Terhimpit Ekonomi, Ghana Menjual Mayoritas Royalti Emasnya

RUANGNEGERI.com – Ghana merupakan negara dengan potensi tambang emas yang mencengangkan. Sayangnya, negara ini belum bisa mendapatkan imbas yang optimal. Perekonomiannya menyedihkan, terutama saat kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Melansir dari majalah The Economist edisi (29/09/2020), demi keluar dari kesulitan, pemerintah negara yang beribu kota di Accra tersebut berencana menjual royalti emasnya di masa depan.

Royalti tersebut adalah hak Ghana sebagai negara pemilik sumber daya dari perusahaan penambang komersial. Sedianya, royalti tersebut merupakan cadangan devisa.

Namun, saat ini Ghana membutuhkan dana segar dalam jumlah besar. Berjuang untuk mempertahankan subsidi dan pengeluaran publik. Utang luar negerinya saat ini mencapai 70 % dari Produk Domestik Bruto.

Jumlah yang akan dijual adalah 75 % royalti dari 16 tambang komersial di Ghana serta akan digabungkan ke dalam sebuah perusahaan bernama Agyapa. Sebanyak 49 % di antaranya dilepas ke bursa saham Ghana dan London.

Diperkirakan nilai royaltinya mencapai AS $ 500 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun.

BACA JUGA: Mantan Raja Spanyol Menghilang di Tengah Proses Pemeriksaan Korupsi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan

Keputusan untuk menjual royalti emas tersebut bukannya tanpa kritik. Pemerintah Ghana dianggap terlalu terburu-buru.

Pemerintah “pada dasarnya menjual kemampuannya untuk membayar kembali portofolio pinjaman normal yang ada,” ujar David Mihalyi, dari Institut Tata Kelola Sumber Daya Alam.

Walau dianggap merupakan jalan untuk memperoleh dana segar tanpa menambah utang, namun menjual royalti merupakan jebakan. Sebab, Ghana telah melakukan hal yang sama pada royalti dari jenis tambang lainnya, yakni minyak dan bauksit.

Namun, dana tersebut tidak digunakan secara bijak. Anggaran diprediksi akan jebol menjelang pemilihan umum. Selain itu juga untuk kenaikan gaji pegawai pemerintahan yang besar.

“Ketentuan kesepakatannya juga tidak jelas,” tambah Mihalyi. Karena tidak disebutkan secara gamblang berapa jumlah emas dan berapa lama jangka waktu yang ditetapkan.

Hal itu menyebabkan kesepakatan ini terlalu riskan dan berisiko bagi pemerintah Ghana. Agyapa selaku perusahaan milik pemerintah akan mendapat bagian jika ada perpanjangan sewa pertambangan.

Artinya, investor akan terus mendapat laba dari perpanjangan tersebut. Namun, tidak ada kewajiban untuk membayar pemerintah selain dari bagian Agyapa.

Penilaian terhadap goodwill Agyapa telah ditetapkan oleh pemerintah. Yakni sebesar $ 1 miliar. Namun, harga yang berbeda dipublikasikan oleh Yakubu Abdul Salam, ekonom dari Universitas Aberdeen.

Menurutnya, nilai Agyapa justru “bisa mencapai 2,5 miliar Dollar, bahkan lebih.” Walau pemerintah beralasan nilai tersebut hanya hitungan kasar untuk menarik investor, namun publik tidak banyak yang percaya.

Bright Simon dari LSM Imani mengatakan nilai $ 1 miliar tersebut adalah “nilai yang diharapkan menjelang penawaran umum perdana.” Mengingat, pemerintah Ghana telah melakukan pembicaraan dengan investor sejak dua tahun belakangan.

Tidak ada yang tahu pasti kenapa nilai perusahaan tersebut bisa berbeda jauh. Pemerintah Ghana yang tidak transparan dituding menjadi penyebabnya.

Namun, tuduhan itu dibantah oleh Charles Adu Boahen, Wakil Menteri Keuangan Ghana. Akan ada “transparansi total. Selain itu bursa London akan memastikan Agyapa dihargai dengan baik di pasar.”

Pemerintah juga akan mengendalikan Agyapa melalui kepemilikan saham mayoritas. Serta mendapat dividen yang sangat berarti bagi pembangunan Ghana.

Ada hal lain yang dikritik para ekonom mengenai rencana penjualan royalti tersebut. Pemilihan pimpinan Agyapa juga banyak dinilai tidak transparan. Selain itu juga sedikitnya waktu bagi parlemen untuk mengkaji keputusan penjualan tersebut.

Indikasi korupsi juga semakin kuat. Mengingat, pemerintah di negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa ini terkenal karena membelanjakan uang publik dengan kurang bijaksana.

BACA JUGA: Pasca Ledakan, Lebanon Kini Semakin Kesulitan

Bobroknya Sistem Pemerintahan

Sebenarnya Ghana merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, kurangnya kualitas SDM menjadikannya tidak mampu mengolahnya dengan baik.

Pembangunan di Ghana juga banyak amburadul. Studi tahun 2015 menunjukkan banyaknya fasilitas publik yang tidak selesai dibangun. Termasuk jalan dan jembatan.

Setiap tahun pemilihan, akan terjadi defisit fiskal. Pemerintah menghabiskan banyak dana untuk meraih suara terbanyak dari rakyat.

Pola pengeluaran seperti ini mempengaruhi kemampuan pemerintah Ghana menghadapi pandemi. Terutama guncangan ekonomi yang diakibatkannya.

Hal lain yang mengkhawatirkan makin terpuruknya perekonomi Ghana adalah jadwal pemilu yang akan dilaksanakan Desember tahun ini.

Jika masih terjadi penggelontoran dana dalam jumlah besar untuk pesta politik ini, maka hampir pasti keuangan Ghana akan defisit besar-besaran di awal tahun 2021.

Namun, para analis di The Ghana Priorities, berpendapat lain. Harapan membaiknya ekonomi Ghana terletak pada pemerintahan baru. Kabinet dan pemimpin negara yang baru diharapkan dapat menghabiskan anggaran Ghana secara lebih baik.

BACA JUGA: WHO: Virus Ebola di Kongo Disinyalir Lebih Berbahaya Ketimbang Covid-19

Apa Itu Royalti Emas?

Emas adalah hasil tambang sekaligus penyumbang devisa terbesar Ghana. Pada tahun 2008, Ghana berhasil mengekspor hingga 80,5 ton emas. Dari hasil sumber daya alam itu, Ghana mendapatkan royalti.

Bisa dikatakan royalti tersebut adalah bagi hasil. Aktivitas eksploitasi bahan tambang membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, Ghana membutuhkan investor dan perusahaan yang sanggup melakukannya.

Sebagai imbalan dari hasil tambang, Ghana mendapat royalti. Besarnya 4 % dari setiap ons yang ditambang.

Pengaturan royalti tersebut diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Pertambangan tahun 2006 (Undang-undang 703). Selain membayar royalti kepada pemerintah, penambang juga membayar pajak perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *