Kembalinya Macron dan Le Pen di Bursa Calon Presiden Prancis 2022

RUANGNEGERI.com – Tahun 2022 nampaknya menjadi momentum dari kembalinya rivalitas antara sang petahana, Presiden Emmanuel Macron dengan Marine Le Pen dalam pertarungan di bursa pemilihan presiden (pilpres) Prancis.

Perebutan kursi kepresidenan Prancis tahun depan banyak diprediksi akan menjadi lebih sengit daripada sebelumnya di tahun 2017 yang akhirnya dimenangkan oleh Macron. Selain karena dua kandidat bertemu kembali, situasi pandemi Covid-19 juga menjadi faktor pemicu.

Melansir dari Bloomberg (04/02/2021), di tengah situasi krisis pandemi saat ini, merupakan momen yang tepat bagi Le Pen untuk kembali mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di Prancis menantang Macron. Kritik atas kebijakan dari sang petahana khususnya terkait virus Corona telah banyak ia lontarkan.

Marine Le Pen, politisi wanita beraliran sayap kanan kelahiran 1968, marah atas ketidaksetaraan ekonomi dan dominasi Paris dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Ia memprotes kebijakan Presiden Macron karena tidak segera menutup perbatasan untuk mencegah masuknya Covid-19 serta lambatnya sosialisasi mengenai vaksin.

“Kenapa pemerintah tidak memanfaatkan lockdown terakhir, yang telah mengorbankan banyak penduduk Prancis, guna melakukan tes secara masif serta mengurangi penyebaran virus,” ucap Le Pen dalam sebuah wawancara stasiun televisi Franceinfo sebagaimana dilansir oleh Bloomberg.

Sementara itu, pria bernama lengkap Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron juga mencoba peruntungannya dengan menjangkau pemilih dari kalangan sayap kanan yang diklaim akan lebih memilihnya.

Baca juga: Seruan untuk Memboikot Produk Prancis Muncul di Berbagai Negara

Pandemi Covid-19 di Pusaran Pilpres Prancis 2022

Respon masyarakat Prancis atas kebijakan pemerintah mengatasi Covid-19 telah memunculkan dua kubu opini, baik positif maupun negatif. Pandemi ini juga berdampak pada meningkatnya eskalasi perpolitikan nasional menjelang pilpres mendatang.

Di satu sisi, kepemimpinan Presiden Macron dinilai telah melakukan penanganan virus secara lebih baik daripada negara lainnya di Eropa. Namun opini terkait ketidakcakapan pemerintah dalam mengatasinya karena jumlah kematian akibat Covid-19 masih sangat tinggi banyak muncul ke permukaan.

Hal itu bukanlah tanpa alasan. Melansir dari The Independent (14/02/2021), Prancis tercatat ada lebih dari 81.000 kematian dari sekitar 3,4 juta orang yang terinfeksi sejak awal mula penyebaran pandemi virus.

Pemerintahan Macron juga menuai kritikan atas lambannya program vaksinasi masal. Selain itu, warga Prancis juga masih dihantui oleh rasa kecemasan mengenai kemungkinan adanya lockdown ketiga, penyebaran varian baru Covid-19 dari Inggris, ketersediaan vaksin, kesejahteraan penduduk serta mata pencaharian di masa pandemi.

Baca juga: Kegagalan Pemerintahan Populisme dalam Mengatasi Covid-19

Kekhawatiran atas pengendalian virus tersebut kemudian direspons oleh pemerintah dengan adanya jaminan politik dan kewaspadaan bersama. Presiden Macron telah berjanji akan melakukan segala cara untuk menangani masalah perekonomian, kesehatan dan kesejahteraan warga.

Politisi kelahiran tahun 1977 tersebut juga mendeklarasikan perang melawan Covid-19. Mengutip dari majalah The Economist edisi 14 Februari 2021, Pemerintah Prancis telah membuat kebijakan mengenai cuti berbayar untuk jutaan karyawan, kenaikan gaji untuk tenaga kesehatan serta pinjaman maupun dana hibah untuk sektor bisnis.

Namun, hal yang disayangkan adalah tidak adanya perubahan kebijakan terhadap reformasi pensiun yang selama ini masih menjadi kontroversi. Kebijakan lain seperti penerapan jam malam pun sudah dilakukan sejak pertengahan Desember tahun lalu. Semua itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus.

Terkait vaksin, Prancis termasuk salah satu negara yang bersikap skeptis. Sehingga untuk membangun kepercayaan kepada warganya, pemerintah harus bersusah payah berupaya untuk menyediakan vaksin Covid-19.

Baca juga: Latihan Militer Tiongkok Dinilai sebagai Upaya Menekan Taiwan

Le Pen Diprediksi Memenangi Pilpres Prancis

Spekulasi ketidakpastian perekonomian Prancis di tengah pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap perpolitikan nasional. Berbagai pihak bahkan memprediksi bahwa sang petahana akan kalah dalam pilpres tahun 2022 mendatang.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Ipsos, sebuah perusahaan konsultan multinasional di bidang riset pasar yang berbasis di Paris, Prancis, memprediksi bahwa di putaran pertama, dua kandidat akan bersaing ketat. Perolehan suara diperkirakan akan menembus angka 26,5 persen. Kemudian Macron diprediksi akan mengalami kekalahan sebesar 12 persen pada putaran kedua.

Selain itu, perpecahan internal di kabinet pun banyak terjadi. Tahun lalu, Macron kehilangan mayoritas anggota parlemennya ketika sekelompok grup deputi sayap kiri mundur dari partainya, La République en Marche. Kemudian ia mengganti posisi Perdana Menteri Edouard Philippe dengan Jean Castex.

Beberapa orang terdekatnya di partai menginginkan sang presiden agar lebih mendekati pemilih sayap kiri. Tujuannya adalah agar dapat mengembalikan dukungan untuk maju ke pilpres tahun depan.

Salah satu kebijakan yang diperlukan adalah terkait pembukaan kembali sekolah-sekolah di Prancis. Seorang staf khusus Presiden Macron bahkan dikabarkan telah telah menyarankan sang presiden untuk berani mengambil risiko dengan tetap membiarkan sekolah buka sejak bulan Mei.

Hal itu cukup beralasan secara politik. Sebab, hasil nilai jajak pendapat di antara anak muda telah menaikkan posisi Macron sebanyak 11 poin dalam tiga bulan. Sejauh ini, kandidat alternatif yang kredibel, baik itu dari sayap kanan maupun kiri belum muncul.

Namun hal itu nampak disadari oleh pihak Macron. Saat pilpres 2017 lalu, posisi Macron sendiri sebelumnya juga bahkan tidak diperhitungkan dalam jajak pendapat kala itu.

Baca juga: 4 Kapal Perang Baru Rusia Sedang Disiapkan untuk Mengantisipasi NATO

Pandangan Politik Le Pen

Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire mengatakan bahwa Le Pen kemungkinan dapat memenangkan pemilihan presiden tahun depan. Meski demikian, Le Maire menambahkan bahwa pemimpin sayap kanan Prancis tersebut dikenal dengan pandangan xenophobia-nya, yakni rasa benci, takut, waswas terhadap hal-hal yang serba asing.

Sebagaimana melansir dari The Independent (30/01/2021), pada bulan Januari lalu, Le Pen membuat pernyataan kontroversial dengan mengusulkan pelarangan jilbab di tempat umum. Ibu dari tiga anak tersebut berpendapat bahwa ideologi Islam merupakan ideologi yang totaliter dan berbahaya.

Di saat kampanye pemilihan presiden tahun 2017 lalu, Le Pen mengklaim bahwa Prancis berada dalam dua kubu totaliterisme. Kedua kubu tersebut adalah globalisasi ekonomi serta fundamentalisme Islam.

Ia juga mengusulkan untuk menghentikan kedatangan para imigran masuk ke Prancis. Karena menurutnya, hal itu akan dapat “melindungi Prancis” dari segala bahaya asing.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *