Industri Utama AS Terancam Bangkrut, Ini Kebijakan dari Pemerintahan Trump

RUANGNEGERI.com – Dampak penyebaran Covid-19 ternyata mampu membalikkan perekonomian Amerika Serikat. Perusahaan di negeri Paman Sam tercatat telah memulangkan sekitar 20 juta orang tenaga kerja.

Selain industri, kegiatan lainnya seperti sekolah, gereja, sektor bisnis dan pertemuan sosial juga ditiadakan. Untuk mengatasinya, Senator AS telah memperjuangkan undang-undang khusus terkait wabah ini, yakni Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act atau CARES Act.

Tujuannya untuk mendukung keberlangsungan hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat. Perusahaan-perusahaan di AS harusnya dapat bangkit dari krisis yang tengah melanda.

Pasalnya, Donald Trump juga sudah menyetujui dengan memberikan sejumlah pinjaman bagi perusahaan. Di samping itu, beberapa paket kebijakan bisnis juga mengalami pembaharuan.

Bagaimana pemerintah AS menghadapi gejolak perekonomian agar kondisi perusahaan dan masyarakat tetap seimbang?

BACA JUGA: Obat yang Ditawarkan Presiden Trump Bisa Sebabkan Kematian

Industri Utama yang Paling Terkena Imbas Covid-19

Ada beberapa industri utama penopang ekonomi Amerika berjalan tertatih-tatih, bahkan terancam bangkrut. Mengutip dari Politico.com (14/03/2020), disebutkan bahwa beberapa perusahaan tersebut di antaranya adalah:

Pertama, industri maskapai penerbangan tentu mengalami kerugian yang amat besar, sebab jadwal penerbangan dipangkas secara signifikan. Sementara beban operasionalnya sangatlah besar.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional menyebutkan kerugian penerbangan global sekitar dari AS $ 113 miliar tahun 2020.

Kedua, industri operasional kapal pesiar raksasa yang bergerak dalam bidang pariwisata. Pemerintah AS menghentikan pelayaran di jalur Princess Cruise selama dua bulan.

Ketiga, industri hiburan dan olahraga telah ditutup selama satu musim. Seperti March Madness, NBA, MLB memiliki jadwal pertandingan harus dibatalkan.

Keempat, perhotelan menjadi sepi pengunjung karena banyak perjalanan dibatalkan. Kelima, restoran on the spot mengalami penurunan pendapatan karena masyarakat memilih memasak di rumah.

Keenam, ritel menjadi lesu karena rantai pasokan impor sejumlah 75% terhambat.

Ketujuh, industri energi yakni minyak dan gas alam menampilkan harga jual anjlok. Salah satu penyebabnya karena perang harga Arab Saudi dan Rusia.

BACA JUGA: Meski Terkoreksi, Pemulihan Ekonomi Jepang Lebih Baik Dari AS dan Tiongkok

Gagasan Perlindungan Perekonomian dari Kamar Dagang AS

Kamar Dagang Amerika Serikat telah menyusun rencana kerja komprehensif bagi perusahaan yang bergerak dalam 7 industri utama.

Usulan yang diajukan kepada pemerintah, antara lain adalah dengan merilis anjuran pelabuhan aman. Dengan begitu, maka perusahaan pelayaran dapat beroperasi normal dan pelatihan protokol kesehatan bagi perusahaan kepada para karyawan.

Selain itu juga perlindungan terhadap perusahaan dari gugatan litigasi. Yakni yang berasal dari masalah upah dan jam kerja, kebijakan cuti, pembatasan perjalanan, protokol kerja jarak jauh dan kompensasi pekerja. Tanggung jawab medis dikelola oleh perusahaan penyedia layanan kesehatan

Memperkuat sistem asuransi ketenagakerjaan dan program jaringan pengaman sosial tenaga kerja juga menjadi urusan yang diajukan untuk melindungi perusahaan dari ancaman kebangkrutan.

Sementara itu, sejumlah perusahaan melobi Kongres agar memperoleh perlindungan terhadap tuntutan hukum. Presiden Trump bahkan telah menyetujuinya.

Beberapa negara bagian seperti Alabama, North Carolina, Oklahoma dan Utah sudah mengeluarkan perintah yang isinya berupa kebolehan membuka taman hiburan, salon, real estate serta pusat kebugaran.

Dengan catatan bahwa pelanggan dan pekerja setuju untuk tidak menuntut perusahaan jika mengalami gejala-gejala maupun terkena Covid-19. Langkah tersebut diambil agar melindungi perusahaan-perusahaan dari ancaman litigasi.

Presiden Donald Trump yang merupakan pebisnis ulung cenderung mengandalkan hukum perusahaan AS. Dengan jargon “Opening Up America Again” atau pembukaan kembali AS, Trump mengatakan bahwa apa yang dilakukannya dengan memilih hukum negara adalah berhubungan dengan korporat. Bukan sekedar untuk kepentingan bisnisnya semata.

Dari kaca mata bisnis, Trump memang lebih mempertimbangkan penggunaan hutang bagi tiap perusahaan. Bahkan, ia mengklaim telah memiliki strategi untuk mengatasi perekonomian nasional. Yakni dengan strategi hutang yang menguntungkan, pembayaran renggang dan mudah dikelola.

Lebih lanjut, Trump mengatakan “saya pikir ini menjadi waktu yang tepat untuk meminjam melunasi – meminjam hutang, dan membuat hutang jangka panjang.”

Intinya, Trump bersedia mengucurkan dana bagi perusahaan di AS yang terancam bangkrut. Terutama pada masa seperti ini akan lebih dipermudah dengan pilihan jangka waktu panjang dan bunga tergolong rendah.

BACA JUGA: Terkait Pembukaan Kembali AS, Presiden Trump dan Senat Diingatkan oleh Anthony Fauci

Kebijakan Bisnis Bagi Perusahaan AS Selama Pandemi

Presiden Donald Trump diketahui telah menandatangani CARES Act dengan mengucurkan dana talangan hingga AS $ 2 triliun. Undang-undang tersebut merevisi ketentuan dari SBRA atau the Small Business Reorganization Act of 2019.

Pemilik bisnis tetap dapat menjalankan kepentingan perusahaan, meskipun pinjaman yang diberikan oleh pemerintah belum mampu diangsur.

Aturan baru tersebut dianggap “prioritas absolut” dalam setiap sengketa yang dialami bisnis kecil ketika masa pandemi berlangsung.

Ada juga badan pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah dinamakan wali amanat yang bertugas membantu perusahaan meluruskan rencana, pelaporan jika terjadi pelanggaran, dan pantauan distribusi atas rencana perusahaan.

Dalam aturan ini perusahaan berskala kecil memperoleh kompensasi waktu angsuran yang terlambat dari jadwal. Aturan dalam CARES Act juga memperhatikan masyarakat atau kreditur yang mengalami kesulitan material.

Kreditur dipersilakan memodifikasi pembayaran untuk jangka panjang hingga kurun waktu 7 tahun. Batas waktu pengajuan modifikasi rencana pembayaran yakni 90 hari setelah keluarnya laporan keuangan perusahaan.

Pemerintah juga bersedia memberikan paket stimulus ekonomi untuk mendukung setiap perusahaan di AS yang menggerakkan industri utama.

Mengenai batas hutang yang diajukan karena kepailitan, perusahaan mencapai  AS $ 7,5 juta atau setara dengan Rp 111 miliar. Tentunya dengan nilai pengembalian minimal $ 2,7 juta per tahun dalam waktu tertentu.

Kebijakan bisnis tersebut sengaja dirancang agar perusahaan dapat mengatur ulang kondisi finansial menjadi lebih efisien.

Sebagai contoh, kreditur yang berbentuk perseorangan dapat mengajukan hutang baru hingga 50% dari total kerugian perusahaan selama pandemi. Asalkan nominal hutang tidak lebih dari $ 7,5 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kreditur juga memperoleh berbagai perlindungan keuangan dari pemerintah. Salah satunya dibebaskan dari pembayaran bunga triwulan pertama.

Ketentuan lainnya adalah tidak adanya komite khusus yang menekan kreditur membayar hutang. Sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan dan gangguan karena hutang piutang perusahaan dapat diminimalisir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *