tiongkok Siapkan Pesawat Tempur Baru Menghadapi Perang Masa Depan

Sektor manufaktur merupakan bagian integral dari rencana lima tahunan yang menjabarkan tujuan ekonomi dan pembangunan dari tahun 2021-2025. Fokus baru pada sektor manufaktur adalah mengejar transformasi teknologi tinggi.

Hal tersebut dinilai penting untuk membantu mengimbangi kenaikan biaya produksi, menguatkan posisi negara dalam rantai pasokan. Selain itu juga untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan meningkatkan daya saing terhadap Amerika Serikat (AS).

“Lihatlah perusahaan-perusahaan (China) yang masuk daftar hitam AS (termasuk perusahaan telekomunikasi Huawei Technologies Co dan Semiconductor Manufacturing International Corp) dan Anda akan lihat bahwa apa yang dibekukan adalah manufaktur maju seperti chip dan peralatan litografi,” kata Li Yi yang merupakan Kepala Peneliti di Akademi Ilmu Sosial Shanghai.

“Otoritas tertinggi China mengalihkan bakat dan pendanaan ke industri manufaktur karena mereka menyadari risikonya,” lanjutnya.

Sektor manufaktur menyumbang 33 persen dari PDB pada paruh pertama di tahun 2020 berdasarkan data resmi. Sektor ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian industri karena negara ini merupakan produsen terbesar dalam hal produksi.

Selain itu, China juga memiliki reputasi sebagai “pabrik dunia” setelah masuk ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di tahun 2001.

Baca juga: Latihan Militer Tiongkok Dinilai sebagai Upaya Menekan Taiwan

Tantangan yang Dihadapi Tiongkok

Melansir CNN (05/03/2021), pimpinan Partai Komunis China, Guo Shuqing, mengatakan bahwa sektor properti mungkin berada dalam gelembung dan menambahkan bahwa tren spekulatif itu berbahaya.

Hal itu karena regulator telah mengeluarkan peraturan untuk membatasi pinjaman ke sektor properti. Guo juga memperingatkan bahwa kredit macet dapat terus menimbun risiko bagi sistem keuangan dan memperlambat laju pemulihan.

Sejumlah perusahaan besar milik negara telah menyatakan bangkrut atau gagal membayar pinjaman pada tahun 2020 lalu.

Menurut perkiraan terbaru dari Zhongtai Sekuritas, gagal bayar oleh perusahaan negara melonjak hingga US$15,5 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut naik sebesar 220 persen dari tahun sebelumnya.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *