Politik Luar Negeri Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan Identitas

RUANGNEGERI.com – Politik luar negeri secara umum diartikan sebagai kebijakan suatu negara bangsa yang berdaulat (sovereign state) dalam menjalin hubungan serta interaksi dengan negara lainnya.

Tujuan dari politik luar negeri adalah mengatur tentang aktivitas maupun hubungan antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh adanya pertimbangan-pertimbangan dari faktor domestik serta perilaku negara-negara lainnya.

Selain itu juga terkait rencana-rencana untuk mengembangkan mekanisme beserta pola-pola yang berhubungan dengan desain geopolitik internasional. Yakni disesuaikan dengan keadaan politik domestik atau pun lokal yang merupakan jati diri individu negara yang berdaulat.

Sebagai negara bangsa berdaulat, Indonesia tentu memiliki konsep politik luar negeri. Tujuan dalam menggapai kepentingan nasional diwujudkan melalui kebijakan politik luar negeri berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan domestik sesuai dengan norma dan nilai dasar yang dimilikinya.

Perumusan dasar politik luar negeri Indonesia telah tertuang didalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS Republik Indonesia dengan nomor XII/MPRS/1966 terkait tentang “Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia”.

TAP MPRS tersebut adalah mengatur tentang landasan, sifat, tujuan serta pedoman dasar dari politik luar negeri Indonesia.

Pancasila merupakan landasan idiil dan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah landasan dari konstitusional struktural. Sedangkan landasan konstitusional terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat, yaitu:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”.

Serta alinea keempat yang berbunyi “… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”.

Sesuai dengan ketetapan di atas, disebutkan pula bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah “bebas-aktif” yang anti imperialisme serta kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya.

Tujuan dari politik luar negeri Indonesia adalah mempertahankan kebebasan Indonesia dalam tiga kerangka revolusi utama yaitu; pertama, penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang demokratis; kedua, pembentukan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual serta ketiga, pembentukan persahabatan serta kerja sama dengan negara-negara lain untuk membentuk tatanan dunia baru.

Pedoman perjuangan politik luar negeri Indonesia berdasarkan atas empat hal, yaitu pertama, Dasa-Sila Bandung. Kedua, prinsip bahwa permasalahan di Asia hendaknya adalah diselesaikan secara mandiri oleh negara-negara Asia dan kerja sama regional.

Ketiga, pemulihan kepercayaan Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, dan yang keempat, pelaksanaan dari politik luar negeri Indonesia adalah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keluwesan serta mengutamakan kepentingan nasional.

BACA JUGA: Islam Sebagai Identitas Politik Luar Negeri Indonesia

Kesinambungan Identitas

Bukan perkara yang mudah ketika berbicara Indonesia, terlebih dalam konteks politik luar negeri. Semenjak era kemerdekaan, identitas politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif sangatlah dinamis.

Meskipun demikian, pada dasarnya ada kesinambungan kuat yang melekat dalam identitas politik luar negeri Indonesia.

Kesinambungan identitas dari politik luar negeri suatu negara menurut James N. Rosenau (1978) didalam buku yang berjudul Restlessness, Change, and Foreign Policy Analysis sebagaimana dikutip oleh Yanyan Mochamad Yani (2010) dalam artikel yang berjudul Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy, adalah mengacu kepada faktor yang terus berkelanjutan di negara tersebut.

Sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tradisi sosio-kultural keislaman telah mengakar kuat di masyarakat selama berabad-abad.

Meskipun hampir 90% penduduknya Muslim, tetapi Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama resmi negara.

Islam menjadi hal penting dan tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, baik dalam maupun luar negeri. Sejak masa-masa kemerdekaan Indonesia hingga kini, Pancasila merupakan wujud kesepakatan bersama yang mampu menjembatani pertentangan antara kaum Islamis dengan nasionalis.

Pancasila tidaklah sekuler, namun Pancasila juga tidaklah sepenuhnya berafiliasi kepada agama tertentu saja. Sila pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna bahwa Indonesia mengakui keberadaan agama-agama yang percaya kepada Tuhan.

Selain Islam, agama lainnya seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha serta Konghucu telah diakui sebagai agama resmi di Indonesia.

Dua organisasi besar Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah sama sekali tidak mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun bukan negara yang berbasiskan Islam, namun Indonesia juga bukan negara sekuler. Negara Islam merupakan terminologi yang terkait penerapan hukum-hukum Islam atau syariat Islam dalam konteks konstitusi negara.

Islam Indonesia adalah berkembang sebagai tradisi ortodoksi sosio-kultural yang telah mengakar kuat berabad-abad lamanya. Tradisi ortodoksi tersebut juga nampak banyak memiliki irisan dengan tradisi agama lain, khususnya Hindu dan Budha.

Selain itu, sejak masa-masa kemerdekaan hingga kini, faktor berkesinambungan lain politik luar negeri Indonesia adalah komitmen kuatnya untuk menjaga stabilitas perekonomian demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semangat nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan ikut serta menjaga stabilitas perdamaian dunia juga melekat kuat dalam doktrin politik luar negeri bebas-aktif.

Nasionalisme tidaklah serta-merta bermakna sebagai bentuk penyatuan seluruh komponen bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, bahasa, suku, budaya, tradisi maupun agama di dalam konteks geografis.

Akan tetapi nasionalisme di sini merupakan bentuk dari panduan serta perspektif bersama bagi Bangsa Indonesia untuk menjalankan interaksi hubungan internasional dalam kerangka besar NKRI.

Nasionalisme juga bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritasnya kepada negara-negara lain. Namun, nasionalisme lebih dipandang sebagai bentuk dari optimalisasi independensi serta membangun rasa kesatuan secara kolektif.

Dalam hal ini adalah dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional melalui sikap politik luar negeri yang terbebas dari segala bentuk aksi kolonialisme maupun penjajahan sebagaimana yang tercermin di dalam Dasa-Sila Bandung.

Dasa-Sila Bandung merupakan pedoman utama Indonesia didalam menjalankan politik luar negerinya. Dasa-Sila Bandung lahir dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama pada tahun 1955.

Konferensi tersebut telah banyak diyakini sebagai momentum bersejarah yang penting dan sangatlah menentukan Indonesia khususnya, serta bagi 29 negara dari Asia-Afrika lainnya yang saat itu terlibat.

Indonesia merupakan tuan rumah sekaligus salah satu pemrakarsa utama dari terbentuknya KAA yang melahirkan “Bandung Spirit”. KAA yang pertama adalah membahas isu-isu strategis terkait dengan perdamaian, keamanan serta pembangunan ekonomi di negara-negara Asia-Afrika.

Gagasan bersama para pemimpin negara-negara di Asia dan Afrika tersebut hadir di tengah pertentangan dari dua blok ideologi besar. Yakni antara Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dengan Blok Timur di bawah kendali Uni Soviet.

Keduanya telah berusaha untuk meraih simpati maupun dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika secara keseluruhan.

Masa-masa pertentangan dari kedua blok besar tersebut kemudian dikenal dengan istilah Perang Dingin.

BACA JUGA: Politik Identitas: Unipolar versus Multipolar

Perubahan Identitas

Konstruktivis berargumen bahwa kompleksitas merupakan pendorong utama dari perubahan identitas. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-8 juga terbukti banyak melahirkan kondisi ketidakstabilan yang mendorong perubahan identitas dalam perpolitikan luar negeri Indonesia.

Konsep perubahan, sebagaimana diungkapkan oleh Yanyan Mochamad Yani (2010) adalah mengacu kepada mekanisme pengambilan keputusan atau decision-making mechanism.

Meskipun kebijakan politik luar negeri senantiasa terus mengalami perubahan-perubahan, namun tetap mempertahankan pola serta kesinambungan prinsip-prinsip dasarnya (continuity and change).

Ketidakstabilan dan kompleksitas dalam domestik atau di masa-masa transisi saat krisis juga mampu memicu terjadinya perubahan-perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Hal itu disebabkan karena perubahan kebijakan politik luar negeri suatu negara merupakan sebuah refleksi adanya perubahan-perubahan yang terjadi.

Selain itu, perubahan juga didasari oleh adanya keyakinan dan dinamika perpolitikan yang terus berkembang di masyarakat. Selain itu juga berdasarkan pada kontestasi perpolitikan internasional yang terjadi.

Di Indonesia, perubahan dramatis terjadi saat berakhirnya masa Pemerintahan Orde Baru. Periode tersebut biasa dikenal dengan Reformasi, di mana Indonesia telah memasuki era baru.

Norma dan nilai keterbukaan, kebebasan, transparansi serta demokrasi banyak diadopsi sebagai pola politik nasional.

Transisi yang terjadi setelah era Reformasi sangatlah menentukan perubahan identitas politik luar negeri Indonesia. Perubahan-perubahan dalam perpolitikan Indonesia setelah berakhirnya era Reformasi adalah menjadi semakin terbuka dan akomodatif dalam kerangka demokrasi.

Avery Poole (2013) dalam tulisan berjudul A “democratic” process? Change and continuity in foreign policy making in Indonesia, menyatakan bahwa Reformasi juga mendorong tingginya tingkat heterogenitas, baik legislatif maupun ormas dan LSM.

Kondisi yang demikian pada akhirnya banyak ikut berperan didalam mendorong pemerintah untuk bersikap secara lebih terbuka. Selain lebih akomodatif dengan berbagai elemen dari aktor-aktor tersebut.

Dengan demikian perubahan-perubahan politik di Indonesia setelah berakhirnya era Reformasi adalah menjadi semakin terbuka dan akomodatif dalam kerangka demokrasi

BACA JUGA: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Adanya perubahan identitas di dalam politik nasional juga banyak mendorong perubahan perilaku Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, baik di ruang lingkup regional maupun internasional.

Hal itu karena adanya faktor dari interaksi serta sosialisasi yang terjadi dalam kancah internasional.

Yanyan Mochamad Yani (2010) kembali menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga poin yang mempengaruhi naturalisasi perubahan identitas dalam politik luar negeri Indonesia.

Pertama, kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah dipengaruhi oleh berbagai peristiwa domestik serta dorongan dari aktor-aktor politik domestik.

Kondisi demikian telah banyak mengakibatkan kebijakan yang diambil merupakan cerminan adanya proses interaksi antara pemerintah dengan entitas kelompok masyarakat secara luas.

Hasil interaksi tersebut pada akhirnya mendorong adanya proses penyesuaian dalam mengambil kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Yakni meliputi aspek tujuan, strategi serta instrumen yang dipilih oleh pembuat kebijakan dalam rangka menjawab berbagai peristiwa yang sedang terjadi.

Kedua, berakhirnya masa Reformasi juga banyak mendorong perubahan pada beberapa aspek penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Hal itu antara lain adalah semakin terbukanya pengawasan serta kritik dari berbagai elemen masyarakat luas, meningkatnya peran dan pengaruh para aktor internasional serta tingginya kepentingan dalam menentukan pilihan-pilihan dari kebijakan politik luar negeri.

Perubahan tersebut juga semakin mendorong pemerintah untuk mampu bersikap lebih transparan serta akomodatif terhadap beragam pandangan dari masyarakat sipil maupun legislatif.

Ketigaadanya proses dari penguatan identitas keindonesiaan dalam membangun pola hubungan internasional sebagai akibat adanya perubahan-perubahan kondisi politik domestik.

Tingginya tingkat inter-subjektivitas atau interaksi bersama di era globalisasi juga telah banyak mendorong Indonesia untuk senantiasa bersikap lebih terbuka.

Selain itu, kemampuan untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika global bersama yang muncul serta terus berkembang.

Sebagaimana asumsi yang telah dibangun oleh para ilmuwan konstruktivis, identitas tidaklah konstan, namun identitas adalah dinamis dan terus berubah.

Hal itu juga sangat jelas terjadi pada politik luar negeri Indonesia. Reformasi telah banyak mendorong perubahan-perubahan identitas baru bagi Indonesia, yakni sebagai negara yang demokratis.

Secara keseluruhan, Khoo & Hadiz (2010) menyebutkan bahwa identitas politik luar negeri Indonesia setelah berakhirnya masa Reformasi adalah Islam, modernitas dan demokrasi.

Ketiga identitas itulah yang nampak paling menonjol dalam pandangan politik luar negeri Indonesia semenjak era Reformasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *