Setahun Internet Dimatikan, Pengungsi Myanmar Tak Tahu Ada Virus

RUANGNEGERI.com – Pemadaman internet yang dimulai sejak 21 Juni 2019 di beberapa bagian zona konflik Myanmar telah menyebabkan lebih dari satu juta orang dalam kegelapan.

Human Rights Watch (HRW) menyebutkan bahwa banyak dari mereka tidak mengetahui tentang pandemi global virus corona.

Kementerian Transportasi dan Telekomunikasi Myanmar memerintahkan perusahaan untuk memutuskan layanan data internet di negara bagian Rakhine dan satu di negara terdekat bagian Chin.

Alasannya adalah karena dikhawatirkan jaringan internet justru digunakan untuk mengobarkan bentrokan antara militer dan pemberontak. Pertempuran terus meningkat, yakni antara militer negara dan etnis minoritas, Rakhine dan Tentara Arakan.

Larangan di kota Maungdaw dicabut pada bulan Mei lalu. Namun, masih terdapat sekitar satu juta orang terkena dampak di daerah yang dilanda perang. HRW mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mencabut semua pembatasan internet di delapan kota yang tersisa.

Menurut kelompok hak asasi internasional dan Amnesty International, penutupan yang lama itu membahayakan jiwa. Tidak hanya karena mencegah orang melaporkan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Akan tetapi karena itu telah memutus hubungan mereka dengan kampanye kesehatan masyarakat tentang pandemi Covid-19.

“Dengan konflik bersenjata antara militer Myanmar dan Tentara Arakan di Negara Bagian Rakhine di tengah pandemi, sangat penting bagi warga sipil untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk tetap aman”, tegas Linda Lakhdhir, penasihat hukum di HRW.

BACA JUGA: Kasus Covid-19 di AS Masih Tinggi, Warganya Dilarang Memasuki Eropa

Pembelaan Pemerintah Myanmar

Pada Jumat (12/06), Kementerian Perhubungan dan Komunikasi Myanmar mengumumkan pemerintahnya akan memperpanjang penutupan internet hingga setidaknya 1 Agustus di delapan kota yang tersisa itu.

“Kami akan memulihkan layanan internet jika tidak ada lagi ancaman kepada publik atau pelanggaran undang-undang telekomunikasi,” kata Soe Thein, sekretaris tetap kementerian saat konferensi pers.

Tetapi para aktivis hak asasi manusia mengatakan bila penutupan internet termasuk dalam membahayakan nyawa orang.

“Pemerintah Myanmar terus membenarkan tindakannya atas dasar keamanan nasional. Tetapi, anehnya itu adalah penutupan internet yang membahayakan nyawa. Penutupan itu mempertanyakan komitmen pemerintah Myanmar untuk mencegah penyebaran virus, terutama di daerah etnis minoritas” kata Matthew Bugher.

Pemerintah berpendapat bahwa penutupan internet seluler tidak mengganggu penyebaran informasi.

Sebab, orang-orang di daerah yang terkena dampak dapat menggunakan layanan SMS seluler dan sistem alamat publik untuk menerima informasi pemerintah. Internet juga dapat diakses di beberapa lokasi melalui koneksi tetap.

Namun, sebagian besar pengguna internet di seluruh Myanmar menggunakan data seluler – melalui telepon seluler – untuk mengakses internet, yang memberikan lebih banyak peluang bagi orang untuk mengakses informasi dengan cepat, terutama selama krisis dan situasi konflik.

Sebuah survei tahun 2019 oleh Myanmar Survey Research menemukan bahwa setengah dari total populasi menggunakan internet. Dari para pengguna tersebut, semua mengakses internet melalui perangkat mobile mereka.

“Gangguan layanan internet secara tidak proporsional berdampak pada mereka yang mengandalkan informasi yang kredibel dan tepat waktu untuk melindungi kehidupan mereka dan mengakses bantuan kemanusiaan.”

BACA JUGA: Arab Saudi Secara Bertahap Kembali pada ‘New Normal’

Dampak Lain dari Pemadaman Internet

Selain membuat orang dalam kegelapan tentang bahaya wabah Covid-19, pemadaman internet telah menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik.

Hal itu juga menyulitkan lembaga bantuan untuk berkomunikasi dengan tim lapangan mereka serta memastikan keselamatan orang di sana.

Media lokal juga mengecam pemadaman karena itu berarti menghalangi kemampuan mereka untuk mempublikasikan pembaruan tepat waktu tentang konflik. Selain itu juga menghalangi informasi kepada penduduk setempat tentang apa yang terjadi di daerah mereka.

Kelompok-kelompok bantuan mengatakan kepada Human Rights Watch, bahwa mereka khawatir kekurangan makanan dan air tidak dilaporkan di banyak desa di Negara Bagian Chin dan Rakhine karena pemadaman komunikasi.

Mereka juga mengatakan bahwa di beberapa komunitas, anggota keluarga tidak dapat mengirim pembayaran digital atau menghubungi teman dan kerabat di daerah konflik.

Pembatasan internet juga mempersulit media berita untuk mengumpulkan informasi dengan aman dan segera menyebarkannya.

“Ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas harian pelaporan kami tetapi juga untuk mendapatkan berita dan pencarian fakta” kata Aung Marm Oo, editor Kelompok Media Pengembangan yang berbasis di Sittwe.

“Meskipun wartawan kami pergi ke daerah yang terkena dampak konflik dan mewawancarai sumber-sumber yang dapat dipercaya, sulit untuk mengirim materi kembali ke kantor karena mereka tidak memiliki akses internet” tambahnya.

Bahkan jika warga di wilayah yang terkena dampak dapat online, pemerintah juga telah memblokir ribuan situs web. Pemerintah berdalih bahwa sebagian besar organisasi berita memberikan berita palsu.

BACA JUGA: Industri Utama AS Terancam Bangkrut, Ini Kebijakan dari Pemerintahan Trump

Rakhine Tempat Kamp Rohingya

Negara bagian Rakhine juga merupakan rumah bagi Rohingya, sebuah kelompok minoritas yang sebagian besar Muslim yang menghadapi tindakan kekerasan oleh militer pada tahun 2017.

Sekitar 750.000 melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh, dari kekerasan yang menyebabkan tuduhan genosida terhadap Myanmar di pengadilan tinggi PBB.​​

600.000 etnis Rohingya yang tersisa di Rakhine hidup dalam apa yang dicap Amnesty International pada tahun 2017 lalu dengan sebutan “dehumanising apartheid.

“Kami ingin mengetahui lebih banyak informasi mengenai Covid-19, apa yang terjadi pada orang-orang terlantar di Sittwe [ibukota Rakhine] dan apa yang terjadi di Bangladesh” kata Abdullah, seorang warga Rohingya dari kota Mrauk U, mengatakan kepada kantor berita AFP melalui telepon.

Kementrian Kesehatan Myanmar hingga Senin (22/06/2020) telah mencatat enam kematian dan 292 kasus positif dari lebih dari 64.532 tes.

Sejumlah kasus telah ditemukan di Kota Maungdaw dan Buthidaung di negara bagian Rakhine utara. Daerah itu ditempati oleh lebih dari 100.000 Muslim Rohingya di kamp-kamp yang ramai.

Ketika pandemi virus menyebar ke seluruh dunia awal tahun ini, pemerintah Suu Kyi meluncurkan kampanye informasi “No Person Left Behind” tentang pencegahan penyakit, seperti persyaratan jarak sosial.

Melansir dari CNN.com (24/06/2020), hal itu dibantah oleh anggota parlemen Htoot May yang mewakili Liga Nasional Arakan untuk Demokrasi di Majelis Tinggi Parlemen Uni Myanmar.

Ia mengatakan bahwa banyak orang yang tinggal di negara bagian Rakhine utara dan negara tetangga Chin tidak menerima pemberitahuan kesehatan masyarakat yang diedarkan di Facebook.

Pemerintah mengklaim telah mengirimkan aplikasi pengiriman pesan melalui situs web pemerintah.

“Ketika saya bertanya kepada orang-orang di daerah pemilihan saya apakah mereka mengetahui Covid-19, saya harus menjelaskan pandemi global kepada mereka sejak awal” katanya.

“Saya harus menjelaskan kepada mereka apa itu jarak sosial dan cara mempraktekkan kebersihan tangan yang benar. Saya tidak bisa bepergian secara luas karena jelas Covid-19. Jadi hanya ada begitu banyak orang yang bisa saya peringatkan” lanjutnya.

“Mereka tidak takut pada Covid-19 karena mereka tidak mengetahuinya. Pada tahap ini, mereka jauh lebih khawatir tentang pertempuran” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *