Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran

RUANGNEGERI.com – Amerika Serikat telah meluncurkan sanksi barunya terhadap Rezim Bashar al-Assad di Suriah pada hari Rabu (17/06/2020). Rusia dan Iran mengkritik keras karena dinilai telah menjatuhkan sanksi secara sepihak.

Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Rabu mengatakan, tindakan pemaksaan sepihak AS yang diberlakukan terhadap Suriah dan apa yang disebut “Caesar Act” tidaklah sah serta menyalahi aturan dan norma hukum internasional.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyebutkan bahwa Asma, istri Presiden Assad, memperoleh keuntungan dari pengorbanan rakyat Suriah. Sanksi itu juga diberikan kepada 39 individu lainnya dengan tuduhan serupa.

Dengan menerapkan sanksi baru kepada Presiden Suriah, Assad dan istrinya, AS dituding justru menghalangi upaya internasional untuk menyelesaikan krisis di negara tersebut. Untuk pertama kalinya istri Presiden Assad menjadi target personal.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia dan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Afrika, Mikhail Bogdanov mengatakan “Kami menganggap langkah-langkah ini sepenuhnya ilegal dan tidak sah. Kami akan terus membantu rakyat Suriah”.

Bogdanov menambahkan, “tugas kita tetap sama, memerangi terorisme di wilayah Suriah. Kerja sama beragam akan terus berlanjut antara kedua negara kita, termasuk bidang militer, dan tidak ada yang bisa mencegah kita dari melakukan itu” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pertama Rusia dari Komite Dewan Federasi Urusan Internasional, Vladimir Jabbarov menekankan bahwa Rusia akan terus mendukung Suriah.

Jabbarov menyatakan keyakinannya bahwa sanksi AS itu akan sia-sia dan tidak berguna, serta tidak akan menghasilkan apa pun.

Begitu juga dengan Iran yang ikut mengutuk sanksi baru AS sebagai tindakan yang tidak manusiawi terhadap sekutu regionalnya, Suriah. Iran menegaskan akan memperluas hubungan perdagangan dengan Damaskus.

“Kami akan melanjutkan kerja sama ekonomi kami dengan negara Suriah yang tangguh, meskipun ada sanksi ini, kami akan memperkuat hubungan ekonomi kami dengan Suriah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi kepada media pemerintah.

Secara terpisah, Duta Besar Tiongkok di PBB, Zhang Jun juga mengecam sikap AS tersebut.

“Ketika negara-negara yang rentan seperti Suriah berjuang dengan pandemi (Covid-19) diberikan lebih banyak sanksi, hal itu sama sekali tidak manusiawi dan dapat menyebabkan bencana tambahan” ujarnya sebagaimana dilansir dari BBC.com (17/06/2020).

BACA JUGA: Politik Ekonomi AS dalam Konferensi Bretton Woods

Apa Itu Caesar Act?

Sanksi itu, di bawah undang-undang yang disebut “Caesar Act” bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Suriah, Bashar al-Assad dan lingkaran dalamnya. Dengan beban sanksi ekonomi dan perjalanan baru untuk pelanggaran hak asasi manusia dan memblokir penyelesaian konflik negara.

Melansir dari Reuters (16/06/2020), Duta Besar AS di PBB, Kelly Craft mengatakan kepada Dewan Keamanan, bahwa Washington akan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah rezim Assad dari mengamankan kemenangan militer.

“Tujuan kami adalah mencabut Assad dari pendapatan dan dukungan yang digunakannya untuk melakukan kekejaman skala besar serta pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mengurangi prospek perdamaian,” kata Craft.

Craft mengatakan sanksi akan dijatuhkan di bawah Undang-Undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Desember 2019.

Ini bertujuan untuk mencegah aktor jahat yang terus membantu dan membiayai kekejaman rezim Assad terhadap rakyat Suriah, sementara dia dan istrinya dituduh hanya memperkaya diri mereka sendiri.

BACA JUGA: Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19

Sikap Rusia dan Iran

Sebuah tindakan keras oleh Assad terhadap para demonstran pro-demokrasi pada tahun 2011 telah menyebabkan perang saudara. Pada saat itu, Moskow mendukung Assad dan Washington mendukung oposisi. Jutaan orang telah meninggalkan Suriah, dan jutaan lainnya terlantar.

Laman berita Arabnews (18/06/2020) melaporkan bahwa saat ini, Presiden Bashar Assad dinilai oleh banyak kalangan telah berutang budi kepada Rusia dan Iran.

Jika bukan karena bantuan keuangan, militer, intelijen dan penasehat dari Teheran dan Moskow setelah pemberontakan Suriah pada Maret 2011, Assad kemungkinan besar akan gagal mempertahankan kekuasaannya.

Secara finansial, Islamic Republic telah menjadi salah satu bankrollers utama pemerintah Suriah. Mereka menghabiskan sekitar AS $ 6 miliar setahun atau sekitar 90 triliun Rupiah selama lima tahun pertama konflik untuk mempertahankan Assad, sekutu regionalnya yang paling kuat untuk tetap berada dalam kekuasaan.

Bantuan ekonomi Iran untuk pemerintah Suriah datang melalui berbagai metode, termasuk subsidi minyak, jalur kredit dan bantuan militer.

Dikarenakan Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang parah, bantuan keuangannya untuk Suriah juga berkurang.

Namun demikian, Iran juga telah mengerahkan tentara dari Korps Pengawal Revolusi Islam dan kuasanya. Yakni Hizbullah, untuk membantu pemerintah Suriah meraih kemenangan melawan kelompok oposisi dan pemberontak.

Rusia juga memberikan bantuan militer kepada Assad. Pada tahun 2015, Rusia melakukan intervensi langsung, terutama melalui serangan rudal.

Bantuan militer dari Iran dan Rusia terbayar, karena Assad telah mampu mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar wilayah yang pernah ia hilangkan.

Adil untuk berpendapat bahwa Iran dan Rusia sama-sama menghadapi tantangan yang signifikan karena pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi global. Namun demikian, mereka kemungkinan besar akan melanjutkan prioritas strategis mereka dalam membantu Assad.

Meskipun Suriah tidak kaya akan sumber daya alam, tapi lokasinya sangat penting. Kepentingan strategis Rusia di kawasan Mediterania terkait dengan keberadaan pelabuhan Suriah Tartus, yang merupakan terbesar kedua dan satu-satunya yang mampu menampung pangkalan angkatan laut Rusia di kawasan itu.

Selain itu, Suriah telah membeli senjata dari Moskow selama beberapa dekade. Meskipun pemerintah Suriah sekuler dan berbeda dengan teokrasi di Teheran, kehilangan Suriah akan merugikan bagi Iran di beberapa tingkatan.

Sejak 1979, Suriah telah berfungsi sebagai platform, di mana para mullah yang berkuasa telah membangun pengaruh yang hebat di kawasan tersebut.

Aliansi Iran dengan Suriah memberi kesempatan pada para teokrat untuk mendirikan Hizbullah, gerakan kuat di Lebanon, serta mendukung gerakan Hamas Palestina.

Rami G. Khouri (2018) dalam tulisan berjudul The Implications of the Syrian War for New Regional Orders in the Middle East, menyebutkan bahwa kelompok-kelompok perang proksi (proxy war) ini telah memungkinkan bahwa Iran akan terus memperkuat dan mempertahankan pengaruh regionalnya, serta memenangkan garis keras di dalam negeri.

Jika rezim Assad jatuh, Iran tidak hanya akan kehilangan fleksibilitas dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah Suriah yang ramah untuk membawa kelompok-kelompok tersebut, tetapi juga berpengaruh terhadap dominasi kekuatan geopolitik kawasan.

Dengan kata lain, potensi jatuhnya pendirian politik saat ini di Damaskus akan berdampak buruk pada hubungan logistik Iran dengan kuasanya di Levant.

Apabila Suriah melihat perubahan dalam rezim, belum tentu pemerintah baru juga akan mendukung Iran pada tingkat yang sama dengan Assad.

Lebih penting lagi, banyak warga Suriah dan kelompok oposisi telah berulang kali mengutuk pelanggaran HAM Iran di Suriah. Jatuhnya Assad akan sangat mengubah keseimbangan kekuatan regional terhadap Iran.

Para pemimpin Rusia juga sangat menyadari dampak buruk politik dan strategis yang akan mereka hadapi sebagai akibat dari pemindahan Assad. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk mencegah kejatuhan pemerintah Suriah saat ini.

Memberikan pengaruh strategis di Timur Tengah melalui Suriah sangat penting bagi Iran dan Rusia. Sebab, kepentingan bersama mereka, yakni balance of power atau mengimbangi kekuatan AS, Israel, Turki dan Arab Saudi di wilayah tersebut.

Ketika pemerintah Suriah menghadapi lebih banyak tekanan secara ekonomi, Iran dan Rusia kemungkinan besar akan melakukan apa pun yang mereka bisa untuk mempertahankan kekuasaan Assad pada kekuasaan.

Mempertahankan Assad tetap di kantor kepresidenan Suriah adalah masalah keamanan nasional dan strategi, khususnya bagi Teheran dan Moskow. Sikap Beijing dalam hal ini jelas sejalan dengan Iran dan Rusia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *