Dituduh Lakukan Kerja Paksa Muslim Uighur, Beberapa Produk Tongkok Diboikot AS

RUANGNEGERI.com – Kongres Amerika Serikat mendorong pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menghentikan impor barang-barang dari barat laut Tiongkok. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kerja paksa di wilayah tersebut.

Kerja paksa tersebut dilakukan Beijing terhadap lebih dari satu juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah etnis Muslim Uighur. AS menentang penggunaan kerja paksa di wilayah tersebut dengan cara mengesahkan UU Bipartisan pada hari Rabu kemarin.

Undang-undang tersebut akan menyaring semua barang dari Xinjiang, Tiongkok. termasuk barang dengan merk dunia dan merk konsumen AS. Kecuali barang yang telah disertifikasi oleh Badan Bea dan Cukai AS.

Walau begitu, sebagian besar merk utama AS  sepertinya dapat dianggap tidak bersih dari proses kerja paksa dan penindasan Muslim Uighur. Termasuk Coca-Cola dan Nike.

Hal itu tercantum dalam dokumentasi dan laporan yang dirilis oleh Jim McGovern, politisi Demokrat dari Massachusets.

Wakil ketua Komisi Eksekutif-Kongres Bipartisan untuk Negeri Tirai Bambu tersebut menyatakan bahwa “kerja paksa tersebar luas dan sistematis dan ada di dalam dan di luar kamp-kamp magang massal.”

Kamp tersebut juga menghasilkan kapas untuk kebutuhan ekspor dan pabrik lokal.

Penghentian impor ini akan semakin memperuncing kisruh bilateral antara AS dan Tiongkok. Sebelumnya, kedua negara telah bersitegang akibat kasus Huawei, UU Keamanan Nasional Hong Kong, serta masalah perdagangan.

Senator Marco Rubio dari Florida menyatakan hal yang serupa dengan laporan dari McGovern. Hampir mustahil mendapatkan produk asal Xinjiang yang bebas dari faktor kerja paksa dan penyiksaan kaum minoritas Uighur.

“Kita harus mengasumsikan bahwa apa pun yang diproduksi di wilayah ini dilakukan melalui kerja paksa,” ujar politikus Republik ini.

BACA JUGA: Pemerintah Tiongkok Dituduh Kontrol Kelahiran untuk Menekan Jumlah Populasi Muslim Uighur

PBB Berikan Laporan Penindasan Tiongkok Atas Etnis Uighur

PBB melalui para relawan, aktivis dan badan pengungsi melaporkan penindasan terhadap etnis minoritas Uighur. Dalam laporan yang dikeluarkan di awal bulan ini disebutkan, “jutaan etnis Uighur dan Muslim lainnya ditahan di kamp penampungan di Xinjiang.”

Laporan dari Lembaga Kebijakan Strategis Australia pada Maret 2020 menyatakan hal yang mirip dengan PBB.  Disebutkan bahwa sekitar 80.000 orang Uighur dipindahkan dari Xinjiang ke pabrik-pabrik di seluruh Tiongkok antara tahun 2017 hingga 2019.

Temuan tersebut juga menunjukkan “kondisi yang sangat menggambarkan kerja paksa” sesuai dengan definisi Organisasi Buruh Internasional atau ILO.

Namun, Tiongkok menyatakan bahwa kamp magang yang mereka bangun adalah sarana pelatihan. Di mana para pengungsi dijauhkan dari paham terorisme dan ekstrimisme, serta diberi keterampilan baru.

Melalui Jubir Kementerian Luar Negeri, Geng Shuang membantah hal itu. Secara konsisten Tiongkok menolak disebut telah melakukan proses kerja paksa dan penyiksaan terhadap etnis minoritas.

BACA JUGA: Rencana Turki Alih Fungsikan Hagia Sophia Menjadi Masjid Ditentang Gereja Ortodoks Rusia

Sanggahan dari Merk dan Perusahaan AS

Beberapa merk asal AS yang memiliki pabrik atau pemasok bahan baku dari Xinjiang langsung bereaksi. Sanggahan bahwa produk mereka menggunakan tenaga kerja paksa dari etnis Uighur dilakukan Nike dan Patagonia serta beberapa merk lain.

Nike menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan pemasok dari Xinjiang. Perusahaan itu telah “meninjau pemasok di wilayah selain Xinjiang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko potensial” terhadap etnis Uighur dan minoritas lainnya.

Sementara pada Januari tahun lalu, Badger Sportswear telah memutuskan kerja sama dengan perusahaan rekanannya di Tiongkok. Sebab, pasokan barang diketahui berasal dari pabrik di dalam kamp penampungan Uighur di Xinjiang.

Dua merk terkenal lainnya, yaitu Coca-Cola dan Patagonia, meyakinkan bahwa produk mereka bersih. Keduanya juga menyatakan menentang program kerja paksa yang dilakukan pemerintah Tiongkok.

BACA JUGA: Hampir Dua Tahun, Nasib Duo Michael Terkatung-Katung di Penjara Tiongkok

Sanksi dari Tiongkok untuk Anggota Legislatif AS

Tindakan AS menolak barang dari Xinjiang dan wilayah barat laut lainnya dibalas oleh Tiongkok. Hal tersebut karena tindakan AS yang menuduh kebijakan terhadap Muslim Uighur di distrik Xinjiang dianggap telah melanggar batas privasi Tiongkok.

Sanksi korespondensi yang dijatuhkan terhadap para anggota legislatif AS diumumkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Senin lalu.

Hal itu juga meliputi pembekuan aset, pelarangan memasuki wilayah Tiongkok dan larangan bagi warganya melakukan transaksi bisnis dengan AS.

Mereka yang terkena sanksi dari Tiongkok adalah Senator Ted Cruz, Duta Large for International Religious Freedom (LIRF) Sam Brownback, Senator Marco Rubio dan Politikus Chris Smith. Kongres-Komisi Eksekutif AS juga tak luput dari sanksi tersebut.

Hua Chunying dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa tindakan Amerika “mencederai norma-norma dasar hubungan bilateral Tiongkok-AS.” Menurutnya, AS telah berusaha mengintervensi kebijakan dalam negerinya.

Senator Rubio, Cruz dan Smith yang merupakan pendukung setia Trump dalam pemilihan Presiden AS pada November mendatang tidak ambil pusing terhadap sanksi yang dijatuhkan.

“Mungkin mereka tidak menyukai saya?” cuit Marco Rubio di Twitter pribadinya.

BACA JUGA: Industri Utama AS Terancam Bangkrut, Ini Kebijakan dari Pemerintahan Trump

Sejarah Panjang Konflik di Uighur

Etnis Uighur atau juga dikenal dengan etnis minoritas Muslim Uighur adalah penduduk yang mendiami wilayah Xinjiang sejak abad ke 10. Secara budaya, etnis ini memiliki kemiripan dengan penduduk negara-negara Asia Tengah dan Turki.

Islam telah berperan besar di wilayah Xinjiang dan sekitarnya pada abad ke 16. Semenjak itu, etnis Uighur diidentifikasi sebagai Muslim. Mereka merupakan satu dari 55 etnis minoritas di wilayah kekuasaan Tiongkok.

Xinjiang sendiri merupakan wilayah perfektur terbesar di Tiongkok. Daerah itu berbatasan dengan Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Pakistan dan India.

Wilayah ini sempat memiliki otonomi dan kemerdekaan pendek sebelum akhirnya secara resmi diambil alih Tiongkok pada tahun 1949.

Perbedaan budaya dan agama banyak disebut-sebut sebagai akar kerusuhan di Xinjiang. Partai Komunis menekan kebebasan beragama Etnis Uighur. Salah satunya adalah isu pembatasan jumlah masjid dan menekan sekolah-sekolah agama.

Bentrokan berdarah bertambah kerap sejak 2009. Lalu mencapai puncaknya pada tahun 2013-2014. Kerusuhan berskala besar di ibu kota distrik tersebut menewaskan paling tidak 120.000 orang.

Kerusuhan tersebut berbuntut pada penangkapan, pengusiran dan pembakaran pemukiman penduduk Uighur. Pemerintah Tiongkok menyalahkan gerakan perlawanan rakyat Uighur. Termasuk kerusuhan di Stasiun Kunming yang menewaskan 200 orang etnis Han.

Sementara, etnis Uighur menuntut kebebasan dan penghapusan pengekangan terhadap mereka. Termasuk kebebasan menjalankan ajaran agama.

Hingga kini, konflik antara Tiongkok dan Etnis Uighur belum berakhir. Perlakuan kerja paksa dan pengumpulan penduduk di kamp-kamp di Xinjiang menjadi rentetannya. Selain itu juga dilakukan pemasangan kamera pengintai di rumah-rumah penduduk.

Peningkatan pengawasan pada mereka yang terlihat sebagai ‘ekstrimis beragama’ juga terjadi. Misalnya memelihara janggut, berhenti minum-minum dan memiliki sajadah.

Partai Komunis Tiongkok menyatakan kamp yang mereka dirikan tersebut sebagai ‘kamp pendidikan ulang’. Dengan tujuan menetapkan kembali dan mengubah identitas, kepercayaan, serta pandangan politik para penduduk Uighur.

Hal itulah yang dituduhkan oleh PBB dan AS khususnya. Kamp-kamp tersebut diduga dijadikan tempat kerja paksa selain sebagai penampungan dan pemukiman etnis Uighur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *