Politik Ekonomi AS dalam Konferensi Bretton Woods

RUANGNEGERI.com – Revolusi Industri yang terjadi di Inggris abad ke-17 banyak merubah struktur moneter dan keuangan Eropa, dan juga dunia pada umumnya. Percetakan uang kertas, dari yang sebelumnya menggunakan emas, merupakan awal dari perubahan fundamental politik perekonomian dunia.

Bank of England yang didirikan pada tahun 1694 adalah yang pertama mencetak uang kertas, Pound Sterling (£). Awal pendiriannya adalah untuk membiayai perang melawan Prancis. Bank sentral ini sekaligus menjadi institusi pertama yang memperkenalkan sistem standar emas (gold standard).

Bank tersebut juga menjadi simbol kemenangan Inggris sekaligus simbol kekuatan kapitalisme global hingga awal abad ke-19. Dengan menerapkan sistem standar emas inilah mata uang Inggris berhasil menjadi yang terkuat di dunia.

Setelah Inggris menerapkan kebijakan tersebut, negara-negara lain seperti Australia dan Kanada menyusul jejak Inggris. Yakni ikut mencetak uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah menggantikan emas dan perak.

Standar emas (gold standard) di sini bukan berarti bahwa emas menjadi alat tukar-menukar. Namun emas adalah dijadikan sebagai satuan standar nilai nominal dari uang kertas. Cadangan devisa negara masih berupa emas, bukan mata uang Dollar ($) Amerika Serikat seperti saat ini.

Uang kertas yang dicetak oleh masing-masing negara ditentukan oleh banyaknya simpanan emas negara tersebut. Emas juga digunakan sebagai standar perdagangan internasional, sehingga emas dijadikan sebagai satuan hitung yang menentukan nilai barang dan jasa antar negara.

Isaac O.C. Igwe (2018) dalam tulisan berjudul History of the International Economy: The Bretton Woods System and its Impact on the Economic Development of Developing Countries, menjelaskan bahwa stabilitas sistem berbasis emas ini bertahan cukup lama.

Di mulai sejak abad ke-17 hingga beberapa saat setelah Perang Dunia I. Perang besar yang berlangsung antara tahun 1914 hingga 1919 tersebut mengakibatkan resesi dan keterpurukan di jantung ekonomi kapitalisme, khususnya Amerika Serikat dan Inggris.

Puncak dari kekacauan ekonomi, sosial dan politik tersebut dikenal dengan Great Depression atau depresi ekonomi secara besar-besaran. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1929 hingga 1932. Goncangan dan kekacauan tersebut diawali dengan penurunan nilai saham secara signifikan di bursa saham New York, AS pada 29 Oktober 1929.

Kepanikan dan aksi spekulasi di pasar saham kemudian cepat bergerak ke berbagai sektor yang memperburuk perekonomian dunia. Volume perdagangan internasional tercatat turun hingga setengahnya. Secara agregat, pengangguran di seluruh dunia naik sebesar 30 persen.

Selama kurun waktu tiga tahun di masa Depresi Besar, pengangguran di AS meningkat hampir enam kali lipat. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Inggris serta negara-negara Eropa Barat yang terlibat dalam PD I, mengalami kemerosotan ekonomi signifikan.

Kesulitan ekonomi semakin diperparah dengan ketidakmampuan Inggris membayar hutang kepada AS. Hutang Inggris saat itu adalah diukur dengan standar emas, sedangkan Inggris sendiri mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat besar.

Bukan hanya Inggris, namun perekonomian AS menjadi lesu sebagai akibat turunnya permintaan barang dan jasa dari negara-negara industri di Eropa Barat. Dampaknya, neraca perdagangan juga menurun secara signifikan.

Baca juga: Politik Identitas: Unipolar versus Multipolar

Standar Emas dan Depresi Besar

Barry Eichengreen & Peter Temin (1997) dalam penelitian berjudul The Gold Standard and The Great Depression, menyebutkan bahwa meskipun masih banyak diperdebatkan, terutama sikap politik pemerintah AS dan Inggris saat itu, sistem moneter standar emas ini disinyalir menjadi biang masalah atas terjadinya depresi ekonomi dunia.

Ketentuan standar emas yang dinilai kurang likuid membuat negara tidak bisa bebas memenuhi kebutuhan uang tunai kepada masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, langkah yang terbilang mengejutkan sekaligus kontroversial justru dilakukan oleh AS.

Pemerintah negeri Paman Sam tiba-tiba menarik sebanyak mungkin emas dari rakyatnya. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Franklin D. Roosevelt melalui The Gold Reserve Act pada tanggal 30 Januari 1934.

Seluruh surat berharga emas yang dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan harus dijual ke pemerintah melalui Departemen Keuangan AS seharga $20,67 per ounce. Setelah emas dari masyarakat terkumpul, pemerintah AS kemudian menaikkan harga emas sebesar 60 persen menjadi $35 per ounce.

Dengan kata lain, masyarakat dipaksa untuk menjual emas dengan harga yang lebih murah. Setelah mereka menjualnya kepada pemerintah, harga emas tiba-tiba dinaikkan secara sepihak oleh pemerintah.

Dampaknya jelas merugikan rakyat Amerika yang telah menjual emasnya dengan harga murah kepada pemerintah. Belakangan diberitakan bahwa beberapa orang super kaya di AS langsung mendepositokan emasnya di salah satu bank di Swiss.

Pemerintah berargumen bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menurunkan (devaluasi) nilai Dollar terhadap emas. Melalui skema tersebut, maka The Fed (Bank Sentral AS) memiliki kesempatan mencetak $ lebih banyak lagi.

Dengan harga emas yang baru, yakni $35 per ounce, maka jumlah $ yang dicetak juga semakin banyak. Presiden Roosevelt berargumen bahwa dengan banyaknya mata uang Dollar yang beredar, maka hal itu akan mampu menjaga stabilitas harga-harga domestik.

Selain itu, cadangan dalam bentuk Dollar juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan luar negeri sebagai akibat dari adanya depresiasi nilai mata uang asing (£ Inggris).

Lebih dari itu, pemerintah AS juga menginginkan skema peningkatan penawaran kredit dalam bentuk pinjaman $ kepada masyarakat dunia. AS menganjurkan negara-negara lain untuk berhutang dengan besaran bunga yang ditetapkan oleh The Fed. Hal itu diklaim akan bisa meningkatkan siklus perekonomian dunia sebagai akibat dari Depresi Besar.

Ditinjau dari kacamata politik ekonomi, kebijakan pemerintah AS tersebut jelas bertujuan untuk semakin menguatkan posisi $ dibandingkan dengan £ (Inggris). Semakin banyak negara-negara yang memegang uang Dollar, maka semakin tinggi pula integritas AS sebagai pengendali sistem moneter dunia.

Inggris yang selama dua abad mengendalikan sistem moneter dan keuangan berbasiskan emas sudah menghapusnya sendiri saat dilanda Depresi Besar tahun 1931. Kebijakan ini juga diikuti oleh negara-negara Eropa Barat yang menderita akibat perang.

Tujuannya hampir serupa dengan seruan AS, yaitu bisa mencetak uang kertas sebanyak mungkin. Dengan mencetak uang kertas tanpa ditopang emas, maka uang kertas diasumsikan bisa digunakan untuk menstimulus perekonomian yang porak-poranda akibat PD I dan Depresi Besar.

Baca juga: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Dollar AS sebagai Hard Currency

Kebijakan The Gold Reserve Act pada awal tahun 1934 tersebut dinilai paling berhasil mengatasi kemelut ekonomi. Strategi yang tertata rapi dari para politisi dan ekonom negeri Paman Sam saat menghadapi Depresi Besar terbukti banyak menunjukkan hasil positif bagi perekonomian domestiknya.

Kebijakan paksa ‘menarik emas’ dari masyarakat juga dinilai berhasil mempercepat pemulihan ekonomi AS meski sangat merugikan rakyatnya sendiri. Di sisi lain, kemelut ekonomi dan sosial sebagai dampak dari Depresi Besar masih banyak dirasakan oleh negara-negara di kawasan Eropa Barat lainnya. Keluarnya Inggris dari sistem standar emas juga tidak terlampau signifikan dalam memulihkan perekonomian.

Perubahan radikal politik perekonomian dunia terjadi menjelang berakhirnya PD II. Perang skala besar dengan melibatkan banyak negara dari lintas benua tersebut berlangsung hanya satu dekade setelah terjadi Depresi Besar. Kondisi tersebut membuat banyak negara semakin jatuh ke dalam keterpurukan ekonomi.

Jerman Barat, Jepang, Italia dan Uni Soviet adalah beberapa negara-negara yang terkena dampak paling parah dari perang besar yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945.

Selain kerugian material, jutaan nyawa manusia juga melayang sebagai dampak dari perang yang sudah mulai menggunakan senjata nuklir tersebut. Kompleksitas sosial senantiasa menghasilkan konsensus baru.

Meskipun AS juga mengalami kerusakan, namun dengan segala perhitungan yang matang seolah sudah menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi ‘perang lanjutan’. Berbagai skenario ekonomi, politik dan militer nampak sudah diatur dengan baik.

Kekacauan sebagai akibat PD II justru kian menguatkan legitimasi AS. Kekuatan diplomasi AS dalam menyusun tatanan ekonomi dunia baru menjadi pertimbangan banyak negara. Momen tersebut juga seolah didukung dengan keputusan Inggris dan negara-negara Eropa Barat yang telah meninggalkan standar emas.

Dengan sudah tidak berlakunya lagi standar emas, dimulai sejak Inggris melalui Bank of England menghapusnya pada tahun 1931, sistem moneter dan keuangan dunia saat itu nihil dari satuan standar nilai.

Standar nilai nominal antara satu mata uang dengan mata uang lainnya menjadi tidak ada lagi. Sebab emas sudah tidak dijadikan standar nilai dari mata uang kertas.

Baca juga: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Konferensi Bretton Woods dan Legitimasi AS

Menjelang berakhirnya masa perang, AS menawarkan inisiatif dengan mengundang petinggi negara-negara besar dunia untuk menyusun tatanan ekonomi dunia baru. Melalui Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 di New Hampshire, Amerika Serikat nampak berhasil menunjukkan dominasinya sebagai pemenang perang.

Legitimasi AS untuk menggantikan Inggris mendapatkan momentum yang tepat melalui konferensi tersebut. Selain sebagai pemenang PD II, seruan AS yang konon memiliki persediaan emas hampir dua pertiga dari total emas dunia, juga menjadi alasan kuatnya peran Washington di panggung Bretton Woods.

John Maynard Keynes, yang merupakan ekonom Inggris paling berpengaruh saat itu menjadi aktor utama lahirnya kesepakatan Bretton Woods. Ekonom sekaligus penasihat senior keuangan AS, Harry Dexter White, juga ikut berperan signifikan dalam merumuskan kebijakan.

Negosiasi yang memakan waktu selama tiga pekan dengan dihadiri perwakilan dari 44 negara berakhir dengan kesepakatan penting yang mengubah tatanan politik ekonomi dunia. Dengan konsensus bersama negara-negara besar lintas benua tersebut, legitimasi terhadap konferensi ini juga sangat kuat.

Hasil penting dari konferensi tersebut adalah menyepakati berdirinya IMF dan Bank Dunia. Melalui koordinasi dua lembaga ini, stabilitas perekonomian serta perdamaian dunia diklaim akan dapat tercapai.

Depresi Besar yang terjadi pada tahun 1930-an juga diharapkan tidak terulang kembali dengan koordinasi IMF dan Bank Dunia. Selain itu, tujuan dari konferensi tersebut juga menyepakati sistem standar nilai mata uang baru sebagai pengganti emas. Dollar AS kemudian disepakati menjadi hard currency, yakni standar nilai dari mata uang kertas di seluruh dunia.

Sejak saat itu, nilai mata uang serta perdagangan internasional bukan lagi diukur dengan emas, namun dengan Dollar. Dengan begitu, perputaran uang kertas menjadi lebih likuid bila dibandingkan dengan sistem berbasiskan emas. Depresi Besar serta kekacauan akibat dari PD II membuat banyak negara perlu mencetak uang kertas lebih banyak demi melakukan stimulus perekonomian.

Awalnya, kesepakatan dari Konferensi Bretton Woods ini menyebutkan bahwa setiap percetakan $ harus ditopang dengan emas (fixed exchange rate). Klaim bahwa AS memiliki banyak cadangan emas berhasil meyakinkan peserta konferensi. Karena dengan unsur emas dalam setiap percetakan Dollar, maka integritas mata uangnya akan terjaga.

Cadangan devisa seluruh negara juga kini bukan lagi emas, namun mata uang Dollar. Dengan memiliki simpanan $, setiap negara dapat menukarkannya dengan emas kepada Pemerintah AS. Penukaran dilakukan melalui bank sentral di masing-masing negara kepada IMF dengan harga $35 per ounce.

Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa politik ekonomi AS dalam Konferensi Bretton Woods adalah untuk meningkatkan ketergantungan dunia terhadap Dollar. Dalam perkembangannya, percetakan uang $ tidak lagi sesuai dengan kesepakatan awal, yakni harus ditopang dengan persediaan emas yang dimiliki oleh AS.

Dollar juga digunakan sebagai cadangan devisa di seluruh negara di dunia. Selain itu juga digunakan dalam perdagangan internasional. Ekspor-impor antara Indonesia dengan Malaysia misalnya, nilai kurs mata uangnya ditentukan oleh $. Bukan ditentukan oleh mata uang dari kedua negara tersebut, yakni Rupiah dengan Ringgit Malaysia.

Muhtar Lutfi

Menyelesaikan S2 Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *