Meski Vokal Kritik Pemerintah, Fadli dan Fahri Dapat Bintang Kehormatan dari Jokowi

RUANGNEGERI.com – Politikus Fahri Hamzah dan Fadli Zon dikabarkan akan mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah. Keduanya menjadi di antara sejumlah politikus ternama yang mendapatkan bintang tanda jasa Mahaputera Nararya dari Jokowi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD. 

Melaui akun Twitter pribadinya tanggal 10 Agustus lalu, Mahfud MD mencuitkan sebuah unggahan yang menyebut kedua politikus itu mendapat tanda jasa atas perjuangan dan sumbangsihnya selama ini pada negara.

Tak lupa, ia juga menitipkan pesan agar keduanya tetap melanjutkan perjuangan untuk kebaikan rakyat dan negara.

“Fahri Hamzah dan Fadli Zon akan mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya. Teruslah berjuang untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara,” tulis Mahfud.

BACA JUGA: PA 212 Menganggapnya ‘Selesai,’ Prabowo Justru Didukung oleh Koalisi Jokowi

Alasan di Balik Bintang Tanda Jasa

Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan soal cuitan pemberian tanda jasa kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon itu. Menurutnya, pemberian tanda jasa Mahaputera Nararya untuk Fahri dan Fadli sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Mereka yang telah menjalankan tugas selama satu periode penuh sebagai Mantan Ketua atau Wakil Ketua lembaga negara, mantan menteri atau pejabat setingkatnya akan mendapatkan gelar tanda jasa tersebut dari pemerintah.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi nantinya yang akan memberikan tanda jasa tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Gelar Tanda Jasa Kehormatan, Sesmil Suharyanto sebagai pihak yang paling berwenang juga turut memberikan penjelasan.

Menurutnya, tanda kehormatan itu diberikan karena posisi Fahri dan Fadli sebagai anggota legislatif yang telah mewakili masyarakat dalam jabatannya.

Sesmil menambahkan, nantinya tidak hanya Fadli dan Fahri saja, melainkan ada 55 nama lain yang akan mendapatkan penghargaan tersebut dari Presiden Jokowi.

“Pertimbangannya, salah satunya karena masa baktinya selama menjabat penuh sesuai periode. Kemudian dikarenakan juga adanya prestasi yang dianggap layak untuk mendapatkan penghargaan tanda jasa itu,” ungkap Sesmil saat dimintai keterangan.

Sesmil juga merujuk pada peraturan perundang-undangan dalam pemberian gelar tersebut. Aturan yang dimaksud adalah UU Nomor 20 Tahun 2009 serta PP Nomor 35 tahun 2010. 

BACA JUGA: Anies Baswedan Dinilai Mengkritik Sendiri Program Toa Banjir yang Dulunya Dielukan

Reaksi Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Di lain pihak, saat dimintai keterangannya, Fadli Zon mengaku sudah mendapatkan kabar soal pemberian gelar tanda jasa itu dari informasi yang diberikan oleh Sekjen DPR RI.

Fadli mengatakan, pemberian gelar itu menurutnya adalah sebuah kehormatan yang sangat besar. Dia pun berharap apa yang telah dia lakukan saat menjabat selama ini bisa terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya demi kemajuan negara. 

“Tentu sebuah kehormatan dari negara, karena purna tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019,” ungkap Fadli dalam akun Twitternya saat membalas postingan dari Mahfud MD.

Sementara itu, Fahri Hamzah juga turut menanggapi pemberian gelar dari Jokowi. Dia mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut sudah beberapa bulan yang lalu. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses sebuah kelembagaan.

“Sesungguhnya sudah disampaikan oleh DPR beberapa bulan yang lalu dan ini tentu proses dari sebuah kelembagaan. Saya sendiri sudah 15 tahun menjadi anggota DPR dan beberapa tahun menjadi anggota MPR saat transisi dari Presiden Habibie kepada Presiden Gus Dur,” ucap Fahri.

BACA JUGA: Bangkitnya Arus Konservatisme Islam Pasca Orde Baru

Mendapat Tanggapan Miring

Meski pemberian tanda jasa ini sudah sesuai dengan aturan kelembagaan yang ada, banyak pihak yang mempertanyakannya.

Pasalnya, sepak terjang Fahri dan Fadli selama ini dinilai lebih banyak melakukan kritikan daripada sumbangsih positif. Kinerja pemerintah seperti tidak dianggap oleh keduanya, dan tentunya kemudian menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh pakar politik Adi Prayitno.

“Kriterianya apa sampai diberi penghargaan bergengsi seperti itu. Publik selama ini tahunya duet Fahri dan Fadli adalah yang paling depan dalam menyerang pemerintah. Kalau merasa tidak pantas, Fahri dan Fadli lebih baik menolaknya. Jangan sampai penghargaan yang diberikan menjadi salah alamat,” kata Adi.

Adi Prayitno kemudian menambahkan, seharusnya yang lebih layak mendapatkan tanda jasa kehormatan seperti ini adalah para guru atau tokoh agama.

Selama ini mereka lebih banyak berjuang, meski berjalan dalam jalan sepi sunyi apresiasi. Menurutnya, mereka ini adalah yang selama ini benar-benar bekerja untuk rakyat.

BACA JUGA: Bantuan dari Pemerintah di Saat Pandemi, Apakah Efektif?

Mengenal Bintang Mahaputera Nararya

Sebenarnya, seperti apa Bintang Mahaputera Nararya yang bisa memicu kritikan dari sejumlah publik ketika akan diberikan pada Fahri dan Fadli itu?

Mengutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Bintang Mahaputera Nararya merupakan salah satu dari bintang kehormatan dalam kelas Bintang Mahaputera. 

Adapun ada lima kesal dalam Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera itu, yakni :

  • Bintang Mahaputera Adipurna
  • Bintang Mahaputera Adipradana
  • Bintang Mahaputera Utama
  • Bintang Mahaputera Pratama
  • Bintang Mahaputera Nararya

Lebih lanjut penghargaan ini diberikan oleh negara melalui Presiden kepada perorangan, kesatuan, organisasi atau institusi pemerintah. Pemberiannya berdasarkan atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap kemajuan bangsa dan negara. 

Secara simbolis, tanda kehormatan ini memiliki pita selempang untuk Adipurna dan Adipradana. Sedangkan untuk Nararya, Pratama dan Utama berupa pita kalung.

Kemudian juga dilengkapi dengan Patra yang disematkan di sebelah kiri dada di saku baju bawah kancing. 

Bintang Mahaputera ini juga diberikan dalam bentuk miniatur. Penempatannya berada di lidah baju ataupun pakaian resmi. Ada aturan tersendiri dalam penyusunannya, yakni hanya satu deretan berjajar dari kanan ke kiri, dengan ukuran tidak melebihi 13 cm.

Sementara itu, pihak ahli waris nantinya tidak memiliki hak untuk memakainya, namun hanya sebatas untuk menyimpannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *