Kebijakan New Normal dan Herd Immunity

RUANGNEGERI.com – Pemerintahan akhirnya memutuskan untuk memberlakukan new normal menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini diputuskan setelah Presiden Jokowi menganjurkan masyarakat untuk “berdamai” dengan penyakit ini.

Menjalankan aktivitas sehari-hari dengan peningkatan disiplin menjadi kunci untuk beradaptasi dengan pandemi ini.

Keputusan ini sendiri banyak dilatarbelakangi pernyataan dari organisasi kesehatan dunia atau WHO terkait eksistensi virus ini di masa mendatang. WHO mengemukakan bahwa kemungkinan virus tidak akan pernah hilang dari muka bumi.

Selain itu, pemerintah berpendapat bahwa new normal diperlukan untuk kembali menggerakkan mesin ekonomi yang telah lama berhenti. Sebagai langkah awal, Presiden Jokowi secara simbolis melakukan kunjungan ke berbagai pusat perbelanjaan untuk memeriksa kesiapan new normal.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini memang tidak main-main. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kadin jumlah karyawan di PHK mencapai 15 juta orang. Jumlah UMKM yang gulung tikar mencapai angka 160 ribu lebih. Kedua indikator ini menghasilkan output berupa angka pertumbuhan mentok di angka 2,97 %.

Karena pandemi pula, pemerintah juga justru harus menggelontorkan bantuan sosial secara masif. Total ada tujuh skema bantuan yang disediakan pemerintah dengan anggaran hingga mencapai 122 triliun Rupiah.

Kebijakan ini memaksa pemerintah mencari dana talangan dengan mengeluarkan obligasi khusus hingga 449 Triliun Rupiah. Melihat keadaan kas negara yang berdarah-darah akibat pandemi ini, langkah mempercepat new normal sepertinya tidak bisa ditawar.

Sebagai data pendukung, pemerintah juga menggunakan acuan statistik tingkat mortalitas berdasarkan kelompok umur. Kelompok usia produktif (30-49 tahun) dinilai memiliki tingkat kesembuhan tertinggi. Imunitas atau kekebalan tubuh yang memadai bagi kelompok produktif tersebut diyakini tidak terlalu terpengaruh Covid-19.

Di berbagai bidang, pembukaan ekonomi juga sudah mulai dilakukan untuk sektor transportasi dan pariwisata. Kementerian Perhubungan misalnya, telah mengizinkan seluruh kendaraan beroperasi kembali setelah hari raya Idul Fitri lalu.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan beberapa protokol dan menyatakan siap menyambut wisatawan kembali.

Meskipun demikian, kebijakan ini bukannya tidak menuai kritik. Berbagai pakar ekonomi justru menyayangkan kebijakan new normal ketika jumlah kasus positif masih naik signifikan. Bhima Yudhistira, seorang ekonom INDEF, sebagaimana diberitakan di laman Merdeka.com (07/06/2020), mengemukakan bahwa new normal tidak serta merta dapat mendorong ekonomi kembali.

Problem utamanya adalah ketersediaan bahan baku yang langka ketika akses rantai pasok mengalami gangguan. Kepercayaan investor terhadap penanganan pandemi juga dinilainya turut mempengaruhi laju ekonomi.

BACA JUGA: Meminimalkan Harga Kemanusiaan di Masa Covid-19 oleh Pelaku Bisnis 

Sementara dari sisi kesehatan kritik terhadap kebijakan new normal ini diajukan oleh pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono. Rendahnya tingkat persepsi bahaya masyarakat menurutnya turut menyulitkan rekayasa sosial penerapan protokol kesehatan.

Mengutip dari Kompas.id (08/06/2020), ekonom M. Chatib Basri turut menyinggung bahwa pemulihan kesehatan harus mendahului pemulihan ekonomi. Beliau mengatakan bahwa mempertentangkan ekonomi dan kesehatan sangatlah irasional.

Hal itu menurutnya dikarenakan rantai ekonomi terdiri dari jaringan yang melibatkan penjual hingga perbankan. Gangguan yang terjadi di salah satu jaringan akan memukul ekonomi secara keseluruhan.

Longgarnya kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 mendorong ketidakpuasan publik. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menangkap persepsi ini melalui survei yang dilakukan pada tanggal 16-18 Mei lalu.

Hasilnya, terjadi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan terkait pandemi dari angka 70,8 persen pada Maret lalu menjadi 56 persen.

Selain ketidakpuasan, publik juga menilai bahwa pemerintahan Jokowi sedang berupaya mengejar herd immunity. Istilah ini pernah ramai diperbincangkan di media sosial ketika pemerintah mulai banyak melakukan pelonggaran.

Meskipun hal ini dibantah pemerintah, wacana ini terus bergulir di masyarakat terutama ketika new normal mulai diberlakukan.

BACA JUGA: Adakah Opsi Melakukan Draconian Measures Bagi Pemerintah Indonesia?

Menerjemahkan Herd Immunity di Masa New Normal

Randolph & Barreiro (2020) menyebutkan bahwa herd immunity adalah kondisi terciptanya kekebalan pada populasi di kala pandemi. Dalam istilah epidemiologi, praktik ini biasanya diasosiasikan dengan vaksinasi massal.

Vaksinasi massal ini kemudian diterjemahkan untuk mengurangi variabel transmisi virus. Sebuah pandemi dinyatakan berakhir ketika variabel transmisi virus dinyatakan di bawah angka 0.

Apabila vaksin tidak dilibatkan, maka alternatif kedua adalah pelibatan kekebalan alami. Kekebalan alami biasanya didapatkan manusia setelah antibodi manusia berhasil mengidentifikasi dan membunuh patogen virus yang masuk.

Dengan mendorong penularan pada tingkat tertentu diharapkan dapat memicu kekebalan alami dan memotong rantai transmisi. Konsep kekebalan alami ini pertama kali dipublikasikan oleh A.W Hedrich pada kasus musim campak yang terjadi di Baltimore tahun 1930 silam.

Ketika itu, ia menemukan bahwa penyebaran campak pada proporsi pasien tertentu dapat menghasilkan kekebalan. Setelah penemuan Hedrich tersebut berbagai teori mengenai herd immunity kemudian bermunculan.

Melansir dari Theatlantic (16/03/2020), strategi ini lantas diwacanakan pertama kali oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Ia berencana untuk tidak melakukan tracing (pengecekan) pasien terinfeksi, hanya mengandalkan tes mandiri dari pengidap virus bergejala. PM Inggris tersebut hanya menyiapkan skema karantina terbatas untuk kelompok rentan di atas 70 tahun.

Untuk mencapai herd immunity, tim gugus tugas penanganan Covid-19 Inggris memperkirakan sekitar 44 juta orang harus terinfeksi. Dengan tingkat mortalitas 1%, korban jiwa yang jatuh diperkirakan mencapai 300 ribu hingga 1 juta orang.

Usulan ini lantas ditentang oleh para ilmuwan lantaran dianggap sengaja menimbulkan korban. Melalui surat terbuka, sekitar 295 ilmuwan Inggris Raya meminta Boris Johnson untuk mempercepat penanganan dan terutama menghindari herd immunity.

Argumennya, sistem kesehatan Inggris (NHS) akan mendapatkan tekanan hebat. Sempat bergeming dengan keputusannya, Boris bersama dengan tim pakar akhirnya sepakat untuk melakukan lockdown secara menyeluruh.

Keputusan tersebut dinilai terlambat untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Akibatnya, Inggris menjadi negara pertama di Eropa yang mencapai angka kematian di atas 30.000 jiwa.

BACA JUGA: Coronavirus Dapat Menular Lewat Plasenta

Selain Inggris, Swedia dan Belanda diketahui merupakan dua negara lain yang turut menerapkan herd immunity dari pada pembatasan aktivitas. Swedia hanya membatasi acara yang mengundang keramaian, sementara Belanda mengedepankan intelligent lockdown sebagai ganti istilah herd immunity.

Virus yang kecil nan mematikan ini sejatinya tidak memandang kondisi geografi maupun tingkat kemajuan suatu negara. Mengikuti jejak Inggris, Belanda dan Swedia dianggap gagal mencapai herd immunity. Tingkat mortalitas akibat Covid-19 di Swedia telah mencapai angka 10% dengan angka kematian 4,795 orang.

The Guardian (03/06/2020) melaporkan bahwa Swedia menjadi negara di Eropa dengan tingkat kematian per kapita tertinggi. Berbanding terbalik dengan negara Skandinavia lainnya yang mencatat angka kematian rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah populasi kebal yang tercipta.

Melansir dari Reuters (21/05/2020), menyebutkan bahwa baru sekitar 7 persen penduduk Stockholm yang mendapatkan kekebalan virus. Padahal, dibutuhkan lebih dari 60 persen populasi kebal untuk dapat memutus rantai penyebaran virus.

Kegagalan ini akhirnya membuat Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven, meninjau ulang keputusan untuk tidak melakukan lockdown.

Indonesia sendiri sebetulnya telah mengambil langkah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tiga negara tersebut. Keputusan untuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dianggap sesuai dengan kebutuhan kala itu.

Hanya saja, pelaksanaan yang terkesan tarik ulur dan setengah hati membuat keefektivitasannya dipertanyakan. Kini pemerintah memutuskan untuk mengakhiri PSBB lebih cepat dan beralih kepada new normal.

Meskipun secara tegas menyatakan menolak herd immunity, kebijakan tersebut diduga mendekati arah tersebut. Hal itu kemungkinan tidak serta-merta berasal dari kehendak pemerintah.

Hipotesis ini muncul dari refleksi bagaimana rendahnya tingkat disiplin di masyarakat menerapkan prinsip menjaga jarak ketika beraktivitas. Masih sering ditemukan aktivitas keramaian masyarakat yang terjadi tanpa mengindahkan himbauan pembatasan.

Selain itu tingkat penggunaan masker di kalangan masyarakat juga belum sepenuhnya menjadi kebiasaan. Hasil survei kedisiplinan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Median sendiri hanya berkisar di angka 60,4%.

Dr. Pandu Riono pun mewanti-wanti agar herd immunity tidak menjadi pilihan kebijakan. Menurutnya, strategi ini bakal sulit terjadi dalam skala nasional. Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.

Untuk mengantisipasi agar new normal tidak menjadi bencana, pemerintah harus bisa memastikan beberapa hal kedepan. Hal pertama adalah meningkatkan kapasitas swab test untuk melacak kasus positif .

Selama ini, pemerintah juga mengandalkan rapid test untuk menangkap kasus positif. Hanya saja strategi ini harus dikaji ulang karena bukan merupakan bagian dari anjuran WHO.

Pemerintah mengklaim telah berhasil meningkatkan jumlah tes harian hingga di angka 10,000 spesimen per hari. Namun jumlah ini hanya menghasilkan 0.4 tes per seribu orang.

Mengutip dari Tempo (09/05/2020), ahli bio statistik lembaga Eijkman-Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar, angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara berpopulasi besar lainnya.

Mengingat kebijakan new normal akan meningkatkan interaksi manusia, pemerintah diwajibkan terus meningkatkan kapasitas tes harian. Pemerintah juga perlu mengevaluasi upaya peningkatan kesadaran protokol pencegahan di masyarakat.

Ada kemungkinan protokol pencegahan tidak bisa diterapkan sempurna untuk beberapa aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional. Menjadi tugas dinas terkait untuk mempersiapkan perangkat penting seperti alat cuci tangan dan bila perlu separator.

Meningkatkan fasilitas medis menjadi hal terpenting. Apabila fasilitas medis terus mendapat tekanan baik politik maupun ekonomi, tingkat mortalitas akibat virus ini dikhawatirkan akan semakin meningkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *