Pilkada Serentak Tetap Dijadwalkan pada Awal Desember

RUANGNEGERI.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menjadwalkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beserta wakilnya pada 09 Desember 2020 mendatang. Pilkada digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Meski menuai banyak tentangan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020, namun sampai saat ini, pemerintah dan KPU belum ada keputusan untuk menundanya.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk menunda Pilkada kali ini karena pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai.

Sejumlah pihak seperti koalisi masyarakat sipil, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), hingga Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya sudah mendesak pemerintah untuk segera menunda Pilkada.

Mereka mencemaskan bahwa hal itu akan berdampak pada lonjakan kasus virus baru di Indonesia. Hingga saat ini, kurva kasus baru Covid-19 di Indonesia memang belum terlihat melandai secara signifikan. Jumlah kasus di setiap harinya masih terlalu tinggi.

Di Malaysia, lonjakan kasus baru terjadi setelah melakukan kampanye pemilu beberapa waktu lalu di Sabah. Melansir dari SCMP.com (06/10/2020), Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, menyalahkan penyelenggaraan pemilu di Sabah.

Ia menilai penyelenggaraan yang tidak taat protokol kesehatan selama masa kampanye. Otoritas Kesehatan negeri Jiran tersebut hingga pekan lalu melaporkan sebanyak 871 kasus baru Covid-19.

Jumlah ini melebihi rekor kasus harian pada hari sebelumnya, dengan 869 kasus baru harian. Hal itu sekaligus menjadi gelombang ketiga dari penyebaran Covid-19 di Malaysia.

Di Indonesia, masa kampanye saat ini tengah berlangsung hingga 71 hari ke depan. Terhitung sejak 26 September dan akan berakhir pada 5 Desember 2020.

BACA JUGA: Melihat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang Dinilai Menguntungkan Pemerintah dan Pengusaha

Respon KPU dan Pemerintah Pusat

Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPU, presentase kampanye tatap muka jauh lebih tinggi bila dibandinkan dengan menggunakan media daring.

Pelaksana Harian (Plh) KPU, Ilham Saputra mengatakan sebanyak 77 persen pasangan calon masih menggunakan pertemuan tatap muka, sedangkan hanya 23 persen pasangan calon yang menggunakan media daring atau media sosial untuk berkampanye.

Rendahnya penggunaan daring menjadi bahan evaluasi bersama KPU serta mempetanyakan Kembali evektivitas kampanye daring tersebut. Pengusulan metode daring ini dilakukan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak.

Ilham menyebut bahwa penundaan pilkada memungkinkan untuk dilakukan. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang kini telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 memang memungkinkan dilakukannya penundaan pilkada” kata Ilham, sebagaimana dikutip dari laman Kompas.com (21/10/2020).

Namun, ia menjelaskan lebih lanjut bahwa jika ingin dilakukannya penundaan, harus diambil berdasarkan kesepakatan Bersama antara KPU, pemerintah dan DPR. Tapi sejauh ini, baik KPU, pemerintah maupun DPR masih dalam keputusan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020.

Penundaan Pilkada dinilai KPU justru akan muncul banyak persoalan. Kalau ditunda, akan “banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan penyelenggara Pilkada pada masa berikutnya,” kata Ilham.

Sebelumnya, Presiden, Jokowi telah mengatakan bahwa menggelar Pilkada di masa pandemi bukan suatu hal yang mustahil. Ia mencontoh dari negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis dan Korea yang sudah berhasil menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi.

“Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga beralasan bahwa tidak ada satu pun pihak yang dapat menjamin kapan pandemi akan berakhir. Karenanya, Jokowi ingin tetap melanjutkan Pilkada sesuai jadwal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *