Diskriminasi Gender Lowongan Kerja di Tiongkok: Seksisme yang Melanggeng

RUANGNEGERI.com – Menyambut hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei, Human Rights Watch (HRW) mendorong pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri diskriminasi gender dalam rekrutmen pegawai negerinya.

HRW melaporkan bahwa sampai saat ini, aturan mempekerjakan pegawai hingga aturan di tempat kerja secara umum yang diatur oleh hukum setempat memang masih banyak yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Hal ini menuai banyak kritik karena kontradiktif dengan klaim pemerintah yang berkomitmen untuk menegakkan kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Christine M. Bulger (2000) dalam tulisan berjudul Fighting Gender Discrimination in the Chinese Workplace menyebutkan bahwa masih berlangsungnya tindakan diskriminasi gender di lingkungan kerja adalah disebabkan setidaknya karena tiga faktor.

Yakni belum adanya kejelasan kejelasan status secara konstitusional, masih adanya halangan dari aspek hukum dan sistem peradilan serta aspek kultural, yakni perasaan inferior terhadap perempuan Tiongkok.

HRW mencatat bahwa di tahun 2018 misalnya, satu dari lima lowongan pekerjaan untuk pegawai sipil bersifat diskriminatif dengan secara spesifik menyebutkan, “pelamar laki-laki lebih diinginkan” serta “khusus laki-laki” dalam spesifikasi pegawai yang dicari.

Sekalipun ada penyebutan perempuan dalam iklan lowongan kerja, penyebutan tersebut malah melakukan objektivikasi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai nilai tawar untuk para pelamar laki-laki.

Hal ini terjadi dalam iklan lowongan kerja yang dipublikasikan beberapa perusahaan ternama di negeri Tirai Bambu tersebut. Alibaba dan Baidu adalah contoh dari perusahaan yang mengiming-imingi para pelamar laki-laki dengan kerja bersama perempuan cantik.

Dalam laporan ‘Only Men Need Apply’: Gender Discrimination in Job Advertisements in China, yang dirilis oleh Human Rights Watch pada tahun 2018, diketahui bahwa dari keseluruhan jumlah perempuan di sana yang termasuk dalam angkatan kerja, hanya 63 persen saja yang memiliki pekerjaan.

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan di wilayah urban pun meningkat. Di tahun 2010, perempuan disebutnya hanya mendapatkan gaji 67 persen dari gaji laki-laki. Sata satu dekade sebelumnya, yakni tahun 2000, perempuan digaji sekitar 70 persen dari gaji laki-laki.

Diskriminasi gender dalam mempekerjakan pegawai pun disinyalir sebagai alasan utama besarnya kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut lagi, lowongan pekerjaan yang tersedia bagi perempuan pun umumnya mensyaratkan beberapa kriteria fisik secara khusus. Ketentuan-ketentuan seperti berpenampilan menarik, memiliki warna kulit yang bagus hingga memiliki suara manis dan indah.

Hal-hal yang nampak kurang relevan namun harus dipenuhi oleh perempuan untuk terjun ke lapangan kerja. Sementara itu, pera pelamar laki-laki tidak dibebankan dengan persyaratan semacam ini.

Proses rekrutmen yang sangat diskriminatif dan mengobjektivikasi perempuan ini pun menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman bagi perempuan.

Tindakan pelecehan hingga kekerasan seksual yang banyak dialami perempuan Tiongkok di tempat kerja merupakan dampak dari iklan lowongan pekerjaan yang memang mengobjektivikasi mereka.

Iming-iming “teman kerja cantik” yang banyak diterima oleh pelamar laki-laki membuat mereka merasa bahwa objek mendapatkan teman kerja perempuan adalah hal lumrah. Hal itu juga dianggap sebagai bagian dari keuntungan pekerjaan mereka.

Di tahun 2020, tidak banyak kemajuan dalam penuntasan diskriminasi gender di negara tersebut. Dari seluruh lowongan pekerjaan tenaga sipil yang dipublikasikan pemerintah Tiongkok tahun ini, tercatat hanya berkisar 11 persen dari lowongan tersebut masih bersifat diskriminatif.

Angka ini sudah mengalami penurunan setelah sebelumnya lowongan diskriminatif bagi pegawai sipil di tahun 2019 dan 2018 mencapai hingga 19 persen.

Meskipun demikian, penurunan angka tersebut bukan terjadi karena upaya peniadaan diskriminasi gender oleh pemerintah. Melainkan karena kementerian yang paling diskriminatif, yakni Kementerian Keamanan Maritim, memang tidak membuka lowongan di tahun ini.

Selama ini, pemerintah Tiongkok sering kali menggunakan spesifikasi kerja seperti, waktu lembur yang panjang, beban kerja yang banyak dan sering bepergian sebagai alasan untuk mengeksklusikan perempuan dari lowongan pekerjaan.

Tidak hanya itu, publikasi lowongan pekerjaan pegawai sipil di Tiongkok juga sering kali dibuat terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Lowongan pekerjaan khusus laki-laki pun biasanya memiliki posisi yang lebih strategis seperti di pemerintahan dan Partai Komunis Tiongkok dengan bayaran yang lebih tinggi, jaminan pensiun dan kesehatan, serta keuntungan lainnya.

Hal ini tentunya mempersempit kesempatan perempuan untuk dapat berkarya, mengembangkan diri serta memperbaiki derajat hidupnya.

Serangkaian kebijakan ini menunjukkan kultur lingkungan kerja di lembaga pemerintahan yang masih sangat seksis. Kesempatan perempuan untuk berkarya di ranah publik dihalangi dengan alasan-alasan yang melanggengkan stereotip perempuan untuk tetap berada di ranah privat.

Laura J. Shepherd (2010) dalam buku berjudul Gender Matters in Global Politics menggarisbawahi bahwa gagasan mengenai peran, stereotip hingga kepentingan gender hanyalah konstruksi sosial.

Hal itu karena menurutnya, konsep ‘laki-laki’ dan ‘perempuan’ yang melekat di masyarakat adalah hasil pengisahan dan percontohan berulang kali.

Dampaknya, konstruksi sosial tersebut membuat individu yang termasuk dalam kelompok gender diharapkan untuk berlaku sesuai dengan ‘normalitas’ yang sesuai dengan kelompok gendernya.

BACA JUGA: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Budaya Seksisme yang Terus Berlangsung

Bukannya tidak ada upaya dari pemerintah Tiongkok untuk menekan diskriminasi gender di lingkungan kerja. Iklan-iklan lowongan tenaga kerja yang mengeksklusi perempuan pun sebenarnya sudah melanggar banyak aturan legal formal.

Sebenarnya sudah ada beberapa payung hukum di negara tersebut. Seperti Hukum Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan, Hukum Promosi Ketenagakerjaan hingga ketentuan-ketentuan tentang Layanan dan Manajemen Ketenagakerjaan yang melarang diskriminasi gender dalam bentuk apa pun.

Namun sayangnya, hukum dan regulasi anti diskriminasi gender yang disebutkan di atas masih belum memiliki mekanisme pelaksanaan yang efektif. Sejak 2013, kebanyakan manifestasi dari hukum ini adalah membawa iklan lowongan pekerjaan yang diskriminatif ke pengadilan.

Beberapa tuntutan memang berhasil dimenangkan, namun sanksi bagi pelanggar hanya berupa denda dengan jumlah yang tidak terlampau besar.

Akhirnya, hukuman yang diberikan dipandang tidak signifikan dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, aturan preventif tindakan diskriminasi di lingkungan kerja pun tidak ada tindak lanjutnya.

Selain itu, diskriminasi terkait kehamilan terhadap pekerja perempuan Cina pun semakin meningkat. Dalam beberapa kasus, bahkan ada perusahaan yang memotong gaji hingga merumahkan pekerja perempuan yang sedang hamil.

Fenomena ini menempatkan kondisi kesetaraan gender di Tiongkok pada posisi 106 dari 153 negara dalam survei yang dilakukan oleh World Economic Forum.

BACA JUGA: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Sulitnya mengeliminasi kultur seksis dan patriarkis dari lingkungan pemerintahan menunjukkan keengganan pemerintah negara tersebut untuk lebih peka terhadap isu-isu internasional kontemporer.

Di kancah internasional, sudah banyak tata kelola yang membantu mengadvokasikan kepentingan dan hak-hak perempuan yang masih tertindas. Aktor-aktor internasional non-negara pun banyak bermunculan untuk membantu menekan pemerintah yang masih abai hak-hak perempuan di negaranya.

Diskursus mengenai pentingnya gender dalam politik global mulai banyak disadari aktor internasional sejak Laura J. Shepherd merilis bukunya yang berjudul Gender Matters in Global Politics pada tahun 2010.

Melalui buku tersebut, ia menegaskan pentingnya studi gender dalam hubungan internasional dengan menekankan bahwa pada realitasnya politik global dijalankan oleh tubuh-tubuh yang memiliki gender.

Oleh karena itu, penting untuk menyadari kepentingan dari setiap kelompok masyarakat yang diasosiasikan dengan gender tersebut.

Menanggapi berbagai tindakan diskriminasi gender di Tiongkok yang tak kunjung membaik, sebenarnya sudah cukup banyak aktor internasional menekan pemerintahnya untuk membereskan persoalan ini.

Human Rights Watch bahkan secara konsisten merilis laporan terkait kondisi diskriminasi gender yang terjadi di sana. Media-media internasional pun ramai menyoroti dan menekan pemerintah Tiongkok untuk lebih tegas dalam menegakkan hukum anti diskriminasi gender.

Otoritas di sana sudah seharusnya menyadari bahwa isu diskriminasi gender, khususnya di lingkungan kerja, adalah persoalan serius. Sebab di tahun 2018 saja, dari total 1.4 miliar penduduk Tiongkok terdapat sekitar 713 juta untuk pria, dan 682 juta adalah wanita.

Secara persentase, jumlah perempuannya telah mencapai 48 persen dari total penduduk Tiongkok. Jumlah tersebut naik cukup signifikan setelah One Child Policy diberlakukan pada tahun 1979.

Melalui kebijakan tersebut (khususnya di pedesaan), masih diperbolehkan memiliki anak kedua jika anak pertamanya adalah perempuan.

Apabila pemerintah mau tegas menindak diskriminasi gender di lingkungan kerja, partisipasi tenaga kerja dan produktivitas di negaranya dapat meningkat secara signifikan.

Perempuan di mana pun, termasuk juga di Indonesia, sudah selayaknya mendapatkan kesempatan kerja dan pengembangan diri yang setara dengan laki-laki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *