Potensi Kerugian yang Dapat Muncul dari Revisi UU Minerba

RUANGNEGERI.com – Revisi Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau dikenal dengan istilah UU ini pertama kali dibentuk tahun 2009 dan sudah diketok palu.

Dalam sidang paripurna 15 Mei 2020, mayoritas fraksi di DPR telah sepakat mengesahkan revisi UU Minerba menjadi UU. Ada terdapat beberapa komponen perubahan yang dimasukkan dalam pembahasan.

Komponen perubahan yang diakomodir dalam RUU ini meliputi penambahan dua pasal, perubahan 83 pasal, penambahan 52 pasal, serta penghapusan 18 pasal.

Pembahasan revisi undang-undang dikabarkan berlangsung maraton dari 17 Februari hingga 6 Mei 2020 kemarin. Selama pembahasan panja RUU Minerba mendapat masukan dari Tim Peneliti Hukum Universitas Indonesia.

Melansir dari Tirto.id (12/05/2020), ada beberapa kesepakatan penting dalam RUU ini yang berpengaruh terhadap investasi. Salah satunya adalah jaminan tidak melakukan perubahan ruang dan kawasan untuk atas izin yang diajukan.

Jaminan ini nantinya akan berlaku untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). UU Minerba baru juga menjamin proses perizinan akan dikawal hingga selesai.

Sebagai imbal balik, UU ini mengatur kenaikan imbal hasil bagi daerah menjadi 1,5%. UU ini juga mewajibkan adanya kewajiban divestasi 51% saham kepada pemerintah setelah 10 tahun beroperasi.

RUU Minerba yang telah selesai ini nantinya akan disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sebagai upaya untuk mempermudah investasi. Namun, keberadaannya tetap mengundang pro dan kontra.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Energi, Ikhwan Faqih, sebagaimana dilansir dari Hukumonline.com (27/02/2015), mengungkapkan bahwa revisi UU ini sudah sangat mendesak.

Menurutnya, revisi UU yang masuk ke dalam prolegnas dibutuhkan sebagai penyesuaian dengan kondisi yang berkembang.

Sedangkan menurut Sekretaris Umum Asosiasi Perusahaan Tambang, Adam Muhammad mengatakan bahwa revisi UU Minerba dapat memberi kejelasan peraturan smelter. Selama ini, pengaturan terkait smelter terkesan memberatkan perusahaan tambang kecil.

Di satu sisi, suara penolakan datang dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Kompas.com (13/05/2020), memberitakan bahwa organisasi pecinta lingkungan, Greenpeace, menggarisbawahi bahwa pengesahan revisi UU ini hanya memanjakan pengusaha tambang.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha mensinyalir adanya titipan permintaan dari oligarki tambang untuk memuluskan pengesahan.

Hal senada juga disampaikan oleh Advokasi Jaringan Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Indonesia yang ikut menyuarakan penolakan. Mengutip dari Jatam.org (30/05/2020), revisi ini hanya akan meneruskan penggunaan energi kotor di tengah isu pemanasan global.

BACA JUGA: Cacat Logika Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Aspek Lingkungan

Hubungan Eksekutif dan Oligarki Tambang

Investasi sektor Pertambangan merupakan salah satu andalan pemerintahan Orde Baru untuk membangun perekonomian.

Ukar Wijaya Soelistijo (2011) dalam tulisan berjudul Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia, menyebutkan bahwa keputusan membuka izin pertambangan pada tahun 1967 direalisasikan dengan pembentukan UU mengenai PMA.

Perlahan tapi pasti, pemerintah era Orde Baru seakan sangat bergantung dengan investasi pertambangan sumber daya, baik mineral maupun non-mineral untuk mengisi kas negara.

Faktanya, pemerintah telah menghadiahkan sebanyak dua kali perpanjangan kontrak karya kepada PT. Freeport selaku investor pertambangan terbesar. Dengan perpanjangan ini, Freeport dapat melakukan aktivitas eksplorasi hingga tahun 2021 mendatang.

Sayangnya, pemberian kontrak karya tidak serta merta memberi keuntungan kepada pemerintah. Arifin Ma’ruf (2016) melalui tulisan berjudul Problematika Stabilization Clauses Dalam Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Dan Kewajiban Membangun Smelter Pasca Putusan MK No 10/PUU-XII/2014, menyebutkan bahwa pemberlakuan kontrak karya pada kala itu justru dinilai menyandera pemerintah Indonesia.

Yakni, sesuatu yang disebut sebagai stabilization clause atau sesuatu yang menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian hukum yang diajukan pihak Freeport.

Stabilization Clause ini menyebabkan Indonesia kehilangan hak bernegosiasi dengan Freeport selama masa kontrak karya.

BACA JUGA: Nyanyian Sunyi Gandang Dewata

Namun, pukulan terbesar adanya kontrak karya ini adalah manipulasi dalam kontrak. Maraknya praktek KKN pada era tersebut menjadi faktor utama suburnya manipulasi.

Hal ini terbukti dari banyaknya elite politik dalam lingkaran kekuasaan “memperdagangkan” klausul dalam pembuatan perjanjian (Muhaimin, 1991).

Akibatnya, banyak keuntungan dari investasi tambang dinikmati oleh pihak yang tidak seharusnya. Memasuki era Reformasi justru menyuburkan hubungan antara elit politik dengan pengusaha tambang.

Era reformasi tidak betul-betul menghilangkan praktik manipulasi dalam izin pertambangan yang terpusat.

Edward Aspinall dan Greg Feally (2003) dalam buku berjudul Local power and politics in Indonesia: Decentralisation & democratisation menyebutkan bahwa realitanya, pemerintahan Orde Baru turut bermetaformosis ke dalam struktur-struktur pemerintahan lokal.

M. Uhaib As’ad (2016) dalam tulisan berjudul Kapitalisasi Demokrasi dan Jaringan Patronase Politik (Keterlibatan Pengusaha Tambang dalam Pilkada di Kalimantan Selatan), menyebutkan bahwa rembesan otokratik ini menciptakan figur “raja kecil” yang menjadi sisi gelap dari demokrasi.

“Raja kecil” di sini merupakan figur-figur yang telah mendapatkan posisi nyaman dari rezim otoritarian sebelumnya. Kecenderungan figur-figur ini kembali mengejar kekuasaan ini dikenal dengan istilah predatory oligarchy (predator oligarki).

Pemberlakuan rezim pemilihan langsung pada kenyataannya telah mendorong banyak pengusaha tambang menjadi broker politik. lazimnya  para pengusaha tambang banyak menawarkan bantuan finansial kepada calon kepala daerah yang bertarung.

Dengan biaya politik yang amat mahal, persekutuan antara kepala daerah dan politisi dengan pengusaha tambang tentu sangat sulit terelakkan. Puncaknya, pemberian konsesi besar-besaran kepada pengusaha tambang sebagai imbalan menjadi fenomena yang lumrah.

Hasil penelusuran Advokat Jaringan Tambang (JATAM) menemukan pemberian konsesi tambang melonjak pesat dari 750 izin pada 2001 menjadi 10.000 izin pada 2018.

Manisnya bisnis pertambangan juga menarik elit politik untuk turut terjun ke dalamnya. Beberapa faktor seperti royalti yang besar hingga lokasi operasional yang jauh dari pengawasan menjadikan bisnis pertambangan sebagai lahan basah.

Kedekatan antara pengusaha tambang dengan pihak eksekutif tidak jarang berujung kasus suap. Salah satu kepala daerah yang terjerat suap luar biasa ini adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Ia terbukti menerima 4,2 juta Dollar atau sekitar 59 Miliar Rupiah dari dua perusahaan tambang yang berbasis di Hong Kong. Uang suap ini rencananya akan digunakan sebagai dana kampanye.

Fenomena yang menimpa Nur Alam seakan menguatkan hipotesis adanya predatory oligarchy. Pada era Orde Baru, beliau merupakan salah satu pengusaha terpandang sekaligus anggota sayap partai Golkar yang berkuasa.

Hubungan antara oligarki tambang dan elite politik tidak terbatas pada level daerah saja. Dalam lingkup yang lebih luas, kita pernah dihebohkan dengan bocoran adanya oligarki tambang dibalik kontestasi pemilihan presiden 2019 silam.

BACA JUGA: Membangun Kemandirian Desa untuk Masa Depan

Potensi Kerugian dari Revisi RUU Minerba

Arman Nefi, dkk (2018) melalui tulisan berjudul Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memuji keberadaan UU Minerba no 4/2009 yang menggantikan UU no 11/1967.

Sebab, UU tersebut dinilai telah mendorong upaya pengelolaan pertambangan yang lebih baik di Indonesia. Salah satu hal positif dari rezim UU Minerba adalah penghapusan pemberian kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dengan adanya IUP, pemerintah dapat bernegosiasi dengan leluasa dengan perusahaan tambang dalam hal kesepakatan. Hal ini dianggap lebih koheren dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar.

Namun patut disayangkan, perubahan dari rezim kontrak karya menuju rezim perizinan tidak serta merta memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Demi mendorong laju investasi di Indonesia, pemerintah merasa bahwa UU Minerba lama perlu dikembangkan agar sesuai dengan realita yang terus berkembang.

Apabila ditelaah lebih lanjut, revisi UU Minerba tidak hanya memperbaiki UU sebelumnya. Revisi UU juga menciptakan banyak polemik hukum dan lingkungan.

Mengutip dari Tempo.co (11/05/2020), koordinator JATAM mempersoalkan semangat RUU Minerba yang sangat memperhatikan keprihatinan pengusaha tambang. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pertimbangan masyarakat yang terdampak dari aktivitas tambang.

Beberapa pasal yang banyak dianggap kelewat memanjakan perusahaan tambang, antara lain adalah.

Pertama, pasal 169 A yang mengatur perpanjangan izin tanpa lelang. Ketiadaan mekanisme lelang menurut Ribut akan menghilangkan ruang evaluasi pemerintah (Martawardaya, 2020)

Dipangkasnya tahapan izin mula bagi pemohon akan menguntungkan perusahaan tambang yang memiliki koneksi dengan kekuasaan saja. Perusahaan ini dapat menikmati hasil tambang dalam waktu yang amat lama.

Bunyi dari Ayat 1 pasal ini juga tidak kalah kontroversial. Pada revisi UU, pemegang kontrak karya dapat memperoleh perpanjangan izin secara gratis.

Hal ini jelas sangat menguntungkan pemegang kontrak karya yang lazimnya melakukan kegiatan ekskavasi tanpa terkendali.

Kedua, pasal 43 revisi UU Minerba membebaskan perusahaan untuk tidak melaporkan mineral ikutan atau residu dari izin yang diberikan. Ketentuan penghapusan wajib lapor ini membebaskan perusahaan dari kewajiban membayar royalti.

Sementara, perusahaan tetap mempertahankan nilai lebih dari mineral ikutan yang tergali.

Ketiga, pasal 45 revisi membebaskan mineral yang terambil pada masa eksplorasi dari royalti. Pasal ini berpotensi menyebabkan penghitungan royalti menjadi ambigu.

Perusahaan tambang dapat mengambil celah dengan mengambil mineral di periode eksplorasi melebihi batas wajar. Hal ini dapat mengurangi potensi royalti setelah masa eksploitasi selesai.

Kedua pasal tersebut praktis dapat  memberi alasan bagi perusahaan untuk mengesampingkan asas ramah lingkungan. Perusahaan tambang berpotensi mengakali peraturan ini dengan melakukan eksploitasi terselubung.

Aspek lain yang akan mendapat kerugian hebat dari revisi UU Minerba ini tidak lain adalah lingkungan hidup.

BACA JUGA: Aktivitas Manusia Membuat Usia Hutan Menjadi Lebih Singkat

Revisi UU menghapus pasal 83, di mana ayat 2 dan ayat 4 mengatur tentang pembatasan luas dari wilayah pertambangan khusus.

Penghapusan ini jelas akan mendorong eksploitasi muatan bumi tidak terkendali. Ekskavasi yang tidak mengindahkan daya dukung lingkungan akan berpotensi menghadirkan bencana di masa mendatang.

Perusahaan tambang juga dapat memanfaatkan celah dari perubahan status pertambangan rakyat. Pasal 22 memperluas wilayah maksimal Wilayah Pertambangan Rakyat dari 25 hektar menjadi 100 hektar.

Perluasan ini dapat memberi ruang bagi perusahaan tambang besar membuka lahan dengan kedok izin pertambangan rakyat.

Yang tidak kalah memprihatinkan, revisi UU juga merugikan masyarakat sekitar. Hal ini berkaitan dengan lubang tambang yang berdekatan dengan pemukiman.

Diubahnya pasal 99 dan 100 yang mengatur ketentuan reklamasi berpotensi menghadirkan kembali resiko kecelakaan bagi masyarakat.

UU lama yang mengatur bahwa perusahaan wajib menutup total lubang tambang diperingan, menjadi ‘hanya’ berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Padahal, jumlah kejadian warga yang terperosok ke dalam lubang tambang sering terjadi. Dilaporkan bahwa, sejak tahun 2011 saja, sudah 36 anak tewas akibat lubang tambang yang tidak ditutup.

Ketidakberpihakan revisi UU ini semakin lengkap dengan adanya pasal 162. Pasal ini dinilai berpotensi untuk mengkriminalisasi warga yang tidak setuju dengan adanya kegiatan pertambangan.

Fakta di lapangan sendiri menunjukkan bahwa warga dekat lokasi pertambangan sering berhadap-hadapan dengan perusahaan tambang.

Sejatinya, konstitusi dasar melalui UUD pasal 33 telah mengatur kekayaan bumi dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Namun pada prakteknya, sejak investasi pertambangan dibuka, negara apalagi rakyat belum mendapat keuntungan signifikan.

Dengan begitu, maka negara praktis baru mendapatkan Rp 300 triliun dari sektor energi. Jika ditotal, nilainya hanya 11 persen dari total APBN 2020. Angka ini jelas belum sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Kekhilafan pemerintah yang terlampau ‘nyaman’ bersahabat dengan pengusaha tambang dapat membawa bencana di masa mendatang. Generasi penerus hanya akan diwariskan lingkungan yang rusak dengan hasil bumi yang sudah habis dieksploitasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *