Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19

RUANGNEGERI.com – Pandemi Covid-19 yang menerjang dunia di awal tahun 2020 telah membawa dampak multi-sektoral yang luar biasa. Selain menjadi masalah kesehatan, pandemi ini juga berpotensi akan merubah status quo dari tatanan kehidupan masyarakat dunia.

Implikasi virus ini juga turut mempengaruhi konstelasi politik internasional. Situasi yang demikian terutama dipengaruhi oleh volatilitas hubungan selama ini antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang cenderung kian memanas.

Thomas J. Christensen (2020) dalam tulisan berjudul A Modern Tragedy? Covid-19 and U.S.-China Relations, menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi tragedi bagi hubungan kedua negara tersebut.

Ia meyakini hal itu karena dua negara besar tersebut justru cenderung semakin menunjukkan konfrontasi, alih-alih bersatu dalam menangani pandemi ini.

Sebagai negara yang menyandang status adidaya, hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat dapat dikatakan memang selalu berlangsung dinamis sebelum. Keberhasilan pihak Komunis memenangi perang sipil tahun 1949 menjadi titik kritis pertama hubungan antara Tiongkok dengan AS, yang merupakan pelopor ideologi Liberalisme.

Sejak saat itu, dua negara tersebut tercatat telah menunjukkan konflik terbuka dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Hubungan konflik kemudian berakhir dengan normalisasi yang ditandai dengan kedatangan Presiden Richard Nixon pada tahun 1972.

Normalisasi berlanjut dengan pengakuan AS terhadap pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok pada 1979 yang berujung kepada tersingkirnya Republik Nasionalis Tiongkok pimpinan Chiang-Kai Shiek dari Dewan Keamanan PBB.

Pasca normalisasi, hubungan keduanya berkembang cukup positif yang dikuatkan dengan kesamaan di berbagai isu mulai dari ancaman Uni Soviet hingga isu kontemporer seperti War on Terror.

Meski berbeda pendapat dalam hal penerapan hak asasi manusia maupun adanya sejumlah insiden yang melibatkan kedua belah pihak, hubungan keduanya relatif berjalan stabil.

BACA JUGA: National Security Law, Akhir dari One Country Two Systems Hong Kong

Dinamika AS-Tiongkok di Era Obama dan Trump

Memasuki tahun 2010 yang diwarnai dengan terjadinya transisi kepemimpinan, hubungan antara Tiongkok dengan AS memasuki babak dinamika baru. Memahami keberadaan Tiongkok sebagai kompetitor potensial di masa mendatang.

Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, Presiden Barack Obama melakukan pendekatan berbeda dibandingkan dengan pendahulunya dalam menghadapi Tiongkok. Pada tahun 2009, Obama menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi Tiongkok dalam periode pertama pemerintahannya.

Isyarat akan adanya perubahan pola hubungan dua negara besar itu tercermin dari pernyataan Obama yang menyatakan bahwa hubungan kedua negara sebagai hubungan bilateral paling penting sepanjang sejarah abad ke-21.

Pernyataan tersebut diterjemahkan Obama melalui reorientasi kebijakan luar negeri yang sebelumnya berkiblat ke konflik di Timur Tengah menjadi pembangunan berbasis harmoni di kawasan Asia Pasifik.

Mengukuhkan diri sebagai negara kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2010, telah mendorong Tiongkok untuk menyatakan diri dengan lugas sebagai emerging power di kawasan. Dengan status ini, Tiongkok diprediksi akan banyak mengeluarkan kebijakan yang dapat berakibat luas bagi tatanan politik global.

Dalam bukunya yang berjudul China Grand Strategy, Lukas Daener (2018) mengungkapkan bahwa Tiongkok amat termotivasi untuk mendapatkan posisi terpandang di mata dunia sebagai bagian dari tradisi kehormatan yang diambil dari masa lampau.

Melihat kebangkitan Tiongkok khususnya dalam bidang ekonomi di wilayah Asia Pasifik membuat Obama melakukan perubahan fokus politik luar negerinya ke sana.

Pada tahun 2011 atau setahun menjelang pemilihan Presiden periode kedua, Obama menegaskan kebijakan ini menjadi strategi “Pivot to Asia”. Penegasan kebijakan ini diartikan untuk mendukung langkah re-balancing terhadap kepentingan AS di sana.

Lanskap dari kebijakan luar negeri ini menekankan pada tiga aspek penting yaitu peningkatan keterlibatan Amerika Serikat dalam forum multilateral, reorganisasi kekuatan militer di pasifik, dan yang paling utama adalah membangun hubungan kooperatif dengan Tiongkok sebagai hegemon kawasan.

Kebijakan ini sempat menimbulkan kegamangan bagi sekutu AS di Eropa yang menganggap Obama akan berpaling ke Asia sepenuhnya. Istilah Pivot to Asia ini kemudian dipelintir menjadi upaya re-balancing oleh Menteri Luar Negeri AS kala itu, Hillary Clinton, demi menenangkan sekutu.

Melalui Pivot to Asia, Amerika Serikat praktis melakukan berbagai manuver diplomasi untuk memperkuat kehadirannya di sana. Beberapa manuver penting yang dilakukan oleh era Obama antara lain dengan bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP).

TPP adalah perjanjian perdagangan antara negara-negara di lingkar samudera Pasifik. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perdagangan bebas hambatan di antara negara-negara tersebut.

Dengan bergabung ke dalam TPP, Amerika Serikat dapat memasarkan produknya ke 40% dari potensi pasar global. Meski tidak memberi pernyataan secara terbuka, Obama ditengarai menyimpan agenda untuk menghambat dominasi ekonomi Tiongkok di kawasan Asia dan Pasifik.

Agenda ini semakin terang benderang ketika AS dengan segala cara berupaya menjegal langkah Tiongkok untuk bergabung.

Selain melalui manuver ekonomi, Obama juga tidak lupa menyertakan kartu militer di dalam kebijakan pivot-nya. Melalui kunjungan ke Australia di sela-sela tur Asia, Obama meminta secara langsung kepada koleganya, Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, untuk menempatkan 2,500 pasukan marinirnya di Darwin.

Penempatan tentara marinir ini bertepatan dengan menghangatnya sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Obama lantas berupaya meredam spekulasi dengan mengatakan bahwa penempatan tentara di Darwin tidak berkorelasi dengan Tiongkok.

Kebijakan Pivot to Asia yang pada awalnya dirancang salah satunya untuk merawat hubungan dengan Tiongkok sebagai hegemon baru justru semakin memanaskan suasana.

Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang mendapat mandat kepemimpinan pada tahun 2012, menjawab tantangan TPP dari AS secara agresif dengan meluncurkan inisiatif One Belt One Road (OBOR). Secara garis besar, OBOR merupakan ‘napak tilas’ dari jalur sutera yang mewarnai masa keemasan Tiongkok di masa lampau.

Apabila OBOR terwujud, Tiongkok diprediksi dapat menguasai jalur perdagangan dengan seluruh negara kawasan Eurasia. Dalam hal ini, Obama banyak dinilai gagal membendung ambisi klaim nine-dash line milik Tiongkok yang justru menyuburkan gesekan dengan armada pasifik Amerika.

Narasi persaingan yang terbangun dalam hubungan AS dan Tiongkok semakin mengental ketika Donald Trump mengambil alih kepemimpinan dari Barack Obama.

Dengan membawa narasi populisme, Trump dinilai banyak ahli pengamat akan membawa perubahan signifikan bagi hubungan dengan Tiongkok.

Hal itu dapat dilihat dari banyaknya tuduhan yang dilontarkan Trump terhadap Tiongkok semasa kampanye. Setelah menjabat, Trump memasukkan Tiongkok sebagai ancaman dalam hal teknologi dan propaganda terkait dengan isu keamanan nasional.

Tidak berhenti di dokumen, Trump memutuskan untuk menyatakan konfrontasi terbuka terhadap Tiongkok. Berbagai perilaku yang menggambarkan “permusuhan” ditunjukkan oleh Trump. Mulai dari pengenaan tarif dagang terhadap barang impor, hingga larangan kerja sama antara perusahaan AS dengan perusahaan teknologi Huawei.

Huawei dianggap secara sepihak oleh pemerintahan Trump sebagai kaki tangan Tiongkok. Yakni untuk melakukan tindakan spionase atau mata-mata yang kemudian dibantah oleh eksekutif perusahaan tersebut.

Larangan kerja sama dengan Huawei kemudian menjadi awal dari rangkaian perang dagang yang dikobarkan oleh Trump terhadap Tiongkok. Dengan mengenakan tarif sebesar 25% kepada barang impor teknologi tinggi dari Tiongkok, Trump berharap dapat menyeret Tiongkok ke dalam negosiasi perdagangan yang menguntungkan.

Mengomentari perang dagang ala Trump, David Brown dalam tulisannya yang berjudul The art of a Trump China deal, menyebut tindakan tersebut merupakan kenaifan dalam menjalankan perdagangan internasional di abad ke 21.

Tidak hanya menggunakan kebijakan ekonomi, Trump juga memanfaatkan kekuatan hukum terkait dengan ditangkapnya Meng Wanzhou oleh pihak Kanada.

Laman editorial Financial Times (13/12/2018) sempat menyebtukan bahwa Trump dapat saja “bermain kotor” dengan mengintervensi kasus Meng untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi dagang dengan Tiongkok.

BACA JUGA: Obat yang Ditawarkan Presiden Trump Bisa Sebabkan Kematian

Covid-19 sebagai Variabel Baru Hubungan AS-Tiongkok

Pandemi Covid-19 muncul ketika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok sedang dalam keadaan renggang. Di tengah kesulitan akibat penanggulangan pandemi, pihak Tiongkok masih harus meladeni negosiasi dagang yang alot dengan Trump.

Trump sendiri pada awalnya mencoba menutup mata terhadap segala hal yang berkaitan dengan pandemi, termasuk Tiongkok sebagai lokasi virus ditemukan.

Ia bahkan sempat memuji keberhasilan Tiongkok menanggulangi Covid-19. Walaupun hal tersebut dinilai sebagai formalitas seusai kesepakatan dagang tercapai.

Hanya saja, tekanan politik dari dalam terhadap upaya Trump menanggulangi virus membuatnya kembali menuduh Tiongkok sebagai sumber penyebaran virus.

Sikap Trump tersebut justru dinilai oleh lawan politiknya tidak kompeten dalam menangani penyebaran virus. Hal itu terutama jika dikaitkan dengan jumlah pasien terinfeksi saat itu masih dapat dihitung jari.

Silang pendapat dengan The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hingga ancaman terhadap organisasi kesehatan dunia atau WHO, sedikit demi sedikit menggerus peluang Trump di tahun politik.

Akibat keteledorannya, Trump mengambil resiko mempertaruhkan masa depan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok ketika ia memberikan label Covid-19 dengan sebutan “China’s Virus”.

Langkah tersebut kemudian dijawab Tiongkok dengan melemparkan dugaan bahwa Virus dibawa oleh oknum militer AS pada saat mengikuti parade olimpiade di Wuhan.

Meski begitu, Tiongkok memperlihatkan diri tidak ingin berlarut-larut terlibat di dalam perang pernyataan dengan Trump. Dua minggu setelah pernyataan “China’s Virus”, Presiden Xi Jinping justru menawarkan bantuan kepada Trump untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Tiongkok pun mengambil keuntungan dari upaya Trump memisahkan diri dari WHO. Tiongkok menyatakan siap menambah anggaran tahunan kepada WHO ketika Trump memutuskan memotong anggaran untuk organisasi tersebut.

Xi Jinping juga menyetujui permintaan investigasi independen terhadap asal usul virus yang diajukan oleh lebih dari 110 negara termasuk oleh Amerika Serikat. Meski bantuan urung diterima, menarik melihat bagaimana kedua negara melihat pandemi Covid-19 sebagai variabel yang berbeda.

Presiden Xi melihat bahwa pandemi ini dapat menjadi peluang bagi Tiongkok memperluas pengaruhnya di mata dunia, sementara Trump melihat pandemi ini sebagai senjata politik semata untuk pemilu di tahun politik.

Penggunaan isu Covid-19 sebagai senjata politik ini dapat memiliki alternatif yang berbeda bagi hubungan kedua negara adidaya ini di masa mendatang.

Dari penjelasan di atas, saya melihat setidaknya ada dua alternatif terkait hubungan AS-Tiongkok melalui variabel virus ini.

Pertama, hubungan kedua negara dapat jatuh menuju konfrontasi yang lebih dalam.

Kerugian yang dialami AS akibat pandemi berpotensi mendorong Trump untuk menarget ekonomi Tiongkok lebih banyak lagi. Hal ini bisa dipicu oleh keputusan pemerintah Tiongkok baru-baru ini yang menargetkan Apple dan Boeing.

Selain dalam hal ekonomi, hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat dikhawatirkan dapat menjadi konflik bersenjata dengan menilik perkembangan Laut Tiongkok Selatan dewasa ini.

Kedua, hubungan kedua negara dapat kembali stabil dengan asumsi bahwa Tiongkok berhasil mengembangkan vaksin kekebalan untuk Covid-19.

Presiden Xi Jinping pernah menjanjikan Tiongkok akan memproduksi vaksin Covid-19 secara massal untuk mengakhiri pandemi ini. Tak terkecuali diperuntukkan bagi negeri Paman Sam sebagai pihak yang menerima vaksin.

Meski kedua skenario masa depan hubungan Washington dan Beijing ini dianggap memiliki kemungkinan besar terpenuhi. Namun demikian, hubungan negara beda ideologi ini diprediksi akan memiliki dinamika yang masih sulit ditebak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *