Iran dan AS Siap Negosiasi Nuklir ‘Tahap Awal’

RUANGNEGERI.com – Amerika Serikat dan Iran tengah bersiap untuk mengadakan pembicaraan secara tidak langsung di Wina terhitung mulai Selasa, 6 April 2021 waktu setempat. Negosiasi yang bertempat di ibu kota Austria tersebut direncanakan secara maraton selama dua bulan ke depan.

Delegasi kedua negara akan datang secara langsung ke ibu kota negara Austria tersebut. “Namun tidak berada dalam satu ruangan,” demikian ungkap seorang diplomat negara Eropa sebagaimana melansir dari Reuters (02/04/2021).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, menyebutkan bahwa negosiasi di Wina merupakan “langkah kemajuan.” Namun ia menambahkan bahwa “(pertemuan) ini masih awal, dan kami tidak mengantisipasi langkah terobosan secara langsung karena akan ada diskusi alot ke depannya,” ungkap Price.

Langkah tersebut dinilai merupakan bagian dari proses negosiasi yang lebih luas dengan kekuatan global yang tergabung dalam P5+1 (Prancis, Rusia, Tiongkok, Inggris, Amerika Serikat), Jerman dan Uni Eropa.

Pertemuan antara Washington dengan Iran juga diharapkan dapat menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 secara lebih luas antara Teheran dengan negara-negara P5+1 dan Uni Eropa.

Baca juga: Perang Proksi di Suriah: Rivalitas antara AS dengan Rusia dan Iran

Krisis Nuklir Iran

Krisis program nuklir Iran telah menjadi agenda internasional selama hampir dua dekade. AS khususnya, selama ini banyak mencurigai Iran secara diam-diam terus meningkatkan kemampuan nuklirnya untuk pembuatan senjata.

Di sisi lain, Teheran sendiri telah berulang kali menyatakan jika program nuklir yang dikembangkannya adalah bertujuan untuk kepentingan perdamaian.

Melansir dari The Guardian (22/01/2021), ketegangan terkait program nuklir Iran semakin meningkat semenjak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2018.

Meski tidak mendapatkan persetujuan dari PBB, Presiden Donald Trump saat itu memberlakukan kembali sanksi ekonomi kepada Iran. Hal itu berdampak pada terbatasnya transaksi keuangan dan perdagangan internasional Iran.

Selain sanksi ekonomi, sanksi lain seperti tuduhan pelanggaran HAM, dukungan Teheran terhadap kelompok teroris dan program rudal balistik juga banyak dipersoalkan oleh Washington. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan perekonomian serta memaksa Iran agar mau kembali kepada kesepakatan nuklir Iran.

Menanggapi hal tersebut, Iran kemudian mengesampingkan kesepakatan nuklir sekaligus enggan memberikan akses inspeksi internasional di bawah Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tanggal 23 Februari 2021 lalu.

Baca juga: Hadapi Iran dan Hizbullah, Israel Siapkan Satelit dan Kapal Perang Baru

Iran juga meningkatkan pengayaan terhadap uranium sebanyak 20 persen. Aktivitas produksi yang berhubungan dengan produksi logam uranium dilakukan pada awal Januari 2021.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyatakan bahwa alasan membatasi pengawasan internasional terhadap situs nuklirnya adalah lantaran sikap AS di era Donald Trump yang dinilai tidak mematuhi kesepakatan bersama.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi nasional Iran, Menlu Zarif mengatakan “tidak ada yang berubah. Biden mengklaim bahwa kebijakan Trump adalah kegagalan maksimum… Tapi untuk semua tujuan praktis, kebijakan mereka sama saja”, ujar Zarif.

“Amerika Serikat kecanduan pada sanksi, perundungan dan tekanan. Tetapi hal tersebut tidak berhasil untuk negara (Iran) dengan sejarah ribuan tahun. Kami memiliki imperium dunia yang bertahan jauh lebih lama daripada sejarah Amerika Serikat,” lanjutnya.

Baca juga: Amerika Serikat Khawatir dengan Kekuatan Nuklir Tiongkok

Komentar Zarif kemudian membuat AS menawarkan pertemuan terkait perjanjian tersebut bersama dengan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

Penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan dalam acara Face the Nation sebagaimana dilansir dari CBS News (21/02/2021), mengatakan “kami telah melakukan komunikasi dengan Iran terkait isu ini dan kami akan terus melanjutkannya”.

“Dan pesan kami kepada Iran adalah kami tidak akan menerima proposisi jangka panjang di mana mereka terus menahan Amerika dalam cara yang tidak adil dan melanggar hukum,” imbuhnya.

“Ia (Biden) percaya bahwa diplomasi yang keras dan jelas adalah cara yang terbaik”, ungkap Sullivan. Presiden Joe Biden juga menurutnya siap untuk berbicara dengan Iran terkait dengan program nuklir.

Selain itu, pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden juga dikabarkan akan menarik sanksi AS terhadap Iran jika mau kembali berkomitmen sesuai dengan perjanjian JCPOA.

Baca juga: Israel Gempur Pemukiman Desa di Palestina Hingga Rata

Kesepakatan Nuklir Iran

Pada tahun 2015, Iran telah setuju untuk melanjutkan inspeksi internasional di bawah kesepakatan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) di Wina, Austria. JCPOA merupakan kesepakatan nuklir antara Iran dengan beberapa negara yang disebut P5+1 dengan Uni Eropa.

Salah satu poin penting perjanjian tersebut adalah meminta Iran agar menyetujui pemberian akses dan izin membuka situs nuklirnya demi kepentingan inspeksi internasional. DK PBB juga memberikan keringanan sanksi ekonomi senilai miliaran Dolar kepada Iran.

Batas waktu pemberian akses inspeksi internasional ke situs nuklir Iran adalah pada hari Selasa, 23 Februari 2021 lalu. Inspeksi internasional beberapa waktu lalu ke situs nuklir Iran merupakan bagian dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang sudah ada sebelumnya.

NPT merupakan perjanjian internasional yang dibuat pada akhir tahun 1960. Perjanjian ini dirancang untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, di mana Iran juga bergabung ke dalam NPT pada tahun 1970.

Namun, setelah kepemimpinan Dinasti Pahlevi digulingkan pada 1979 melalui Revolusi Iran, para pemimpin Iran selanjutnya banyak diberitakan oleh media-media Barat terus mengembangkan teknologi nuklirnya secara diam-diam.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *