Mantan PM Inggris David Cameron Diduga Melobi Menteri Keuangan Terkait Dana Covid-19

RUANGNEGERI.com – Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, David Cameron harus menghadapi penyelidikan aparat berwenang Inggris terkait dugaan melobi Menteri Keuangan Rishi Sunak dalam kebijakan pendanaan Covid-19.

Melansir The Guardian (25/03/2021), penyelidikan secara resmi bakal segera dilakukan untuk mengetahui apakah Cameron melanggar undang-undang lobi atau tidak.

Diketahui bahwa Pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan PM Boris Johnson beberapa waktu lalu memberikan akses penuh kepada Greensill Capital, sebuah perusahaan keuangan berbasis di Inggris.

David Cameron yang menjabat sebagai PM Inggris periode 2010 hingga 2016 kini berada di bawah tekanan publik Inggris. Ia harus menjelaskan tuduhan telah menghubungi Menkeu Rishi Sunak melalui telepon pribadinya pada bulan April 2020 lalu saat dirinya bekerja sebagai penasihat untuk Greensill Capital.

Perusahaan tersebut diketahui bangkrut bulan lalu. Namun kemudian mendapatkan akses hingga ratusan ribu Pound Sterling dari pinjaman darurat Covid-19 yang telah dicanangkan Pemerintah Inggris demi menstimulus perekonomian nasional yang hancur akibat pandemi.

Baca juga: Divonis Bersalah Karena Korupsi, Begini Kisah Mantan Presiden Prancis

Penanganan Covid-19 di Inggris

Melansir Bloomberg (01/03/2021), Inggris merupakan salah satu negara dengan kematian tertinggi akibat Covid-19. Hingga bulan Maret, angkanya telah lebih dari 123.000 jiwa.

Pandemi juga merugikan perekonomian negara. Produk Domestik Bruto (PDB) menyusut sebesar 9,9 persen tahun 2020. Menkeu Sunak berjanji kepada publik Inggris bahwa ia akan “jujur” dalam kebijakan anggaran agar “defisit bisa diatasi secara adil.”

Politisi kelahiran tahun 1980 tersebut kini sedang bergulat mengendalikan defisit tanpa mencekik pemulihan (ekonomi) Inggris dari resesi terburuknya dalam lebih dari tiga abad.

Mengingat Inggris telah tiga kali memberlakukan lockdown, Sunak mengatakan bahwa prioritasnya tetap melindungi lapangan pekerjaan. Pemerintah memproyeksikan untuk mencapai 19 persen PDB.

“Kami memiliki tantangan dalam keuangan publik dan jika kami tidak melakukan sesuatu, pinjaman akan terus berada pada level yang sangat tinggi bahkan setelah kami pulih dari Covid-19, utang akan terus naik tanpa batas waktu. Itu bukan situasi yang bagus,” terang Sunak.

Di sisi lain, program vaksinasi di Inggris saat ini telah menjangkau lebih dari 20 juta orang yang setidaknya telah menerima satu dosis vaksin.

Baca juga: Pemerintah Australia Paksa Google dan Facebook Membayar Konten Berita

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Inggris

Sebelumnya, Inggris telah mengumumkan pinjaman pendanaan sebesar £1,65 miliar (Rp33 triliun) terkait program vaksinasi Covid-19. Dana pinjaman sebesar £300 miliar juga dikucurkan untuk mendukung program bisnis selama tahun fiskal 2021.

Pinjaman pemerintah tercatat melonjak signifikan selama setahun terakhir. Hutang negara meningkat menjadi £2,1 triliun pada akhir Januari. Rasio hutang terhadap PDB tersebut merupakan yang tertinggi selama enam dekade terakhir.

Dengan kondisi tersebut, Menkeu Sunak tengah bersiap untuk menaikkan pajak dan pinjaman dana untuk memperbaiki masalah perekonomian di negaranya sebagai dampak dari Covid-19.

“Saya ingin memastikan masyarakat paham bahwa kami ada untuk mendukung mereka,” ujar Sunak dalam sebuah wawancara sebagaimana melansir Sky News (28/02/2021).

Baca juga: Kembalinya Macron dan Le Pen di Bursa Calon Presiden Prancis 2022

“Saya katakan pada awal krisis bahwa saya akan melakukan apa pun untuk melindungi masyarakat, keluarga dan bisnis melewati krisis ini dan saya akan berkomitmen untuk itu,” lanjut Sunak.

Hal itu bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan dari Perdana Menteri Boris Johnson dalam rangka membuka jalur pemulihan ekonomi serta mendukung masyarakat dan kegiatan bisnis di Inggris.

“Untuk rencana jangka pendek, yang kita perlukan adalah untuk melindungi ekonomi dan terus mendukung ekonomi melalui peta jalan. Dan seiring berjalannya waktu, yang kita perlukan adalah untuk memastikan keuangan publik yang berkelanjutan,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat. “Hal itu tidak akan terjadi dalam semalam, hal itu akan memerlukan banyak waktu mengingat adanya kejutan yang telah kita alami.”

“Tetapi jika Anda bertanya apakah saya ingin memberikan pajak yang rendah untuk masyarakat, tentu saja,” terang Sunak.

Baca juga: AS Kembali Masuk ke Paris Agreement, Bagaimana Pendanaannya?

The Sunak Effect

Menkeu Sunak mengatakan bahwa langkah untuk menaikkan pajak ini merupakan tugas “sakral” untuk memulihkan keberlanjutan ekonomi masyarakat Inggris.

Namun dengan defisit anggaran yang membengkak sebesar 400 miliar Pound tahun ini, IFS (Institute for Fiscal Studies) memperkirakan kemungkinan perlu menaikkan pajak sekitar 60 miliar Pound di tahun-tahun mendatang. Hal itu diperlukan untuk menyeimbangkan keuangan negara serta di saat ekonomi mulai pulih.

Anneliese Dodds, politisi Partai Buruh menyatakan penolakan atas kebijakan Menteri Keuangan dari Partai Konservatif tersebut. Ia mengkritik kebijakannya sebagai tindakan yang “tidak cakap,” demikian kutipan email sebagaimana dilansir dari Bloomberg.

Dodds mempertanyakan keputusan Sunak untuk membekukan gaji jutaan pekerja di sektor publik serta menolak rencananya untuk menaikkan pajak perusahaan. Ia juga menanyakan perihal perpanjangan jangka pendek untuk program cuti pada tahun lalu.

Baca juga: Elon Musk Borong Bitcoin, Akankah Dijadikan Sebagai Alat Pembayaran Sah?

Dengan begitu, ia khawatir akan berakibat pada puluhan ribu pemutusan hubungan kerja karena gagal memberikan kepastian jangka panjang.

“Itulah efek Sunak, pada saat dia ragu-ragu, orang-orang di seluruh negeri kehilangan pekerjaan mereka,” kata Dodds menjelaskan. “Virus Corona mungkin telah menutup sebagian besar perekonomian kita tetapi pemerintah menghancurkannya,” lanjutnya.

Mel Stride, politisi Partai Konservatif yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Inggris di era PM Theresa May mengatakan kesaksian pakar yang diterimanya mengindikasikan bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menaikkan pajak.

Namun, fiskal yang “signifikan” dan langkah-langkah peningkatan pendapatan kemungkinan akan dibutuhkan di masa yang akan datang.

Anggota parlemen Inggris juga mendesak Sunak untuk menahan diri dari langkah-langkah fiskal, mereka menyatakan persetujuan terkait kenaikan tarif yang “moderat” pada pajak perusahaan. Namun juga memperingatkan kenaikan yang sangat signifikan karena dinilai akan kontraproduktif.

Nur Fauziyah Pradita

Alumnus Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menaruh minat pada isu-isu internasional dan pembangunan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *