Demi Mengembalikan Beasiswa Veronica Koman, Tim Solidaritas Papua Turun Tangan

RUANGNEGERI.com – Kasus Veronica Koman kembali mencuat ke publik. Berita tersebut kembali muncul ke permukaan karena aksi dari Tim Solidaritas Rakyat Papua. Mereka dikabarkan memberikan uang sebesar Rp. 773 juta kepada Kementerian Keuangan.

Jumlah itu merupakan dana beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang pernah diberikan kepada aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.

Melansir dari Kompas.com (13/08/2020), Veronica Koman dituntut pemerintah untuk mengembalikan dana beasiswa yang pernah dia terima. Ia mendapatkan beasiswa S2 di Australia dan mengambil program Master bidang Hukum di Australian National University.

BACA JUGA: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Pembelaan dan Serangan Balik Veronica Koman

Dalam pembelaanya, Veronica Koman menyebut dirinya diminta mengembalikan dana beasiswa. Hal itu sebagai hukuman finansial agar dirinya bisa berhenti bertindak dalam advokasi sejumlah kasus dan isu HAM yang ada di Papua.

Ia juga mengatakan jika keputusan untuk meminta kembali dana beasiswa itu adalah dari pemerintah. Sebab, dirinya dituduh tak kunjung kembali ke Indonesia begitu masa pendidikannya selesai.

Dalam kesempatan yang berbeda, Veronica telah memberikan klarifikasi. Bahwa sebenarnya dia sudah pulang ke Indonesia, begitu pendidikan yang dia tempuh selesai, yakni pada tahun 2018.

Ia mengaku kembali pulang ke Indonesia pada tahun 2018. Tepatnya ke Papua untuk melakukan advokasi pada kasus HAM yang terjadi di sana. 

Veronica juga menyatakan dirinya pernah berbicara di sebuah forum yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa bulan setelahnya, yakni pada tahun 2019.

Forum tersebut digelar di Swiss, dan setelah mengemukakan pendapatnya dalam acara tersebut dia juga kembali pulang ke Indonesia. Ia memberikan bantuan hukum kepada sejumlah aktivis Papua dalam tiga persidangan yang berbeda.

Dengan penjelasan kepulangan dirinya ke Indonesia itu, Veronica menunjukkan bukti sebagai bantahan atas tuduhan yang dialamatkan oleh pemerintah bahwa dirinya tak pernah kembali ke Indonesia. Sehingga harus mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya.

Veronica kemudian memberikan serangan balik kepada pemerintah Indonesia. Wanita kelahiran tahun 1988 itu menuduh pemerintah telah mengabaikan fakta yang dia kemukakan untuk kembali pulang ke Indonesia. Ia juga menunjukkan sejumlah ancaman yang diterimanya. 

“Saya meminta kepada pemerintah, khususnya Menkeu Sri Mulyani agar bisa bertindak secara adil dan berada di posisi netral dalam melihat persoalan yang tengah saya hadapi. Sehingga tidak menjadi bagian dari lembaga yang berkeinginan untuk menghukum saya, karena kapasitas saya yang menjadi pengacara dan memberikan pembelaan HAM kepada masyarakat Papua,” ungkap Veronica dalam sebuah surat. 

BACA JUGA: Cacat Logika Omnibus Law RUU Cipta Keja dari Aspek Lingkungan

LPDP Sebut Veronica Tidak Penuhi Kewajiban

Pihak LPDP yang berada di bawah Kemenkeu, kemudian juga turut memberikan bantahan atas pernyataan Veronica tersebut. Pihak Kemenkeu menyebutkan bahwa Veronica tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya setelah dia dinyatakan telah menjadi alumni.

Dalam keterangan tertulis secara resmi, pihak LPDP, sebagaimana dilansir di laman berita Detik.com (13/08/2020),  menyatakan: “usai menjadi alumni, Veronica Koman Liau tidak memenuhi kewajibannya untuk kembali pulang ke Indonesia untuk berkarya.”

Adapun LPDP menyebut apa yang dilakukan kepada Veronica sudah sesuai dengan proses. Hal itu juga diberlakukan kepada mahasiswa lain penerima beasiswa yang tidak menjalankan kewajiban seperti seharusnya.

Pemberian dana beasiswa itu menurutnya juga dilindungi oleh kontrak. Bagi mereka yang melanggar, tentu akan mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya.

LPDP kemudian menjelaskan sejumlah data terkait pendidikan Veronica di Australia. Disebutkan bahwa Veronica dinyatakan lulus pada tahun 2019. Veronica sendiri telah melakukan pelaporan kelulusannya di tanggal 23 September 2019 melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi yang dimiliki oleh LPDP.

Namun dalam pelaporan itu, pihak LPDP mengatakan jika Veronica tidak memberikan data yang lengkap seperti yang dibutuhkan.

Berdasarkan hal itu, diterbitkanlah Surat Keputusan Direktur Utama LPDP mengenai Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa yang tertulis sebesar Rp773.876.918. Surat keputusan itu diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2019. 

Kemudian pada tanggal 22 November 2019, pihak LPDP menerbitkan surat penagihan pertama kepada yang bersangkutan.

Permintaan pengembalian dana beasiswa itu, baru dijawab oleh Veronica Koman pada tiga bulan setelahnya, yakni tanggal 15 Februari 2020. Ia mengajukan sistem pengembalian dana dengan cara diangsur sebanyak 12 kali. 

Kemudian Veronica menyerahkan cicilan pertama pengembalian dana beasiswa pada bulan April 2020, sebanyak Rp. 64,5 juta.

Namun cicilan berikutnya tak kunjung Veronica berikan, hingga kemudian pihak LPDP melayangkan surat penagihan kembali pada tanggal 15 Juli 2020.

BACA JUGA: Meski Vokal Kritik Pemerintah, Fadli dan Fahri Dapat Bintang Kehormatan dari Jokowi

Tim Solidaritas Papua Bantu Veronica

Mengetahui adanya masalah dalam pengembalian dana beasiswa itu, sejumlah kelompok solidaritas Papua dan internasional mencoba memberikan bantuan kepada Veronica. Mereka kemudian melakukan penggalangan dana, yang digunakan untuk mengembalikan dana beasiswa sebagaimana ditagih oleh pemerintah.

Kelompok solidaritas itu menilai selama ini ia cukup vokal dalam memperjuangkan sejumlah isu. Khususnya terkait isu HAM yang kerap dialami masyarakat Papua. Dengan begitu, mereka kemudian merasa harus turut andil membantu permasalahan yang dihadapi oleh Veronica.

Pada tanggal 16 September 2020 kemarin, perwakilan dari tim solidaritas Papua mendatangi kantor LPDP yang berada di Jakarta Pusat. Tujuan kedatangannya adalah untuk menyerahkan secara simbolis kekurangan pengembalian dana beasiswa yang diterimanya.

Sayangnya, acara simbolis itu gagal terwujud karena kantor LPDP ditutup akibat adanya kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah DKI Jakarta. 

Pihak tim solidaritas Papua mengaku cukup kecewa, karena acara simbolis gagal digelar. Pasalnya, sejak beberapa hari sebelumnya, mereka mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada LPDP perihal penyerahan simbolis ini. Sayangnya, ketika mereka datang, kantor tersebut malah tutup dengan alasan adanya PSBB.

Meski secara simbolis penyerahan itu gagal dilakukan. Namun pihaknya memastikan jika uang sebesar Rp. 773.846.918 yang sebelumnya ditagih oleh pemerintah, telah ditransfer oleh tim solidaritas Papua kepada negara. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *