Investasi Hijau: Pengertian dan Dampaknya Bagi Lingkungan

RUANGNEGERI.com – Di tengah isu pemanasan global (global warming), beberapa negara kini nampak telah menunjukkan perhatian serius terhadap lingkungan. Kebijakan industri, termasuk otomotif, kini menuju pada tren yang serba ramah lingkungan (eco-friendly).

Berbagai kesepakatan tingkat dunia bahkan telah tertuang dalam Sustainable Development Goals, Paris Agreement hingga World Economic Forum. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan salah satu penyebab melambatnya program ekonomi hijau (green investment) di antaranya adalah belum ada kesepakatan bersama secara luas.

Jose Antonio Ocampo, dkk (2012) melalui penelitian berjudul Transition to a Green Economy: Benefits, challenges and risks from a sustainable development perspective, menjelaskan bahwa konsep dan definisi ‘ekonomi hijau’ sendiri masih belum ada kesepakatan bersama secara luas dari para pakar lingkungan dan ekonom.

Dengan konsep yang masih kompleks tersebut, maka kecil kemungkinan akan bisa tercapai konsensus (kesepakatan) internasional. Namun secara garis besar, ekonomi hijau haruslah ramah lingkungan dan bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam.

Baca juga: Indonesia Bentuk Sovereign Wealth Fund, Apa Manfaatnya?

Investasi yang memakai terminologi green atau hijau ini merupakan bentuk dari pendekatan SRI (Socially Responsible Investing). Yakni berfokus pada perusahaan yang memang mendukung atau menyediakan produk (barang dan jasa) ramah lingkungan.

Meski masih banyak kendala, namun investasi hijau ini masa depannya dinilai akan bagus. Potensinya akan mampu menggaet banyak pasar dengan adanya slogan-slogan ramah lingkungan, hijau dan lain-lain.

Prinsip ‘hijau’ telah menjadi bagian dari pendekatan SRI sejak lama. Dalam konteks ini, ‘hijau’ yang dimaksud adalah terkait dengan lingkungan dan energi. 

Bisa dikatakan bahwa investasi hijau adalah investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan etika investasi, bukan semata dari aspek keuntungan materi. Investasi dilakukan pada perusahaan yang mendukung atau menyediakan produk dan praktik yang ramah lingkungan.

Dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar berkomitmen ini dapat berupa teknologi baru. Hal itu sangat penting untuk mendukung transisi, dari ketergantungan karbon ke energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Baca juga: Pandemi Covid-19 di Tengah Ancaman Sektor Pertanian

Perkembangan Investasi Hijau

Awal mulanya investasi hijau ini pada tahun 2008. Panda Pradiptarathi (2017) dalam penelitian berjudul Green Bond: A Socially Responsible Investment (SRI) Instrument, menyebutkan bahwa saat itu, Bank Dunia bekerja sama dengan Bank Swedia, SEB, untuk menerbitkan green bond (investasi dengan instrumen obligasi).

Sejak saat itu, pasar obligasi hijau semakin tumbuh pesat. Dari sebelumnya senilai US$11 miliar pada 2013 dan US$36 miliar pada 2014 (merujuk dari data OECD, 2016), menjadi US$167 miliar di tahun 2018 (merujuk dari Climate Bonds Initiative, 2019).

Pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun menandakan investasi hijau mulai diminati oleh masyarakat. Obligasi hijau ini merupakan perkembangan yang penting dalam ranah ekonomi. Sebab investasi ini juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.  

Di Indonesia sendiri, investasi hijau baru populer belakangan ini dengan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Meski jumlah penerbitan instrumen green investment ini masih terbatas pada beberapa sektor investasi.  

Baca juga: Membangun Kemandirian Desa untuk Masa Depan

Investasi hijau di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2009 dengan menggunakan instrumen berbasis ESG (environment, social and government). Ada juga yang menyebutkan jika permulaan investasi hijau di Indonesia berawal dari instrumen pembiayaan Green Sukuk yang dikeluarkan pemerintah.

Terkait dengan investasi hijau berbasis ESG tersebut, Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) telah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam meluncurkan produk investasi, yakni Indeks SRI-KEHATI.

Tujuannya adalah dalam rangka mendukung para investor agar senantiasa peduli sekaligus bertanggung jawab pada isu lingkungan. KEHATI juga mendorong terciptanya sebuah ekosistem dan regulasi untuk jangka panjangnya.

Senada dengan KEHATI, Ketua Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH), Fitrian Ardiansyah, sebagaimana melansir Katadata.co.id (09/07/2019), menekankan perlunya rencana pertumbuhan hijau atau green growth plan. 

Tujuannya adalah menyeimbangkan proses produksi sekaligus perlindungan lingkungan. “Jadi pertumbuhan ekonomi hijau adalah memastikan ekonomi tetap tumbuh, tapi dampak dan daya dukung lingkungannya minimal tidak jatuh atau tetap dapat dipertahankan (sustain),” ujar Fitrian.

Baca juga: Urban Farming di Tengah Laju Urbanisasi

Manfaat Investasi Hijau

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, investasi hijau bermanfaat tidak hanya ekonomi, namun juga sosial dan lingkungan. Kesadaran publik maupun investor untuk peduli terhadap eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap bumi tentu sangat penting.

Investasi di sektor komoditas sawit misalnya. Eka Wijayanti, Program Manajer Senior Lanskap YIDH, menyebut bahwa untuk melakukan peremajaan (replanting), dibutuhkan investasi hingga Rp50 juta per hektar.

“Luas replanting di Riau sekitar 400 ribu hektar. Itu saja sudah berapa? Itu baru dari sawit, belum yang lain,” ungkap Eka melansir Katadata.co.id.

Baca juga: Menggagas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan

Konsep investasi hijau ini juga menekankan pentingnya proteksi lingkungan. Yakni menjaga habitat, rehabilitasi hutan serta perlindungan keanekaragaman hayati. Ketika lingkungan terjaga, maka proses produksi tentu tidak akan terhambat. Dengan begitu, maka produksi juga akan lancar.

Selain manfaat di atas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, melansir Industry.co.id (12/10/2018), menyebutkan bahwa investasi hijau juga bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim (global warming).

Diperlukan partisipasi bersama, termasuk pihak investor swasta dalam mendukung pengadaan infrastruktur yang jumlahnya masih terbatas. 

“Kita memerlukan investasi ramah lingkungan untuk mencegah perubahan iklim dan kondisi yang mengurangi manfaat positif pertumbuhan ekonomi,” kata Sri Mulyani. 

Apabila pembangunan infrastruktur terhambat, maka perputaran roda perekonomian juga menurun. Pembangunan infrastruktur juga tidak serta-merta harus mengorbankan lingkungan.

Dengan konsep dan implementasi investasi hijau, maka kebutuhan infrastruktur diharapkan dapat terpenuhi tanpa mengorbankan lingkungan di masa yang akan datang.

Ni Luh Lovenila Sari Dewi

Mahasiswi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *