Kegagalan Pemerintahan Populisme dalam Mengatasi Covid-19

RUANGNEGERI.com – Pandemi Covid-19 nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Data menunjukkan bahwa penyebaran virus justru mencapai puncaknya di beberapa negara.

Amerika Serikat dan Brasil menjadi dua negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia. Hingga tanggal 18 Juni Amerika Serikat telah mencatat kasus positif sebanyak 2.263.651. Sedangkan Brasil sudah mencatat 983.359 kasus positif.

Buruknya penanganan pandemi di kedua negara ini turut dipengaruhi konstelasi politik. Saat ini, kedua negara tersebut sedang berada di bayang-bayang populisme.

Baik Donald Trump maupun Jair Bolsonaro dianggap mewakili arus populisme yang sedang menghantam demokrasi di Barat. Sayangnya, pandangan ini berpengaruh hingga urusan penanganan pandemi.

Tak kurang dari upaya pengingkaran hingga pengkambinghitaman pihak lain menjadi agenda utama dari keduanya. Presiden Trump dalam hal ini lebih banyak menyalahkan Tiongkok sebagai sumber penyebaran virus.

Dampak dari kepemimpinan keduanya berpengaruh hingga ujung tombak penanganan pasien. Di AS sendiri banyak rumah sakit yang bahkan tidak mendapatkan suplai alat pelindung diri (APD) yang memadai.

Akibatnya, banyak tenaga medis yang menangani pasien positif tanpa perlindungan memadai. Center for Disease Control melaporkan bahwa lebih dari 10,000 tenaga medis terpapar virus.

Kondisi jauh lebih buruk terjadi di Brasil. Laporan BBC (18/6) menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan di kota terbesar kedua Sao Paulo telah melampaui angka 90% dari kemampuannya.

Belum lagi tidak adanya fasilitas kesehatan yang mumpuni di kantong-kantong kemiskinan (favela). Gilson Rodrigues mengatakan bahwa pemerintah sama sekali mengabaikan favela di masa pandemi ini.

Alhasil, baik Trump maupun Bolsonaro sama-sama mengalami penurunan kepercayaan publik. Polling terbaru di berbagai media AS menunjukkan bahwa Trump masih tertinggal dari rival utamanya, Joe Biden untuk pertarungan pemilu 2020 mendatang.

Bolsonaro juga mendapat penurunan kepercayaan publik yang ditunjukkan oleh hasil survei nasional. Hasil survei menunjukkan sebanyak 43,7 persen rakyat Brasil mengatakan penanganan Covid-19 masih buruk.

Daphne Halikiopoulou dan Paul Taggart, dalam artikelnya mengatakan pandemi virus ini telah memperlihatkan kelemahan pemerintahan populisme.

Kondisi darurat kesehatan yang membutuhkan kebijakan berbasis data tidak bisa digantikan retorika saja.

BACA JUGA: Meminimalkan Harga Kemanusiaan di Masa Covid-19 oleh Pelaku Bisnis 

Populisme sebagai Gagasan Politik

Populisme baru mulai dikenal luas sekitar tahun 2015 bertepatan dengan krisis migran di Eropa. Setahun setelahnya, gelombang besar populisme dunia ditandai dengan munculnya Brexit dan naiknya Donald Trump menjadi Presiden AS ke-45.

Saat itu, populisme banyak dikaitkan dengan sikap anti-imigran. Namun istilah tersebut kini menjadi tidak memiliki definisi yang jelas.

Jan Werner Muller memandang bahwa gagasan politik tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pluralismePopulisme dapat hadir dari sosok pemimpin ‘ekstrim’, baik sayap kiri seperti Hugo Chavez maupun politisi sayap kanan seperti Marine Le Pen.

Terkait populisme, Mudde dan Kaltwasser (2018) dalam buku berjudul Populism: A Very Short Introduction, menyebutkan bahwa pada faktanya, hal itu tidak selalu merujuk kepada kutub politik tertentu. Meskipun tidak memiliki patron politik yang jelas, populisme memiliki substansi yang mudah dikenali.

Ray Dalio mendeskripsikan secara singkat beberapa ciri retorika populis. Ciri-ciri yang mudah diidentifikasi  adalah kecenderungan untuk menyerang elite pemegang kekuasaan hingga penggunaan isu-isu yang terkait dengan maraknya politik identitas.

Penggunaan isu anti-imigran sering dibingkai dengan narasi yang dapat mengancam nilai-nilai Eropa maupun Barat secara umum.

Dalam upaya untuk memenangkan kekuasaan, figur populis sering kali mengembangkan persona tertentu. Mudde dan Kaltwasser kembali menjelaskan dua gambaran sosok yang sering kali ditampilkan figur populis.

Gambaran pertama adalah sosok yang tegas alias strongman. Sosok tersebut terus berupaya dikonotasikan positif lantaran dianggap dapat memberikan ketenangan.

Figur ini juga banyak dipersepsikan banyak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya hitam putih. Hanya saja, sering kali ketegasan dalam mengambil keputusan tidak didukung dengan data dan fakta yang kuat.

Pada akhirnya, figur populis hanya berupaya mempertahankan sosoknya yang seolah dapat diandalkan.

Gambaran kedua adalah sosok yang selalu berpihak kepada suara rakyat (vox populi). Figur populis selalu menggambarkan dirinya berada di belakang orang yang termarjinalkan. Ia juga kerap menonjolkan perbedaannya dengan pihak elit.

Secara mengejutkan, sosok ini sering dimunculkan oleh kalangan pebisnis yang beralih ke politik. Hal ini dikarenakan sosok pebisnis banyak dianggap tidak berasal dari struktur kekuasaan.

Sebagaimana dikatakan oleh A.E Samaan, bahwa sesungguhnya politik adalah seni untuk melakukan persuasi. Para figur populis tidak ragu memoles sosok mereka untuk meyakinkan konstituen.

Namun, kekuatan sosok figur tidak berperan sendiri dalam memenangkan pemilu. Figur populisme juga memanfaatkan isu politik yang berkembang untuk mendapatkan keuntungan.

Willian Gaston menyatakan bahwa momentum seperti krisis ekonomi menjadi pemicu utama menguatnya populisme. Senada dengan Gaston, Alberto Alesina menguatkan pernyataan tersebut. Menurutnya, politik dan ekonomi sesungguhnya memiliki keterkaitan yang amat dalam.

Di era sekarang, figur populis lazim mengaitkan krisis ekonomi dengan kedatangan para imigran. Beberapa figur populis yang mengeksploitasi isu ancaman imigran antara lain Marine Le Pen dan Viktor Orban.

BACA JUGA: George Floyd, Black Lives Matter dan Ancaman Rasisme

Kegagalan Pemerintah Populisme Menanggulangi Pandemi

Istilah lockdown dan social distancing menjadi kata yang akrab kita dengar saat ini. Kedua istilah itu menjadi pilihan kebijakan yang dilaksanakan di masa pandemi ini.

Beberapa negara yang menerapkan kebijakan ini dengan serius telah memetik hasilnya. Selandia Baru misalnya, baru-baru ini dengan percaya diri mendeklarasikan bahwa negaranya telah bebas dari Covid-19.

Keberhasilan ini didorong oleh penerapan lockdown yang sangat serius. Perdana Menteri Jacinta Ardern menginstruksikan hanya selang 24 hari setelah kasus corona pertama ditemukan di negara tersebut.

Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan yang dilakukan figur populis seperti Trump dan Bolsonaro.

Trump justru terkesan memaksa untuk membuka kembali aktivitas perekonomian (reopening) meski kurva pandemi Covid-19 belum menurun. Dilaporkan banyak temuan kasus positif akibat kebijakan pembukaan ini.

Kebijakan yang kontras ini menggambarkan bagaimana preferensi pemimpin populis menghadapi situasi ini. Mayoritas pemimpin populis tidak memiliki langkah konkret untuk menanggulangi pandemi.

Jonathan Lassa & Miranda Booth dalam tulisan berjudul Are populist leaders a liability during Covid-19?, menyatakan ada tiga alasan kegagalan pemimpin populis menangani Covid-19.

Pertama, adanya optimistic bias dalam menentukan kebijakan. Menurut Bortolotti, hal itu bermakna kecenderungan sikap untuk menihilkan kemungkinan terjadinya kejadian buruk.

Pemimpin populis seringkali terjebak dalam kekeliruan ini demi menutupi ketidakmampuannya. Akibatnya, keterlambatan mengambil langkah antisipasi tak jarang terjadi.

Presiden Donald Trump banyak dikritik karena terlambat dalam mengambil kebijakan definitif. Dalam kurun 31 Januari hingga akhir Februari, praktis Trump hanya memerintahkan larangan untuk kedatangan pesawat dari Tiongkok.

Trump baru memberlakukan situasi gawat darurat nasional setelah pandemi memakan korban jiwa pertama. Sikap gegabahnya juga diperlihatkan tatkala ia tidak menggunakan masker dalam berbagai kunjungan.

Setali tiga uang, Jair Bolsonaro juga melakukan hal serupa. Sebagai sekutu dekat Trump, ia kelihatan getol membangun opini bahwa virus ini adalah “flu biasa.

Yang lebih mengherankan, Bolsonaro justru mendorong pendukungnya untuk menentang pembatasan sosial. Ia juga turun ke jalan untuk mengikuti demonstrasi yang diadakan pendukungnya tanpa protokol kesehatan.

Kedua, terlalu berorientasi politik. Pemerintahan populis dinilai gagal lebih banyak mempolitisir pandemi ketimbang menanggulanginya.

Dalam beberapa kesempatan, Trump lebih banyak menyalahkan Tiongkok, WHO, Partai Demokrat hingga kebijakan Presiden Obama. Trump bahkan telah memotong anggaran tahunan kepada organisasi kesehatan dunia tersebut.

Simbol politik identitas juga dimainkan Trump yang mendukung pembukaan kembali rumah ibadah. Hal ini dilakukannya untuk mempertahankan basis dukungan dari kelompok konservatif.

Retorika religius juga dimainkan oleh Bolsonaro. Mengikuti langkah Trump, ia memerintahkan rumah ibadah untuk tetap buka selama pandemi.

Langkah tersebut disambut oleh para pemuka agama konservatif pendukungnya. Yakni, digunakan untuk menjadi momentum “penghakiman Tuhan”.

Bolsonaro bahkan rela melakukan aksi teatrikal berlutut di hadapan pastor. Secara profetik, ia menyatakan bahwa Brasil telah terbebas dari virus.

Ketiga, sikap pemimpin populis yang cenderung anti-sains. Penanganan pandemi yang amat membutuhkan pendekatan saintifik seolah dipinggirkan oleh figur-figur populis.

BACA JUGA: Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran

Pemimpin Populis Cenderung Menolak Sains

Kecenderungan sikap anti-sains ini dapat ditelusuri sebagai ciri khas pemimpin populisme. Para ilmuwan cenderung dianggap sebagai bagian dari elit yang mengambil keuntungan dari rakyat.

Donald Trump sudah jauh-jauh hari menunjukkan dirinya sebagai anti-sains sebelum pandemi Covid-19 berlangsung. Pada tahun 2018, Trump secara resmi membubarkan tim penanganan pandemi virus dari Dewan Keamanan Nasional.

Lembaga bentukan pendahulunya, Barack Obama, ini sempat berkontribusi terhadap penanganan penyakit ebola di Kongo. Dr. Anthony Fauci dalam pernyataannya di Kongres mengatakan penanganan pandemi akan jauh lebih baik dengan keberadaan lembaga bentukan Obama tersebut.

Trump semakin menunjukkan sikap anti-sainsnya justru di kala pandemi mulai merangsek Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan ketika ia menunjuk Mike Pence sebagai ketua gugus tugas Covid-19

Dr. Lucky Tran, seorang ilmuwan dari Universitas Cambridge, Inggris, mengkritik penunjukkan Mike Pence tersebut.  Menurutnya, posisi Pence sebagai ketua gugus tugas menunjukkan ilmu pengetahuan bukan prioritas Trump.

Sebab, Pence sendiri dikenal memiliki latar belakang yang buruk di urusan kesehatan. Ia bahkan dituding bertanggung jawab atas terjadinya musibah HIV di Indiana tahun 2013 silam.

Episode perselisihan Trump dengan para  ilmuwan semakin panas pasca pembentukan gugus tugas. Secara terbuka, Trump menyatakan menolak peringatan dari Dr. Anthony Fauci.

Perselisihan antara Trump dengan para ilmuwan dapat dilihat sebagai sikap anti-sainsnya yang tersirat. Celakanya, sikap anti-sains Trump juga diperlihatkan secara nyata melalui kontroversi, yakni penggunaan hydroxychloroquine yang justru dinilai oleh para ilmuwan sebagai zat berbahaya.

Rekam jejak Bolsonaro dengan ilmuwan tidak kalah buruknya. Ia kemudian memecat Menteri Kesehatan Luis Henrique Mandetta terkait perselisihan masalah pembatasan sosial. Bolsonaro sejak awal memang tidak setuju dengan ide pembatasan sosial hingga lockdown.

Kegagalan mengatasi pandemi bagi kedua tipe pemimpin populis tersebut dapat melahirkan konsekuensi yang fatal. Terlebih menghadapi momentum pemilihan Presiden AS pada November mendatang.

Sebagai patron perekonomian terpenting di dunia, pemulihan ekonomi dunia amat tergantung dengan pemulihan ekonomi AS sendiri.

Sementara bagi Brasil, kegagalan menangani Covid-19 berpotensi menjerumuskan demokrasi ke dalam masa suram. Kondisi ekonomi yang memburuk sebagai akibat virus ini dikhawatirkan akan melahirkan kekacauan sosial.

Efek domino dari kekacauan ini dapat menjustifikasi Bolsonaro untuk mengembalikan pemerintahan militer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *