MUI dan BPJPH ‘Berantem,’ Pengusaha Bingung Urus Label Halal

RUANGNEGERI.com – Masalah pengurusan sertifikasi halal hingga kini masih terus menjadi polemik. Kedua lembaga yakni, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kerap saling menjatuhkan satu sama lain.

Komunikasi keduanya yang buruk, turut memperparah hubungan kedua lembaga. Pada akhirnya, rakyat khususnya para pelaku industri yang menjadi korban. Sebab, pengurusan sertifikasi halal menjadi macet.

Baca juga: Sektor Strategis yang Dinilai Cepat Bangkit Pasca New Normal

Penyebab Polemik Sertifikasi Halal

Permasalahan bermula dari kebijakan pemerintah yang telah mengalihkan wewenang sertifikasi halal, yang selama ini dilakukan oleh MUI, kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Melansir dari Liputan6.com (08/08/2020), keputusan tanggal 17 Oktober 2019 menjadi awal pengalihan wewenang sertifikasi halal tersebut. Pengalihan wewenang itu dinilai sudah sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Dengan adanya aturan undang-undang tersebut, kini MUI tak lagi memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi halal atas produk-produk yang ada di Indonesia. BPJPH sendiri sudah dibentuk sejak tahun 2017. 

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, kala itu menyebutkan bahwa proses pengalihan wewenang ini sama sekali tidak langsung dilakukan begitu saja. Namun telah melalui sejumlah proses bertahun-tahun. 

Dalam aturan baru tersebut, BPJH akan berkewajiban dalam dua tahap proses pengurusan sertifikasi halal. Tahap pertama yakni dilakukan pada produk makanan dan minuman serta jasa yang terkait pada kedua produk tersebut. 

Kemudian tahap berikutnya adalah kewajiban sertifikasi terhadap produk selain makanan dan minuman. Selama masa penahapan, nantinya pihak BPJPH juga akan memberikan pembinaan terhadap para pelaku usaha agar bisa mengerti dengan proses sertifikasi dengan metode baru ini.

Ke depannya, proses pengurusan sertifikasi halal tidak hanya dilakukan secara manual, namun juga secara online. Dengan mekanisme ini, pemerintah mengklaim akan semakin memudahkan para pelaku usaha.

Baca juga: Bantuan dari Pemerintah di Saat Pandemi, Apakah Efektif?

Bagaimana dengan MUI?

Kehadiran peraturan baru ini pada awalnya mendapatkan sambutan hangat dari MUI. Sebab, pengurusan sertifikat halal sebenarnya tidak mutlak menjadi wewenang BPJPH saja. MUI masih memiliki peran.

Peran MUI dalam hal ini adalah terkait fatwa halal atau haram. Selain itu, MUI juga bertindak sebagai auditor dan juga melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Namun dalam perjalanannya, komunikasi keduanya nampak kurang bisa berjalan dengan baik. Sejumlah pihak menilai telah terjadi konflik di antara keduanya. Melihat apa yang terjadi baru-baru ini, seolah mengindikasikan adanya perebutan kewenangan.

Harapan untuk kolaborasi pun nampak semakin sulit. Puncaknya terjadi saat rapat dengar pendapat antara BPJPH dengan Komisi VIII DPR pada 14 Juli lalu. Seorang anggota sudah mengindikasikan adanya tarik-ulur tersebut.

“Kendala yang saya lihat bahwa kesan saya, MUI belum ikhlas,” ujar Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra.

Di sisi lain, Kepala BPJPH, Sukoso, mengaku bahwa pihaknya selama ini mengalami banyak sekali kendala dalam pengurusan sertifikasi produk halal. BPJPH juga belum bisa beroperasi secara optimal dikarenakan sejumlah faktor.

Penghambatnya adalah dikarenakan tidak adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal sertifikasi halal serta jumlah auditor yang sangat minim. Sejauh ini, pihaknya masih terus menunggu adanya peraturan dari Kemenkeu untuk dijadikan dokumen resmi pengurusan sertifikasi halal. 

“Kami sudah mengadakan pendekatan secara resmi dengan bersurat pada MUI. Kami sudah menembus dengan dialog, namun surat tersebut tidak berbalas,” jelas Sukoso di hadapan Anggota Komisi DPR yang membidangi urusa Agama, Sosial, Kebencanaan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tersebut.

Baca juga: PA 212 Menganggapnya ‘Selesai,’ Prabowo Justru Didukung oleh Koalisi Jokowi

Perlu Duduk Bersama

Melansir dari Tribunnews.com (08/08/2020), Wakil Ketua Dewan Halal Nasional MUI, Muhammad Nadratuzzaman Hosen memberikan pandangannya terkait konflik yang terjadi antara MUI dan BPJPH dalam sertifikasi halal.

Tidak dipungkiri jika antara MUI dan BPJPH telah terjadi perbedaan yang cukup besar, sehingga menimbulkan masalah berlarut-larut. Ia menyarankan bahwa MUI dan BPJPH perlu duduk bersama, membahas permasalahan yang terjadi.

“Saya tidak mengatakan MUI yang paling benar, namun mari duduk bersama-sama. Kalau disebut rebutan kaveling, kita rebutan seharusnya sebelum undang-undangnya disahkan,” ungkap pria yang juga dikenal sebagai pakar ekonomi syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Baca juga: Anies Baswedan Dinilai Mengkritik Sendiri Program Toa Banjir yang Dulunya Dielukan

Korbannya adalah Pelaku Usaha

Terjadinya ‘perang dingin’ antara MUI dan BPJPH mengakibatkan para pelaku usaha mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya. Di saat mereka membutuhkan label halal pada produk-produk mereka, lembaga yang berwenang justru tidak bisa melakukan sertifikasi.

Konsumen bakal enggan untuk membeli produk yang belum ada label sertifikasi resmi dari pemerintah. Sementara, di saat pelaku usaha hendak mengajukan pendaftaran label halal ke MUI, justru mendapat penolakan.

Jelas saja, hal itu karena MUI juga khawatir melanggar aturan yang sudah ada jika menerima pengurusan sertifikasi halal itu. Saat mengadu ke pihak Kementerian Agama pun, lagi-lagi solusi yang diberikan masih belum jelas.

Jika kondisi ini terus berlarut-larut, pelaku usaha lah yang akan banyak dirugikan.

Bambang Rudiansyah

Wartawan di beberapa media online nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *