Menelaah Urgensi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

RUANGNEGERI.com – Pemerintah kembali memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS pada tanggal 15 Mei 2020 lalu. Keputusan ini diambil tidak lama setelah Mahkamah Agung membatalkan kenaikan sebelumnya.

Adapun keputusan pemerintah ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 64/2020. Keputusan ini merevisi harga iuran BPJS untuk kelas I menjadi Rp 150.000 dan kelas II menjadi Rp. 100.000

Kenaikan harga untuk kedua kelas ini efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020. Sementara, pengurangan subsidi untuk kelas III akan berlaku mulai tahun 2021.

Kenaikan ini lantas menimbulkan pro dan kontra. Polemik keputusan kenaikan kembali BPJS muncul lantaran pemerintah memiliki alasan rasional di balik keputusan ini.

Menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, keputusan ini diperlukan untuk memastikan kesinambungan program. BPJS terancam bangkrut lantaran telah merugi hingga 13 Triliun Rupiah.

Perlunya kenaikan iuran BPJS ini juga didukung oleh Kunto Dasa Wibawa, staf ahli Kementerian Keuangan. Menurutnya, kenaikan iuran sudah mendesak karena membangun ekosistem jaminan kesehatan semesta membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Suara kontra berasal dari lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi masalah ini. Lembaga advokasi Lokataru menyebutkan bahwa pemerintah mengabaikan putusan MA.

Keputusan ini juga mengundang keprihatinan dari DPR komisi IX yang berkali-kali menolak kenaikan premi BPJS. Dewan Perwakilan Rakyat menilai bahwa pemerintah harus menyelesaikan permasalahan internal BPJS sebelum menaikkan anggaran.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Purwanto bahkan sempat ditegur oleh anggota DPR lantaran terang-terangan mengaku tidak punya solusi masalah BPJS.

BACA JUGA: Kebijakan New Normal dan Herd Immunity

Konsep Sistem Kesehatan Semesta sebagai Jaring Pengaman Sosial

Jaminan Kesehatan Nasional atau yang dikenal masyarakat sebagai BPJS sejatinya merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial.

Definisi dari Bank Dunia menyebutkan bahwa jaring pengaman sosial merupakan bantuan pemerintah terhadap kelompok ekonomi miskin. Jaring pengaman sosial ini utamanya berfungsi menjaga stabilitas sosial karena munculnya kerentanan ekonomi (Economy Insecurities)

Gary Fields & Olivia Mitchell (1993) dalam makalah berjudul Reforming Social Security and Social Safety Net Programs in Developing Countries, mengungkapkan beberapa faktor utama penyebab kerentanan ekonomi ini.

Penyebabnya bervariasi, mulai dari faktor individu (ketidakmampuan mencari nafkah) hingga masalah resesi ekonomi dan lain-lain.

Meskipun ditujukan untuk kelompok ekonomi rentan, kebijakan ini dilakukan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Hanya saja, keduanya memiliki praktik pelaksanaan yang berbeda.

Fields dan Mitchell menambahkan bahwa kebanyakan negara maju cenderung memiliki sistem perpajakan yang baik. Adanya kelebihan ini membuat negara maju dinilainya bakal mampu menyediakan jaring pengaman sosial secara berkelanjutan.

Hal inilah yang belum dimiliki oleh kebanyakan negara berkembang sehingga memerlukan desain pembuatan jaring pengaman sosial yang lebih baik.

Untuk dapat membuat desain jaring pengaman sosial yang produktif, keduanya memaparkan dua isu penting yang melatarbelakangi hal tersebut. Kedua isu tersebut meliputi penentuan pencapaian hingga sumber pendanaan.

Salah satu jaring pengaman sosial yang dampaknya cukup signifikan terhadap pengentasan kemiskinan adalah sistem kesehatan semesta.

Hal ini diperkuat oleh argumen Steven R. Tabor (2005) dalam tulisan berjudul Community-Based Health Insurance
and Social Protection Policy, menyebutkan bahwa resiko kesehatan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan.

Ia mengungkapkan berbagai masalah yang dapat muncul dari kerentanan kesehatan bagi kelompok ekonomi miskin. Masalah dapat muncul dari beban finansial akibat kesehatan hingga kehilangan pencari nafkah utama.

Pada tahun 2012, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bersama dengan Bank Dunia tercatat telah sepakat untuk mendorong kebijakan ini untuk diadopsi oleh berbagai negara.

Bahkan, kebijakan ini telah ditetapkan sebagai salah satu poin Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni mulai tahun 2030, hal ini dapat diadopsi seluruh negara anggotanya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan adanya tiga dimensi yang terkandung dalam sistem kesehatan semesta.

Pertama, sistem kesehatan semesta harus dapat mencakup seluruh penduduk tanpa terkecuali.

Kedua, sistem kesehatan semesta harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini dapat diartikan bahwa masyarakat harus dapat mendapat pelayanan BPJS di mana pun berada.

Ketiga, sistem kesehatan semesta tidak boleh sampai membebani masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin.

Pemberlakuan sistem kesehatan semesta yang baik juga mensyaratkan adanya hubungan yang timbal balik. Hubungan timbal balik di sini artinya baik pelayanan maupun pembiayaan kesehatan harus berjalan seimbang.

Sebagai bentuk kebijakan kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat, sistem kesehatan semesta idealnya memiliki pilihan pendanaan yang beragam.

Salah satu opsi pendanaan yang paling umum digunakan adalah adanya asuransi sosial atau social insurance.

David Cumminskey (2008) dalam tulisan berjudul Health Care Justice: The Social Insurance Approach, menjelaskan bahwa social insurance bertumpu kepada pengenaan sejumlah iuran kepada masyarakat sebagai sumber pendanaan sistem kesehatan.

Dana yang dihimpun dari masyarakat akan dikombinasikan dengan sejumlah subsidi dari pemerintah. Alternatif pembiayaan lain dapat juga melibatkan kehadiran asuransi swasta, misalnya seperti Medicare di Amerika Serikat.

Di negara lain, ada opsi pembiayaan berbasis komunitas atau dikenal dengan CBHS (Community Based Health System Scheme). Hal ini menjadikan sistem kesehatan semesta layaknya sebuah ekosistem, di mana setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi untuk mencapai kondisi pelayanan kesehatan yang ideal.

Di Indonesia, keberadaan BPJS sendiri merupakan bentuk pemenuhan konstitusi untuk menyelenggarakan kesehatan segenap rakyat. Sebelum bertransformasi menjadi BPJS, Indonesia telah berkali-kali melakukan trial and error terkait pelaksanaan sistem kesehatan ini.

Sebelum era penyelenggaraan BPJS berlaku, Indonesia pernah membentuk Badan Penyelenggara Dana Kesehatan Masyarakat (BPDKM) pada orde lama dan PT. ASKES pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Perjuangan mewujudkan sistem kesehatan nasional menemui puncaknya dengan pengesahan UU Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2004. UU ini mengamanatkan adanya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adanya UU Jaminan Sosial ini menjadi era baru bagi penyediaan jaring pengaman sosial yang terintegrasi. Pada era UU Jaminan Sosial, pemerintah telah memikirkan pentingnya implementasi pelayanan preventif dan kuratif.

Model penyelenggaraan pelayanan ini, menurut Thomas S. O’Connell dalam tulisan berjudul What does universal health coverage mean?, dinilainya telah sesuai dengan ratifikasi Sidang Umum PBB mengenai sistem kesehatan semesta.

BACA JUGA: Meminimalkan Harga Kemanusiaan di Masa Covid-19 oleh Pelaku Bisnis

Masalah Penyelenggaraan Jamkes di Indonesia

Penyelenggaraan sistem kesehatan semesta di Indonesia pada hakikatnya bukan pekerjaan yang mudah. Dengan jumlah populasi 267 juta orang, penyediaan pelayanan kesehatan secara merata namun terjangkau menjadi tantangan utamanya.

Simmonds and Hort (2011) dalam penelitian berjudul Institutional Analysis of Indonesia Proposed’s Road Map to Universal Health Coverage, berpendapat bahwa BPJS akan menemui banyak persoalan dalam mengoptimalkan sistem kesehatan semesta di Indonesia.

Sistem kesehatan nasional yang belum terintegrasi hingga rendahnya anggaran pemerintah di sektor kesehatan.

Tantangan ini nyatanya menjelma menjadi masalah serius bagi di kemudian hari. Seperti yang sudah disebutkan di atas, selama enam tahun beroperasi BPJS masih mencatatkan kerugian.

Padahal, BPJS tidak menanggung beban yang mudah. Melansir dari laman berita CNBC Indonesia (27/05/2019), BPJS Kesehatan mengaku bahwa 72,9% masyarakat Indonesia telah terdaftar sebagai penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional.

Mirisnya, berbagai pemberitaan terkait penolakan rumah sakit terhadap pasien BPJS hingga membengkaknya biaya dari tunggakan rumah sakit masih sering kali terjadi. Masalah-masalah ini menyebabkan pasien peserta BPJS justru malah tidak mendapatkan pelayanan memadai.

Sejumlah pihak mengeluarkan analisisnya terkait dengan problem yang dialami BPJS selama ini. Mayoritas pihak tersebut menekankan sisi pengelolaan finansial sebagai titik lemah utama.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani membeberkan analisanya. Salah satu masalah laten BPJS yang sulit diselesaikan adalah kepatuhan peserta untuk membayar iurannya.

Sri Mulyani selama ini menemukan bahwa masyarakat sering kali menjalankan praktik yang disebut sebagai Adversary Selection. Adversary Selection terjadi ketika masyarakat disiplin membayar iuran di kala membutuhkan dan mengabaikannya ketika tidak sakit.

Hipotesis ini juga diperkuat temuan Rina Agustina, dkk (2018) dalam makalahnya yang berjudul Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. Penelitinya mengungkapkan faktor biaya pelayanan sebagai resiko serius bagi BPJS.

Tercatat pada tahun 2015 saja, defisit pemasukan BPJS terhadap biaya pelayanan yang dikeluarkan dapat mencapai 115%. Hal ini diperberat dengan meningkatnya peserta penerima manfaat cuma-cuma.

Sementara itu, Kekeu Firdaus & Ludovicus Wondabio (2019) memaparkan masalah lain yang membebani keuangan BPJS. Dalam tulisan berjudul Analisis Iuran dan Beban Kesehatan dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan, keduanya menyebutkan bahwa kebijakan penerapan iuran yang under-priced turut mempengaruhi kesehatan keuangan lembaga.

Temuan mereka juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2017 saja, BPJS harus menanggung beban pengeluaran sebesar 84 triliun Rupiah untuk penanganan kesehatan.

Berbeda dengan Menteri Keuangan, lembaga eksternal seperti BPJS Watch justru tidak menganggap beban finansial sebagai akar permasalahan. Menurut lembaga ini, kesalahan utamanya adalah terletak di tata kelola, bukan semata karena beban finansial.

Salah satu kesalahan tata kelola yang berkontribusi terhadap defisit anggaran adalah buruknya layanan kesehatan primer. Kurang memadainya sektor pelayanan di fasilitas tingkat pertama menyebabkan beban anggaran terlalu banyak diserap fasilitas rumah sakit.

Pemerhati kesehatan dari Universitas Gadjah Mada, Nugroho Wiyadi bahkan berpendapat sistem layanan kesehatan Indonesia menjadi yang terburuk di lingkup ASEAN. Mayoritas pelaksanaan layanan primer di Indonesia juga disebutnya tidak diberikan otoritas yang memadai.

Hal ini juga diperparah dengan adanya UU No.20/2013 mengenai pendidikan kedokteran. Yakni adanya syarat layanan primer. Keharusan mengambil spesialisasi sebagai syarat pelaksana layanan primer banyak disinyalir menyebabkan layanan ini kekurangan SDM.

Padahal menurutnya, setiap dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang yang ditekuninya.

BACA JUGA: Adakah Opsi Melakukan Draconian Measures Bagi Pemerintah Indonesia?

Alternatif Pilihan

Kenaikan iuran BPJS tentu selalu menjadi kabar yang tidak baik di tengah meningkatnya beban hidup masyarakat. Terlebih lagi, pada masa pandemi Covid-19 yang menyulitkan masyarakat mencari nafkah. Kenaikan iuran BPJS ini tentu saja akan banyak memukul daya beli masyarakat.

Di sisi lain, direktur utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris pernah menyebutkan bahwa kenaikan iuran merupakan satu-satunya jalan menyelamatkan lembaga ini dari ancaman kebangkrutan. Namun, kenaikan anggaran tidak serta merta menjadi solusi yang aplikatif.

Sebagai bahan perbandingan, Thailand negara kompatriot Indonesia di ASEAN dianggap sebagai contoh sukses penyelenggaraan sistem kesehatan semesta.

Thailand dinilai mampu menggabungkan sistem kesehatan semesta menjadi ekosistem berkelanjutan baik bagi masyarakat maupun industri obat. Negeri Gajah Putih ini banyak dinilai mampu menyelenggarakan sistem kesehatan semesta hanya dengan bermodalkan anggaran belanja negara.

Beberapa riset juga telah dilakukan untuk menemukan alternatif strategi selain kenaikan iuran. Berdasarkan riset internal BPJS pada tahun 2017 pernah memunculkan pungutan pajak rokok sebagai sumber pendanaan BPJS.

Hal ini dapat menjadi alternatif solusi bagi permasalahan BPJS Kesehatan. Mengingat, dalam Rencana Jangka Menengah atau RPJM 2020-2024, pemerintah memang sudah berniat untuk menaikkan cukai rokok.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *