Meminimalkan Harga Kemanusiaan di Masa Covid-19 oleh Pelaku Bisnis 

RUANGNEGERI.com – Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, praktik ekonomi dan bisnis sering kali mencederai hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi para pekerja yang terlibat di dalamnya.

Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, kebijakan lockdown membuat para pelaku bisnis dan ekonomi kehilangan banyak keuntungan.

Kondisi tersebut berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam menjamin hak-hak para pegawainya. Dalam banyak kasus, kebijakan lockdown juga menyebabkan banyak pekerja menerima pemotongan gaji. Bahkan tak sedikit perusahaan yang merumahkan pekerjanya.

Merujuk pada dokumen United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (2011), terdapat tiga pilar yang menyangga penghormatan HAM dalam praktik bisnis. Tiga pilar tersebut yakni:

Pertama, pemerintah bertanggung jawab melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM (duty bearers). Kedua, sektor privat atau perusahaan swasta harus menghargai HAM (duty of care). Ketiga, jika ada bentrokan di antara keduanya, harus dicari jalan keluarnya untuk menyelesaikan hal tersebut.

Memegang peranan duty of care, sektor privat dibebankan kewajiban hukum untuk bertindak sewajarnya agar kerugian orang lain dapat terhindarkan.

Pihak swasta juga diharapkan dapat berbuat sesuatu untuk buruh, masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

Secara lebih spesifik, sektor privat diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai duty of care. Khususnya terhadap pihak-pihak yang rentan terkena dampak kerugian bisnis mereka di masa pandemi Covid-19, yaitu para pekerja langsung, pekerja di rantai pasokan dan pekerja migran.

Melansir dari laman The Guardian (07/04/2020), dengan adanya Covid-19, jumlah pengangguran di seluruh dunia berpotensi besar untuk meningkat hingga 200 juta jiwa.

Di Indonesia sendiri, hingga bulan Mei 2020, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan bisa tembus hingga lebih dari 10 juta pekerja yang dirumahkan.

Mereka yang secara umum paling merasakan dampaknya adalah pekerja paruh waktu, pekerja harian dan pekerja yang berbasis proyek karena tidak memiliki kontrak kerja yang tetap dan tidak terjamin asuransi kesehatan.

Selain tanggung jawab terhadap para karyawan perusahaannya, sektor privat juga diharapkan menunaikan tanggung jawabnya terhadap kontraktor, pemasok, rekanan hingga mitra lainnya.

Ini disebabkan tenaga kerja yang bekerja di rantai pasokan sangat rentan kehilangan pemasukan. Dengan dibatalkannya pemesanan pasokan bahan baku dan/atau pembatalan kontrak kerja, maka orang dari golongan tersebut jelas sangat rentan.

Selain itu, kebanyakan orang-orang yang bekerja di rantai pasokan seperti ini juga tidak memiliki kejelasan jaminan dari perusahaan. Mereka umumnya bekerja tanpa adanya kontrak kerja yang jelas.

Pekerja migran juga juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Risiko tekanan ekonomi yang dialaminya di tengah kebijakan lock down ini secara umum lebih tinggi dari pekerja lainnya.

Sebab, pekerja migran juga kebanyakan tidak memiliki hak dan jaminan kerja yang sama dengan warga negara tempatnya bekerja.

Dari segi kesehatan, kelompok pekerja ini juga sangat rentan terpapar Covid-19 karena kondisi akomodasi mereka yang sering kali tidak layak.

BACA JUGA: Moralitas Beberapa Miliarder AS Saat Pandemi Covid-19

Beberapa Solusi Alternatif

Saya melihat bahwa kondisi tersebut harus segera ditangani, khususnya dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai kemanusiaan yang melibatkan jutaan nyawa pekerja.

Para pelaku bisnis dalam hal ini dapat melakukan beberapa hal untuk tetap menghormati HAM di tengah kondisi Covid-19 ini.

Hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan di antaranya ialah: mengalihkan produksi mereka menjadi alat-alat yang paling dibutuhkan di masa pandemi seperti masker dan ventilator.

Selanjutnya adalah mengedarkan hasil produksi tersebut sebagai bantuan medis. Langkah tersebut tentunya sangat berarti untuk membantu mengatasi dampak negatif terhadap pekerja, masyarakat maupun juga lingkungan yang berada di sekitar wilayah operasi mereka.

Dalam mempraktekkan human rights due diligence atau uji tuntas HAM, perusahaan dapat melakukan penilaian resiko Covid-19 terhadap seluruh proses bisnis mereka. Selain itu juga menyediakan mekanisme pengaduan terkait penjegahan virus untuk meminimalkan penularan di perusahaan mereka.

Lebih lanjut lagi, perusahaan juga dapat memastikan ketersediaan akses kesehatan, suplai medis dan sanitasi untuk setiap pegawai tanpa adanya diskriminasi.

Terakhir dan yang terpenting, perusahaan dapat mempertimbangkan tetap membayar para pegawainya yang melakukan karantina mandiri. Paling tidak agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok hariannya.

Apabila ada pengurangan gaji, harus dipastikan bahwa hal tersebut tidak dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pekerja.

Beberapa perusahaan yang sudah mempraktekkan good practices ini adalah H&M, Inditek dan Primark. Meskipun penuh resiko, namun ketiga perusahaan tersebut berkomitmen untuk melanjutkan kontraknya dengan pemasok di Bangladesh, Kamboja dan Myanmar.

Selain itu, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat, Amazon dan Walmart juga bahkan dikabarkan merekrut karyawan baru korban PHK.

Dalam perspektif HAM, keduanya tentu menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan mempekerjakan orang-orang yang baru diberhentikan karena Covid-19.

Terlepas dari analisis bisnisnya, yakni untung rugi perusahaan sebagai akibat virus ini, menurut pandangan saya, di masa pandemi seperti ini dibutuhkan adanya tenggang rasa yang tinggi dari para pelaku bisnis terhadap karyawannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran Covid-19 memiliki banyak implikasi terhadap perekonomian dan kegiatan bisnis. Meskipun begitu, sebagai pemilik modal, para pelaku usaha memiliki keuntungan lebih untuk dapat bertahan di situasi pandemi.

Sementara para pekerja langsung, pekerja di rantai pasokan hingga para pekerja migran menggantungkan hidupnya pada upah harian.

BACA JUGA: Adakah Opsi Melakukan Draconian Measures Bagi Pemerintah Indonesia?

Ketika mereka tidak bisa bekerja karena kebijakan lock down, maka mereka kehilangan seluruh penghasilannya. Tekanan ekonomi mereka akan semakin parah, mengingat ada keluarga dan orang-orang yang menggantungkan hidupnya dari situ.

Sampai saat ini, memang belum ada perundang-undangan di Indonesia yang mengatur kewajiban perusahaan untuk membayarkan upah dan pesangon di tengah situasi force majeure atau keadaan genting seperti pandemi Covid-19.

Tidak adanya sanksi pidana terkait hal ini dalam hukum Indonesia disebabkan belum adanya preseden seperti ini sebelumnya.

Meskipun demikian, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi para pengelola perusahaan khususnya, untuk abai terhadap hak-hak dan kesejahteraan warganya.

Serangan pandemi Covid-19 ini tidak hanya mencederai perekonomian, namun juga banyak nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya didahulukan oleh para pelaku usaha sebagai bagian dari masyarakat sosial.

Para pelaku usaha seharusnya dapat memberikan respons yang lebih altruistis dalam menyikapi pandemi Covid-19. Di balik sejumlah kerugian ekonomi yang mereka alami, terdapat banyak harga kemanusiaan yang harus dibayarkan.

Kematian orang-orang terdekat, dampak fisiologis dari infeksi virus tersebut, hingga trauma mental yang berpotensi dialami banyak orang adalah serangkaian harga kemanusiaan dari pandemi ini.

Oleh karena itu, dibutuhkan rasa solidaritas dan empati agar bersama-sama kita dapat melewati masa sulit ini sebagai kelompok sosial yang berperikemanusiaan.

Lagi pula, apabila para pelaku usaha tidak mau berhenti menutup mata terhadap kesulitan para karyawan dan tetap melakukan PHK secara masif, jumlah pengangguran di Indonesia akan semakin mengkhawatirkan hingga tahun 2021.

Jumlah pengangguran yang membukit tentunya akan menjadi masalah ekonomi tersendiri di kemudian hari. Daya beli masyarakat akan menurun dan pendapatan mereka yang berasal dari konsumsi masyarakat pun akan berkurang. Dampaknya jelas roda perekonomian nasional akan melambat.

BACA JUGA: Cacat Logika Omnibus Law RUU Cipta Keja dari Aspek Lingkungan

Peran Pemerintah

Meskipun demikian, upaya-upaya penghormatan HAM yang dilakukan pihak swasta tentunya tidak terlepas dari dukungan dan regulasi yang dibuat pemerintah.

Menurut hemat saya, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengalokasikan pajak mereka menjadi dana darurat untuk para pegawainya yang rentan terdampak Covid-19.

Untuk meringankan tekanan ekonomi khususnya bagi masyarakat kelompok rentan terdampak ini, memang dibutuhkan bantuan langsung tunai yang didistribusikan secara tepat sasaran.

Dengan kebijakan ini, kekayaan kumulatif yang dimiliki oleh para perusahaan besar dapat didistribusikan kembali kepada karyawan. Hal ini dapat membantu menjamin kesejahteraan para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada proses produksi perusahaan selama masa pandemi berlangsung.

Melalui kebijakan ini pula, pemerintah dapat mengawasi dan memastikan para pelaku usaha benar-benar melaksanakan kewajibannya terhadap karyawan mereka.

Di Kanada, kebijakan serupa ini sudah diterapkan sebagai respons menurunnya aktivitas ekonomi akibat Covid-19. Melalui kebijakan United Basic Income (UBI), pemerintah Kanada memberikan uang sejumlah 2000 dolar Kanada per bulan selama empat bulan bagi warga negaranya yang dirumahkan karena pandemi. Atau setara dengan Rp. 20 juta.

Program yang disebut dengan Canada Emergency Response Benefit (CERB) ini memang khusus ditujukan kepada kelompok masyarakat yang secara ekonomi tertekan akibat kebijakan lock down dan pemutusan kerja di masa pandemi.

Tujuan utamanya adalah agar tetap dapat membayar sewa rumah dan tanggungan genting lainnya. Dana ini terkumpul dari pajak perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kanada.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masa pandemi ini merupakan saat-saat sulit bagi semua orang dan seluruh lapisan masyarakat.

Penyebaran virus Covid-19 yang begitu cepat memaksa pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi negaranya.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, namun juga terdapat banyak harga kemanusiaan yang harus dibayar.

BACA JUGA: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Oleh karenanya, untuk dapat melalui masa sulit ini diperlukan rasa solidaritas dan tenggang rasa dari berbagai lapisan masyarakat. Sinergisitas antara pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan.

Mereka yang masih dapat hidup nyaman dan memiliki kapital berlebih di tengah situasi ini, seharusnya dapat lebih memperhatikan rasa empati untuk membantu kelompok masyarakat yang ekonominya rentan terdampak Covid-19.

Dengan begitu, maka para pelaku usaha diharapkan dapat mengatur ulang kebijakan internal perusahaan agar dapat membantu menjamin kesejahteraan para karyawan yang bergantung pada perusahaannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *