Dualisme dan Perpecahan Parpol Warnai Pemerintahan Jokowi

RUANGNEGERI.com – Kondisi dunia perpolitikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terasa cukup panas dan terkadang bisa di luar prediksi. Pilpres 2014 menjadi puncak panasnya kondisi politik dan terus berlarut hingga saat ini.

Mulai dari kompetisi antara kubu Jokowi dan Prabowo yang kemudian menjalar pada kondisi internal sejumlah partai politik.

Diketahui ada sejumlah partai politik yang kemudian memiliki pandangan dan arah yang berbeda di antara para kader dan petingginya. Sehingga pada akhirnya berujung pada perpecahan partai tersebut.

Konflik internal tidak terelakkan lagi, meski pada akhirnya ada yang berakhir dengan islah namun ada juga yang baru saja mengalami perpecahan. 

Baca juga: PA 212 Menganggapnya ‘Selesai,’ Prabowo Justru Didukung oleh Koalisi Jokowi

Partai Berkarya

Partai yang berada dalam komando Tommy Soeharto ini bila dihitung dari segi usia, masih bisa dibilang seumur jagung. Namun popularitas mereka di mata publik juga cukup tinggi. Berkembang cukup pesat, sayangnya partai ini tak luput dari perbedaan pandangan di kalangan internal partai.

Kini Partai Berkarya tengah dilanda dualisme, dimana kubu Tommy Soeharto sedang berkonflik dengan kubu Muchdi Purwopranjono atau biasa disapa Muchdi Pr.

Pemicu dari perpecahan hingga melahirkan dua kubu di internal partai ini bermula dari perbedaan pandangan dalam memberikan dukungan pada calon presiden di Pilpres 2019 silam.

Kubu Tommy memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi, sementara Muchdi dan Badaruddin lebih memilih untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Priyo Budi Santoso yang menjabat sebagai Sekjen Partai dan berada di kubu Tommy, dianggap Muchdi sebagai pihak yang bertanggung jawab karena membuat Partai Berkarya gagal melenggang ke Senayan.

Konflik pun menjadi, dan pihak Muchdi menggelar Munaslub untuk mengkudeta posisi Tommy Soeharto. Munaslub yang digelar itu pun tidak banyak memperbaiki keadaan. Tommy datang dengan membawa sejumlah orang, yang kemudian melakukan berbagai pembaruan. 

Tidak berhenti sampai di situ. Kubu Muchdi Pr belakangan telah mendapatkan Surat Keputusan resmi dari Kemenkumham. Isinya menyangkut tentang perubahan posisi para pejabat partai.

Dalam SK yang terbit pada 30 Juli tersebut, secara garis besar menyebut posisi ketua umum partai kini dijabat oleh Muchdi Pr. Sedangkan untuk posisi Sekjen dipegang oleh Badaruddin Andi Picunang.

Posisi Tommy kemudian berubah menjadi Ketua Dewan Pembina. Pihak Tommy pun tidak lantas berdiam diri. Pencopotan terhadap sejumlah kader yang terindikasi mendukung kubu Muchdi Pr banyak dilakukan.

Terakhir, DPW Partai Berkarya Jawa Tengah menggelar Rapimnas di Solo pekan lalu, sebagai sinyal bahwa posisi ketua umum masih dipegang oleh Tommy Soeharto. Hingga tulisan ini diterbitkan, dualisme kepemimpinan internal masih kentara.

Baca juga: Anies Baswedan Dinilai Mengkritik Sendiri Program Toa Banjir yang Dulunya Dielukan

Partai Golkar

Partai Golkar adalah partai pertama yang nampak menjadi sorotan terkait dualisme kadernya. Khususnya adalah perbedaan pandangan antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono. Keduanya bahkan sempat menggelar Munas masing-masing di Bali dan Jakarta.

Dualisme itu terjadi lagi di masa pemerintahan periode pertama Jokowi. Saat itu, kubu Ical sangat ngotot agar Partai Golkar tetap tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo.

Sementara itu, kubu Agung Laksono mendukung Jokowi-JK, seperti tradisi Golkar selama ini yang mendukung pemerintahan. Keduanya saling beradu kuat dalam proses hukum yang berlarut-larut. Hingga Kemenkum HAM memberikan SK kepada kubu Agung Laksono, yang kemudian dibantah oleh kubu Ical.

Pada akhirnya, dualisme yang cukup keras itu berakhir dengan diadakannya Munaslub pada tahun 2016. Munaslub itu akhirnya memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Kemudian, seluruh komponen partai sepakat jika Golkar berlabuh pada pemerintahan Jokowi-JK. Terlebih dengan terpilihnya Airlangga Hartarto secara aklamasi sebagai ketua umum partai berlambang Beringin pada bulan awal Desember 2019 lalu. 

Baca juga: Meski Vokal Kritik Pemerintah, Fadli dan Fahri Dapat Bintang Kehormatan dari Jokowi

Partai PPP

Hal yang sama juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan. Saat itu kepemimpinan partai dipegang oleh Suryadharma Ali yang mendukung Prabowo-Hatta untuk maju dalam Pilpres 2014.

Kemudian, Suryadharma Ali tercatat melakukan pemecatan besar-besaran terhadap sejumlah kader yang dianggap berniat menjegal keputusan dirinya dan mau melakukan kudeta.

Konflik semakin memuncak pada saat Suryadharma Ali terseret dalam kasus korupsi dana Haji. KPK kemudian menetapkannya sebagai tersangka. Romahurmuziy yang bertindak selaku Sekjen PPP lalu memecat Suryadharma Ali dari posisi ketua umum.

Tidak tinggal diam, Ali pun kembali melakukan pemecatan pada mereka yang dianggap pro-kubu Romahurmuziy. Muktamar pun kemudian digelar oleh kubu Romahurmuziy. Hasilnya mengangkat dirinya sebagai ketua umum PPP, dan kemudian memutuskan dukungan partai untuk Jokowi-JK.

Sementara, kubu Suryadharma Ali juga turut menggelar muktamar di Jakarta yang kemudian menjadikan Djan Faridz sebagai ketua umum. Selanjutnya mereka memutuskan menjadi pihak oposisi.

Kepemimpinan Romahurmuziy pun mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM. Lambat laun dualisme di PPP berangsur memudar, terutama setelah Rommy, sapaan Romahurmuziy juga ditahan atas kasus korupsi.

Posisi pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai berlambang Kabah kini posisinya dipegang oleh Suharso Monoarfa.

Baca juga: Indonesia dalam Bayang-bayang Resesi Ekonomi, Ini Strategi Pemerintah

Hanura

Pelengseran Oesman Sapta Oedang (OSO) dari kursi kepemimpinan Partai Hanura oleh Sekjen Sarifudin Sudding menandai awal mula kisruh internal partai.

Pelengseran itu, menurutnya sudah sesuai dengan mosi tidak percaya yang diajukan oleh 27 DPD dan 400 DPC Partai Hanura. Selanjutnya, kubu Sudding melaksanakan Munaslub dan menetapkan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo untuk menduduki posisi ketua umum.

Pihaknya mengaku menggelar munaslub setelah mendapatkan restu dari Wiranto. Namun posisi Sudding di Partai Hanura dianulir, setelah Kemenkum HAM mengesahkan pihak OSO sebagai pihak yang diakui.

Kubu OSO pun menjadi pihak yang berhak mengikuti Pilpres 2019 dengan membawa nama Partai Hanura. Secara perlahan, eksistensi pihak Sudding di Partai Hanura memudar.

Sejumlah kader memilih untuk meninggalkan partai untuk berlabuh ke partai lainnya. Begitu juga dengan Sudding yang diketahui kini telah duduk di kursi Komisi III DPR di bawah bendera partai PAN.

Baca juga: Sektor Strategis yang Dinilai Cepat Bangkit Pasca New Normal

Posisi Pemerintah dalam Dualisme Partai

Melihat munculnya kasus dualisme partai politik di Indonesia yang seringkali berujung pada konflik dengan eskalasi yang cukup besar, pemerintah pun memberikan pernyataan tegas.

Pihak pemerintah sudah berulang kali menegaskan jika tidak pernah dan tidak mau terlibat dalam konflik internal parpol. 

Presiden Jokowi bahkan dalam sejumlah pidatonya selalu menekankan kepada setiap parpol yang ada untuk bisa menjaga kestabilan politik, sehingga tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. 

Terkait kisruh parpol seperti yang ada di PPP dan Golkar khususnya, pihak pemerintah menegaskan berada di posisi netral. Peran penting partai politik seyogyanya bisa menjaga “kestabilan politik tanah air,” tegas Presiden Jokowi saat menyikapi perpecahan partai di awal masa kepemimpinannya periode pertama.

Bambang Rudiansyah

Wartawan di beberapa media online nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *