Dualisme dan Perpecahan Parpol Warnai Pemerintahan Jokowi

RUANGNEGERI.com – Kondisi dunia perpolitikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang terasa cukup panas dan terkadang bisa diluar prediksi. Pilpres 2014 menjadi puncak panasnya kondisi politik dan terus berlarut hingga saat ini.

Mulai dari kompetisi antara kubu Jokowi dan Prabowo yang kemudian menjalar pada kondisi internal sejumlah partai politik.

Diketahui ada sejumlah partai politik yang kemudian memiliki pandangan dan arah yang berbeda di antara para kader dan petingginya. Sehingga pada akhirnya berujung pada perpecahan partai tersebut.

Konflik internal tidak terelakkan lagi, meski pada akhirnya ada yang berakhir dengan islah namun ada juga yang baru saja mengalami perpecahan. 

BACA JUGA: PA 212 Menganggapnya ‘Selesai,’ Prabowo Justru Didukung oleh Koalisi Jokowi

Partai Berkarya

Partai yang berada dalam komando Tommy Soeharto ini bila dihitung dari segi usia, masih bisa dibilang seumur jagung. Namun popularitas mereka di mata publik juga cukup tinggi. Berkembang cukup pesat, sayangnya partai ini tak luput dari perbedaan pandangan di kalangan internal partai.

Kini Partai Berkarya tengah dilanda dualisme, di mana kubu Tommy Soeharto sedang berkonflik dengan kubu Muchdi Purwopranjono.

Pemicu dari perpecahan hingga melahirkan dua kubu di internal partai ini bermula dari perbedaan pandangan dalam memberikan dukungan pada calon presiden di Pilpres 2019 silam.

Kubu Tommy memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi, sementara Muchdi dan Badaruddin lebih memilih untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Priyo Budi Santoso yang menjabat sebagai Sekjen Partai dan berada di kubu Tommy, dianggap Muchdi sebagai pihak yang bertanggung jawab karena membuat Partai Berkarya gagal melenggang ke Senayan.

Konflik pun menjadi, dan pihak Muchdi menggelar Munaslub untuk mengkudeta posisi Tommy Soeharto.

Munaslub yang digelar itu pun malah semakin memperparah keadaan, karena Tommy datang dengan membawa sejumlah orang, yang kemudian melakukan berbagai pembaruan. 

Tidak berhenti sampai disitu, kubu Muchdi Pr belakangan dikabarkan telah mendapatkan SK Kemenkumham, yang menyebutkan perubahan posisi pejabat partai.

Dalam SK yang terbit pada 30 Juli tersebut, secara garis besar menyebut posisi Ketua Umum kini dijabat oleh Muchdi Pr sementara posisi Sekjen dipegang oleh Badaruddin. Lalu posisi Tommy berubah menjadi Ketua Dewan Pembina.

Pihak Tommy bukan berdiam diri, mereka kemudian melakukan pencopotan terhadap sejumlah kader yang terindikasi mendukung kubu Muchdi Pr.

Terakhir, DPW Partai Berkarya Jawa Tengah menggelar Rapimnas di Solo pekan lalu, sebagai sinyal bahwa posisi Ketua Umum masih dipegang oleh Tommy Soeharto. Hingga kini, dualisme masih terus berlanjut.

BACA JUGA: Anies Baswedan Dinilai Mengkritik Sendiri Program Toa Banjir yang Dulunya Dielukan

Partai Golkar

Mungkin Partai Golkar adalah partai pertama yang mengalami dualisme dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dualisme disebabkan oleh perbedaan pandangan antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono. Keduanya bahkan sempat menggelar Munas masing-masing di Bali dan Jakarta.

Dualisme itu terjadi lagi di masa pemerintahan periode pertama Jokowi. Saat itu, kubu Ical sangat ngotot agar Partai Golkar tetap tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo.

Sementara itu, kubu Agung Laksono mendukung Jokowi-JK, seperti tradisi Golkar selama ini yang mendukung pemerintahan.

Keduanya saling beradu kuat dalam proses hukum yang berlarut-larut. Hingga Kemenkum HAM memberikan SK kepada kubu Agung Laksono, yang kemudian dibantah oleh kubu Ical.

Pada akhirnya, dualisme yang cukup keras itu berakhir dengan diadakannya Munaslub pada tahun 2016.

Dalam Munaslub itu akhirnya memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian, seluruh komponen partai sepakat jika Golkar berlabuh pada pemerintahan Jokowi-JK.

BACA JUGA: Meski Vokal Kritik Pemerintah, Fadli dan Fahri Dapat Bintang Kehormatan dari Jokowi

Partai PPP

Hal yang sama juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan. Saat itu kepemimpinan partai dipegang oleh Suryadharma Ali yang mendukung Prabowo-Hatta untuk maju dalam Pilpres 2014.

Kemudian, Suryadharma Ali tercatat melakukan pemecatan besar-besaran terhadap sejumlah kader yang dianggap berniat menjegal keputusan dirinya dan mau melakukan kudeta.

Konflik tersebut semakin mencuat, saat Suryadharma Ali terseret dalam kasus korupsi dana haji dan KPK menetapkannya sebagai tersangka.

Romahurmuziy yang bertindak selaku Sekjen PPP kemudian memecat Suryadharma Ali dari posisi ketua. Tidak tinggal diam, Ali pun kembali melakukan pemecatan pada mereka yang dianggap pro kubu Romahurmuziy. 

Muktamar pun kemudian digelar oleh Romahurmuziy dan hasil dari muktamar itu mengangkat dirinya sebagai ketua umum PPP dan memutuskan dukungan partai untuk Jokowi-JK.

Sementara, kubu Suryadharma Ali juga turut menggelar muktamar di Jakarta yang kemudian menjadikan Djan Faridz sebagai ketua umum. Selanjutnya mereka memutuskan menjadi pihak oposisi.

Kepemimpinan Romahurmuziy pun mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM. Lambat laun dualisme di PPP berangsur memudar, terutama setelah Rommy, sapaan Romahurmuziy juga ditahan atas kasus korupsi.

Posisi ketua umum partai berlambang Kabah kini digantikan posisinya oleh Suharso Monoarfa.

BACA JUGA: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Hanura

Pelengseran Oesman Sapta Oedang (OSO) dari kursi kepemimpinan Partai Hanura oleh Sekjen Sarifudin Sudding menandai awal mula kisruh internal partai.

Pelengseran itu, menurut Sudding sudah sesuai dengan mosi tidak percaya yang diajukan oleh 27 DPD dan 400 DPC Partai Hanura.

Selanjutnya, kubu Sudding melaksanakan Munaslub dan menetapkan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo untuk menduduki posisi ketua umum. Pihaknya mengaku menggelar munaslub setelah mendapatkan restu dari Wiranto.

Ditelisik lebih lanjut, rupanya konflik itu bermula dari masalah saling tuduh terkait mahar untuk politik Pilkada tahun 2018.

Sayangnya posisi Sudding di Partai Hanura dianulir, setelah Kemenkum HAM mengesahkan pihak OSO sebagai pihak yang diakui. Kubu OSO pun menjadi pihak yang berhak mengikuti Pilpres 2019 dengan membawa nama Partai Hanura.

Perlahan, eksistensi pihak Sudding di Partai Hanura memudar. Sejumlah kader memilih untuk meninggalkan partai untuk berlabuh ke partai lainnya.

Begitu juga dengan Sudding yang diketahui kini telah duduk di kursi Komisi III DPR di bawah bendera partai PAN.

Posisi Pemerintah dalam Dualisme Partai

Melihat munculnya kasus dualisme partai politik di Indonesia yang seringkali berujung pada konflik dengan eskalasi yang cukup besar, pemerintah pun memberikan pernyataan tegas.

Pihak pemerintah sudah berulang kali menegaskan jika tidak pernah dan tidak mau terlibat dalam konflik internal parpol. 

Presiden Jokowi bahkan dalam sejumlah pidatonya selalu menekankan kepada setiap parpol yang ada untuk bisa menjaga kestabilan politik, sehingga tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. 

“Terkait kisruh parpol seperti yang ada di PPP dan Golkar, pihak pemerintah menegaskan pihaknya berada di posisi netral. Parpol seyogyanya bisa menjaga kestabilan politik tanah air,” jelas Presiden Jokowi saat menyikapi perpecahan partai di awal masa kepemimpinannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *