Kerajaan Sunda Pajajaran, Kerajaan Tangguh ‘Pendamping’ Majapahit

RUANGNEGERI.com – Belakangan ini santer terdengar usulan bahwa para seniman, sejarawan serta budayawan di Jawa Barat meminta adanya penggantian nama propinsi. Usulan nama baru untuk propinsi yang beribu kota di Bandung ini adalah Propinsi Sunda atau Tatar Sunda.

Melansir dari CNN Indonesia (14/10/2020), Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, nampak sangat mendukung upaya perubahan nama tersebut meskipun menyadari bahwa proses pergantian nama propinsi masih butuh waktu yang panjang.

Ia beralasan bahwa “Jawa Barat itu kalau secara judul memang bukan lagi Jawa bagian barat. Jawa paling barat kan Banten.” Selain itu, Kang Emil, demikian ia biasa disapa, juga mengungkapkan bahwa “Sunda bukan hanya bermakna sebuah suku atau etnis, namun juga nama geografis.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa Jawa Barat memang memiliki fragmen sejarah dan budaya yang berbeda bila dibandingkan dengan dua propinsi di Pulau Jawa lainnya, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fragmen tersebut adalah fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Tatar Sunda ini tidak pernah menjadi taklukan Kerajaan Majapahit. Saat itu, Jawa Barat dan Banten memang memiliki dua kerajaan independen. Keduanya yakni Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran (sekarang berada di wilayah Bogor).

Usaha terakhir Majapahit untuk menguasai tetangga dekat di sebelah baratnya ini justru berakhir di lapangan Bubat (sekarang masuk wilayah Mojokerto).

Terlepas dari beberapa perbedaan penafsiran sejarah, Perang Bubat antara Majapahit dengan Sunda ini justru menjadi titik awal dari turunnya pamor sang mahapatih Kerajaan Majapahit, yakni Gajah Mada.

Baca juga: Yogyakarta: Akulturasi dan Pusat Kebudayaan Jawa

Asal-Usul Kerajaan Sunda

Dari berbagai catatan sejarah, Kerajaan Sunda ini memiliki rentang sejarah yang jauh lebih lama daripada kerajaan Majapahit. Adapun nama “Sunda” sendiri banyak diyakini telah mulai digunakan sejak abad ke-4 oleh Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara.

Kerajaan Sunda diperkirakan berdiri pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Diketahui bahwa raja pertama dari kerajaan ini bernama Prabhu Tarusbawa dan raja terakhir kerajaan ini bernama Prabhu Suryakencana.

Sri Baduga Maharaja yang bertahta dari tahun 1482 hingga 1521 menjadi raja yang terkenal sekaligus penuh mitos dan legenda. Keruntuhan Kerajaan Sunda, mengutip pendapat Mumuh Muhsin Z (2012), dalam makalah berjudul Sri Baduga Maharaja (1482-1521): Tokoh Sejarah yang Memitos dan Melegenda, adalah disebabkan karena penggantinya merupakan “raja-raja kecil.” Di tangan mereka inilah Kerjaan Sunda akhirnya runtuh.

Agus Aris Munandar (2010) dalam buku yang berjudul Tatar Sunda Masa Silam, secara garis besar menyebutkan bahwa setelah Kerajaan Tarumanegara (abad ke-3), hingga akhirnya runtuh pada abad ke-7 atas sebab yang hingga kini masih diteliti, kerajaan di Jawa Barat dan Banten terbagi menjadi dua.

Keduanya yakni Kerajaan Sunda Galuh yang beribu kota di Ciamis, dan Kerajaan Pakuan yang berpusat di Bogor. Kerajaan tersebut kemudian menjadi satu pada abad ke-8 ketika Sanjaya, pangeran dari Kerajaan Galuh, menikah dengan putri Tarusbawa dari Kerajaan Pakuan.

Baca juga: Tradisi Unik Suku Sasak di Lombok, ‘Menculik’ Gadis yang Hendak Dinikahi

Prasasti Kerajaan Sunda

Melansir dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, istilah “prasasti” berasal dari Bahasa Sanskerta. Makna dari prasasti mulanya adalah bermakna pujian. Namun dalam perkembangannya, prasasti banyak dimaknai sebagai piagam, maklumat, surat keputusan, undang-undang, dokumen atau tulisan yang dibuat menggunakan bahan yang keras dan tahan lama.

Berikut ini adalah berapa prasasti sebagi bukti sejarah dari Kerajaan Sunda yang saya rangkum dari berbagai sumber:

Pertama, adalah Prasasti Sanghyang Tapak atau Prasasti Citatih (952 Saka/1030 M). Prasasti ini ditemukan di daerah Sukabumi dan menceritakan mengenai Sri Jayabhupati, seorang maharaja Kerajaan Sunda yang melarang menangkap ikan di sekitar tempat prasasti ini ditemukan.

Kedua, Prasasti Cikapundung (1263 Saka/1341 Masehi). Prasasti ini ditemukan di Bandung pada tahun 1884. Prasasti yang kini menjadi koleksi Museum Nasional ini hanya berisi angka tahun yang terukir di sebuah patung laki laki.

Pada tahun 2010, ditemukan pula prasasti di Kota Bandung yang dianggap mirip dengan prasasti Cikapundung. Bukti sejarah ini masih belum bisa dialihbahasakan dengan sempurna sehingga isinya belum bisa diketahui secara pasti.

Ketiga, Prasati Kawali I hingga VI (diperkirakan dibuat pada abad ke-14). Prasasti ini ditemukan di daerah Ciamis. Melansir dari laman Jabarprov.go.id (20/12/2018), lokasi penemuan prasasti ini dahulunya diperkirakaan menjadi tempat pertapaan Prabu Wastu Kancana, salah seorang raja di Kerajaan Sunda.

Keempat, Prasasti Rumatak (1333 Saka/1411 Masehi). Isi prasasti ini adalah pendirian pusat kerajaan oleh Batara Hyang.

Kelima, Prasasti Kebantenan. Isinya adalah peringatan dari Prabu Niskala Wastu Kancana yang diturunkan kepada Sri Baduga Maharaja agar raja tersebut terus mengurus persemayaman dewa di Surya Sembawa.

Keenam, Prasasti Batu Tulis. Diperkirakan prasasti ini ditulis 12 tahun setelah kematian Sri Baduga Maharaja oleh putera beliau. Prasasti ini berisi berbagai hasil karya Sri Baduga Maharaja.

Baca juga: Grebeg Maulud: Menjaga Tradisi dalam Perayaan Maulid Nabi

Manuskrip Kerajaan Sunda

Berbeda dengan prasasti, manuskrip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi.

Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa di dalam sumber-sumber sejarah dengan tinjauan linguistik, sastra dan sejarah. Filologi juga merupakan disiplin ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno di jaman kerajaan.

Berikut beberapa manuskrip peninggalan Kerajaan Sunda:

1. Naskah Wangsakerta. Naskah ini ditulis oleh tim pimpinan pangeran Wangsakerta dari Cirebon pada tahun 1677 hingga tahun 1698. Naskah ini menjadi acuan dari hari lahir Propinsi Jawa Barat.

Namun pakar sejarah Sunda yang merupakan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung, Nina H. Lubis (2012) dalam tulisan berjudul Kontroversi Tentang Naskah Wangsakerta, mempertanyakan keasliannya.

Beberapa ahli sejarah, termasuk di antaranya adalah M.C. Ricklefs, seorang sejarawan terkemuka asal Amerika Serikat, juga menganggap bahwa teks tersebut palsu. Bahan kertas yang digunakan adalah kisaran 100 tahun silam.

Selain itu, argumen lain adalah dilihat dari cara penulisannya yang sudah sangat runut, termasuk ada daftar pustaka di dalamnya.

Baca juga: Gunung Merapi: Mitologi Imajiner dan Letusan yang Mengubah Peradaban Jawa

2. Carita Parahyangan (1580). Secara garis besar, Carita Parahyangan memuat tentang dinamika kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, terutama Galuh dan Pakuan. Selain menyebut kisah kerajaan terbut, manuskrip ini juga menyebutkan beberapa tempat yang hingga kini masih ada seperti Ancol, Gunung Galunggung dan lain sebagainya.

3. Carita Ratu Pakuan. Carita Ratu Pakuan ditulis oleh Kai Raga, atau seseorang yang secara khusus bekerja untuk menyalin naskah kuno. Diperkirakan carita ini ditulis pada abad ke-17 atau awal abad ke 18.

4. Sanghyang Siksakandang Karesian (1440 Saka/1518 Masehi). Sanghyang Siksakandang Karesian berisi nilai-nilai luhur dari kehidupan masyarakat Sunda yang saat itu sangat kental dengan ajaran Hindu dan Budha.

Selain prasasti dan manuskrip di atas, Kerajaan Sunda baik Pakuan maupun Galuh juga tercatat di naskah-naskah yang tidak berasal dari tanah itu sendiri. Misalnya catatan dari utusan Tiongkok, catatan perjalanan Tom Pires dari Portugis serta prasasti serta naskah dari Majapahit.

Tidak seperti kerajaan Hindu-Budha lainnya di Pulau Jawa, Kerajaan Sunda nampak jarang membangun candi. Hanya ada beberapa yang ditemukan di Jawa Barat, Banten dan Jakarta adalah Candi Cangkuang di Garut, Candi Batujaya di Karawang dan Candi Bojongmenje.

Baca juga: Perang Meriam Karbit di Sungai Kapuas Jadi Pertanda Datangnya 1 Syawal

Kerajaan Sunda dengan Majapahit

Walaupun rentang usianya lebih lama, dalam satu periode waktu, Kerajaan Sunda Pajajaran sempat ‘hidup berdampingan’ dengan Kerajaan Majapahit. Agus Aris Munandar dalam buku berjudul Gajah Mada: Biografi Politik, sebagaimana dilansir di laman Historia.id, menyebutkan bahwa sebelum peristiwa Bubat, hubungan antara kedua kerajaan tersebut baik baik saja.

Kerajaan Pajajaran memang enggan untuk tunduk kepada Majapahit. Hal ini disebabkan karena menurut kepercayaan masyarakat Majapahit pada saat itu, gelar yang dimiliki oleh Sri Jayabhupati adalah sama dengan gelar yang dimiliki oleh Airlangga.

Sehingga seolah ada larangan tidak tertulis untuk menaklukkan keturunan Sri Jayabhupati menggunakan armada militer. Namun, Gajah Mada dengan Sumpah Palapa-nya yang ingin menyatukan seluruh Nusantara, melihat peluang untuk menaklukkan Kerajaan Sunda.

Hal itu terjadi ketika Raja Hayam Wuruk berminat meminang Puteri Sunda, yakni Dyah Pitaloka. Dari peristiwa inilah kemudian muncul Perang Bubat. Narasi sejarah mengenai perang ini dapat ditemukan di berbagai naskah kuno seperti Carita Parahyangan, Kidung Sunda dan Serat Pararaton.

Ketiganya merupakan manuskrip yang diperkirakan ditulis pada abad ke-16, atau sekitar 300 tahun setelah peristiwa Perang Bubat. Walaupun tidak disampaikan secara detail, narasi yang disampaikan dalam Kidung Sunda dan Surat Pararaton terbilang menyalahkan Gajah Mada atas ambisi besarnya yang ingin menguasai Nusantara.

Aan Merdeka Permana, seorang novelis pengarang novel Bubat menyebutkan bahwa, menurut tradisi lisan yang beliau dapatkan selama mencari bahan untuk novelnya tersebut, pihak Majapahit telah meminta maaf secara resmi kepada kerajaan Pajajaran.

Itulah mengapa, di Jawa Barat sama sekali tidak terdapat nama jalan dengan nama Majapahit, Hayam Wuruk hingga Gajah Mada. Melansir dari Tirto.id, sebagian masyarakat Sunda masih pamali dengan ketiga nama tersebut meski peristiwa Perang Bubat sudah terjadi hampir 7 abad yang lalu.

Hingga pada Jumat tanggal 11 Mei 2018, barulah diresmikan nama jalan, yaitu Majapahit dan Hayam Wuruk di Tatar Sunda. Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan yang meresmikannya secara langsung pada saat acara bertajuk Harmoni Budaya Jawa-Sunda 2018.

Dengan demikian, masyarakat Sunda sudah tidak lagi mempermasalahkan tragedi yang terjadi saat Perang Bubat pada tahun 1357 silam.

Baca juga: Islam dalam Dimensi Kebudayaan Indonesia

Runtuhnya Kerajaan Sunda

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kerajaan Sunda  tidak runtuh akibat serangan dari Majapahit. Bahkan pasca kejadian Bubat, kerajaan ini masih memiliki raja dengan warisan budaya dan legenda yang masih banyak tertanam di masyarakat Jawa Barat hingga kini, yaitu Sri Baduga Maharaja.

Meninggalnya Sri Baduga Maharaja menjadi titik awal dari runtuhnya Kerajaan Sunda. Sebagaimana disebutkan oleh Mumuh Muhsin (2012), penggantinya adalah “raja-raja kecil” yang kemudian menghantarkan kerajaan pada kemunduran demi kemunduran.

Selain itu, faktor lainnya adalah serangan pasukan Maulana Yusuf dari Banten pada tahun 1597. Pihak Kerajaan Sunda sebetulnya sudah meminta bantuan kepada Portugis sejak jauh-jauh hari untuk menghalau pasukan Muslim, baik dari arah timur (Cirebon) maupun dari barat (Banten).

Namun Pelabuhan Sunda Kelapa yang sebelumnya telah dikuasai oleh Fatahillah pada tahun 1527 turut menghambat kedatangan bala bantuan dari Portugis.

Farichatul Chusna

Alumnus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, penggemar Kpop dan budaya Nusantara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *