Pemerintah Australia Paksa Google dan Facebook Membayar Konten Berita

RUANGNEGERI.com – Australia secara resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang kode etik media berita (news media bargaining code) yang disusun oleh Pemerintah Australia pada April tahun 2020. Pada Desember tahun lalu, secara resmi telah diajukan ke Parlemen Australia.

Dengan disahkannya UU tersebut, bisnis media berita di Australia akan mendapatkan bayaran dari Google dan Facebook untuk konten jurnalismenya. Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg, menyambut baik UU yang disahkan hari Kamis, 25 Februari 2021 oleh Parlemen Australia.

Melalui UU ini, maka “akan memastikan bahwa bisnis media berita mendapatkan upah yang adil untuk konten yang dihasilkan,” ungkap Frydenberg sebagaimana melansir CNN.com (25/02/2021).

Baca juga: Microsoft Akan Mengganti Jurnalisnya dengan AI

Daya Tawar Google dan Facebook

Melansir The Conversation (02/02/2021), selama ini telah banyak terjadi ketidakseimbangan kekuatan daya tawar antara media-media berita Australia dengan platform digital khususnya Google dan Facebook.

Hal itu berakibat pada bisnis media berita menerima penghargaan tidak sebanding dengan pelayanan yang harus mereka berikan. Intinya, Google dan Facebook diharuskan untuk membayar konten berita yang muncul di kedua platform perusahaan raksasa asal Amerika Serikat.

Mereka juga harus tunduk pada standar minimum tertentu, termasuk menginformasikan kepada perusahaan media mengenai jenis data yang dikumpulkan melalui interaksi penggunanya.

Baca juga: Diboikot, Facebook Akan Melabeli Postingan yang Melanggar Ketentuan

Pemerintah berargumen bahwa hal itu sangat penting untuk mendorong prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers menjadi lebih baik. Selain itu, rancangan kode etik tersebut juga terkait dengan pendapatan konten berita bagi media-media Australia.

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, pendapatan iklan pada media Australia diberitakan turun hingga 75 persen. Lebih dari 125 surat kabar beralih menjadi daring di tahun 2020. Dampaknya, banyak orang kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, pendapatan iklan di Google dan Facebook justru meroket, di mana sebagian besar kontennya dibuat oleh media.

Tahun 2020, laba bersih Google meningkat hingga totalnya mencapai lebih dari US$40 miliar (Rp567 triliun). Facebook meraup keuntungan bersih senilai US$30 miliar (Rp422 triliun) di tahun yang sama.

Baca juga: Facebook, WhatsApp, Google, Telegram, TikTok, dan Twitter Memblokir Data Bagi Pemerintah Hong Kong

Google dan Facebook Dipaksa Bayar Konten Berita

Selama beberapa pekan terakhir sebelum kode etik media berita disahkan menjadi UU, perusahaan mesin pencari tersebut dikabarkan mencoba untuk menghindari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia.

Sebagai bentuk protes, Google bahkan sempat mengancam untuk menarik Google Search dari Australia. Mel Silva, Managing Director Google Australia menyatakan bahwa pengguna bahwa Google berada dalam risiko akibat dari kebijakan pemerintah Australia tersebut.

“Kode (etik) tersebut mengharuskan Google untuk memberi tahu bisnis media mengenai data pengguna seperti apa yang kami kumpulkan, data apa yang kami berikan kepada mereka dan bagaimana perusahaan berita dapat mendapatkan akses ke data yang tidak kami berikan kepada mereka. (Kebijakan) Ini melampaui tingkat data yang dibagikan saat ini antara Google dan perusahaan berita,” terangnya.

Baca juga: Dicurigai Membahayakan Keamanan Nasional, TikTok Terancam Dilarang di AS

Namun pekan lalu, sebagaimana melansir The Conversation (18/02/2021), Google akhirnya menandatangani kesepakatan bernilai jutaan Dolar untuk membayar perusahaan media atas konten berita yang akan muncul di Google News Showcase.

Salah satu yang akan menerimanya adalah media di bawah naungan News Corp yang dimiliki oleh Rupert Murdoch. News Corp dikabarkan akan menerima pembayaran selama tiga tahun. Pembagian pendapatan iklan akan dimasukkan ke dalam pengembangan platform berlangganan.

Selain News Corp, Seven West Media juga akan menerima pembayaran sebesar US$30 juta per tahun (Rp423 miliar), sementara Nine Entertainment Co diperkirakan akan menerima pembayaran sebesar US$30 juta selama lima tahun berturut-turut.

Keputusan Google di Australia tersebut berbeda dengan di Spanyol. Sebelumnya, Google diberitakan menarik Google News di negeri Matador tersebut dan enggan membayar konten berita.

Baca juga: Di Bawah Paksaan, Google Bersedia Membayar Media untuk Artikel Berita?

Sempat Menolak, Facebook Akhirnya Sepakat

Berbeda dengan Google yang telah lebih awal mengambil tindakan sebagai bentuk kontribusi kepada jurnalis, beberapa hari lalu, Facebook justru mencabut berita lokal yang dibagikan oleh penggunanya secara tiba-tiba.

Melansir Time.com (23/02/2021), tindakan mendadak tersebut dilakukan oleh Facebook tepatnya pada Kamis, 18 Februari 2021. Dampaknya bukan hanya pada media lokal di Australia, namun juga pada beberapa organisasi pemerintah.

Facebook menganggap bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kode etik media berita di Australia yang juga memaksa Facebook untuk membayar konten berita lokal yang diunggah para penggunanya.

CEO Facebook, Mark Zuckerberg, bahkan telah mengajukan banding kepada Pemerintah Australia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Josh Frydenberg serta Menteri Komunikasi Paul Fletcher.

Baca juga: Mimpi Besar Elon Musk: Inovasi Teknologi Tesla Bisa Mengubah Dunia

Facebook bahkan tengah mempertimbangkan untuk menahan peluncuran layanan Facebook News di Australia yang diluncurkan pada bulan Agustus 2020 lalu.

Facebook mengklaim bahwa layanan fitur tersebut adalah bertujuan untuk mendukung kegiatan jurnalisme. Fitur tersebut akan diluncurkan di beberapa negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, India dan Brazil selama 6-12 bulan ke depan.

Setelah terjadi proses negosiasi antara Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg, keduanya dikabarkan telah mencapai kesepakatan. Menteri Keuangan Frydenberg menyebutkan bahwa Facebook telah “berteman kembali” dengan Australia.

“Facebook telah berteman kembali dengan Australia, dan berita-berita dari media Australia (yang telah dihapus oleh Facebook) akan dipulihkan kembali di platform Facebook,” ungkap Frydenberg sebagaimana melansir US News (22/02/2021).

Baca juga: Bagaimana Teknologi Digital Mengubah Perilaku Manusia Pasca Covid-19?

Google dan Facebook Bagi Jurnalisme Australia

Pengesahan UU kode etik media di Australia tersebut banyak dinilai akan menjadi dorongan finansial tambahan terhadap jurnalisme. Berbeda dengan kemitraan yang telah dilakukan sebelumnya, kini bisnis media berita dapat mendapatkan pendanaan berkelanjutan dari Google.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendapatan dari Google tersebut dapat benar-benar mendanai kegiatan jurnalisme yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah Australia berjanji akan melakukan peninjauan setelah satu tahun untuk memastikan kode etik yang telah dibuat berjalan sebagaimana mestinya.

Sejauh ini, kesepakatan Google di Australia tersebut hanya dilakukan dengan media besar karena daya tawarnya juga signifikan. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan dengan media kecil secara secara kolektif, atau dengan memberikan penawaran standar.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *