Kelanjutan Dugaan Penipuan Pajak oleh Perusahaan Donald Trump Seolah Mengambang

RUANGNEGERI.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menghadapi tanggung jawab hukum yang harus diselesaikan.

Sebelum diangkat sebagai Presiden AS, Trump dikabarkan memiliki sejumlah catatan hitam terkait laporan keuangan dan pajak perusahaannya. Perusahaan Trump diduga melakukan penipuan pajak negara selama 10 tahun.

Kasus ini seolah semakin surut pada masa awal kepemimpinannya. Beberapa waktu belakangan, Mahkamah Agung atau Superme Court AS kembali menyinggung kasus tersebut dan meminta agar diselesaikan setelah November 2020.

Ada beberapa pihak yang pro terhadap Trump mengatakan ia berhak menyuarakan argumen hukum dan tidak etis jika dijatuhi dakwaan selama masih menjabat sebagai presiden.

Sementara menurut hukum AS, presiden sama seperti rakyat biasa yang tidak memiliki kekebalan hukum.

BACA JUGA: Presiden Trump Rayakan Hari Kemerdekaan di Gunung Bersama Ribuan Warga AS

Kasus Dugaan Penipuan Pajak Negara

Trump terjerat kasus dugaan penipuan pajak negara yang dilakukan oleh perusahaannya. Ada sederet fakta menarik terkait kasus tersebut dengan Trump yang dirangkum berikut ini.

Pertama, melansir dari The New York Times, pada tahun 2018, Trump dinilai mengandalkan dokumen pajak yang disediakan oleh keponakannya sendiri. Dalam hal ini, Trump berpartisipasi dalam skema pajak yang merugikan selama tahun 1990-an.

Kedua, dilaporkan dari ProPublica adanya bukti yang mengarahkan Trump telah melakukan penipuan bank. Bank-bank tersebut yang mengalirkan dana pinjaman kepada bisnis-bisnis miliknya.

Ketiga, keputusan pengadilan menegaskan bahwa persidangan kasus ini disesuaikan dengan masa jabatan Trump. Artinya, tidak akan ada persidangan yang melibatkan dirinya sebelum Trump selesai menjabat sebagai presiden AS untuk periode saat ini.

Bagi pihak yang kontra dengan Trump menilai hal ini hanya siasat Mahkamah Agung memberikan bantuan luar biasa kepadanya. Sehingga, Trump dapat ikut serta mencalonkan diri sebagai presiden AS dan dipilih oleh rakyat kembali.

Keempat, jaksa mengusulkan agar MA menciptakan sistem pengawasan yudisial baru khusus panggilan pengadilan terhadap presiden. Sebab, argumen-argumen hukum yang dikeluarkan oleh Trump dan pihaknya berhasil membuat proses persidangan ditunda.

Ironisnya kasus ini mungkin saja ditutup apabila ada seorang hakim Mahkamah Agung yang menyetujuinya dengan alasan dapat merugikan pemilihan umum AS.

Kelima, Trump mengekspresikan kemarahannya melalui cuitannya di twitter. Menurutnya kasus tersebut sengaja diangkat karena dekat dengan masa pemilu dan hal ini melibatkan politik.

Ia juga mengajukan klaim kepada MA atas kekebalan absolut Presiden dan menolak surat perintah panggilan persidangan.

Lantas, Mahkamah Agung menyatakan tidak ada kekebalan absolut, semua masyarakat dan pejabat memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

BACA JUGA: Vladimir Putin Berpeluang Menjadi Presiden Rusia Hingga Tahun 2036

Presiden Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Absolut

Hakim Ketua, John Roberts menyatakan tidak ada warga negara, bahkan Presiden sekali pun yang kebal di mata hukum dan proses persidangan.

Oleh karenanya, Trump tidak boleh mangkir dari panggilan Mahkamah dengan alasan tertentu. Meskipun ia berniat mencari dokumen-dokumen perusahaan untuk dijadikan bukti yang diberikan kepada hakim.

Roberts mengatakan bahwa seorang presiden berhak mengklaim keberatan atas beban panggilan pengadilan ketika tugas resmi yang sedang dijalani.

“Presiden dapat mengajukan keberatan konstitusional dan hukum terhadap panggilan pengadilan yang sesuai,” ujarnya lebih lanjut.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pandangan profesor hukum Cardozo Kate Shaw, “Apabila tersangkut permasalahan hukum, presiden sama seperti masyarakat pada umumnya. Hanya karena jabatannya presiden, tidak berarti dapat menghalangi penyelidikan terhadap kasusnya berlangsung.”

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sistem peradilan di AS sangat memegang teguh prinsip sama rata dihadapan hukum. Di mana tidak ada seorang pun, bahkan seorang presiden memiliki kedudukan di atas hukum.

Trump merupakan satu-satunya presiden Amerika Serikat sepanjang sejarah yang belum mengumumkan pengembalian pajak.

Selain itu, Trump tidak melepaskan diri dari kepentingan bisnis yang dijalani ketika menduduki jabatan sebagai presiden.

Tetapi akhirnya, MA memutuskan kasus tersebut ditangani oleh pengadilan dibawahnya atau pengadilan distrik dan dilakukan penyelidikan ulang.

BACA JUGA: Pemerintah Tiongkok Dituduh Kontrol Kelahiran untuk Menekan Jumlah Populasi Muslim Uighur

Tanggapan Donal Trump: Penyihir Politik!

Komite Demokrat diketahui tengah mencari berbagai catatan pribadi dan catatan bisnis Trump sebelum menduduki Gedung Putih. Mulai dari laporan bank, surat penugasan, cek pribadi, aplikasi pinjaman, dan pengembalian pajak akan menentukan keterlibatan perusahaannya terhadap penipuan pajak negara.

Sementara, Trump usai pertemuan dengan para pemimpin Hispanik di Gedung Putih menyatakan kepuasannya atas putusan dari Mahkamah Agung.

Trump mengatakan bahwa “putusan pengadilan pada dasarnya mulai dari awal lagi, mengirim semuanya kembali ke pengadilan distrik di bawahnya dan memulai dari awal lagi. Oleh sebab itu, saya merasa puas.”

“Terus terang saya puas, karena ini perbuatan yang dilakukan penyihir politik,” ujarnya.

Meskipun Trump ataupun kuasa hukum mengikuti proses peradilan nantinya, tetapi persidangan akan dilakukan secara tertutup dan dirahasiakan.

Mahkamah Agung AS menyatakan secara konstitusional dapat menyelidiki kasus hukum atas presiden yang tengah menjabat.

Namun, hal ini mendatangkan pertanyaan hukum mendasar “apakah implikasi konstitusional juga mengizinkan pengadilan menjatuhkan dakwaan kepada presiden yang tengah menjabat?”.

Tetap saja akhirnya kasus dugaan penipuan pajak negara tersebut tidak akan diadili sebelum November 2020 karena menghormati hari pemilu AS.

Apabila Trump kembali terpilih sebagai presiden AS bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Hal inilah yang masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *