George Floyd, Black Lives Matter dan Ancaman Rasisme

RUANGNEGERI.com – Meninggalnya George Floyd, akhir Mei lalu ditangan polisi Minneapolis karena laporan pembelian rokok seharga AS $ 20 atau sekitar Rp 300,000 menggunakan uang palsu.

Floyd yang merupakan warga kulit hitam terbunuh akibat ulah polisi kulit putih yang ditelepon oleh seorang karyawan toko. Polisi yang tengah melakukan patroli berjumlah empat orang tersebut akhirnya datang dan membekuk Floyd.

Alih-alih mengamankan Floyd, seorang polisi justru mengapit kepala pria tersebut dengan metode choke hold dan cengkeraman hingga meninggal.

Setelah dilakukan rekonstruksi kejadian melalui rekaman CCTV, baru terungkap bahwa keempat orang tersebut terbukti melakukan tindakan yang menyalahi prosedur Department Kepolisian Minneapolis.

Tindakan sewenang-wenang tersebut mengundang aksi rasisme meluas. Banyak warga AS yang mengatakan bahwa polisi kerap kali melakukan tindakan-tindakan berbentuk rasisme.

Di Washington, ribuan orang berkumpul hingga tengah malam untuk menyatakan kemarahannya kepada otoritas Gedung Putih.

Kematian George Floyd pun dianggap sebagai puncak kesabaran warga kulit hitam yang sering memperoleh perlakuan buruk. Melansir dari BBC.com (08/06/2020), solidaritas dunia internasional melalui aksi “Black Lives Matter” (BTS) dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Aksi demonstrasi BTS kemudian menyebar hingga Australia dan Eropa sebagai bentuk kemarahan atas kekerasan rasisme oleh aparat kepolisian. Hingga tulisan ini diterbitkan, penggalangan donasi untuk didedikasikan kepada George Floyd dikabarkan telah mencapai 1 miliar Dollar.

Otoritas di Kota Minneapolis, Denver dan Seattle bergerak untuk mengendalikan penggunaan gas air mata dan peluru karet untuk menghalau para demonstran. Beberapa kota di AS juga menindak polisi yang terlalu agresif.

Pejabat Kota Minneapolis mengumumkan larangan penggunaan choke hold dan cengkeraman. Gubernur California, Gavin Newsom, menyerukan penghapusan pengekangan leher dari program pelatihan polisi di negara bagian tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya reformasi untuk mengekang kekerasan polisi ditujukan kepada para pejabat tinggi di AS. Namun, gelombang protes saat ini semakin memperkuat seruan di seluruh negeri untuk menghapuskan departemen kepolisian sekaligus.

BACA JUGA: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Black Lives Matter dan Covid-19

Aksi unjuk rasa yang dilakukan besar-besaran di sejumlah jalan AS tentu menimbulkan kekhawatiran, khususnya masalah kesehatan. Pasalnya, dengan masih berlangsungnya masa pandemi Covid-19, justru sangat disarankan untuk berada dalam rumah sepanjang hari.

Memang secara nasional kasus baru pasien dan kematian akibat virus tersebut di AS telah menurun. Tercatat setiap harinya terdapat 20.000 penambahan kasus baru dari masyarakat yang melakukan tes SWAB.

Ashish Jha, profesor kesehatan global di Harvard membuat pernyataan “Sangat mungkin jumlah sebenarnya dari infeksi harian di Amerika yang mencapai 125.000 orang.”

Meskipun situasi keseluruhan telah membaik, tetapi potensi gelombang baru penyebaran virus tetap menjadi ancaman. Para ilmuwan pun belum bisa memastikan bagaimana dahsyatnya gelombang kedua dari penyebaran virus ini.

Namun demikian, aksi protes massal disinyalir menjadi penyebab kegagalan pencegahan penyebaran virus di AS. Anthony S. Fauci, direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, mengatakan bahwa ia “sangat prihatin” dengan adanya pertemuan massal dalam bentuk apa pun.

Dia juga mengkhawatirkan kemungkinan penyebaran virus yang mungkin akan bertambah menjadi “beberapa gelombang”. Menurutnya, virus ini juga dapat menyebar melalui tetesan air liur yang dikeluarkan dari teriakan demonstran.

Selain itu, penyebaran dapat terjadi melalui tembakan gas air mata. Dimana gas tersebut mengakibatkan keluarnya cairan air mata dan batuk-batuk.

Peringatan juga datang dari beberapa pihak yang menilai bahwa demonstran hanya berdiri untuk diri mereka sendiri. Tidak memikirkan kehidupan generasi mendatang akan berbeda apabila pandemi tidak kunjung hilang.

Aksi tersebut juga dianggap sia-sia karena memaksakan masyarakat terbebas dari sikap rasisme, sementara Covid-19 masih belum mereda.

Namun, mayoritas dari pengunjuk rasa tetap mengikuti protokol kesehatan. Dalam menjalankan aksinya, mereka banyak yang memakai hand sanitizer, masker dan pencuci tangan guna mencegah penyebaran virus.

Seorang mahasiswa yang mengikuti protes menyebutkan bahwa pemerintah lebih mengawasi aksi Black Lives Matter. Intensitas pengawasan terhadap aksi protes lebih besar dibanding pengawasan terhadap masyarakat agar tetap tinggal di rumah.

“Kami ingin menjaga semua orang aman dalam interaksi mereka dengan orang lain. Kami benar-benar tidak ingin berkontribusi untuk penyebaran virus. Namun kami juga ingin memberi tahu orang-orang bahwa Covid-19 tidak menghentikan pembunuhan oleh polisi”.

Butler menyebutkan jika aksi protesnya memiliki beberapa stasiun keselamatan dengan menggandeng perawat sukarela. Dia menambahkan bahwa relawan membeli topeng dan mengumpulkan sumbangan, sehingga semua orang yang hadir dapat memiliki topeng.

Demonstran lainnya mengatakan bahwa meskipun protes keras, namun dia bersyukur tidak ada kekerasan. Dia menyebutkan bahwa Covid-19 bukanlah menjadi penghalang.

Nikki Johnson, penyelenggara protes di Washington juga menyatakan rasa solidaritas bahwa virus tetap menjadi hal serius untuk segera ditangani.

Akan tetapi, meninggalnya nyawa warga kulit hitam tak berdosa dengan dibunuh juga menurutnya harus menjadi perhatian bersama.

BACA JUGA: Masa Depan Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok Pasca Covid-19

Ancaman Rasisme di Tengah Pandemi Covid-19

Dukungan terhadap aksi kolektif Black Lives Matter di AS berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Diprediksi bahwa dalam waktu dekat akan adanya perubahan budaya rasial di AS.

Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya postingan akun Instagram dari tokoh terkenal yang mengecam tindakan rasial polisi tersebut.

Bahkan ada panduan khusus bagi orang kulit putih untuk menjelaskan kepada anak-anak dan keluarganya mengenai rasisme sistematis. Rasisme adalah merusak budaya masyarakat AS.

Melansir dari Vox.com (01/06/2020), Ruqaiijah Yearby dan Seema Mohapatra, guru besar ilmu hukum di Universitas Saint Louis, Amerika Serikat menjelaskan bahwa banyak ras dan etnis minoritas yang menggeluti “pekerjaan penting”, dan tidak hanya bekerja dari rumah.

Orang-orang kulit hitam masih banyak yang harus bekerja selama pandemi. Namun akses perawatan kesehatan yang mereka peroleh terbatas.

BACA JUGA: Meminimalkan Harga Kemanusiaan di Masa Covid-19 oleh Pelaku Bisnis 

Lebih jauh, penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah warga kulit hitam keturunan Afrika-Amerika yang meninggal akibat Covid-19 jauh melebihi persentase total penduduk di berbagai wilayah di AS.

Di negara bagian Wisconsin misalnya, angkanya mencapai 66% dari 41% populasi warga kulit hitam di sana. Demikian juga di Illinois yang mencapai 43% dari 15% populasi warga kulit hitam, serta di Louisiana dengan tingkat kematian sebesar 46% dari 36% populasi kulit hitamnya.

Tingginya tingkat disparitas warga yang meninggal akibat virus Corona antara warga kulit hitam dan kulit putih disebutnya sebagai dampak dari aspek historis dan realita terkini dari fenomena rasisme sistematis di AS.

Selain itu, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi faktor kuat.

Kini, negara adidaya tersebut dihadapkan ancaman dua arah, penyebaran virus dan isu rasisme. Di tengah aksi Black Lives Matter timbul pertanyaan, manakah yang lebih berbahaya, apakah Covid-19 atau justru rasisme?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *