Perubahan Ketentuan Sertifikasi Halal di Omnibus Law UU Cipta Kerja

RUANGNEGERI.com – UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Senin lalu, menimbulkan adanya perubahan bagi ketentuan sertifikasi produk halal yang digunakan masyarakat di Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia sudah memiliki UU Jaminan Produk Halal (JPH) No 33 Tahun 2014 untuk ketentuan sertifikasi halal. Namun disahkannya UU Cipta Kerja menampilkan sejumlah perbedaan mengenai ketentuan tersebut.

Perbedaan pertama terlihat dari kriteria pengangkatan auditor halal, yakni orang yang memiliki kemampuan pemeriksaan kehalalan produk.

Pada UU JPH No 33 Tahun 2014, memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi seorang auditor. Sementara di UU Cipta Kerja, poin ketentuan tersebut dihapus.

Mengutip dari laman berita Republika.co.id (08/10/2020), Lukmanul Hakim, Direktur LPPOM MUI, mengartikan bahwa ketentuan baru di UU Cipta Kerja tidak akan lagi memiliki saksi dari ulama.

Hal itu karena auditor itu tidak bisa dianggap sebagai saksi dari ulama. Menurutnya, auditor itu sebagai saksi dari ulama, karena disebut sebagai saksi maka harus ditetapkan oleh ulama dan ditunjuk oleh ulama.

“Maka kebijakan ini sudah menghilangkan substansi hukum halal, karena yang menjadi saksinya tidak ditetapkan oleh ulama” ujarnya kepada Republika.

Perbedaan selanjutnya terkait waktu penerbitan sertfikat halal. Dalam UU JPH No 33 Tahun 2014, waktu penerbitan sertfikat halal dari BPJH paling lama tujuh hari kerja, terhitung sejak keputusan kehalalan produk dari pihak MUI.

Namun, pada UU Cipta Kerja, diubahnya menjadi satu hari kerja terhitung sejak Fatwa kehalalan produk, BPJH akan menerbitkan sertifkat halal. Sementara untuk Fatwa MUI diberikan waktu tiga hari untuk menentukan halal atau haram dari produk tersebut.

Jika tidak ada ketetapan dalam tiga hari, BPJH akan menerbitkan sertifikat halal. Tanpa fatwa dari ulama, BPJPH sudah bisa keluarkan sertifikat halal sendiri. Lukman menilai bahwa, sejatinya sertifikat halal justru merupakan ketetapan langsung dari ulama.

“LPPOM MUI bukan membahas waktu tiga hari itu, tapi membahas mekanismenya yang sudah menggugurkan hukum halal. Itu yang disebut dengan membuat-buat hukum yang dalam ajaran Islam dilarang” ujarnya.

Pada UU Cipta Kerja juga dituliskan akan dievaluasi atau diberikan sanksi administrasi bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bila tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal.

Begitu pun untuk proses perpanjangan sertifikasi halal yang memiliki masa 4 tahun. UU Cipta Kerja mengatur bagi pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan tanpa mengalami adanya perubahan, BPJH bisa langsung menerbitkan sertifikat halal. Tidak perlu melakukan sidang fatwa halal.

Lalu di UU Cipta Kerja memiliki kebijakan self declare halal bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melansir dari Detik.com (06/10/2020), sertifikasi halal bagi UMKM didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan Proses Produk Halal (PPH).

Mekanisme PPH ditetapkan berdasarkan mekanisme halal yang dilakukan BPJH. Pelaku UMKM tidak perlu membayar sertifikasi halal.

“Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya,” tulis Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law pasal 44.

Dalam hal ini, sejatinya Lukman menilai halal berasal dari hukum Islam yang memiliki aturan tersendiri dalam penetapan hukumnya. Artinya pernyataan halal oleh diri sendiri bukan sertifikat halal.

Pria lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menambahkan, bahwa self declare memiliki informasi dan panduannya, dan UMKM belum tentu memiliki panduannya. Karena jika melihat dari sisi panduan, yang namanya hukum harus ada isbat atau penetapan.

Kalau ada penetapan maka harus ada forumnya atau ada majelis fatwanya. Sementara dalam kebijakan self declare halal tidak ada majelis fatwanya, lantas tiba-tiba menyatakan produknya halal.

“Maka bisa kita katakan itu bukan sertifikat halal, itu pernyataan diri sendiri, itu sudah kehilangan substansi sertifikasi halal sebagai produk hukum menurut saya” ujarnya.

BACA JUGA: MUI dan BPJPH ‘Berantem,’ Pengusaha Bingung Urus Label Halal

Sertifikasi Halal Memudahkan UMKM

Terbitnya UU Cipta Kerja diakui pemerintah sebagai salah satu bentuk dukungan kepada UMKM, yaitu dengan cara menyederhanakan dan percepatan proses perizinan bagi pelaku usaha di Indonesia. Sehingga mendorong pelaku usaha dalam menaikkan pendapatan penghasilannya.

Begitu juga dengan meberikan kemudahan dan proses yang cepat dalam mendapatkan sertifikasi halal. Pemerintah turut menanggung biaya sertifikasi halal bagi UMKM.

Seperti yang disamapaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada media, bila proses sertifikasi halal dilakukan dengan kepastian dan percepatan. Serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang bisa juga dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negri.

Ali Taher, anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PAN menjawab kekhawtiran dari adanya ketidak pastian hukum. Menurutnya, penepatan halal adalah keputusan profesional sebuah lembaga yang tidak bisa dicampuri lembaga yang lain” jelasnya, dikutip dari laman berita CNBC.com (01/10/2020).

“Pengurusan sertifikasi halal juga tidak dilakukan berbelit-belit. Pasalnya, dikhawatirkan akan merepotkan usaha-usaha kecil seperti pedagang gorengan hingga pengusaha warteg. Itu juga yang menyebabkan adanya afirmasi kepada pengusaha kecil dan mikro yang diperlukan berbeda dengan usaha menengah dan besar” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *