Israel dan UEA Menormalkan Hubungan, Palestina Terpinggirkan Lagi

RUANGNEGERI.com – Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan. Hal itu tercapai setelah pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota UEA Mohammad Al Nahyan pada Selasa kemarin.

Kesepakatan ini diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sebagai bagian dari apa yang disebut Trump peace plans. Salah satu efeknya adalah penundaan niat Israel untuk menganeksasi (mencaplok) wilayah Tepi Barat.

Niat Israel tersebut “ditunda, namun tetap berada di meja,” ujar PM Netanyahu dalam sebuah wawancara televisi. Artinya, Israel masih menginginkan Tepi Barat sebagai bagian resmi negara tersebut.

“Tidak ada perubahan dalam rencana penyatuan Judea dan Samaria (Tepi Barat),” lanjutnya. “Saya berkomitmen akan hal itu. Tidak akan berubah.”

Kesepakatan ini adalah yang pertama kali bagi Israel. Sebelumnya negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Teluk. Dua hubungan diplomatik sebelumnya dengan negara Arab, yaitu Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994.

Netanyahu menyatakan mereka akan bekerja sama dengan UEA dalam hal-hal umum. Vaksin Covid 19, pengadaan air dan energi, pariwisata, penerbangan serta perlindungan alam.

Duta Besar UEA, Yousef Al Otaiba menyebut kerja sama ini sebagai kemajuan berarti. Khususnya hubungan Arab-Israel untuk “menurunkan ketegangan antar negara dan membangun energi positif untuk perubahan.”

BACA JUGA: Aneksasi Israel Dikecam Dunia Internasional, AS Justru Beri Lampu Hijau

Di Mana Posisi Palestina?

Kerja sama Israel-UEA dianggap tidak menguntungkan sama sekali bagi Palestina. Walau pertemuan tersebut akan menunda proses aneksasi Tepi Barat.

Melansir dari BBC.com (13/8/2020), pejabat senior Palestina Hanan Ashrawi mengomentari tindakan Pangeran Mohammad sebagai “membuka hubungan rahasia dengan Israel.” Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaannya, “Semoga Anda tidak pernah dijual oleh teman Anda sendiri.”

Wartawan BBC Jonathan Marcus menyebutkan bahwa kesepakatan ini hanya akan membuktikan bahwa “sekali lagi Palestina terpinggirkan.”

Hamas menganggap kerja sama kedua negara sebagai “Hadiah bagi kejahatan yang dilakukan Israel.” Palestina seperti mendapat peringatan bahwa satu tindakan saja dapat menghancurkan harapan mereka untuk merdeka.

Menteri Urusan Luar Negeri UEA, Anwar Gargash mengatakan bahwa hubungan baru UEA dan Israel seperti menghentikan bom waktu aneksasi Israel atas Tepi Barat.

“Kerja sama ini menghentikan niat tersebut, bukan menundanya,” ia menegaskan.

Adapun kritikan dari Palestina, menurutnya hanyalah “hal yang biasa.” Walau pihaknya merasakan penderitaan tersebut, namun “kami akan tetap berjalan.”

Pencapaian ini masih jauh dari rencana perdamaian yang diajukan Amerika. Namun beberapa pihak telah mendapat manfaat jangka pendeknya.

Gedung Putih menganggapnya sebagai hal yang positif untuk mendukung pencalonan Trump November mendatang. PM Netanyahu juga mendapat efek serupa.

Selain bisa memuluskan jalannya pada pemilihan umum Israel, Netanyahu juga dapat meraih komentar positif terkait tindakannya atas Tepi Barat.

UEA sebenarnya tidak mendapat manfaat signifikan. Kecuali sisi ekonomi dan keamanan mereka akan lebih ‘terlindungi’.

Sementara bagi Palestina, lagi-lagi tidak ada efek positif yang bisa didapat. Negara pemilik sah Tepi Barat tersebut sekali lagi ditendang keluar dari lingkaran kesepakatan.

BACA JUGA: Mesir dan AS Sepakat untuk Mengatasi Kisruh di Libya

Apa Itu Aneksasi?

Merujuk pada KBBI, kata aneksasi adalah bermakna pengambilan secara paksa wilayah orang atau negara lain, untuk disatukan dengan tanah negara sendiri. Kata lain yang lebih familiar adalah penyerobotan atau pencaplokan.

Secara hukum internasional, ini adalah tindakan terlarang. Israel sendiri telah lama ingin melakukan aneksasi pada Tepi Barat. Walau PM Netanyahu menolak tindakan mereka disebut sebagai penyerobotan.

Menurutnya, ia hanya mengembalikan tanah tempat tinggal penduduk Yahudi pada negaranya. Walau hal tersebut berarti menggusur penduduk Palestina dari pemukiman.

Sekitar 4,5% penduduk Palestina yang bermukim di Tepi Barat tinggal di wilayah yang akan diambil Israel. Wilayah tersebut—yang dipetakan sendiri oleh Israel dan AS—mencakup 30% dari keseluruhan Tepi Barat.

Besar wilayah yang akan segera diambil Israel, meski kini tertunda karena kerja sama dengan UEA, adalah 3%, sementara sisanya menunggu kesepakatan dengan AS.

Israel berjanji tindakan tersebut tidak akan menyentuh para penduduk Palestina di sepanjang Lembah Yordan. Juga tidak akan melebar keluar dari area yang telah disepakati dengan AS.

Palestina sendiri mengklaim bahwa seluruh Tepi Barat adalah wilayahnya, bersama Gaza. Dua wilayah ini adalah milik Palestina secara historis dan akan dipertahankan untuk negara mereka di masa depan.

Membiarkan sebagian wilayah diambil Israel akan membuat mereka terkotak-kotak. Juga mengurangi wilayah negara mereka.

BACA JUGA: Pasca Ledakan, Lebanon Kini Semakin Kesulitan

Tepi Barat dan Ambisi Israel

Tepi Barat adalah wilayah yang berada di sebelah barat pinggiran Sungai Yordan. Sementara wilayah utara hingga selatan telah diklaim Israel. Sisi timur adalah milik Yordania.

Wilayah tersebut pertama kali diklaim Israel pada tahun 1967. Namun, statusnya belum selesai hingga sekarang. Terutama karena perundingan dengan Palestina belum mencapai titik temu.

Sebanyak 2-3 juta penduduk Palestina tinggal di wilayah ini. Sementara 430.000 pemukim Yahudi menempati 132 lokasi pemukiman yang dibangun Israel (kecuali di Yerusalem Timur).

Hukum Internasional dan sebagian besar negara di dunia menganggap pemukiman tersebut ilegal. Namun, Israel dan AS membantahnya. Israel menginginkan wilayah tersebut berdasarkan alasan agama dan sejarah. Menurut mereka, Tepi Barat adalah wilayah kuno Yahudi.

Alasan lain yang lebih masuk akal adalah wilayah tersebut sangat strategis bagi pertahanan mereka. Netanyahu telah lama mengampanyekan hal ini pada rakyat Israel. Hal yang penting untuk memperkuat basis politiknya.

Berjanji bahwa rakyat di pemukiman akan tetap berada dalam bagian Israel, walau wilayah tersebut belum dianeksasi. Netanyahu ingin menghilangkan keraguan penduduk terhadap nasib mereka.

Saat ini untuk membangun sebuah rumah atau bangunan membutuhkan izin dari Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Israel. jika aneksasi berhasil mereka lakukan, akan lebih cepat membangun pemukiman Yahudi di lokasi tersebut.

PM Israel itu juga berniat melakukan penggabungan wilayah  ini secepatnya, sebelum November. Untuk mencegah kemungkinan Joe Biden, seandainya memenangkan pilpres, akan menentang hal itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *