MUI dan BPJPH ‘Berantem,’ Pengusaha Bingung Urus Label Halal

RUANGNEGERI.com – Masalah pengurusan sertifikasi halal hingga kini masih terus menjadi polemik. Kedua lembaga yakni, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kerap saling menjatuhkan satu sama lain.

Komunikasi keduanya yang buruk, turut memperparah hubungan kedua lembaga. Pada akhirnya, rakyat khususnya para pelaku industri yang menjadi korban. Sebab, pengurusan sertifikasi halal menjadi macet.

Penyebab Polemik Sertifikasi Halal

Permasalahan bermula dari kebijakan pemerintah yang telah mengalihkan wewenang sertifikasi halal yang selama ini dilakukan oleh MUI, kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Tanggal 17 Oktober 2019 menjadi awal pengalihan wewenang sertifikasi halal tersebut. Pengalihan wewenang itu sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Dengan adanya aturan undang-undang tersebut, kini MUI tak lagi memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi halal atas produk-produk yang ada di Indonesia. BPJPH sendiri sudah dibentuk sejak tahun 2017 silam. 

Menurut Kementerian Agama yang saat itu dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, proses pengalihan wewenang ini sama sekali tidak langsung dilakukan begitu saja. Namun telah melalui sejumlah proses bertahun-tahun. 

Dalam aturan baru tersebut, BPJH akan berkewajiban dalam dua tahap proses pengurusan sertifikasi halal. Tahap pertama yakni dilakukan pada produk makanan dan minuman, serta jasa yang terkait pada kedua produk tersebut. 

Kemudian tahap kedua kewajiban sertifikasi terhadap produk selain makanan dan minuman. Selama masa penahapan, nantinya pihak BPJPH juga akan memberikan pembinaan terhadap para pelaku usaha, agar bisa mengerti dengan proses sertifikasi dengan metode baru ini.

Ke depannya, proses pengurusan sertifikasi halal tidak hanya dilakukan secara manual, namun juga secara online. Dengan mekanisme itu, pemerintah mengklaim akan semakin memudahkan para pelaku usaha.

BACA JUGA: Kegagalan Pemerintahan Populisme dalam Mengatasi Covid-19

Bagaimana dengan MUI?

Kehadiran peraturan baru tersebut pada awalnya mendapatkan sambutan hangat dari MUI. Sebab, pengurusan sertifikat halal sebenarnya tidak mutlak menjadi wewenang BPJPH saja.

MUI masih memiliki peran. Dalam hal ini yakni mengeluarkan fatwa halal atau haram, bertindak sebagai auditor dan juga melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Namun dalam perjalanannya, komunikasi antara keduanya ini begitu buruk. Sejumlah pihak menilai telah terjadi konflik dan dari apa yang terjadi belakangan justru seperti ada perebutan wewenang antar keduanya.

Harapan bisa timbul kolaborasi antar keduanya pun disinyalir akan pupus.

Puncaknya terjadi saat rapat dengar pendapat antara BPJPH dengan Komisi VIII DPR pada 14 Juli yang lalu. Kepala BPJPH Sukoso mengaku bahwa pihaknya selama ini mengalami banyak sekali kendala dalam pengurusan sertifikasi produk halal.

Seharusnya pihak BPJPH sudah bisa mulai melakukan sertifikasi sejak Oktober tahun lalu. Namun hingga saat ini, pihaknya mengaku belum bisa beroperasi secara optimal.

Adapun penyebabnya dikarenakan sejumlah faktor. Penghambatnya adalah dikarenakan tidak adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal sertifikasi halal serta jumlah auditor yang sangat minim.

Pihaknya masih terus menunggu adanya peraturan dari Kemenkeu untuk dijadikan dokumen resmi pengurusan sertifikasi halal. 

Ia kemudian juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan auditor untuk melakukan uji kompetensi, dikarenakan pihaknya tidak mampu melakukan pendekatan pada pihak MUI.

Pada akhirnya, ia pun gagal untuk membentuk LPH di daerah. Hal itu dikarenakan adanya aturan minimal 3 auditor halal yang seharusnya bisa tersedia jika komunikasi dengan MUI tidak mengalami kebuntuan. 

“Kami sudah mengadakan pendekatan secara resmi dengan bersurat pada MUI. Kami sudah menembus dengan dialog, namun surat tersebut tidak berbalas,” jelas Sukoso di hadapan anggota DPR.

Selama lebih dari 8 bulan berjalan, BPJPH baru bisa menjadikan PT Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Itupun hanya beranggotakan enam orang auditor saja. 

BACA JUGA: UU PSDN dan Kebutuhan Pertahanan Negara

BPJPH Dianggap Gagal

Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI, Muhammad Nadratuzzaman Hosen memberikan pandangannya terkait konflik yang terjadi antara MUI dan BPJPH dalam sertifikasi halal.

Menurutnya, tidak dipungkiri jika antara MUI dan BPJPH telah terjadi perbedaan yang cukup besar, sehingga menimbulkan masalah berlarut-larut.

Adapun jika dianggap kedua belah pihak “berebut kavling atau lahan”, mungkin hal tersebut tidak elok. Ia kemudian menjelaskan jika semuanya karena faktor rebutan lahan, seharusnya jauh sebelum peraturan itu diterbitkan sudah terjadi polemik. 

Pihaknya menilai MUI dan BPJPH perlu untuk duduk bersama, membahas permasalahan yang terjadi. Dengan menyebut tidak condong pada salah satu pihak, Nadratuzzaman mengatakan bahwa selama ini memang BPJPH belum siap sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi halal. 

“Saya tidak mengatakan MUI yang paling benar, namun mari duduk bersama-sama. Kalau disebut rebutan kaveling, kita rebutan seharusnya sebelum undang-undangnya disahkan,” ungkapnya.

BPJPH menurutnya hanya sibuk dalam permasalahan sertifikat halal, namun di sisi lain tidak begitu fokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga operasional mereka tidak berjalan dengan maksimal.

Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya banyak perusahaan yang mendaftar untuk jadi LPH ke BPJPH. Namun karena BPJPH tidak melapor ke MUI, prosesnya menjadi berlarut-larut.

Aibatnya, para pelaku usaha pun hanya bisa menunggu serta komplain. 

BACA JUGA: Sektor Strategis yang Dinilai Cepat Bangkit Pasca New Normal

Pelaku Usaha Jadi Korban

Terjadinya ‘perang dingin’ antara MUI dan BPJPH mengakibatkan para pelaku usaha mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya. Di saat mereka membutuhkan label halal pada produk-produk mereka, lembaga yang berwenang justru tidak bisa melakukan sertifikasi.

Sementara, para konsumen juga enggan untuk membeli produk yang masih belum ada label sertifikasi resmi dari pemerintah.

Saat mereka hendak mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan label halal ke MUI, mereka mendapat penolakan. Jelas saja, karena MUI takut melanggar aturan yang sudah ada jika menerima pengurusan sertifikasi halal itu. 

Akhirnya para pelaku usaha merasa seperti diombang-ambing. Tidak bisa mendapatkan kepastian sebagaimana mereka untuk bisa mendapatkan label halal di produk yang mereka jual.

Mereka pun mengaku sudah mengadu ke pihak Kementerian Agama, namun lagi-lagi solusi yang diberikan tetap kembali pada pengajuan ke BPJPH. 

Agar produknya bisa dijual ke masyarakat, pelaku usaha pun terpaksa menggunakan logo halal dari MUI yang lama. Meski mereka sadar, penggunaan logo halal itu memiliki jangka waktu yang bisa habis masa berlakunya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *