Diboikot, Facebook Akan Melabeli Postingan yang Melanggar Ketentuan

RUANGNEGERI.com – Facebook dikabarkan mengalami pemboikotan oleh perusahaan-perusahaan besar terkait banyaknya konten bermuatan kebencian.

Melansir dari Reuters (26/06/2020), saham Facebook turun hingga 8% akibat aksi ini. Menanggapi hal itu, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, menegaskan bahwa pihaknya akan mulai melabeli semua postingan berbau ujaran kebencian dan memecah belah.

Bahkan unggahan dari para politikus, termasuk Presiden Donald Trump yang kini sedang sibuk berkampanye menguasai Gedung Putih untuk kedua kalinya.

“Tidak ada pengecualian untuk politisi dalam kebijakan apa pun,” ujar Zuckerberg di laman Facebook miliknya. Lebih lanjut, Facebook akan memberi label khusus pada postingan yang berbau politik.

Untuk postingan pemilu presiden AS November mendatang, akan dilabeli dan diarahkan pada otoritas pemerintah yang berwenang. Begitu pun untuk yang terindikasi hoax akan di-banned. Langkah ini diambil Facebook setelah aksi pemboikotan terhadap Facebook Ads yang dilancarkan perusahaan-perusahaan besar.

Tercatat beberapa perusahaan besar lainny seperti Unilever, The Coca Cola Company, Dove, Honda, Pigeon dan Verizon ikut berpartisipasi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengancam menarik iklannya.

Tindakan ini dilakukan selama isi Facebook didominasi oleh ujaran kebencian, hoax dan politik adu domba. Begitu pun juga terkait postingan berbau rasisme.

Sebelumnya, Facebook telah mendapat kritikan dari pengguna, karyawan dan para pengiklan. Terkait dengan banyaknya postingan Donald Trump yang ‘tidak pada tempatnya’ dan dibiarkan tanpa ada tindakan.

Saat itu Zuckerberg menganggap bahwa media sosial tidak seharusnya menyaring setiap postingan. Masyarakat berhak mendengar setiap pernyataan dari politikus. Tanpa sensor.

Sementara di Twitter, postingan Trump telah dilabeli ‘fact checking’. Sarah Personette menyatakan hal itu menunjukkan bahwa pengguna Twitter berhak “mencari dan menerima informasi yang otentik dan kredibel.”

Kebijakan Facebook untuk melabeli setiap postingan yang melanggar ketentuan ini akan membuatnya berhadapan langsung dengan Trump. Namun Zuckerberg menegaskan bahwa Facebook akan tetap melakukan langkah tersebut agar penggunanya terhindar dari hoax tentang pemilu.

Salah satunya adalah akan menghapus postingan terkait kondisi pemilihan paling tidak 72 jam sebelum pemilu berlangsung.

BACA JUGA: Di Bawah Paksaan, Google Akhirnya Bersedia Membayar Media untuk Artikel Berita

Gerakan “Stop Hate For Profit” yang Mengguncang Facebook

Pemboikotan terhadap Facebook Ads dimulai sejak adanya gerakan “Stop Hate For Profit”.

Gerakan tersebut banyak disinyalir diinisasi beberapa lembaga kemanusiaan, khususnya terkait dengan kematian George Floyd yang membayang-bayangi ancaman rasisme di Amerika Serikat.

Floyd sendiri adalah aktivis yang tewas saat aksi demonstrasi anti rasisme di AS. Gerakan ini secara spesifik mengajak para pemasang iklan untuk berhenti beriklan di media sosial hingga akhir tahun.

Tujuan dari gerakan “Stop Hate For Profit” adalah untuk mengajak perusahaan-perusahaan agar ikut berpartisipasi melawan ujaran kebencian dan hoax. Termasuk postingan politik, rasisme, adu domba dan pernyataan provokatif.

Gerakan ini bergulir cepat dan semakin membesar seperti bola salju. Dimulai oleh beberapa perusahaan lokal, aksi boikot juga merambah pada perusahaan besar. Bahkan di luar Amerika.

Unilever menyatakan pihaknya akan menghentikan iklan di media sosial. Termasuk Facebook, Instagram dan Twitter. Merk yang berbasis di Inggris dan Belanda itu akan berhenti beriklan di platform media sosial hingga akhir tahun.

Menurut perwakilan Unilever, beriklan di sana “tidak akan menambah nilai bagi masyarakat” saat ini. Tindakan Unilever dengan cepat diikuti oleh sekitar 90 perusahaan besar di dalam dan luar AS.

Gerakan tersebut menyebabkan saham Facebook turun hingga 8%. Dengan kerugian ditaksir mencapai 50 juta Dollar atau sekitar 734 miliar Rupiah.

BACA JUGA: Perekonomian Negara Maju Belum Berdaya Mengatasi Dampak Covid-19

Menurut analis eMarketer Nicole Perrin, Unilever memiliki kemampuan tersendiri untuk “membujuk pengiklan merek lain untuk mengikuti jejaknya.”

Selain Unilever, The Coca Cola Company juga menyatakan akan menghentikan iklan hingga 30 hari ke depan. Sementara merk Ben&Jerry serta Dove mengikuti jejak Unilever memasang iklan di sosial media hingga Desember 2020.

Menurut Direktur Center for Civic Media, Ethan Zuckerman, semua hal ini menunjukkan pentingnya peran Facebook dalam “Menyebarkan disinformasi selama pemilu mendatang.” Namun tindakan Facebook untuk melabeli postingan spesifik dapat diapresiasi karena dapat menurunkan ketegangan politik dan rasisme.

Tinggal seberapa cerdas artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dimiliki Facebook dalam mengidentifikasi postingan merugikan tersebut. Walau akan ada kesalahan pelabelan, namun masih bisa diabaikan oleh penggunanya.

Melabeli postingan berisi ujaran kebencian, adu domba, rasis dan hoax akan membuat konten Facebook kembali kondusif. Pengguna akan mengabaikan tautan dan postingan tersebut.

Konten hoax juga akan mudah terdeteksi saat secara otomatis terlabeli. Walau masih ada kemungkinan kesalahan pelabelan, namun langkah ini “Akan mengurangi dampak kampanye,” pungkas Zuckerman.

Selain Facebook, Twitter juga telah lama dikritik penggunanya terkait konten. Twitter dianggap terlalu banyak memuat postingan dengan ujaran kebencian dan informasi yang salah. Didesak untuk melakukan pembersihan dugaan pelanggaran, Sarah Personette menyatakan bahwa Twitter telah mengembangkan kemampuan platformnya .

“Akan ada perlindungan dan filter untuk menyaring postingan lebih lanjut. Serta kebijakan untuk melindungi percakapan publik”, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *