Menggagas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

RUANGNEGERI.com – Mungkin hanya sebagian kecil orang yang tahu bahwa setiap tanggal 22 Mei diperingati sebagai hari keanekaragaman hayati internasional.

Keputusan itu ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity di Nairobi, Kenya pada tahun 1992.

Adanya ketetapan tersebut merupakan bukti bahwa dunia internasional menaruh perhatian pada pelestarian keanekaragaman hayati. Namun, hal itu nampaknya belum mampu mengatasi potensi semakin hilangnya anugerah Tuhan yang masih terus terjadi sampai saat ini.

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) pada bulan Mei 2019 justru melaporkan selama 50 tahun terakhir sebanyak satu juta spesies punah. Hutan alam yang hilang mencapai 240 juta hektar dalam kurun waktu 1990-2015.

Selain itu, sekitar 85% lahan basah menghilang dan penduduk yang tinggal di wilayah pantai terancam bencana banjir akibat hilangnya ekosistem pesisir. Senada dengan paparan tersebut, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) melaporkan bahwa terjadi  kenaikan suhu bumi rata-rata 1 hingga 1.5 derajat celcius.

Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut hingga mencairnya gunung es (gletser). Beberapa kajian ilmiah telah menunjukkan bahwa bumi sedang menuju ke ambang kerusakan parah.

Hilangnya ekosistem alam berupa keanekaragaman hayati sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Alih fungsi kawasan hutan menjadi non-hutan (pertanian, perkebunan, pertambangan) menjadi sebab kehilangan plasma nutfah terbesar.

Apalagi, kegiatan ekonomi yang menjadi corak produksi manusia dalam memenuhi kebutuhan cenderung eksploitatif dan merusak alam. Singkatnya, aspek ekonomi dan politik jangka pendek lebih banyak dipandang sebagai prioritas dibandingkan dengan keberadaan keanekaragaman hayati.

Rob Wallace (2016), seorang ahli biologi asal AS dalam bukunya Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science menyatakan bahwa sektor industri dalam skala besar telah menyumbang besar atas kehilangan keanekaragaman hayati.

Lebih dari itu, dia mengatakan bahwa aktivitas perekonomian kapitalisme yang eksploitatif telah mendorong ke arah kehancuran. Kapital menjadi ujung tombak pengalihfungsian tanah hutan primer dan lahan petani kecil di seluruh dunia.

BACA JUGA: Cacat Logika Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Aspek Lingkungan

Industrialisasi vs Deforestasi

Pecahnya Revolusi Industri di Inggris pada abad ke-17, menjadi tombak awal dari pola produksi dan distribusi ekonomi kapitalisme. Optimalisasi sumber daya alam untuk mengakumulasi kapital menjadi sentral.

Sistem ekonomi-politik tersebut jelas memiliki andil besar dalam menambah parah kondisi lingkungan. Sebuah sistem perekonomian yang bertumpu pada kekuatan modal atau kapital.

Istilah capitalocence atau zaman kapital, dipopulerkan oleh seorang profesor sosiologi, Jason W. Moore (2017) melalui tulisan berjudul The Capitalocene, Part I: On The Nature and Origins of Our Ecological Crisis. Dia mengatakan bahwa terjadinya kehancuran di bumi adalah imbas akibat dari sistem atau moda produksi kapitalisme.

Dalam corak produksi kapitalisme, menurutnya tidak hanya buruh yang dihisap melalui tenaga kerja, tetapi sumber daya alam juga diambil untuk mangakumulasi nilai lebih. Itu yang kemudian disebut dengan kapitalisme model ganda.

Di Indonesia, praktik ekspansi kapital terlihat dari pembangunan koridor Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Silabun & Putri (2019) dalam tulisan berjudul Analysis of the implementation impact of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), menyebutkan bahwa dengan adanya program MIFEE, rakyat Papua harus mengalami perampasan tanah dan perpindahan pola konsumsi dari pangan lokal menjadi beras.

MIFEE sendiri terlahir di tengah situasi global krisis pangan dan energi. Pada tahun 2010, keluarlah analisis oleh tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang menentukan ukuran tanah yang efektif untuk MIFEE.

Luas lahan cadangan yang efektif untuk lumbung pangan dan energi ini seluas 1,283 hektar. Dari tanah tersebut, MIFEE akan memasok 1,95 juta ton padi, 2,01 juta ton jagung, 167 ribu ton kedelai, 64 ribu ekor sapi ternak, 2,5 juta ton gula. Selain itu juga komoditas minyak mentah sebesar 937 ribu ton CPO/minyak mentah per tahun hingga tahun 2020.

Maraknya aksi pembukaan hutan (deforestasi) untuk komoditas tanaman monokultur kelapa sawit. Tak tanggung-tanggung, sampai saat ini pembukaan lahan untuk kelapa sawit mencapai 16,381 juta hektar.

Parktek monokultur tersebut menyumbang kehilangan keanekaragaman hayati yang parah. Selain itu juga, menyumbang pelepasan karbon akibat pembukaan lahan gambut.

Aksi kolektif semacam itu nampaknya sudah terjadi sejak lama. Daniel Clary dan Lyndon Devantier (2011) dalam penelitiannya berjudul Indonesia: Threats to the Country’s Biodiversity menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kehilangan hutan tutupan sebanyak 25% pada tahun 1985.

Kerusakan itu bahkan masih terus berlanjut sampai sekarang. Saat ini, salah satu hutan terluas di dunia, yakni di Pulau Kalimantan semakin menyusut sebagai akibat dari masifnya pembangunan.

Tahun 2020 ini, hutan di Kalimantan diperkirakan menyusut hingga 6 juta hektar sebagai dampak dari masifnya laju deforestasi.

BACA JUGA: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Aksi Kolektif Menjaga Kelangsungan Lingkungan 

Upaya pengelolaan keanekaragaman hayati yang sustainable atau berkelanjutan bisa ditempuh dengan konsep “ekoregionalisme”. Konsep tersebut muncul sebagai respon terhadap ketidakmampuan paradigma sains-industri dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Meskipun begitu, paradigma tersebut bukan berarti anti-pengetahuan sains-industri, pertumbuhan ekonomi, teknologi dan efisiensi industri.

Namun dibutuhkan aksi bersama dalam memperlakukan semua itu sebagai alat yang berguna untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan hidup

Hariadi Kartodihardjo (2017) melalui tulisan berjudul Dibalik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, menjelaskan konsep eko-regionalisme dilakukan melalui beberapa hal.

Pertama, menyadari bahwa masyarakat merupakan bagian dari sistem ekologi dan keduanya tak bisa diperlakukan secara terpisah. Sistem yang kompleks seperti eko-regional lebih dari sekadar penjumlahan untung-rugi secara material. Hal itu harus diperhatikan secara keseluruhan.

Kedua, menyadari bahwa adanya nilai-nilai komunitas dengan budayanya dalam lanskap yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan konservasi dan restorasi.

Selain itu juga menyadari bahwa masyarakat berkembang dengan proses yang ada di dalamnya, yakni sebagai bentuk dari kesadaran bersama. Keberadaan masyarakat adat/lokal (indigenous people) sangat penting dilibatkan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati berkelanjutan.

Di Indonesia sudah ada Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang menghimpun komunitas lokal/adat dengan nama Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN). Organisasi itu kini menghimpun 2.359 komunitas/adat di seluruh Indonesia.

Hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alamnya secara alamiah telah terbentuk secara turun temurun. Mereka sudah memiliki teori khusus dalam mengembangkan penghidupan dan kebudayaannya. Sebab, mereka sudah lama hidup bergantung pada akses sumber daya alam dan lingkungannya.

Namun, keberadaannya sering dipandang sebelah mata. Bahkan banyak yang menyebut mereka sebagai “perambah hutan”. Mereka malah sering diartikan sebagai perusak lingkungan, bahkan tidak sedikit yang sampai dikriminalisasikan.

Padahal jika ditelisik lebih dalam, merekalah yang sebenarnya sudah lebih lama mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Generasi yang hidup di era moderen kini lebih melihat aspek pragmatis jangka pendek, yakni keuntungan ekonomi semata.

Mella Ismelina (2003), dalam tulisannya berjudul Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa peran masyarakat adat sangatlah besar dalam mengatasi krisis ekonomi.

Dengan metode tradisionalnya, mereka terbukti mampu menciptakan metode pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Meskipun nampak sederhana, dan terkesan ‘terpinggirkan’, namun jika kita teliti lebih dalam hal tersebut justru sudah sesuai dengan paradigma yang ramah lingkunganMerupakan suatu pantangan tersendiri jika merusak atau mengganggu ekosistem alam di sekitarnya.

Dengan mengambil sampel penelitian di area konservasi taman nasional Ujungkulon, Banten, Eko Cahyono (2013), dosen di Institut Pertanian Bogor, menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam perlu melibatkan masyarakat lokal dan adat.

Hal itu karena mereka adalah penanggung risiko terbesar yang perlu dilindungi. Selain itu, mereka memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam dan mempunyai kemampuan konservasi sumber daya alam yang dinilainya lebih baik dari pada pemerintah.

Aspek “nalar dan logis” dari masyarakat setempat diyakini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

BACA JUGA: Moralitas Beberapa Miliarder AS Saat Pandemi Covid-19

Dalam hal ini, cara pandang atau perspektif terkait kebijakan lingkungan haruslah memperhatikan aspek kearifan lokal.

Sebab, hal itu yang bisa mempertahankan keseimbangan sekaligus kelangsungan lingkungan di masa yang akan datang. Bukan semata melihatnya dari aspek ekonomi dan kepentingan politik jangka pendek.

Paradigma kebijakan yang ramah lingkungan tersebut juga umum dikenal dengan istilah “ekopopulis”. Yakni pandangan yang secara umum menolak bentuk kehadiran pengelolaan berbasis swasta, karena dalam tataran implementasi masih cenderung banyak menafikan masyarakat lokal dan adat.

Dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, maka ketersediaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam akan tetap terjaga.

Pengelolaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lapisan bawah (adat, desa dan lokal) akan mampu mendorong terciptanya ekosistem alam yang berorientasi jangka panjang.

Dengan begitu, maka tantangan akan eksistensi sumber keanekaragaman hayati akan bisa diminimalisir. Generasi yang akan datang akan tetap bisa menikmati anugerah berupa kelestarian alam di bumi pertiwi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *