Dicurigai Membahayakan Keamanan Nasional, TikTok Terancam Dilarang di AS

RUANGNEGERI.com – Aplikasi video pendek asal Tiongkok, TikTok, terancam akan dilarang beredar dan digunakan di seluruh wilayah Amerika Serikat. Hal itu ditengarai karena terkait dengan keamanan data pengguna yang tidak terjamin.

Pemerintah sedang mencari opsi yang tepat untuk aplikasi ini. “Kami mungkin akan melarangnya beredar,” ujar Presiden Donald Trump. “Mungkin juga akan melakukan opsi lain,” lanjutnya.

AS mengkhawatirkan aplikasi video tersebut akan mengancam keamanan nasional terkait tidak amannya data pengguna aplikasi ini. Beberapa opsi telah diajukan untuk mengatasinya.

Beredar kabar bahwa selain melarang TikTok, pemerintahan Trump justru memberi opsi jual beli. Yakni dengan meminta ByteDance, provider TikTok, untuk menjual aplikasinya.

Rumor lain mengatakan bahwa dua perusahaan AS yang berpotensi membeli TikTok adalah Micosoft dan Redmond. Sebelumnya, Sequoia dan General Atlantic telah menawar TikTok seharga AS $ 50 juta atau setara dengan Rp 732 miliar.

Namun dewan eksekutif TikTok menganggap harga tersebut “terlalu murah untuk aplikasi tersebut”. Dewan eksekutif ByteDance sendiri tidak mau menanggapi rumor penawaran tersebut lebih jauh. Mereka tetap “optimis TikTok akan bertahan dalam jangka waktu panjang.”

Opsi membeli TikTok adalah salah satu dari sekian opsi yang mungkin akan diambil oleh pemerintah AS. Akuisisi aplikasi video pendek tersebut bernilai lebih. Mengingat, TikTok adalah salah satu aplikasi paling sukses yang dikeluarkan oleh perusahaan asal negeri Tirai Bambu dalam beberapa tahun tahun terakhir ini.

Memiliki TikTok atau melarangnya digunakan di AS, menurut Trump adalah opsi terbaik. Lembaga Perbendaharaan Negara AS sendiri melalui Steve Mnuchin membenarkan hal itu.

Melansir dari Reuters (01/08/2020), TikTok saat ini berada “di bawah pengawasan keamanan nasional” oleh Komite Investasi Asing AS. Rekomendasi terkait aplikasi ini akan diserahkan pada Presiden Trump pekan ini.

Terkait kekhawatiran akan keamanan data serta rahasia negaranya, AS telah mengambil langkah. Komite Senat A.S. untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan telah mengeluarkan nota.

Pegawai pemerintahan di AS telah dilarang menggunakan TikTok untuk merekam aktivitas pemerintahan. Hal yang sama telah diputuskan melalui vote oleh DPR negeri Paman Sam tersebut.

Pihak TikTok sendiri berjanji akan lebih proaktif. Menghadapi masalah keamanan data ini, TikTok akan meningkatkan pengamanan aplikasinya. CEO TikTok, Kevin Mayer, mengatakan bahwa perusahaannya “berkomitmen untuk mengikuti hukum AS.”

Mayer juga bahkan memberi kesempatan para ahli teknologi AS untuk memeriksa kode algoritma aplikasi itu. Termasuk mengamati kebijakan mereka.

BACA JUGA: Facebook, WhatsApp, Google, Telegram, TikTok, dan Twitter Memblokir Data Bagi Pemerintah Hong Kong

Kelalaian ByteDance

Masalah berawal ketika ByteDance tidak mendaftarkan aplikasinya ke Komite Investasi Asing AS. TikTok adalah aplikasi yang diluncurkan ByteDance pada tahun 2017 silam, setelah berhasil mengakuisisi aplikasi Musical.ly yang sudah lebih dulu populer di AS dan Eropa.

Penggabungan keduanya kini menghasilkan TikTok yang lebih mudah dioperasikan, menyenangkan dan populer khususnya bagi kaum milenial dan generasi Z.

Mengutip dari laman berita Associated Press (01/08/2020), pada peluncurannya di tahun 2018, aplikasi video pendek ini mencuri perhatian khalayak. Termasuk remaja di Amerika. Namun, ByteDance tidak mendaftarkan TikTok untuk sertifikasi keamanan publik.

Investigasi terhadap TikTok mulai dijalankan AS pada tahun 2019. Kebijakan itu seiring dengan semakin hati-hatinya sikap Amerika Serikat terhadap aplikasi yang dapat mengidentifikasi warganya. Aplikasi yang menggunakan data pribadi akan lebih diawasi. Terutama jika di antara penggunanya ada personel militer dan intelijen AS.

Sebelum TikTok, beberapa aplikasi dari Tiongkok juga telah dibeli atau dilarang di AS. Tahun 2018, Ant Financial China batal membeli MoneyGram International Inc., sebagai akibat dari tekanan Washington.

Kekhawatirannya yang tinggi terhadap keamanan data juga membuat Beijing Kunlun Tech menjual Grindr bersikap timbal balik kepada negeri Paman Sam. Aplikasi itu dibeli Komite Investasi Asing sebesar 620 juta Dollar.

ByteDance merupakan perusahaan startup terbesar Tiongkok yang ingin dibeli AS. Harganya diperkirakan sekitar 140 miliar Dollar. Itu terjadi terutama setelah Softbank Group Corp ikut menjadi penanam saham di awal 2020 lalu.

Selain TikTok, perusahaan ini juga memiliki beberapa aplilkasi populer lain. Seperti Duoyin (TikTok versi Tiongkok) dan aplikasi berita Jinri Toutiao. Sebuah aplikasi streaming video bernama Xigua.

Selanjutnya, Pipixia yang merupakan aplikasi untuk lelucon. Juga ada produk aplikasi streaming musik Resso. Pendapatan iklan dari beragam aplikasi ini adalah penopang utama ByteDance.

BACA JUGA: Di Bawah Paksaan, Google Akhirnya Bersedia Membayar Media untuk Artikel Berita

TikTok di Pusaran Persaingan AS-Tiongkok

Bukan rahasia lagi bahwa tahun 2020 dibuka dengan perseteruan dagang dua negara besar tersebut. Dari masalah penyebaran Covid-19 hingga Huawei. Persoalan juga ditambah dengan peselisihan tentang Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang disahkan pemerintah Tiongkok beberapa waktu lalu.

Selain itu, AS juga menuduh Tiongkok melakukan praktek kerja paksa atas kaum minoritas Muslim di Uighur. AS kemudian memboikot beberapa produk dari Tiongkok.

TikTok yang hadir dua tahun lalu makin terkenal akhir-akhir ini. terutama di kalangan remaja Amerika. Tercatat, beberapa gerakan yang dilakukan penggunanya berpengaruh masif terhadap negara itu.

Salah satunya kasus yang menghebohkan dunia adalah adanya reservasi tanpa kehadiran saat kampanye Presiden Trump di Tulsa bulan Juni lalu.

Secara politik, mudah dilihat bahwa titik lemah TikTok adalah lebih karena kepemilikan Tiongkok di dalamnya. AS mengkhawatirkan akan terjadi penangkapan atau tindakan yang membahayakan bagi warganya.

Terutama pada video berkonten sensitif dan menyinggung kebijakan Tiongkok. Juga bocornya rahasia negara secara tidak sengaja. Selain itu juga adanya kekhawatiran data warganya yang menggunakan TikTok dapat mudah dimanfaatkan dimanfaatkan oleh Beijing.

Namun demikian, TikTok menyanggah bahwa data mereka mudah dicapai pemerintah Tiongkok. ByteDance sendiri terlihat mengupayakan diri agar lebih renggang dari Tiongkok.

Penunjukan Kevin Mayer, seorang mantan eksekutif top Disney sebagai CEO adalah salah satu langkahnya. Pihak ByteDance juga meyakinkan bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan bisa mengakses data.

Namun mereka menolak untuk mengedit video atau memotong bagian yang sensitif terhadap pemerintahan Tiongkok. Sebab hal itu dianggap tidak sesuai dengan “jiwa bahagia dan mudah berkreasi” khas yang ditawarkan TikTok.

Sementara, AS tetap berupaya untuk meminimalisir hubungan dengan perusahaan asal Tiongkok. Terutama setelah mencuatnya tuduhan kasus Huawei dan ZTE yang berhubungan dengan dugaan spionase.

Negara yang berafiliasi dengan Tiongkok juga tak lepas dari pembatasan tersebut. Tahun 2018 misalnya, Broadcom Singapura batal membuat chip teknologi komunikasi untuk Qualcomm.

Selain AS, beberapa negara lain juga melarang penggunaan TikTok bagi warganya. Salah satunya India, yang memblokir aplikasi ini beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, India dan Tiongkok terlibat perseteruan yang memanas di daerah perbatasan kedua negara tersebut. Wilayah Lembah Galwan dan sekitarnya adalah lokasi yang disengketakan.

Selain kepentingan ekonomi, India juga mengkhawatirkan kekuatan militernya akan tersaingi oleh Tiongkok. India berupaya untuk mempertahankan dominasi militer di daerah perbatasan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *