Mahkamah Agung AS Melawan Trump dalam Kasus DACA

RUANGNEGERI.com – Mahkamah Agung AS pada Kamis (18/06/2020) lalu memutuskan untuk menentang keputusan Donald Trump mendeportasi 650.000 imigran. Para imigran yang disebut ‘Dreamers’ tersebut merupakan pendatang illegal yang tiba di AS di usia anak-anak.

Kebijakan Trump yang keras soal imigrasi telah memaksa para mereka untuk angkat kaki dari Amerika Serikat. Keputusan hakim MA tersebut menguatkan keputusan sebelumnya dari pengadilan tinggi.

Melansir dari laman berita Reuters (18/06/2020), tindakan Trump menghapuskan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) tahun 2017 lalu merupakan tindakan yang melawan hukum.

Berdasarkan keputusan ini, para Dreamers kembali memiliki harapan akan mendapat izin tinggal dan bekerja di AS.

Dalam keputusannya, MA melalui hakim John Roberts menegaskan pihaknya bukan mempermasalahkan apakah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) bisa membatalkan program DACA atau tidak, tapi lebih mengenai prosedur yang dilakukan oleh kementerian tersebut.

Meskipun sepakat bahwa DHS bisa saja menghentikannya, namun langkah untuk menutup DACA secara total dipandang sangat tidak manusiawi dan berubah-ubah.

Keinginan Trump menghapuskan DACA tercetus pada September 2017. Hal itu mengundang gelombang protes besar-besaran yang menyerang sang presiden dengan kebijakan yang keras soal imigrasi.

Para pendemo juga menuntut adanya undang-undang baru yang akan mengatur hak para imigran menjadi warga negara dengan lebih baik.

Di sisi lain, Donald Trump menganggap keputusan MA tersebut sangat mengerikan dan bermuatan politis, serta memberi kesan bahwa para hakim tidak menyukainya.

Selain mengecam keputusan tersebut, Trump juga mengecam keputusan MA lainnya mengenai perpanjangan perlindungan ketenagakerjaan federal untuk pekerja gay dan waria. Perlindungan ini disebutkan berada di bawah Undang-undang Hak Sipil tahun 1964.

Melalui akun Twitter pribadinya, Trump menegaskan bahwa penghapusan DACA adalah hal yang benar. Keputusan hakim dianggapnya mengerikan dan bermuatan politis.

Hal itu dinilainya seperti seperti ledakan senapan di wajah orang-orang yang bangga menyebut diri mereka “Partai Republik atau Konservatif.”

BACA JUGA: Covid-19 Makin Mengganas, Begini Kondisi Penerbangan AS

Dampak Pada Pemilihan Presiden AS 

Banyak ahli mengaminkan bahwa tindakan Trump menghapuskan DACA pada 2017 lalu telah menjatuhkan pamornya di mata para pemilih, khususnya dari komunitas orang-orang Amerika Latin.

Lebih lanjut, tindakannya yang keras terhadap para imigran bahkan hingga saat ini akan memberi sentimen negatif pada citranya. Hal itu bisa saja berdampak pada kesempatannya untuk kembali memimpin Amerika Serikat pada periode mendatang.

Penasihat senior kampanye Joe Biden, Cristobal Alex menyebut bahwa tindakan Trump menghapuskan DACA akan menjadi bumerang bagi sang presiden.

“Bagi orang latin, masalah imigrasi adalah pemersatu, dan dari mana pun negara asalnya berada, asal terlahir di AS maka serangan masalah imigrasi pada satu orang Latin berarti serangan terhadap semua orang Latin,” pungkasnya.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Latino Decisions yang berpusat di Seattle, menunjukkan bahwa isu hak imigran menduduki peringkat ketiga dalam isu-isu utama bagi para pemilih Hispanik.

Tepat setelah isu tindakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang terkait dengan masalah kesehatan dan ekonomi.

Nick Gourevitch dari Global Strategy Group yang berbasis di New York juga setuju bahwa tindakan Trump akan membuat para pemilih yang belum menentukan sikap (swing voters) akan lebih memilih Joe Biden.

“Para pemilih, termasuk yang berpendidikan tinggi sangat bersimpati pada para Dreamers. Walaupun mereka setuju dengan langkah ekonomi yang akan diambil Trump, namun masalah kemanusiaan seperti ini akan mengambil banyak porsi dalam pertimbangan mereka,” ujarnya.

Masih menurut Gouverich, walau secara kasat mata terlihat Trump memang sangat ofensif terhadap masalah keimigrasian, tapi mengutak-atik DACA seperti tindakan bunuh diri baginya.

Belakangan ini Trump memang kerap melakukan tindakan yang menuai kontroversi dari publik Amerika menjelang kampanye untuk pemilu November mendatang.

Beragam tindakannya dinilai tidak masuk akal dan mengundang protes. Hal ini pula yang menyebabkan elektabilitasnya sejauh ini berada di bawah sang pesaing utamanya, Joe Biden.

Selain keinginannya untuk menghentikan DACA beserta hampir semua program yang dirancang pendahulunya, Presiden Barack Obama, Presiden Trump juga memperoleh kontroversi atas keputusan dalam menangani pandemi virus corona di AS.

Gelombang aksi yang menentang sikap rasial, Black Lives Matterjuga dinilai banyak menurunkan elektabilitas Trump pada pemilu November mendatang.

BACA JUGA: Microsoft Akan Mengganti Jurnalisnya dengan AI

DACA, Program Obama Untuk Kesetaraan Hak Para Imigran

Program DACA sendiri merupakan langkah Obama untuk memenuhi hak asasi para imigran. Program ini dirancang Obama setelah DREAMS Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors) tidak kunjung disetujui Kongres.

DACA pada awalnya memungkinkan sejumlah imigran ilegal dan tanpa dokumen yang memasuki AS sebelum usia 16 tahun dan sebelum Juni 2007 tidak dideportasi. Mereka dapat memperoleh izin kerja dua tahun yang bisa diperpanjang.

Program ini memproteksi hak-hak mereka untuk tinggal, belajar dan bekerja di AS, bukan merupakan jalan pintas untuk menjadi warga negara. Obama sendiri beranggapan bahwa para Dreamers tumbuh sebagai orang Amerika dan hanya mengetahui sedikit hal mengenai negara asal mereka.

Penerima program ini harus memenuhi syarat tertentu, seperti bebas catatan kriminal dan tidak terlibat dalam pelanggaran serius. Serta harus terdaftar di institusi pendidikan dan lulus SMA atau sederajat.

Pada November 2014, program ini diperluas dan ketentuan yang mengharuskan pemohon berusia di bawah 31 tahun dihapuskan.

Saat ini, tercatat ada 27.000 orang yang bekerja di bidang kesehatan selama pandemi Covid-19 dari sekitar 825.600 orang yang terdaftar sebagai penerima program.

Sebagian besar berprofesi sebagai perawat, apoteker sekitar 200 orang merupakan mahasiswa di bidang kesehatan. Mereka kebanyakan berasal dari negara-negara Amerika Latin, seperti Meksiko, Honduras dan Guatemala.

Program yang digagas oleh presiden AS ke-44 ini bertujuan untuk memberi perlindungan pada para imigran, yakni terpenuhinya hak dasar untuk menjalani penghidupan di negeri Paman Sam.

Hak itu antara lain hak untuk tinggal dan mengenyam pendidikan, bekerja serta mendapat tunjangan dasar bagi para imigran yang hidup di garis kemiskinan.

Aspirasi Dreamers mendapatkan perhatian dari para advokat dan anggota kongres yang membantu mengangkat kasus mereka.

Keputusan Mahkamah Agung pada Kamis lalu membawa angin segar. Paling tidak, setelah delapan belas bulan dihantui bayang-bayang deportasi dan perpisahan dengan keluarga, para Dreamers bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *