Alexei Navalny Akan Tuntut Petugas Penjara Karena Tak Boleh Baca Al-Qur’an

RUANGNEGERI.com – Pemimpin oposisi Rusia yang kini mendekam di penjara, Alexei Navalny, pada Selasa, 13 April menyatakan akan menuntut petugas di penjara karena melarangnya mengakses kitab suci Al-Qur’an saat menjalani hukuman di luar Kota Moskow.

Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengaku ingin mempelajari kitab suci umat Islam tersebut. “Masalahnya, mereka tidak memberikan Al-Qur’an kepada saya. Dan itu membuat saya kesal,” ungkapnya sebagaimana melansir Associated Press (13/04/2021).

Postingan pria kelahiran tahun 1976 tersebut muncul saat bulan suci Ramadhan tiba, waktu di mana umat Islam mulai menjalankan ibadah puasa serta memperbanyak membaca Al-Qur’an.

Ia mengaku bahwa mempelajarinya “secara mendalam” merupakan salah satu cara untuk “perbaikan diri” saat berada di penjara. Politisi sekaligus pegiat anti-korupsi Rusia ini mengaku tidak diberi akses membaca buku apa pun yang dia bawa atau bahkan pesan selama sebulan terakhir.

Hal itu karena semuanya perlu proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada unsur ekstremisme atau tidak, yang menurut pejabat berwenang membutuhkan waktu pemeriksaan selama tiga bulan.

Baca juga: Divonis Bersalah Karena Korupsi, Begini Kisah Mantan Presiden Prancis

AS dan Uni Eropa Menuduh Rusia Meracun Navalny

Sebelumnya diberitakan bahwa Alexei Navalny berada dalam kondisi koma akibat keracunan yang dialaminya pada bulan Agustus 2020 lalu. Pria yang berprofesi sebagai pengacara sekaligus politisi tersebut berencana pergi dari Tomsk ke Moskow.

Namun pesawat yang ditumpanginya mendadak harus melakukan pendaratan darurat di Omsk, Rusia. Pada tahun 2019, ia juga diberitakan keracunan saat ditahan di dalam sel penjara.

Navalny dipenjara karena mendesak pemilih untuk mengambil bagian dalam protes atas dikeluarkannya kandidat oposisi dari pemilihan lokal.

Pejabat senior pemerintahan AS mengatakan kepada wartawan menjelang rilis publik bahwa AS mengadopsi sanksi baru kepada Rusia. Sanksi tersebut berupa pembatasan ekspor dan pembatasan visa menyusul penilaian tentang keracunan yang dialami oleh Navalny.

Washington meyakini bahwa pria yang juga merupakan aktivis anti korupsi ini diracun menggunakan racun saraf Novichok oleh Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB). AS memberi sanksi kepada tujuh anggota senior dari pemerintahan Rusia, termasuk Direktur FSB, Aleksandr Bortnikov.

Baca juga: Mantan PM Inggris David Cameron Diduga Melobi Menteri Keuangan Terkait Dana Covid-19

Selain itu, 14 entitas juga terlibat dalam basis industri kimia dan biologi di Rusia. Sanksi tersebut merupakan sanksi pertama bagi Rusia sejak Joe Biden menjabat sebagai Presiden AS. Hukuman yang dijatuhkan kepada ini sekaligus membuka tinjauan komprehensif mengenai kebijakan AS-Rusia, termasuk campur tangan dalam pemilihan AS, peretasan perusahaan teknologi dan bisnis Solar Winds.

Seorang pejabat senior mengatakan ketiga permasalahan tersebut akan segera ditanggapi. “Hari ini adalah tanggapan pertama (tindakan Rusia terhadap Navalny) dan yang lainnya akan menyusul,” kata pejabat tersebut.

Jika memungkinkan, AS juga ingin menjalin kerja sama dengan Rusia mengenai Iran dan Korea Utara. “Amerika Serikat tidak berusaha untuk mengatur ulang hubungan kami dengan Rusia, juga tidak berusaha melakukan eskalasi,” menurut pejabat pertama.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa malam, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, “AS secara konsisten mencirikan serangan hukum terhadap Tuan Navalny sebagai motif politik, penilaian telah dibagikan oleh mitra G7 dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Eropa. Kami mengulangi seruan kami kepada pemerintah Rusia untuk segera membebaskan Tuan Navalny tanpa syarat,” terangnya.

Baca juga: Pemerintah Australia Paksa Google dan Facebook Membayar Konten Berita

Sanksi dari Uni Eropa

Uni Eropa juga mengeluarkan langkah-langkah pembatasan terhadap Moskow. Sanksi diberikan kepada empat pejabat tinggi pemerintahan, yaitu kepada Viktor Zolotov yang merupakan Kepala Pengawal Nasional Rusia dan Jaksa Agung Igor Krasnov.

Pemberian sanksi tersebut dijatuhkan kepada ketua komite investigasi Rusia dan direktur layanan lembaga pemasyarakatan.

Tindakan Rusia yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin kepada Navalny mengakibatkan diberlakukannya pembatasan perjalanan dan pembekuan aset enam orang berkewarganegaraan Rusia. Beberapa individu juga diberikan sanksi, baik itu oleh AS dan juga Uni Eropa.

“Kami sedang mengejar Uni Eropa dan Inggris. Hal ini untuk memastikan bahwa kita semua berada di jalan yang sama,” kata seorang pejabat senior melansir NBC News (03/03/2021).

Menteri Luar Negeri Uni Eropa Josep Borell mengatakan kepada Atlantic Council pekan lalu bahwa Antony Blinken telah bertanya kepada Uni Eropa terkait koordinasi dengan AS mengenai sanksi baru.

Sebagai tanggapan, juru bicara Presiden Putin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa sanksi baru AS terkait Navalny tidak akan mencapai tujuan mereka dan hanya akan memperburuk hubungan yang sudah tegang. Selain itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyampaikan bahwa Rusia akan memberi tanggapan tanpa menjelaskan bagaimana caranya.

“Tidak ada yang membatalkan salah satu aturan diplomasi – timbal balik,” katanya.

Baca juga: Myanmar Memanas, 2 Demonstran Penolak Kudeta Militer Ditembak Mati

Racun Novichok dalam Tubuh Navalny

Racun Novichok tercatat merupakan senjata kimia yang diklaim sebagai racun mematikan yang pernah dibuat. Racun ini dikembangkan oleh Uni Soviet dan Rusia antara tahun 1971 hingga 1993.

Berdasarkan surat resmi yang ditulis oleh dua pakar HAM dari PBB kepada otoritas Rusia, disampaikan bahwa “Penggunaan Novichok melanggar komitmen Rusia berdasarkan Konvensi Senjata Kimia. Hal tersebut dimaksudkan untuk membunuh Tuan Navalny dan dengan demikian tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap pelarangan pembunuhan sewenang-wenang. Rasa sakit secara fisik dan penderitaan yang dialami oleh korban merupakan bentuk penyiksaan, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.”

“Tuan Navalny berada di bawah pengawasan intensif pemerintah pada saat percobaan pembunuhan, sehingga tidak mungkin adanya pihak ketiga yang dapat memberikan bahan kimia terlarang tanpa diketahui oleh otoritas Rusia,” menurut surat tersebut.

Navalny tidak segan menuduh jika Presiden Vladimir Putin telah memerintahkan agen negara untuk meracuninya. “Putin akan tercatat dalam sejarah sebagai peracun,” kata Navalny di pengadilan.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *