Mesir dan AS Sepakat untuk Mengatasi Kisruh di Libya

RUANGNEGERI.com – Presiden Mesir Abdul Fatah al Sisi mengatakan bahwa dirinya mendapat “restu dari senat untuk melibatkan Mesir dalam mengatasi masalah di Libya.”

Hal ini akan membuat Mesir terlibat lebih jauh dalam upaya menghentikan perang saudara di negara tersebut. Al Sisi menganggap kepentingan Mesir terancam oleh panasnya suasana militer di Libya.

Pada hari Senin tanggal 20 Juli lalu, Al Sisi mengajak Presiden Trump untuk membahas Libya. Pemimpin Mesir itu berbicara dengan Trump melalui telepon saat rapat parlemen Mesir memasuki sesi penutup.

Keduanya sepakat untuk menghentikan perang saudara di negara ‘Muammar Khadafi’ itu. Kairo juga mengajak Amerika Serikat mencegah naiknya ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai di Libya.

Sisi menekankan bahwa Mesir tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kekisruhan di negara perbatasannya itu. Para anggota senat yang didominasi pengikutnya juga mendukung tindakan Sisi untuk mengintervensi konflik Libya.

Sebab, apapun yang terjadi di Libya akan mempengaruhi kondisi keamanan Mesir. Pemerintah Mesir sendiri telah mengecap kelompok bersenjata di Libya sebagai militant dan teroris.

Saat ini, negara piramida itu fokus pada ketidakstabilan militer dan politik Libya. Juga pada dukungan Turki pada pemerintahan transisi Libya yang hampir menguasai Tripoli.

Usaha pemerintahan transisi itu tentu mendapat halangan dari Tentara Nasional Libya pimpinan Khalifa Haftar. Saat ini pasukannya menguasai daerah timur Libya termasuk kota Sirte.

Sirte adalah pintu gerbang ekspor minyak yang merupakan sumber penghasilan Libya. Mesir menganggap kota ini sebagai garis terlarang. Haftar sendiri mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab dan Rusia.

Di sisi lain, dukungan Turki terhadap pemerintahan transisi Libya memancing serangan dari pasukan Haftar yang ingin menyatukan Libya di bawah kekuasaan militer. Serangan selama 14 bulan terhadap Tripoli adalah reaksi mereka.

Washington dipastikan akan ikut ambil bagian pada usaha perdamaian di Libya. Negeri Paman Sam menyatakan akan berusaha “meredakan ketegangan di Libya, termasuk meredakan perang saudara. Juga meningkatkan negosiasi ekonomi dan politik,” ujar juru bicara Gedung Putih.

Jumlah personel militer AS telah ditingkatkan seiring dengan meningkatnya pengaruh Rusia di Libya. Sementara Rusia mendukung Khalifa Hifter, pemimpin Libya di bagian barat bekas kekuasaan Muammar Khadafi.

Pentagon secara internal telah merumuskan laporan operasi melawan terorisme di Libya. Dalam laporan yang dipublikasikan Kamis pekan lalu, nama Turki ikut disebut.

Yakni sebagai negara yang dinyatakan “telah membayar dan menawarkan posisi pada warga Libya sebagai prajurit yang berjaga di sepanjang Tripoli untuk memblokade Hifter.”

BACA JUGA: Vladimir Putin Berpeluang Menjadi Presiden Rusia Hingga Tahun 2036

Pemerintah Libya Menyambut Hangat Keterlibatan Mesir

Sejak Muammar Khadafi tewas di tangan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Libya mengalami tekanan dan konflik politik serta militer yang melibatkan beberapa negara.

Amerika Serikat dan Turki tercatat memiliki peran signifikan di balik kisruh tersebut. Meningkatnya suhu pertikaian juga akan berpengaruh pada konflik antar negara-negara yang memiliki kepentingan di Libya.

Termasuk mereka yang terlibat dalam pengadaan senjata maupun juga negara yang memegang peranan dalam embargo yang membelit Libya.

Mesir berada di sisi yang sama dengan Uni Emirat Arab dan Rusia mendukung Haftar. Sementara Turki berada di sisi yang berlawanan. Selain didukung oleh parlemen, para anggota legislatif di Libya juga meminta Mesir “secara langsung turun tangan untuk memblokade Turki”.

Dukungan parlemen Mesir pada kisruh Libya ini disambut hangat oleh Talal Al Mahyoub. Kepala Komite Pertahanan pada basis timur Libya ini menyatakan bahwa hal tersebut merupakan “langkah pertama untuk mengaktifkan pakta pertahanan Mesir-Libya.”

BACA JUGA: Bantuan Berkurang, Nasib Jutaan Anak-Anak Yaman Terancam

Barat Memiliki Kepentingan di Libya

Sementara AS dan Mesir berkomitmen untuk ikut terlibat, Jerman, Italia dan Perancis sepakat untuk “mengurangi keterlibatan mereka dalam konflik Libya,” ujar sumber Reuters.

Ketiga negara yang juga merupakan anggota NATO tersebut sepakat bahwa militer bukanlah solusi bagi permasalahan di Libya. Hal yang sama juga diamini oleh Inggris.

“Tidak ada solusi militer yang tepat untuk krisis yang berlangsung di Libya,” ujar Stephane Dujarric, juru bicara Pemerintah Inggris. Dia juga menekankan perlunya “gencatan senjata secepatnya.”

Sekretaris Jenderal Inggris, Antonio Gutteres menyatakan bahwa intervensi asing di Libya “telah mencapai tingkat yang tidak seharusnya.”

Hal ini pula yang mendorong Jerman, Perancis dan Italia untuk meninjau ulang keterlibatan mereka. Ketiganya mencapai pembicaraan saat mendiskusikan Libya pada pertemuan Uni Eropa di Brussels. Negara-negara tersebut menyerukan untuk menghormati embargo senjata yang ditetapkan atas Libya.

Selain itu juga mengancam akan memberi sanksi pada negara yang melanggar ketentuan embargo senjata yang mengalami banyak pelanggaran hingga saat ini. Tanpa ada keterangan pihak mana saja yang akan diberi sanksi.

Keputusan tersebut juga sejalan dengan hasil kesepakatan yang diambil oleh para pemimpin negara super power pada Januari lalu di Berlin.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tiap negara yang memiliki kepentingan atas Libya harus menghormati embargo senjata. Yakni dengan menangguhkan dukungan senjata pada pihak-pihak yang bertikai dan mendorong gencatan senjata.

BACA JUGA: Aneksasi Israel Dikecam Dunia Internasional, AS Justru Beri Lampu Hijau

Kisah Panjang Kisruh Libya

Libya adalah sebuah negara seluas 1,8 juta persegi yang terletak di Afrika Utara. Negara i beribu kota di Tripoli ini sempat memiliki Produk Domestik Bruto tertinggi di Afrika. Tepatnya pada tahun 2009.

Ekspor utama Libya adalah minyak. Dengan cadangan minyak terbesar kesepuluh di dunia, Libya juga merupakan negara penghasil minyak terbanyak ke-17 di dunia.

Kekisruhan dan perang saudara di Libya dimulai pada tahun 2011. Tepatnya dimulai dengan aksi unjuk rasa pada bulan Maret 2011. Tujuannya untuk menuntut Muammar Khadafi untuk turun dari jabatannya. Khadafi diketahui telah memimpin Libya selama empat puluh dua tahun.

Unjuk rasa meluas di kota-kota besar di negara ini. sementara rakyat sipil banyak yang melarikan diri ke Tunisia dan Mesir. Tidak lama setelah unjuk rasa pecah, NATO dan beberapa negara (AS, Perancis, Turki dan Inggris khususnya) menyerbu Tripoli dan memburu Khadafi.

Setelah pencarian dan pengejaran panjang, Khadafi ditangkap dan dibunuh oleh anggota DTN (Dewan Transisi Nasional atau National Transition Corps) pada tanggal 20 Oktober 2011.

Sejak jatuhnya Khadafi, pemerintahan Libya mulai mengalami kegoncangan dan perang saudara. Ada dua otoritas yang mengklaim diri sebagai pemerintahan resmi Libya.

DTN yang bermarkas di Tripoli dan sejauh ini diakui PBB sebagai pemerintahan resmi Libya, dan Tentara Nasional Libya yang berbasis di Sirte. Hingga saat ini DTN yang menguasai sebagian besar wilayah Libya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *