Perseteruan AS-Tiongkok Makin Memanas, Sejumlah Pejabat AS Dikenai Sanksi

RUANGNEGERI.com – Saling mengecam dan memberi sanksi masih terus berlanjut antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kali ini, negeri Tirai Bambu memberi sanksi pada sebelas warga negara AS, termasuk beberapa senator.

Laporan dari BBC.com (10/8/2020) menyebutkan bahwa langkah pemberian sangsi tersebut terkait dengan sikap dan tindakan mereka atas kebijakan Tiongkok di Hong Kong. Yakni setelah pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong yang baru.

Enam dari 11 orang yang ditargetkan Tiongkok adalah Senator Partai Republik Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley dan Pat Toomey. Anggota Dewan Chris Smith dan Kenneth Roth serta Direktur Eksekutif Human Right Watch.

Lalu ada pula Carl Gershman, Presiden National Endowment for Democracy dan Michael Abramowitz, pemimpin Freedom House. Keduanya dikenal luas sebagai aktivis yang menentang kebijakan pemerintah Beijing.

Tidak dijelaskan secara detail jenis sanksi yang diberikan. Uniknya, tidak tercatat ada tim sukses inti Presiden Donald Trump dalam daftar tersebut.

Hanya saja, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian menyatakan bahwa pemberian sanksi ini adalah respon terhadap “perilaku AS yang tidak pada tempatnya, terkait dengan kebijakan Tiongkok di Hong Kong.”

Sebelumnya, Ted Cruz, Marco Rubio dan beberapa senator lain juga sudah pernah diberi sanksi oleh Tiongkok. Karena kritik mereka terhadap kebijakan di Xinjiang. Terutama sikap pemerintahan di Beijing terhadap kaum minoritas Uighur.

Sebelumnya, AS juga telah memberi sanksi pada pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam Jumat lalu. Carrie Lam dilarang memasuki wilayah negeri paman sam, asetnya di AS dibekukan, dan pelarangan warga AS melakukan transaksi bisnis dengannya.

Pemberian sanksi pada 11 warga AS ini, menurut Zhao Lijian bukanlah aksi membalas sanksi AS terhadap Lam. Melainkan sebagai “cara Tiongkok memperingatkan AS untuk menyadari posisinya dan memperbaiki tindakannya.”

Zhao Lijian menegaskan bahwa Hong Kong adalah wilayah Tiongkok dan kebijakan di dalamnya merupakan urusan domestik.

BACA JUGA: Dituduh Lakukan Kerja Paksa Muslim Uighur, Beberapa Produk Tongkok Diboikot AS

Gedung Putih Tidak Ingin Merespon

Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, menganggap sanksi dari Tiongkok hanya sekadar simbol.

“Gedung Putih tidak akan merespon sanksi tersebut berlebihan,” ujarnya. Namun, ia menambahkan bahwa “Presiden Trump sudah sejak awal menentang kebijakan Tiongkok tersebut, dan selanjutnya akan terus menentang.”

Menurutnya, semakin banyak negara di dunia yang menentang kebijakan Tiongkok di Hong Kong. Respon dari Washington sudah cukup dan telah terlihat di mana posisinya.

Sementara para anggota Kongres menganggap sanksi tersebut sebagai komplain Tiongkok saja, bukan masalah besar. Kenneth Roth menyebutnya sebagai “usaha untuk mendistraksi perhatian kita dari pengebirian hak-hak masyarakat Hong Kong.”

Marco Rubio, seorang Senator dari Partai Republik, menanggapinya dengan lebih santai. “Saya tidak ingin jadi paranoid, tapi sepertinya mereka memang tidak menyukai saya,” tanggapnya pada dua sanksi yang didapat dari Tiongkok.

Selain masalah Hong Kong, dua negara besar tersebut memang sudah terlibat dalam hubungan yang meruncing dalam beberapa tahun lalu. Ketegangan keduanya sangat nampak, terutama sejak pandemi Covid-19 menyebar hingga ke negeri Paman Sam.

Presiden Trump berulang kali mengkritik cara Tiongkok mengatasi virus tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Trump juga menyebut Covid-19 sebagai “China virus”. AS juga bahkan telah menarik diri dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) karena dianggapnya lebih mendukung Tiongkok.

Selain masalah kerja paksa di Xinjiang, keamanan data di aplikasi Tiktok dan beberapa masalah perang dagang telah membuat keduanya terlibat dalam pertikaian yang tak kunjung selesai.

BACA JUGA: UU Keamanan Nasional Hong Kong: Kontroversi dan Potensi Ancamannya

Mengapa UU Keamanan Nasional Hong Kong Ditentang AS?

Sejak disahkan pada tanggal 30 Juni 2020 lalu, UU Keamanan Nasional atau National Security Law ini menuai banyak protes. Berbagai aksi damai dijalankan di distrik-distrik Hong Kong.

Hingga sekarang, masih ada kasus dan kericuhan untuk menentang UU tersebut. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Jimmy Lai, seorang taipan Hong Kong.

Senin (10/8/2020) lalu, Jimmy Lai ditangkap oleh kepolisian Hong Kong. Surat kabar miliknya juga dibredel. Jimmy adalah salah satu tokoh yang sangat menentang berlakunya UU Keamanan Nasional. Penangkapan ini menjadi salah satu yang paling menghebohkan dalam kurun waktu sebulan ini.

Di dalam UU ini, ada empat tindakan yang akan dianggap sebagai perbuatan kriminal. Yaitu:

  • Suksesi, melarikan diri dari negara
  • Subversi, meremehkan otoritas pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah Tiongkok
  • Terorisme, menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi
  • Kolusi, bekerja sama dengan negara atau kekuatan lain

Pemberlakuannya dikhawatirkan akan berakibat hilangnya kebebasan berpendapat di Hong Kong. Demokrasi juga akan dikebiri. Namun, Tiongkok justru berkeyakinan bahwa UU ini bertujuan untuk mendukung stabilitas di wilayah tersebut.

UU Keamanan Nasional Hong Kong ini memberikan kuasa pada pemerintahan di Beijing untuk membentuk pola kehidupan di wilayah Tiongkok. Hal ini yang dikhawatirkan masyarakat Hong Kong.

“UU tersebut akan berimplikasi pada kebebasan berekspresi,” ujar Prof. Johannes Chan dari Universitas  Hong Kong. “Memindahkan sistem keamanan nasional Tiongkok daratan ke Hong Kong, lalu melihat siapa yang tumbang oleh sistem itu,” lanjutnya.

Hal lain yang ditakutkan masyarakat bekas koloni Inggris itu adalah hilangnya peran Hong Kong sebagai kekuatan ekonomi Asia.

BACA JUGA: Meski Terkoreksi, Pemulihan Ekonomi Jepang Lebih Baik Dari AS dan Tiongkok

Konstitusi Unik di Hong Kong

Saat Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok oleh Inggris, tahun 1997. Ada perjanjian unik yang berlaku di antara keduanya.

Yakni dikenal dengan istilah “One Country Two Systems”, atau kebijakan satu negara dengan dua sistem pemerintahan.

Prinsipnya adalah memberlakukan konstitusi yang disebut Hukum Dasar. Hukum ini juga melindungi kebebasan dan hak asasi di Hong Kong.

Meliputi hak mengutarakan pendapat, kebebasan berpolitik dan hak-hak demokrasi. Kebebasan dan hak ini tidak berlaku di Tiongkok daratan. Secara bersamaan, Hong Kong juga harus menerapkan UU Keamanan Nasional seperti yang ditetapkan Tiongkok.

Tahun 2019 lalu pecah protes dan demonstrasi yang berujung anarki. Gerakan anti Tiongkok dan pro demokrasi mengudara.

Beberapa bagian UU Keamanan Nasional sebenarnya telah diterapkan sebagai bagian dari Hukum Dasar. Bagian itu disebut Lampiran III. Isinya lebih banyak pada kebijakan luar negeri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *