Reformasi Agraria di India Menuai Protes Keras dari Rakyatnya

RUANGNEGERI.com – Pemerintah India pada bulan September 2020 lalu membuat kebijakan baru terkait reformasi di bidang agraria. Pemerintah mengklaim bahwa hal itu bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi petani.

Ketiga reformasi bidang agraria tersebut di antaranya adalah Undang-undang (UU) Hasil Perdagangan dan Promosi Penjualan (Promosi dan Fasilitas), UU Persetujuan Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang Jaminan Harga dan Pelayanan Pertanian serta UU Komoditas Esensial (Amandemen).

Melansir BBC.com (16/02/2021), aksi protes menentang UU Agraria ini kemudian berubah menjadi aksi kekerasan dan sudah direncanakan pada saat Hari Republik India yang diperingati setiap tanggal 26 Januari.

Para pengunjuk rasa melakukan aksinya dengan berjalan kaki dan menggunakan traktor. Mereka menerobos barikade polisi untuk menyerbu kompleks bersejarah Benteng Merah di New Delhi. Kejadian tersebut menewaskan satu pengunjuk rasa dan 500 polisi luka-luka.

Guna menghadang demonstrasi besar-besaran sejak awal Februari, aparat keamanan India memasang kawat berduri, paku besi dan dinding pertahanan untuk membarikade perbatasan ibu kota dari para pengunjuk rasa. Pemadaman internet juga dilakukan oleh pemerintah India.

Namun, demonstran yang sebagian besar adalah petani menolak untuk pergi dan teguh pada pendiriannya. Mereka menuntut pemerintah untuk segera mencabut UU Agraria yang baru karena dinilai banyak merugikan petani.

Baca juga: Urban Farming di Tengah Laju Urbanisasi

Pro dan Kontra Reformasi Agraria India

Melansir The Conversation (24/01/2021), kontribusi sektor pangan di India memang tidak terlampau besar secara nasional. Tercatat ‘hanya’ menyumbang sekitar 15 persen dari pendapatan nasional. Namun lebih dari setengah pekerja di India bergantung pada sektor ini.

Pemerintah India berargumen bahwa dengan mengizinkan perusahaan besar yang mendominasi sektor pertanian, maka itu akan mendukung konsolidasi lahan, mekanisasi investasi serta membangkitkan skala ekonomi yang akan meningkatkan produktivitas.

Namun, kebijakan reformasi tersebut justru menuai protes keras dari partai oposisi sekaligus para petani India. Partai oposisi menuduh pemerintah terlalu meremehkan prosedur di parlemen. Hal itu nampak dari proses pengesahannya yang dinilai terlalu terburu-buru dan tidak mendengarkan pendapat partai oposisi untuk pembahasan lebih lanjut.

Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, berargumen bahwa reformasi ini merupakan “momen penting” bagi sektor pertanian di India. Sebaliknya, partai oposisi menganggap pemerintah justru “anti-petani” dan UU tersebut dianggap sebagai “surat kematian” bagi petani.

Pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan, irigasi, gudang pendingin atau cold storage serta fasilitas kredit bagi petani juga dinilai masih buruk dan belum memadai untuk mendukung produktivitas para petani.

Baca juga: Membangun Kemandirian Desa untuk Masa Depan

Reformasi Agraria India Dinilai Eksploitatif

Mayoritas dari petani di India adalah buruh tani dan tidak memiliki lahan sendiri. Keberadaannya banyak yang termarjinalkan. Sebanyak 68 persen dari mereka memiliki tanah kurang dari satu hektar. Hanya 6 persen petani yang benar-benar menerima harga subsidi untuk hasil panen mereka. Lebih dari 90 persen menjual produknya di pasar lokal.

Reformasi agraria dinilai hanya akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi pertanian. Selain itu juga meningkatkan jumlah petani kecil yang terjebak hutang, baik kepada para tengkulak maupun perbankan.

Mereka juga akan kesulitan menjual produknya. Hanya petani kaya saja yang dapat memasarkan produknya di pasar nasional karena harus melintasi perbatasan beberapa negara bagian di India. Mayoritas petani masih harus menjual hasil panen mereka dalam skala lokal.

Dampak lainnya, para petani kecil akan dibayar dengan rendah dari harga minimum. Pasar grosir atau mandi serta subsidi yang diberikan pemerintah kepada para petani juga terancam dengan kebijakan tersebut.

Baca juga: Menggagas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

“Petani akan tertarik dengan harga yang ditawarkan pihak swasta dan pasar grosir pemerintah akan berkemas. Setelah beberapa tahun, mereka akan mulai mengeksploitasi petani. Itu yang kami takutkan,” ujar seorang petani di bagian utara Punjab, Multan Singh, melansir BBC.

Meski Pemerintah India mengatakan bahwa sistem mandi bagi petani kecil masih akan terus berjalan dan tidak akan menurunkan harga minimum sesuai dengan yang ditawarkan, namun para petani tetap meragukan klaim pemerintah.

“Ini adalah surat perintah kematian bagi petani kecil yang terpinggirkan. Ini bertujuan untuk menghancurkan petani dengan menyerahkan urusan pertanian dan pasar tradisional ke perusahaan besar. Mereka ingin merampas tanah kami. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka melakukannya,” ungkap seorang petani lainnya, Sukhdev Singh.

Seorang analis pangan dan perdagangan India, Devinder Sharma, menyebutkan bahwa mayoritas petani bahkan tidak punya hasil panen yang cukup untuk dijual. Di sebuah negara dengan jutaan penduduknya bergantung pada sektor pertanian, menelantarkan nasib petani kepada pasar yang tidak menentu bukanlah sebuah solusi.

Ia beralasan bahwa hal itu disebabkan karena “adanya kebocoran dalam sistem yang saat ini perlu dilakukan perubahan. Mengganti kebijakan buruk dengan kebijakan yang serupa bukanlah solusi,” tegasnya.

Baca juga: Pertikaian Tiongkok-India Pertaruhkan Ekonomi Kedua Negara

Meningkatnya Eskalasi Politik India 

Kebijakan Reformasi Agraria di India tersebut banyak meningkatkan eskalasi politik nasional memanas dalam beberapa bulan terakhir. Aksi protes tidak hanya di tingkat nasional saja, namun juga dari sederet artis serta politisi internasional berdarah India.

Para pendukung pemerintah yang mayoritasnya adalah kelompok nasionalis Hindu sayap kanan banyak mengeluarkan pernyataan bernada menghina para pengkritik pemerintah melalui medial sosial.

Tak hanya itu, mereka juga ikut turun ke jalan dengan membakar foto-foto artis dan politisi dunia keturunan India yang tidak setuju dengan kebijakan PM Modi. Hinaan bernada misoginis atau kebencian terhadap perempuan juga banyak dilontarkan oleh kelompok pro-pemerintah.

Penyanyi terkenal kelahiran Barbados, Robyn Rihanna Fenty, atau akrab disapa Rihanna pun mendapatkan komentar bernada rasial karena sikapnya yang mendukung aksi petani. Aktor film pro-pemerintah, Kangana Ranaut, mengecam kritik Rihanna dengan menyebutnya “bodoh.”

Selain Rihanna, mantan bintang film dewasa, Mia Khalifa dan penyair keturunan India-Kanada, Rupi Kaur juga satu suara menentang kebijakan PM Modi. Meena Harris, pengacara sekaligus keponakan Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris pun ikut menentang kebijakan Reformasi Agraria di India.

Dukungan kepada petani juga datang dari beberapa politikus di Kanada. Aktivis lingkungan Swedia, Greta Thunberg serta petani di Inggris pun tak ketinggalan ikut ambil bagian dalam menolak Reformasi Agraria di India.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *