Facebook, WhatsApp, Google, Telegram, TikTok, dan Twitter Memblokir Data Bagi Pemerintah Hong Kong

RUANGNEGERI.comPlatform media sosial dan aplikasi pengiriman pesan termasuk Facebook, WhatsApp, Telegram, Google, Instagram, Twitter dan Tik Tok mengatakan mereka akan sementara waktu menghentikan pemrosesan permintaan data dari pemerintah Hong Kong.

Sambil meninjau dan mempelajari konsekuensi dari Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang telah diberlakukan pada minggu lalu. Termasuk uji tuntas hak asasi manusia formal dan konsultasi dengan para pakar hak asasi manusia internasional.

Facebook yang memiliki proses global untuk permintaan pemerintah, pada hari Senin (06/07) menyatakan bahwa pihaknya bertindak untuk mendukung hak orang untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan keselamatan mereka.

“Kami percaya kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan mendukung hak orang untuk mengekspresikan diri tanpa takut akan keselamatan mereka atau dampak lainnya” kata Facebook, dikutip dari BBC News.

WhatsApp yang dimiliki oleh Facebook mengatakan “percaya pada hak orang untuk melakukan percakapan pribadi online dan kami tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan pesan pribadi yang aman untuk pengguna kami di Hong Kong.”

Kedua platform tersebut telah diblokir di wilayah Tiongkok. Tetapi telah mendapat manfaat dari akses Hong Kong yang lebih luas mencakup internet, di bawah kebebasannya sebagai wilayah administrasi khusus.

Secara terpisah, Google juga mengatakan bila menghentikan produksi pada setiap permintaan data baru ketika aturan baru mulai berlaku pada minggu lalu. “Kami akan terus meninjau detail undang-undang yang baru” kata seorang juru bicaranya.

Sementara, Twitter mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin mengenai proses pengembangan. Perusahaan tersebut juga menekankan akan berkomitmen untuk melindungi orang-orang yang menggunakan layanan dalam kebebasan berekspresi para penggunanya.

Demikian juga dengan Telegram yang telah digunakan secara luas untuk menyebarkan pesan dan informasi pro-demokrasi tentang protes di Hong Kong. Menyebutkan bahwa Telegram memahami pentingnya melindungi hak privasi dari penggunanya di wilayah tersebut.

Juru Bicara Telegram, Mike Ravdonikas mengatakan pada hari Senin (06/07) bahwa “Telegram tidak pernah berbagi data dengan otoritas Hong Kong di masa lalu, dan tidak berniat untuk memproses permintaan data yang terkait dengan pengguna Hong Kong sampai konsensus internasional tercapai sehubungan dengan perubahan politik yang sedang berlangsung” jelasnya.

TikTok bahkan melangkah lebih jauh dari perusahaan-perusahaan Amerika, pada hari Senin (06/07) mengatakan akan menarik aplikasinya dari Hong Kong dan membuat aplikasi Tik Tok tidak dapat dioperasikan oleh pengguna di sana dalam beberapa hari ke depan.

TikTok, yang sekarang dijalankan oleh mantan eksekutif Walt Disney, Kevin Mayer, juga tidak akan memberikan akses ke data penggunanya. Selain itu juga menegaskan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Tiongkok untuk menyensor konten.

Apple adalah satu perusahaan di sisi lain tren. Tidak seperti Facebook dan Google, perusahaan ini memiliki basis pelanggan yang besar di Tiongkok, serta operasi manufaktur yang besar dan sebagai hasilnya harus berhati-hati dalam hubungannya dengan Beijing.

Mengutip pernyataan resmi perusahaan, Apple memenuhi sebagian besar permintaan yang diterimanya dari pemerintah Hong Kong antara Januari dan Juni. Atau sebelum undang-undang yang baru berlaku.

BACA JUGA: 53 Orang Ditangkap dalam Aksi Damai Menolak UU Keamanan Nasional Hong Kong

Platform Sosial di Hong Kong Diawasi

Meskipun platform sosial belum diblokir di Hong Kong, namun pengguna telah mulai meninjau kembali postingan akun mereka dengan menghapus unggahan yang sensitif karena takut akan pembalasan.

Kejadian itu juga telah meluas di deretan jalan Hong Kong.

Banyak toko yang berdiri di depan umum dalam solidaritas dengan para aktivis pro-demokrasi telah menghapus selebaran dan karya seni pro-demokrasi yang menghiasi dinding mereka.

Associated Press News melaporkan bila Pemerintah Hong Kong pada Senin malam (06/07) mengeluarkan aturan implementasi dari Pasal 43 UU Keamanan Nasional yang memberi kekuatan polisi kota untuk menyapu kekuatan dalam menegakkan UU. Ketentuan itu mulai berlaku hari Selasa (07/07).

Di bawah peraturan tersebut bahwa semua platform, penerbit dan penyedia layanan internet dapat diperintahkan untuk menghapus pesan elektronik yang menerbitkan segala ancaman dan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional. Atau kemungkinan menyebabkan terjadinya pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional.

Media dan platform yang tidak mematuhi permintaan semacam itu dapat menghadapi denda hingga 100.000 dolar Hong Kong (AS $ 12.903 atau sekitar Rp 180 juta) dan menerima hukuman penjara hingga enam bulan.

Orang-orang yang memposting pesan semacam itu mungkin juga diminta untuk menghapus pesan tersebut, atau menghadapi denda yang sama dan hukuman penjara satu tahun.

Para kritikus melihat UU tersebut merupakan langkah paling berani Beijing untuk menghapus firewall hukum di Hong Kong.

Setelah undang-undang itu berlaku pada 30 Juni, pemerintah setempat bergerak cepat untuk menerapkan persyaratan dengan polisi yang sudah tercatat telah menangkap sekitar 370 orang.

Aturan implementasi memungkinkan Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam mengotorisasi polisi untuk mencegat komunikasi serta melakukan pengawasan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran yang dianggap membahayakan keamanan nasional.

Aturan baru yang meluas memungkinkan polisi untuk melakukan pencarian bukti tanpa surat perintah dalam “keadaan luar biasa” dan untuk mencari surat perintah.

Isinya antara lain adalah mengharuskan seseorang yang diduga melanggar UU Keamanan Nasional, untuk menyerahkan dokumen perjalanan mereka, sehingga membatasi mereka untuk meninggalkan Hong Kong.

Selain itu, berdasarkan aturan, pemberitahuan tertulis atau perintah penahanan dapat dikeluarkan untuk membekukan atau menyita properti jika ada “alasan yang masuk akal” untuk mencurigai bahwa properti tersebut terkait dengan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional.

Karena aturan baru berlaku di seluruh dunia, mereka membuka prospek perusahaan teknologi yang harus memilih antara mengeluarkan data tentang orang yang menulis dari tempat-tempat seperti Amerika Serikat atau menghadapi hukuman penjara enam bulan untuk seorang karyawan.

Saat ini, perusahaan teknologi AS tidak mengatakan apakah mereka pada akhirnya akan memutuskan untuk bekerja sama dengan bagian-bagian hukum, hanya saja mereka telah memutuskan untuk menghentikan sementara aplikasinya.

Apa yang mereka putuskan dan tantangan hukum berikutnya dari pemerintah Hong Kong kemungkinan besar akan memetakan arah masa depan kebebasan internet di kota itu, di mana web tersebut belum disensor dengan ketat seperti di wilayah Tiongkok.

Banyak yang khawatir undang-undang itu dapat menyebabkan keterbatasan dan kontrol baru seperti yang ada di Tiongkok saat ini. Di mana Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan Google semuanya diblokir.

Aturan baru yang diumumkan oleh Hong Kong pada hari Senin memperjelas bagaimana hukum akan berlaku untuk aplikasi percakapan secara daring.

BACA JUGA: Pemerintah Tiongkok Memperluas Penggunaan Aplikasi Kesehatan untuk Menilai Gaya Hidup Warganya

Cegah Kegiatan Separatis di Hong Kong

Perubahan kebijakan tersebut mengikuti peluncuran UU pekan lalu yang melarang apa yang dilihat Beijing sebagai kegiatan separatis, subversif atau teroris. Bahkan intervensi asing yang dinilai mencampuri urusan internal wilayah tersebut.

Undang-undang baru itu mengkriminalkan beberapa slogan pro-demokrasi seperti “Liberate Hong Kong, revolution of our time” yang menurut pemerintah Hong Kong memiliki konotasi separatis.

Kekhawatirannya adalah bahwa UU baru itu mengikis kebebasan kota semi-otonom, yang telah beroperasi di bawah kerangka kerja “one country two systems atau satu negara dua sistem.”

Kebijakan itu diterapkan setelah Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok pada tahun 1997.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *