Pasca Ledakan, Lebanon Kini Semakin Kesulitan

RUANGNEGERI.com – Lebanon mengalami beberapa kali demonstrasi setelah ledakan tanggal 4 Agustus lalu. Kerusuhan paling besar terjadi di depan Kementrian Luar Negeri di Beirut.

Melansir berita dari BBC.com (9/8/2020), sekitar 7.000 orang demonstran terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Mereka menuntut penyelesaian kasus ledakan pekan lalu. Aksi protes diawali dengan arak-arakan panjang dari pelabuhan hingga Martyr’s Square.

Bentrokan berlangsung cepat. Lemparan baru dari demonstran dibalas gas air mata dan peluru karet. Beberapa puluh orang demonstran berhasil melewati barikade dan memasuki wilayah kantor Kementerian Luar Negeri.

Setidaknya 110 orang terluka dalam aksi demo tersebut. Bentrokan juga terjadi di tengah kota Beirut. Tujuannya bukan semata untuk mengecam pemerintah, namun untuk memperingati para korban.

Pasca ledakan dahsyat minggu lalu, ketidakpercayaan masyarakat Lebanon terhadap pemerintahnya meningkat. Hal itu semakin melengkapi kekecewaan atas krisis ekonomi, situasi pandemi Covid-19 serta menurunnya nilai mata uang Lebanon. Selain itu juga dugaan korupsi beberapa pejabatnya.

Kekacauan pada Selasa lalu memberi pukulan telak pada Lebanon. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Situasi tersebut membuat rakyat mendapat beban baru. Padahal, ekonomi negara tersebut juga sedang berjuang melepaskan diri dari efek pandemi Covid-19.

Pemerintah mengklaim bahwa total kerugian akibat ledakan tersebut diperkirakan mencapai 15 miliar Dolar AS atau lebih dari 200 triliun Rupiah. Gubernur Beirut, Marwan Abboud, menjelaskannya melalui Al-Hadath TV.

Peristiwa ini juga mengganggu pasokan pangan bagi enam juta rakyat Lebanon. Pelabuhan Beirut adalah pelabuhan utama untuk jalur impor. Untuk memastikan pasokan kebutuhan terjaga, kapal-kapal akan dialihkan ke pelabuhan lain di sekitarnya.

BACA JUGA: WHO: Virus Ebola di Kongo Disinyalir Lebih Berbahaya Ketimbang Covid-19

Perdana Menteri Lebanon Mengundurkan Diri

Pada Senin (10/8/2020) pagi waktu setempat, Perdana Menteri Hassan Diab mengumumkan hal yang mengejutkan. Bahwa dirinya akan mengundurkan diri. Hal ini terkait krisis yang tidak bisa tertangani di Lebanon.

Pemerintahan Lebanon sebelumnya telah menghadapi tuntutan publik serta krisis kepercayaan dari rakyatnya. Maraknya korupsi dan lambannya pembangunan menjadi penyebabnya. Peristiwa tanggal 4 Agustus lalu memperburuk keadaan dan meningkatkan kekacauan di dalam negeri.

Menurut Hassan Diab, dirinya telah “melakukan hal-hal sebaik mungkin untuk menyelamatkan negara,” namun “ada dinding tebal yang menghalangi usahanya.”

Pengunduran diri tersebut sesuai dengan tuntutan para demonstran. “Hari ini kami mengikuti keinginan para demonstran,” lanjutnya. Diab juga menyatakan bahwa para demonstran “berhak untuk mendapatkan apa yang mereka tuntut.”

Presiden Lebanon, Michel Aoun telah meminta Diab agar bertahan, namun sepertinya Aoun harus mencari Perdana Menteri baru. Ia lebih memilih untuk bergabung ‘bersama rakyat’ di tengah suasana berkabung.

Sejak perang yang berkecamuk tahun 1975-1990, pemerintahan di Lebanon dibagi berdasarkan konstituensi. Semuanya merupakan representasi dari perbedaan agama dan suku di negara tersebut.

BACA JUGA: Bantuan Berkurang, Nasib Jutaan Anak-Anak Yaman Terancam

Bantuan Dari Dunia Internasional

Beberapa negara dan lembaga internasional telah setuju untuk memberikan bantuan pada Lebanon. Perancis dan Amerika Serikat telah mengatur sebuah pertemuan online dengan para pemimpin dunia untuk membahas hal ini.

Paling tidak ada 15 negara yang telah setuju menjadi donor bagi Lebanon. AS membantu senilai 15 juta Dolar atau sekitar 220 miliar Rupiah yang untuk makanan dan obat-obatan.

Sementara, Inggris menggelontorkan dan 5 juta Poundsterling atau senilai hampir 100 miliar Rupiah yang juga untuk menyediakan obat-obatan. Selain itu, Inggris mengirimkan satu kapal angkatan lautnya ke Lebanon.

Perancis sebagai negara dengan ikatan ekonomi yang kuat dengan Lebanon berjanji akan membantu pemulihan ekonomi negara tersebut.

“Bantuan yang diberikan harus cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat Lebanon,” ujar Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Bank Dunia juga menyatakan siap “membangun kembali sumber daya yang rusak dan mengeksplorasi pembiayaan tambahan” untuk mendukung kembali pembangunan Beirut. Walau tidak dijelaskan sumber daya yang mana yang akan lebih dulu dibangun.

Pada bulan Juni lalu, Bank Dunia pernah menyatakan akan menggelontorkan dana 40 juta dolar AS. Dana tersebut untuk membantu Lebanon menghadapi efek pandemi Coronavirus atau Covid-19.

Kemungkinan dana  tersebut yang akan segera direalisasikan. Menurut Scott Morris, pejabat senior di Center for Global Development, sebuah lembaga  think tank yang berbasis di Washington D.C., menyebutkan bahwa kondisi Lebanon saat ini sangat memungkinkan untuk penggalangan dana dari negara-negara lain.

“Kondisi makro dan utang Lebanon akan menambah alasan perlunya dukungan internasional,” ucap mantan pejabat Lembaga Perbendaharaan AS itu.

BACA JUGA: Pemerintah Tiongkok Dituduh Kontrol Kelahiran untuk Menekan Jumlah Populasi Muslim Uighur

Kisah Pilu pada 4 Agustus Lalu

Ledakan besar terjadi di pelabuhan Beirut, pada sore hari waktu setempat. Laman berita BBC menyebutkan bahwa ledakan paling dahsyat di Lebanon dalam kurun waktu 10 tahun tersebut adalah diakibatkan oleh 2,750 metrik ton ammonium nitrat yang menumpuk di pelabuhan.

Bahan kimia tersebut sedianya akan digunakan untuk pupuk pertanian. Namun pengapalan dan penyimpanannya, selama bertahun-tahun tidak dibarengi oleh tindak pengamanan yang memadai.

Amonium nitrat tersebut tiba di Beirut pada tahun 2013, dibawa oleh kapal Rusia MV Rhosus. Sedianya kapal tersebut akan mengisi bahan bakar di Moldova. Namun karena harus mengambil kargo tambahan mereka memutar ke Beirut.

Karena belum membayar biaya pelabuhan dan adanya pelanggaran berat, kapal ditahan pihak otoritas pelabuhan Beirut. Selama 11 bulan para awak kapal bertahan sebelum akhirnya dipulangkan ke Rusia.

Muatan kapal berupa ammonium nitrat berada di lambung kapal hingga Oktober 2014. Pada November 2014 muatan tersebut dipindahkan ke hangar. Tersimpan di sana selama 6 tahun walau berulang kali diperingatkan oleh Bea Cukai Lebanon.

Data per tanggal 10 Agustus lalu menunjukkan kenaikan korban jiwa menjadi 200 orang. Sementara 110 orang masih menghilang, kebanyakan adalah pekerja asing.

Lebih dari 300.000 orang kehilangan tempat tinggal dan 5.000 orang luka-luka.

BACA JUGA: Aneksasi Israel Dikecam Dunia Internasional, AS Justru Beri Lampu Hijau

Tiga Krisis Terberat bagi Lebanon

Lebanon telah mengalami krisis ekonomi bahkan jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut.

Sejak 7 tahun yang lalu, negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel ini mulai terjebak di dalam krisis yang tidak berkesudahan.

Krisis ekonomi semakin parah sejak Oktober 2019. Di mana nilai mata uang Lebanon anjlok hingga 80%. Mengutip laman BBC (5/8/2020), pengangguran meningkat hingga 25%, yang artinya sepertiga dari jumlah populasi negara tersebut.

Krisis ekonomi tersebut menyeret Lebanon pada krisis politik dan kepercayaan. Protes dan demostrasi mengalir, menyalahkan pemerintah yang dianggap tidak kompeten dan penuh korupsi.

Memasuki masa pandemi Covid-19, keadaan itu memaksa Lebanon menerapkan karantina pada pertengahan Maret 2020. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi Lebanon semakin parah. Sistem sosial Lebanon terguncang.

Harga bahan makanan meningkat dua kali lipat dan Lebanon berada pada krisis pangan. Utang dari Dana Moneter Internasional atau IMF sejumlah 10 miliar dolar AS diklaim akan bisa membantu negara tersebut keluar dari krisis.

Ledakan pada 4 Agustus lalu menggoncang sisa-sisa kekuatan ekonomi Lebanon. Saat ini, negara beribukota di Beirut ini praktis hanya mengandalkan bantuan dari negara-negara donor serta lembaga keuangan dunia untuk bisa tetap bertahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *