Pandemi Covid-19 di Tengah Ancaman Sektor Pertanian

RUANGNEGERI.com – Dunia saat ini sedang dilanda wabah virus corona atau Covid-19, yang beberapa pakar mengindikasikan bahwa penyebarannya kemungkinan adalah berasal dari binatang.

Wabah ini mengakibatkan kejadian yang luar biasa, di mana manusia diseluruh dunia dibuat kelabakan mencari cara untuk bisa meredam persebaran virus. Upaya penemuan vaksin sejauh ini nampaknya masih nihil.

Hingga hari ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat sebanyak 4,66 Juta orang diseluruh muka bumi yang telah terinfeksi, dengan 312 ribu kasus meninggal dunia. Pun di Indonesia, jumlah kasus positif infeksi Covid-19 belum menunjukkan angka aman dan masih terus bertambah.

Kondisi ini semakin parah dengan belum ada kejelasan kapan akhir dari penyebarannya. WHO mengingatkan bahwa masa berakhirnya pandemi Covid-19 tergantung dari penanganan dan kebijakan setiap Negara. Di Indonesia, banyak diprediksi berakhir pada akhir Juni 2020.

Dampak akibat virus ini paling terlihat memang pada sektor ekonomi. Pada awalnya, manusia disibukkan dengan aktivitas ekonomi yang menuntut mobilitas tinggi. Namun sekarang, mereka dituntut untuk berhenti dari hiruk-pikuk aktivitas ekonomi.

Kebijakan pembatasan aktivitas manusia diterapkan di berbagai negara seperti, lockdown, social distancing, physical distancing, penutupan akses transportasi dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri memakai istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai di terapkan oleh pemerintah pada 31 Maret 2020. Sekitar sebulan setelah Indonesia dinyatakan ada kasus positif Covid-19.

Ekonomi menjadi sektor yang paling terkena imbas akibat dari kebijakan tersebut. Yakni menurunnya siklus perekonomian, produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan pangan juga terganggu.

Dampak yang paling dirasakan akibat terhentinya distribusi barang kebutuhan pangan berada di wilayah perkotaan. Sebab, sebagian besar pemasok bahan pangan ke wilayah perkotaan berasal dari desa.

Ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan dasar manusia sangat penting diperhatikan selama masa pendemi ini. Pangan menjadi sektor yang paling sensitif. Isu ini juga sangat mungkin bisa menjadi pemicu gelombang protes apabila negara tidak mampu mengatasinya dengan baik.

Lembaga Penelitian Pangan Internasional atau IFPRI mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 akan menyebabkan kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi global sebesar 5%.

Selain itu, kelompok menengah kebawah atau negara-negara dengan penghasilan rendah dinyatakan sangat rentan terkena imbas karena faktor akses pangan. Beras masih dijadikan ukuran ketersediaan pangan nasional, walaupun masih ada sumber karbohidrat alternatif jenis pangan lokal seperti ubi, jagung dan sagu.

Masyarakat juga hendaknya mulai diperkenalkan makanan pengganti tersebut, sehingga ketergantungan pada beras bisa dikurangi.

Menilik ke masa lalu, Revolusi Hijau yang dilakukan pada tahun 80-an masih menimbulkan disparitas antara beras dengan jenis pangan lokal. Berkaca dari itu, berbicara masalah pangan (beras) berarti terkait dengan urusan pertanian.

Bagaimana kondisi pertanian kita saat ini ketika wabah melanda? Dan bagaimana ketersediaan pangan secara nasional yang telah kita capai selama ini?

Diakui atau pun tidak, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih bermasalah dengan ketahanan pangan. Sebagaimana yang bisa dilihat dari laporan Global Hunger Index (GHI), Indonesia di tahun 2019 lalu berada pada peringkat 70 dari 117 negara kualifikasi.

Indonesia mendapat skor 20.1 yang berarti masuk dalam kategori serius untuk ditangani.

BACA JUGA: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Kondisi Pertanian Kita

Dianto Bachriadi & Gunawan Wiradi (2011) dalam bukunya Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia, menyebut ada lima sensus pertanian dari tahun 1963 hingga 2003.

Selama kurun waktu tersebut, peningkatan jumlah pemilik lahan tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan lahan. Sementara, rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga relatif tetap (sekitar 1 hektar).

Hasilnya, terjadi peningkatan persentase petani kecil (atau rumah tangga pertanian yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar) dari sensus ke sensus. Jika dibandingkan dengan jumlah alokasi lahan untuk non-pertanian sangat jauh berbeda.

Penelitian dari keduanya juga memaparkan beberapa ulasan tentang penguasaan lahan.

Pertama, lahan untuk proyek kehutanan skala besar. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) telah mengeluarkan 567 unit konsesi yang seluruhnya menguasai sekitar 60,2 juta hektar wilayah hutan.

Kedua, lahan untuk proyek pertambangan skala besar. Hingga tahun 1999, Departemen Pertambangan mengalokasikan sekitar 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan.

Baik perusahaan modal dalam negeri (swasta dan BUMN) maupun perusahaan asing. Penguasaan perusahaan besar rata-rata sekitar 0,5 juta hektar tanah untuk izin pertambangan.

Ketiga, lahan untuk pembangunan perkebunan berskala besar. Sektor ini menguasai tanah cukup besar berupa perkebunan skala besar, baik dengan Hak Guna Usaha (HGU) maupun tidak.

Hingga tahun 2000, tercatat 2.178 perusahaan milik swasta maupun negara yang menguasai 3,52 juta hektar areal kebun. Artinya setiap perusahaan rata-rata menguasai sekitar 16.000 hektar lahan.

Keempat, lahan yang digunakan rumah tangga petani berdasarkan sensus di tahun 1973. Diperkirakan terdapat sekitar 21,6 juta rumah tangga yang terdiri dari pemilik lahan dan buruh tani.

Itu artinya, sekitar 84% dari total penduduk Indonesia terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian di atas tanah seluas 14,2 juta hektar. Sekitar 7,21 juta atau 33,4% dari jumlah rumah tangga tersebut dikelompokkan sebagai golongan landness atau tunakisma, yaitu petani yang tidak memiliki lahan.

Selain empat poin tersebut, kebijakan yang salah dari pemerintah turut menjadi persoalan tambahan di sektor krusial ini. Hira Jhamtani (2008) dalam bukunya Lumbung Pangan; Menata Ulang Kebijakan Pangan, menyebutkan bahwa program Revolusi Hijau yang menjadi kebanggaan waktu itu akhirnya gagal.

Sebab, kebijakan yang lebih mengutamakan intensifikasi hasil pertanian melalui bibit unggul, pestisida dan panen cepat ketimbang memberi intensif kepada pelaku pertanian, yakni para petani. Dengan begitu, maka mereka diajak untuk bersaing dengan petani yang lain.

Pun, program mencetak sawah baru yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Sebagaimana proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah tahun 1995 melalui Keppres No. 82 yang belum optimal hingga sekarang.

Sementara, ada perbedaan dari corak produksi pertanian lahan gambut yang dikenal dengan istilah Sonor (cara berladang yang berpindah-pindah) justru kurang diperhatikan (Aisyarah, dkk., dalam Perempuan di Tanah Kemelut; Situasi Perempuan dalam Situs-situs Krisis Sosial Ekologis, 2018).

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa jumlahnya dari tahun ke tahun semakin sedikit. Petani sulit untuk beregenerasi karena sektor ini dianggap sudah tidak lagi menjanjikan.

Kondisi ini pula yang menyebabkan terjadinya gelombang proletarisasi, di mana para petani kecil justru banyak yang tidak memiliki lahan sendiri.

Meski penyebab utamanya masih diperdebatkan, namun tren kenaikan mereka yang tidak memiliki tanah merupakan cerminan dari adanya polarisasi penguasaan tanah.

Solusi Alternatif

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sangat berkaitan dengan kondisi pertanian kita. Banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mengamankan pasokan makanan disaat pandemi Covid-19.

Langkah antisipasi terkait ketahanan pangan dimasa depan juga harus betul-betul diperhatikan. Pemerintah dalam hal ini harus lebih sigap dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Menurut hemat saya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah restrukturisasi lahan.

Cara yang ditempuh adalah dengan menentukan kembali, bahkan mengurangi alokasi lahan yang besar dari non-pertanian (perkebunan dan pertambangan) ke sektor pertanian sebagai lahan garapan rumah tangga.

Restrukturisasi lahan bisa dilakukan melalui skema Land-reform (reformasi agraria). Hal itu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang mekanisme-nya diatur dalam UUPA 1960.

Bila hal yang paling mendasar ini dilakukan oleh pemerintah maka ketahanan pangan sangat mungkin bisa terwujud dengan baik.

Contoh sukses yang bisa dilihat dari restrukturisasi lahan adalah pada seperti di Jepang. Gunawan Wiradi (2009) dalam Reformasi Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir, menyebutkan diperlukan struktur penguasaan lahan yang merata, sekaligus menjadi landasan untuk proses industrialisasi.

Jadi, masalah utama dalam mengatasi sempitnya usaha pertanian bukan dengan “mengusir” petani kecil, akan tetapi dengan menciptakan kerja di pedesaan. Dengan begitu, maka mereka dapat mendapatkan keuntungan lebih.

Selain itu, intensifikasi dan subsidi untuk mengembangkan rumah tangga pertanian perlu lebih giat dilakukan. Hal ini penting untuk menunjang pendapatan. Proses pelepasan lahan juga akan mengurangi angka landless.

Sebuah survei menunjukkan bahwa rumah tangga pertanian selama rentang waktu 1963-2003 diperkirakan mencapai 40%. Artinya salah besar jika sektor ini masih dianggap kurang. Terlebih, Indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan cara meningkatkan produksi hasil pangan dalam negeri. Iklim politik yang searah dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan sangatlah diperlukan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memberikan hak politik kepada serikat-serikat tani untuk mengelola dan menggarap lahan mereka secara mandiri.

Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, sektor pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia sangatlah mendesak untuk diperhatikan.

Beberapa langkah alternatif tersebut juga sangatlah penting untuk terus dilakukan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan serta menjaga eksistensi pertanian jangka panjang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *