Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

RUANGNEGERI.com – Persoalan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia tampaknya masih belum akan menemui titik terang. Hal ini terlihat dari tidak disebutkannya urusan HAM sebagai permasalahan yang bakal diatasi oleh Presiden Jokowi dalam pidato perdananya sebagai presiden di periode kedua kepemimpinannya.

Tidak hanya itu, instrumen lain dari upaya penegakan HAM di Indonesia seperti komitmen untuk memerangi korupsi dan meningkatkan penegakan hukum pun luput dibahas dalam pidato perdananya sebagai presiden periode kedua.

Padahal, dalam periode pertama kepemerintahannya, isu tersebut kerap kali digaungkan melalui Nawa Cita hingga mengantarkannya pada kemenangan dalam Pilpres 2019 dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Alih-alih, Presiden Jokowi justru lebih memfokuskan masa kepemimpinannya kali ini untuk meningkatkan pembangunan. Dalam pidato pelantikan tersebut, ia menyampaikan prioritas pemerintahannya yang meliputi beberapa aspek.

Yakni pembangunan manusia, peningkatan infrastruktur untuk menggenjot perekonomian, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta transformasi ekonomi.

Ia juga menegaskan pentingnya transformasi ekonomi yang semula bergantung pada sumber daya alam menjadi manufaktur dan jasa modern demi mencapai kemakmuran bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi juga meminta masyarakat untuk fokus pada hasil pembangunan yang akan ia tuju.

Padahal, jika pemerintah memang sungguh-sungguh berniat menuntaskan permasalahan HAM sekaligus memperbaiki penegakannya di Indonesia, cita-cita pembangunan yang ia usung dapat sekaligus melibatkan konsep HAM di dalamnya. Keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Dalam artikelnya yang berjudul Development and Human Rights: The Necessary, but Partial Integration of Human Rights and Development, Hans-Otto Sano (2000) menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai HAM dalam agenda pembangunan sebenarnya bukanlah konsep baru.

Indonesia sendiri sudah mengakui bahwa HAM merupakan nilai-nilai universal yang telah dimuat dalam Konstitusi RI. Hal itu nampak dalam pembukaan UUD 1945, yakni alinea ke-4 serta sudah termaktub di dalam batang tubuh UUD 1945 maupun dalam amandemennya.

Dalam tataran internasional, gagasan ini bahkan telah dimuat sejak tahun 1993 dalam Artikel 10 dari Deklarasi Vienna atau Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights. Secara spesifik, dokumen tersebut mendefinisikan pembangunan sebagai bagian dari HAM.

Lebih lanjut lagi, di tahun 1995, Human Rights Council of Australia (HRCA) mempublikasikan The Rights Way to Development: Human Rights Approach to Development Assistance yang juga memaparkan pendekatan HAM dalam pembangunan.

BACA JUGA: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Implementasi HAM dalam Pembangunan

Pembangunan dengan pendekatan HAM tidak hanya mendorong redefinisi sumber masalah pembangunan. Akan tetapi juga bertujuan mencapai pembangunan yang memiliki klaim, kewajiban serta mekanisme yang dapat mempromosikan penghormatan serta penegakan keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, pembangunan berbasis pendekatan HAM juga menekankan bahwa proses pencapaian pembangunan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat, yang tentunya harus memenuhi hak-hak asasi manusia.

Peter Uvin (2007) melalui tulisan berjudul From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How ‘Human Rights’ Entered Development, menyebutkan bahwa segala proses perubahan yang dipromosikan melalui pembangunan haruslah bersifat partisipatif.

Dalam artian dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan adil dalam pembuatan keputusan. Selain itu juga terkait dengan aspek distribusi maupun pembagian hasil dari prosesnya.

Dengan kata lain, pembangunan dengan pendekatan HAM tidak hanya bertujuan mencapai target-target tangible yang ditetapkan negara. Namun hal yang tak kalah pentingnya adalah adanya sikap menghormati bahwa setiap orang yang terlibat dalam prosesnya diperlakukan secara manusiawi.

Pembangunan model demikian juga akan mampu mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi serta berdaya dengan usahanya sendiri.

Secara praktik, untuk mengintegrasikan agenda pembangunan dan penegakan HAM diperlukan kesadaran bahwa dua hal tersebut tidak dapat benar-benar dileburkan. Meskipun demikian, secara parsial terdapat praktik-praktik yang saling beririsan dan dapat dilakukan bersamaan.

Agenda pembangunan dan penegakan HAM yang berada di area irisan ini mempunyai gagasan yang sama mengenai keadilan, harga diri manusia serta kesamaan kepentingan dalam meregulasi power dan partisipasi.

Untuk itu, manifestasi praktik kedua agenda ini haruslah memenuhi dua syarat utama. Pertama, terdapat aktivitas pembangunan yang secara spesifik harus menjadi hak serta yang kedua, aktivitas HAM harus berkontribusi untuk menciptakan pemberdayaan.

Aktivitas pembangunan yang seharusnya menjadi hak di antaranya ialah pembangunan di bidang ekonomi, sosial, hak-hak kultural serta agenda pembangunan dasar lainnya.

Hal-hal mendasar seperti keamanan pangan, layanan kesehatan dan edukasi, hak-hak fundamental buruh untuk berorganisasi, mendapatkan upah yang setimpal dengan pekerjaannya serta terbebas dari paksaan menjadi buruh merupakan hal setiap individu.

Dalam RPJM IV atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020–2024 yang dikeluarkan oleh Bappenas juga menjelaskan bahwa terdapat pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan di periode ini untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Prioritas utama dalam RPJMN IV ini meliputi kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial dan budaya serta transformasi digital.

Selain bertujuan untuk mencapai target lebih cepat, program perencanaan dalam RPJMN IV ini juga dimaksudkan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil bagi seluruh penjuru negeri.

Jika ditelaah, rencana pembangunan nasional pemerintahan Presiden Jokowi di periode ini sebenarnya memiliki cita-cita untuk memakmurkan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.

Namun sayangnya, dalam penjabaran langkah-langkah pembangunan tersebut, rencana yang dibuat masih tidak mempertimbangkan nilai-nilai HAM. Selain itu, perencanaannya pun cenderung mempertahankan status quo dari permasalahan pembangunan saat ini.

Yakni dengan menggunakan cara pandang bahwa masyarakat sosio-ekonomi rendah masih sebatas menjadi objek pembangunan. Golongan masyarakat tersebut tampak tidak benar-benar diberikan kesempatan untuk lebih dapat mandiri dan mengembangkan potensi dengan upaya sendiri.

Dalam hemat saya, hal tersebut tidak hanya mencederai harga diri masyarakat, namun juga secara sistematis membatasi partisipasi mereka dalam pembangunan.

Apabila Presiden Jokowi memang berniat untuk menciptakan kemakmuran bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikatakan dalam pidato perdananya, tiga poin pertama dari arus utama RPJMN IV sangat mungkin diintegrasikan dengan nilai-nilai HAM.

Memastikan terciptanya kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan hanya mungkin dilakukan apabila Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

Meskipun demikian, arus utama dari RPJMN IV ini tentunya tidak mungkin tercapai jika pemerintah hanya berfokus pada hasil tanpa memerhatikan dan menghormati proses pencapaiannya.

Begitu pun terkait partisipasi masyarakat. Jika tidak dilibatkan secara komprehensif dalam, pelaksanaan tujuan memakmurkan seluruh rakyatnya pun akan sulit terealisasi. Hal-hal mendasar yang menyangkut sisi kemanusiaan harus lebih diperhatikan.

Dengan demikian, membangun narasi HAM dalam agenda pembangunan sangat penting dan tidak bisa dilihat sebelah mata.

Perlunya Melibatkan Seluruh Lapisan Masyarakat

HAM tidak hanya berperan sebagai penjamin hak-hak dasar masyarakat di tengah agenda pembangunan, namun juga memastikan setiap orang dapat memiliki penghidupan yang lebih baik dengan ikut berpartisipasi dalam agenda pembangunan tersebut.

Tanpa adanya narasi yang mengedepankan nilai-nilai dasar kemanusiaan, masyarakat hanya akan menjadi objek pembangunan.

Kelompok masyarakat sosio-ekonomi rendah memang akan disebut dalam rencana pembangunan, namun ketidakterlibatan mereka dalam prosesnya tidak membuat hidup mereka lebih baik.

Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa dengan berkaca dari situasi masyarakat serta peliknya permasalahan pembangunan dan HAM yang terjadi di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk melibatkan konsep HAM dalam perencanaan pembangunan.

Jika hal ini dilakukan, dua permasalahan fundamental di Indonesia ini dapat berangsur-angsur ditemukan penyelesaiannya. Terjaminnya hak asasi manusia masyarakat Indonesia dalam agenda pembangunannya dapat melindungi kelompok yang rentan tercederai hak asasi manusianya.

Negara dalam hal ini bisa lebih hadir dalam upaya melindungi kelompok minoritas, perempuan dan masyarakat sosio-ekonomi rendah dari kekerasan-kekerasan HAM dengan dalih pembangunan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *