Divonis Bersalah Karena Korupsi, Begini Kisah Mantan Presiden Prancis

RUANGNEGERI.com – Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy terjerat kasus korupsi dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Pada Senin, 1 Maret 2021 lalu waktu setempat, Pengadilan di Kota Paris memberikan putusannya dan menyatakan bahwa mantan orang nomor satu di Prancis terbukti bersalah.

Dari tiga tahun hukuman tersebut, dua tahun ditangguhkan. Sarkozy telah meminta hukuman penjaranya dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan gelang elektronik.

Melansir Euronews (01/03/2021), Sarkozy tercatat merupakan mantan presiden pertama yang dijatuhi hukuman penjara tanpa waktu remisi. Presiden Prancis sebelumnya, Jacques Chirac, divonis penjara dua tahun setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi saat menjabat sebagai Walikota Paris periode tahun 1977 sampai 1955.

Sarkozy dituduh menawarkan kenaikan jabatan hakim senior di Monako pada tahun 2014. Sebagai imbalannya, ia mendapatkan informasi mengenai penyelidikan yudisial terhadapnya.

Pria bernama lengkap Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bosca ini membantah semua tuduhan tersebut selama sepuluh hari persidangan pada tahun lalu.

Thierry Herzog, mantan pengacara Sarkozy terkena hukuman profesional selama lima tahun, namun ia telah mengajukan banding atas keputusan tersebut. Selain itu hakim senior, Gilbert Azibert juga membantah tudingan yang dilayangkan kepadanya.

Mereka berdua dijatuhi hukuman yang sama dengan Sarkozy. Jaksa penuntut telah meminta vonis dua tahun penjara dan hukuman percobaan dua tahun untuk ketiga terdakwa terhadap apa yang mereka katakana sebagai “pakta korupsi”.

“Tidak pernah ada pakta. Entah pada imajinasi saya atau kenyataan. Saya ingin dibebaskan dari hujatan tersebut,” ungkap pria kelahiran 1955 yang menjabat sebagai Presiden Prancis periode tahun 2007 hingga 2012.

Baca juga: Kembalinya Macron dan Le Pen di Bursa Calon Presiden Prancis 2022

Kasus yang Menjerat Nicholas Sarkozy

Kasus ini bermula pada saat percakapan via telepon antara Sarkozy dan Herzog yang dipantau oleh pihak kepolisian dari September 2013.

Pemantauan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan terhadap klaim Sarkozy yang telah menerima sumbangan ilegal dan tidak diumumkan pada kampanye presiden tahun 2007.

Sumbangan sebesar jutaan Euro tersebut diduga berasal dari pimpinan Libya pada saat itu, Muammar Gaddafi, yang kemudian dibantah Sarkozy.

Pada saat yang sama dengan penyelidikan terpisah, pihak kepolisian juga sedang melakukan investigasi terhadap tuduhan pembayaran ilegal yang diterimanya.

Ia dituduh menerima pembayaran dari ahli waris L’Oréal Liliane Bettencourt untuk kampanye tahun 2007. Namun tuduhan tersebut telah dibatalkan pada Oktober 2013.

Melansir The Guardian (02/03/2021), pengadilan mendengar bahwa percakapan antara Sarkozy dan Herzog pada tahun 2014 menunjukkan bahwa ia menjanjikan hakim senior Azibert jabatan tertinggi di Monako sebagai informasi orang dalam mengenai penyelidikan terkait kasusnya dengan Bettencourt.

Hakim Christine Mée memutuskan bahwa adanya bukti kuat yang menunjukkan “pakta korupsi” antara Sarkozy, Herzog dan Azibert. Hakim Mée menyimpulkan bahwa Sarkozy dan mantan pengacaranya, Herzog “tahu bahwa dia (Sarkozy) melakukan hal yang salah.”

Tindakan sang mantan Presiden Prancis dan juga pengacaranya tersebut dinilai telah memberi publik “potret keadilan yang sangat buruk”.

Mée juga menambahkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Sarkozy “sangat serius karena dilakukan oleh mantan presiden yang secara konstitusional harusnya menjamin independensi peradilan.”

Baca juga: Seruan untuk Memboikot Produk Prancis Muncul di Berbagai Negara

Pembelaan Sang Mantan Presiden

Sesaat meninggalkan pengadilan pidana di Paris pada awal bulan ini, Nicolas Sarkozy dengan cepat mengumumkan bahwa ia akan mengajukan banding terhadap dakwaan kepadanya. ia kemudian melakukan wawancara dengan TF1.

Putusan pengadilan ini “tidak adil,” ungkapnya melansir Le Parisien (03/03/2021). Menurutnya, presiden “tidak pernah mengkhianati kepercayaan Prancis.”

Ia juga akan membawa kasusnya di hadapan Pengadilan Kasasi dan bahkan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang berbasis di Strasbourg jika diperlukan hingga kebenaran terungkap.

“Saya terbiasa dilecehkan selama sepuluh tahun! Sepuluh tahun merupakan upaya besar yang dilakukan, puluhan hakim, petugas kepolisian, surat-surat rogatori di seluruh dunia, digunakan untuk mencari kesalahan saya,” kata Sarkozy menggebu-gebu.

“Saya tidak akan menundukkan kepala saya karena saya disalahkan atas fakta yang tidak saya lakukan!,” ungkapnya.

“Sangat menyakitkan untuk saya mengetahui negara saya sendiri mengutuk saya, tetapi saya siap karena itulah harga dari demokrasi,” lanjutnya. Ia mengklaim bahwa tak sepeser pun uang yang berpindah tangan kepadanya.

Baca juga: AS Kembali Masuk ke Paris Agreement, Bagaimana Pendanaannya?

Hakim Dituduh Berpolitik

Nicolas Sarkozy dijadwalkan akan menghadapi persidangan kedua pada 17 Maret 2021 waktu setempat. Sidang kedua tersebut akan membahas mengenai tuduhan melakukan pengeluaran berlebihan pada kampanyenya dalam upaya pemilihan ulang tahun 2012 namun gagal. Posisi Presiden Prancis periode 2012 hingga 2017 kemudian diemban oleh François Hollande.

Wakil pimpinan partai oposisi sayap kanan Les Républicains, Guillaume Peltier, menyatakan Sarkozy sebagai korban dari jaksa keuangan nasional Prancis. “Ketika beberapa hakim mulai bermain politik, peran anggota parlemen adalah mencela,” katanya sebagaimana melansir France24 (04/03/2021).

Selain Peltier, dukungan terhadap Sarkozy juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin yang ironisnya juga berperan memerangi korupsi.

Ia menyatakan dukungannya sebagai seorang teman. “Saya tahu ia (Sarkozy) adalah orang yang jujur,” ujar Gerald Darmanin.

Beberapa rekan politik Sarkozy secara terpisah juga pernah melakukan korupsi seperti mantan Perdana Menteri François Fillon dan mentor politiknya, Charles Pasqua yang pernah dua kali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di bawah pimpinan Presiden Mitterrand.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *