Harmoni dalam Imaji: Refleksi Diskusi Bersama Romo dan Kyai

RUANGNEGERI.com – Sebagai bangsa yang plural, Indonesia mengakui enam agama resmi. Keenam agama tersebut di antaranya ialah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konfusianisme.

Merujuk data yang dirilis oleh globalreligiousfeatures.org, menyebutkan bahwa pada tahun 2020 ini, penganut empat agama yang paling banyak di Indonesia adalah Islam (87%), Kristen Protestan dan Katolik (10.2%) serta Hindu sebesar 1.6 %.

Keberagaman agama di Indonesia membentuk identitas yang berbeda-beda pula bagi para pemeluknya. Selama ini, keberagaman identitas tersebut selalu digadang-gadang sebagai kekuatan bangsa ini.

Padahal, pada kenyataannya kehidupan sosial masyarakat dengan identitas yang beragam tidak selalu semulus itu. Keberagaman identitas sering kali menciptakan ketegangan, dimulai dari eksklusivitas kelompok agama tertentu, hingga diskriminasi kelompok minoritas dalam tataran birokrasi pemerintah.

Tulisan ini merupakan ekspresi keprihatinan saya terhadap permasalahan di atas sekaligus refleksi atas kunjungan penulis ke Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta untuk berdiskusi bersama kedua pemuka agama pada akhir tahun 2019 lalu.

Tujuannya adalah bermaksud untuk mengulas keterkaitan identitas religi terhadap nasionalisme dan trans-nasionalisme masyarakat Indonesia. Saya berfokus pada permasalahan identitas para pemeluk agama Islam dan Katolik.

Hipotesis yang saya bangun adalah bahwa dengan situasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, cita-cita hidup di antara umat beragama yang harmoni masih merupakan sebuah imaji.

Pada kunjungan pertama ke Masjid Istiqlal, K.H. Asep Saepudin selaku Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal memberikan pemaparan perihal pentingnya identitas agama dalam Islam.

Beliau mengutip Al-Qur’an Surah Al-Hujurat [49: 13] yang menyebutkan bahwa identitas adalah ciptaan Tuhan yang dimaksudkan agar makhluk-Nya dapat saling mengenal.

Kemudian juga Surah Ar-Rum [30: 23–24] juga dengan jelas menyebutkan bahwa identitas adalah sebagian tanda kebesaran Tuhan.

Meskipun demikian, K. H. Asep Saepudin menekankan kalau tidak hanya Al-Quran yang menyoroti pentingnya identitas religi, melainkan kitab suci lainnya juga. Dalam kaitannya dengan identitas nasional, beliau mengatakan bahwa identitas agama tidak seharusnya menjadi sumber konflik dalam masyarakat.

Hal ini dikarenakan penyematan identitas agama sebenarnya bisa dilakukan dengan hati-hati jika ingin menonjolkan identitas nasional.

Sebagai contoh, walaupun Masjid Istiqlal merupakan tempat ibadah bagi umat Muslim, namun bangunan tersebut adalah kebanggaan masyarakat Indonesia secara kolektif. Proses pembangunan masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut berjalan dengan sangat inklusif dan sarat semangat persatuan.

Jajaran pimpinan proyek pembangunan masjid tersebut pun banyak yang non-Muslim. Perancang utama dari bangunan megah tersebut bahkan seorang arsitek beragama Kristen, yakni Friedrich Silaban.

Desain bangunan yang diresmikan oleh Presiden Sukarno pada 24 Agustus 1961 itu dibuat futuristik tersebut nampak tidak memuat budaya-budaya daerah tertentu. Namun dengan tetap menyisipkan simbol-simbol persatuan dan toleransi nasional agar semua kelompok masyarakat dapat merasa relevan.

Selanjutnya, di Katedral Jakarta, Romo A. Hani Rudi Hartoko memberikan pandangannya perihal harmoni dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Berdasarkan pemaparannya, dikatakan bahwa Gereja tidak menentang adanya agama atau pun kepercayaan lain.

Gereja juga tidak mengenal istilah infidel atau kafir, melainkan hanya orang yang berbeda kepercayaan. Dengan demikian, Gereja tidak menolak apa pun yang benar dan suci di agama lain.

Semangat kerukunan antar umat beragama juga diwujudkan dengan mengacu pada dokumen Human Fraternity on World Peace and Living Together pada tanggal 4 February 2019.

Dokumen yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Grand Mufti Al-Azhar, Sheikh Ahmed el-Tayeb ini merupakan rujukan banyak gereja Katolik di seluruh dunia.

Melalui dokumen yang ditandatangani di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ini, ditekankan pentingnya membangun jembatan dialog antar umat beragama dengan tetap menyesuaikan pada budaya, situasi masyarakat, dan kondisi politik yang berlaku.

Romo A. Hani Rudi Hartoko kemudian melanjutkan bahwa dalam menunjukkan semangat nasionalismenya, Katedral Jakarta membalut identitas agamanya dengan berbagai kebudayaan daerah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan patung Bunda Maria yang mengenakan kebaya bercorak simbol-simbol nasionalisme.

Seperti yang nampak pada patung miniatur Bunda Maria berkonde serta patung-patung orang beribadah dalam balutan berbagai pakaian tradisional Indonesia.

Katedral menonjolkan atribut nasional dalam simbol-simbol keagamaannya untuk memberikan pesan bahwa agama Katolik pun tidak terpisahkan dari kultur nasional.

BACA JUGA: Islam dalam Dimensi Kebudayaan Indonesia

Refleksi Inter-Religi di Indonesia

Baik K. H. Asep Saepudin maupun Romo A. Hani Rudi Hartoko, keduanya dengan jelas menceritakan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Meskipun upaya-upaya membangun dialog dan persahabatan dalam masyarakat dengan identitas religi yang berbeda kerap terjadi, namun pada kenyataannya dialog menuju kerukunan tersebut tidak sepenuhnya terimplementasikan di lapangan.

Konflik antar kelompok beragama masih sangat sering terjadi. Tahun 2018, Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGI memprotes pembangunan Masjid Agung Al-Aqsha Sentani.

Meskipun wilayah tersebut telah dideklarasikan sebagai zona kerukunan umat beragama, namun tetap ada ketentuan-ketentuan yang perlu diikuti oleh umat beragama minoritas di sana.

Salah satu ketentuan yang dilanggar dalam pembangunan masjid ini dan menjadi permasalahan adalah tinggi bangunan yang melebihi gedung gereja lain.

Kejadian serupa juga datang dari kalangan umat Islam yang menolak pembangunan gereja di berbagai tempat di Indonesia.

Hal ini terjadi karena adanya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 yang menjadi pedoman bagi para kepala daerah (bupati dan walikota) dalam menjaga kerukunan umat beragama dan membangun rumah ibadah.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa salah satu syarat pembangunan rumah ibadah adalah “tidak mengganggu ketertiban umum”. Saya melihat bahwa frasa itu seringkali banyak disalahartikan dengan cara memblokir atau memaksa pembatalan pembangunan rumah ibadah ‘agama minoritas’ di wilayah tersebut.

Dengan begitu, PBM Tahun 2006 tampak seperti dokumen penuh idealisme yang menjanjikan kerukunan semu. Keberadaannya yang dimaksudkan sebagai pedoman hidup harmonis antar umat beragama malah seringnya menjadi justifikasi atau pembenaran untuk mendiskriminasi kelompok minoritas.

Hal ini disebabkan kepentingan umat beragama yang dikotak-kotakkan berdasarkan kuantitas penganutnya. Akibatnya, yang terjadi di masyarakat bukan hanya terciptanya identitas religi, namun juga identitas kelompok “mayoritas” dan “minoritas.”

BACA JUGA: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Regulasi mayoritas-minoritas yang ada tidak lebih dari alat legal untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Implementasi yang seperti ini pun menunjukkan kegagalan masyarakat dalam memperkuat pluralisme di Indonesia.

Indonesia sebenarnya telah meratifikasi The International Covenant on Civil and Political Rights di tahun 2005. Isinya adalah menyatakan bahwa negara akan memberikan hak kepada kelompok minoritas untuk menjalankan praktik kebudayaan dan kepercayaannya secara bebas.

Menurut hemat saya, jika Indonesia memang serius mengenai hal ini, langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki regulasi-regulasi yang menyangkut kebebasan beragama.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat kebhinekaan Indonesia adalah dengan membuka pintu keberagaman tersebut lebih lebar lagi.

Saya melihat bahwa identitas religi yang dimiliki masyarakat Indonesia masih sangat rapuh karena berbagai kondisi di Indonesia yang sudah dipaparkan di atas.

Identitas religi yang melekat pada kelompok masyarakat atau individu bisa saja tidak dihayati dengan baik karena terancamnya kebebasan mereka mengekspresikan identitas tersebut.

Terkungkungnya kelompok masyarakat minoritas dalam mengekspresikan identitas dalam mempraktikkan kepercayaannya membuat keberagaman identitas tersebut tidak tampak ke permukaan.

Pada akhirnya, kepentingan kelompok minoritas tetap luput dari cita-cita nasional. Selama ini, kepentingan lebih banyak mengakomodasi kepentingan kelompok agama mayoritas di Indonesia.

Identitas nasional dan trans-nasional yang berusaha dibentuk dengan landasan pluralitas keyakinan ini pun hanya akan menjadi imaji atau utopia belaka tanpa adanya rekognisi terhadap identitas religi yang menjadi bagian pluralisme tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *