Perekonomian Negara Maju Belum Berdaya Mengatasi Dampak Covid-19

RUANGNEGERI.com – Dampak pandemi Covid-19 mulai terlihat pada perekonomian negara-negara maju. Inggris tercatat menjadi negara anggota G20 pertama yang merilis data ekonominya.

G20 atau Group of Twenty merupakan istilah bagi forum ekonomi politik dari 19 negara ditambah Uni Eropa. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota forum.

Melansir dari Al Jazeera (08/03/2020), di awal periode lockdown, perekonomian Inggris merosot hampir seperempatnya. Inggris dilaporkan harus mengeluarkan dana hingga 60 miliar dollar untuk membayar gaji para pekerja yang harus cuti akibat pandemi.

Sekitar 8,7 juta pekerja menjalani cuti atau bekerja dari rumah dan jumlah ini adalah sepertiga dari keseluruhan tenaga kerja di Inggris. Resesi di negara Ratu Elizabeth itu juga dilaporkan merupakan yang terburuk dalam 300 tahun terakhir.

Beberapa daerah termiskin di Inggris, seperti Middlesbrougah dikhawatirkan tidak bisa bertahan jika pemerintah menetapkan penghematan pasca lockdown.

Tidak jauh berbeda dari Inggris, Reuters (22/06/2020), menyebutkan bahwa kondisi perekonomian Italia juga di ujung tanduk. Defisit anggaran negara pizza ini diproyeksikan mencapai 10,4% dari produksi dalam negeri tahun ini.

Besaran defisit kemungkinan akan meningkat seiring kewajiban negara untuk menopang perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Dalam konferensi pers pada hari Ahad (21/06/2020), PM Italia, Giuseppe Conte, mengakui bahwa negaranya sedang berjuang untuk menyokong sektor yang terkena imbas pandemi, seperti pariwisata.

“Kemungkinan defisit anggaran akan meningkat,” kata Conte.

Italia akan bergegas menyusun pola ekonomi baru dengan memotong besaran pajak penghasilan dan mendorong penggunaan digital payment dan sumber energi terbarukan.

Sementara, AS juga berjuang untuk menjaga stabilitas ekonomi negaranya. Bank Sentral AS, The Fed, telah memangkas suku bunga sebesar 0,5%.

Hal ini adalah yang pertama kali sejak resesi ekonomi tahun 2008. Hal ini diharapkan dapat membantu sektor ekonomi dan industri yang turun hingga menyentuh angka 1,5%.

Tentang apakah The Fed akan sanggup menalangi selisih penurunan suku bunga tersebut, adalah persoalan yang berbeda. Apalagi setelah pembelian obligasi hingga triliunan dollar AS saat resesi beberapa tahun lalu.

Sementara The Fed melakukan pemotongan suku bunga, Bank Sentral Kanada juga melakukan hal yang sama untuk para kreditor.

Dengan besar bunga sekitar 0,25%, diharapkan sektor industri dan bisnis bisa menggeliat. Biaya peminjaman akan berkurang dan para eksportir akan tertolong.

Namun, kebijakan tersebut akan memperketat persetujuan kredit dari calon kreditor yang sudah terlilit utang. Pemerintah Kanada juga memberikan stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang disesuaikan untuk membantu pemulihan ekonominya.

Walau pemotongan suku bunga menguntungkan bagi para kreditor, tetapi akan membuat para penabung memperoleh bagi hasil yang sangat kecil.

Selain itu juga akan merusak margin pinjaman di bank itu sendiri. Di sisi yang paradoks ini, bank tetap membutuhkan campur tangan pemerintah.

Selain berjuang untuk meningkatkan kembali perekonomian, negara-negara yang  terdampak Covid-19 juga harus memikirkan cara untuk membayar utang-utang negara.

Hampir semua sektor perekonomian terdampak oleh Covid 19. Sektor pariwisata dan industri penerbangan khususnya, yang bergantung pada aktivitas manusia adalah yang paling merasakannya.

BACA JUGA: Industri Utama AS Terancam Bangkrut, Ini Kebijakan dari Pemerintahan Trump

Perekonomian Dunia Kian Mendekati Resesi

Pandemi juga telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi terganggu. Secara umum, perekonomian dunia diperkirakan turun hingga 1,5% tahun ini. Tingkat pengangguran juga diprediksi meningkat hampir signifikan di berbagai belahan dunia.

IMF telah menyediakan dana sejumlah AS $ 50 miliar (Rp 742 triliun), dan Bank Dunia telah menjanjikan $ 12 miliar untuk membantu pemulihan ekonomi di negara-negara miskin. Negara yang diutamakan adalah yang tidak memiliki akses kesehatan yang memadai.

Negara-negara di Eropa telah melakukan pembukaan perbatasan dan mendorong aktivitas ekonomi, seperti Spanyol dan Perancis. Sementara penyebaran pandemi secara menyeluruh belum bisa dikatakan mencapai puncak.

Rajiv Biswaz, direktur eksekutif dan Kepala Ekonom Asia-Pasifik di IHS Markit, menambahkan bahwa “tentu ada resiko penurunan ekonomi ini akan berkembang menjadi resesi global”.

Eskalasi penularan yang cukup besar di Korea, India, Italia, AS dan Iran akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah negara-negara tersebut membutuhkan cara agar daya beli menguat dan inflasi bisa dikendalikan.

Bisa saja dilakukan pemotongan pajak penjualan atau meringankan tarif pajak penghasilan seperti yang dilakukan oleh Italia. Namun dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit.

Selain resesi global, fenomena lain yang akan dihadapi dunia adalah “aktivitas ekonomi pola W”.

Pada kondisi ini, keadaan ekonomi suatu negara akan menurun drastis saat bisnis dan usaha tutup selama periode karantina. Kemudian, akan terlihat peningkatan aktivitas ekonomi setelah karantina dibuka.

Namun, dengan kondisi masyarakat yang masih dihantui oleh penyebaran virus. Selain itu juga menurunnya pendapatan, daya beli masyarakat tidak akan pulih dengan cepat.

Ketimpangan dan kondisi ekonomi akan kembali menurun untuk kedua kalinya sebelum mencapai kondisi stabil kembali seperti semula. Situasi tersebut diprediksi akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.

BACA JUGA: Meski Terkoreksi, Pemulihan Ekonomi Jepang Lebih Baik Dari AS dan Tiongkok

Bagaimana dengan Ekonomi Tiongkok?

Sebagai negara awal yang terkena virus Covid-19 dan tempat pandemi ini berasal, Tiongkok telah lebih dulu merasakan goncangan ekonomi.

Wuhan dan beberapa kota lainnya tercatat masih mengalami resesi dan peningkatan inflasi hingga 5,4%. Kondisi tersebut adalah inflasi terparah yang pernah dialami negeri Tirai Bambu sejak tahun 2011.

Sebelumnya, di bulan Mei lalu, perekonomian Tiongkok sempat tercatat kembali menggeliat. Hal itu ditandai dengan kembali beroperasinya toko-toko dan pabrik-pabrik. Tapi masalahnya, daya beli masyarakat tidak pulih dengan cepat.

“Sisi industri bangkit lebih cepat daripada daya beli masyarakat,” ujar Liu Aihua, Kepala Badan Pusat Statistik Tiongkok. Masyarakat lebih memilih berbelanja dari rumah dan tidak mengkonsumsi terlalu banyak barang.

Saat ini, negara Tirai Bambu tersebut sedang mengalami penurunan kedua pada kondisi ekonomi pola W, dimana “Penawaran meningkat jauh melampaui permintaan,” ujar Larry Hu dari Macquarie Grup, sebuah perusahaan finansial Australia.

Beijing dituntut untuk mengurangi pengeluaran dan memberi stimulus ekonomi yang tepat agar negaranya dapat keluar dari kondisi ini.

Menteri Keuangan Tiongkok, Liu Kun, menegaskan bahwa pemerintah akan menetapkan sejumlah kebijakan fiskal baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu menjadi sinyal bahwa negara Tirai Bambu ini sedang mengalami defisit kedua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *