Cacat Logika Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Aspek Lingkungan

RUANGNEGERI.com – Penyederhanaan peraturan dan hukum menjadi satu pintu atau Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kini sedang ramai diperbincangkan oleh pelbagai kalangan.

Peraturan itu menghimpun setidaknya 79 undang-undang, 1.224 pasal dengan tebal lebih dari 1.000 halaman. Sampai saat ini, pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih bergulir.

Muhammad Azhar (2019), dalam jurnal bejudul Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia, menyebutkan terdapat 7621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah dan sekitar 30.000 Peraturan Daerah yang berpotensi tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut yang mendorong perlunya pembuatan Omnibus Law.

Keberadaan Omnibus Law di Indonesia, menurut Vincent Suriadinata (2019) dalam artikelnya berjudul Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia tidak akan mengganggu hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Menurutnya, Omnibus Law adalah teknik yang melahirkan UU yang notabene produk hukum tersebut sudah ada. Kedudukannya sama penting dalam menunjang investasi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa prioritas pemerintahan Joko Widodo adalah untuk pembangunan sektor ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Prioritas sektor ekonomi berarti juga berupaya menarik investasi sebesar-besarnya.

Sektor investasi memang nampak menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Mantra yang selalu digaungkan dengan adanya investasi adalah pembukaan lapangan pekerjaan yang luas.

Namun, maksud baik itu nampaknya mengesampingkan sektor yang lain, yaitu lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, pembangunan ekonomi modern mengakomodasi semua sektor tersebut.

BACA JUGA: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Sebagaimana tertera dalam “Post-Washington Consensus”, pembangunan nasional pada dasarnya tidak sekadar pembangunan ekonomi, melainkan juga pembangunan sosial dan ekologi.

Berbagai kritik dari para aktivis lingkungan maupun akademisi disematkan dalam pembentukan Omnibus Law di Indonesia, khususnya berkaitan dengan aspek lingkungan dan penyerapan tenaga kerja.

Mereka menilai bahwa Omnibus Law lebih memihak kepada korporasi dan mengesampingkan aspek lingkungan. Penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan juga sangatlah sedikit.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) tahun 2019 lalu menganalisis dampaknya terhadap aspek lingkungan. Beberapa permasalahan di antaranya adalah perizinan berbasis risiko serta isu kewenangan dalam perizinan pertambangan dan pertanian (perkebunan).

Selain itu, mekanisme penyelesaian tumpang tindih kawasan hutan, kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik serta kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah ketentuan undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang juga masih rancu.

Terkait hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja, Awan Santosa, peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan investasi hanya mampu menyerap bagian kecil tenaga kerja. Sedangkan sebagian besar (97%) lapangan kerja disediakan oleh ekonomi rakyat.

Pembahasan yang terkesan tertutup dan tergesa-tergesa menjadi sorotan banyak kalangan aktivis lingkungan. Hal itu terlihat dari pembuatan naskah RUU yang ditargetkan selesai dalam waktu 100 hari kerja.

Dalam perumusan RUU ini, pemerintah nampak tidak banyak melibatkan unsur masyarakat sipil. Alih-alih justru melakukan pembahasan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

BACA JUGA: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Dampak Lingkungan dan Ancaman Eco-side

Secara lebih mendalam, pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dinilai masih bermasalah pada aspek paradigma. Pakar Hukum Lingkungan dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta baru-baru ini mengeluarkan hasil penelitiannya yang tertuang dalam Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja.

Secara khusus, I Gusti Made Agung Wardana, dosen Hukum Lingkungan UGM menyatakan RUU Cipta Kerja mengembalikan makna pembangunan pada era developmentalist. Yaitu pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja.

Dengan begitu, peran negara dalam hal ini sangatlah minim. Dijadikannya investasi sebagai penggerak utama pembangunan, maka negara justru membiarkan mekanisme pasar yang bekerja. Artinya, pemilik modal besar akan menguasai aset penting investasi.

Dengan kata lain, keberadaan RUU ini semakin membuka pintu ancaman pemusnahan terhadap tempat tinggal manusia dan makhluk hidup (eco-side). Keberadaan korporasi besar akan menggeser ekosistem kehidupan.

Kritik juga datang dari aktivis lingkungan. Mengutip dari Kompas.com (14/02/2020), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), menyebutkan bahwa RUU Cipta Kerja semakin menegaskan bahwa ekonomi yang dianut pemerintah Indonesia saat ini adalah ekonomi kapitalistik. Pemerintahan Jokowi dinilainya ingkar janji terhadap rakyat.

Berdasarkan laporan Walhi dalam buku Eco-side; Memutus Impunitas Korporasi menyatakan bahwa korporasi mampu melemahkan negara dan supremasi hukum secara terus menerus. Hal itu terlihat dari permohonan judicial review yang dilakukan oleh korporasi melalui asosiasi pengusaha.

Asosiasi pengusaha tersebut meliputi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Kedua asosiasi itu menggugat pasal dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, UU No. 32/2009, khususnya pasal 88 yang memuat prinsip strict liability dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup dan UU Kehutanan No. 41/1999.

Imbas dari kebijakan tersebut sangat fatal. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018, sedikitnya telah terjadi 410 konflik agraria dengan luas wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dengan melibatkan 87.568 kepala keluarga.

KPA merincikan bahwa konflik tersebut terdiri dari 144 (35%) di sektor perkebunan, 137 (33%) properti, 53 (13%) pertanian, 29 (7%) kehutanan, 19 (5%) pertambangan, 16 (4%) infrastruktur serta 12 (3%) di sektor pesisir dan kelautan. Konflik paling besar di sektor perkebunan, yakni 83% di antaranya adalah dari komoditi kelapa sawit.

Selama ini, pemerintah belum memasukkan biaya yang harus ditanggung akibat kerusakan lingkungan. Biaya eksternal adalah biaya yang tak hanya dibayar oleh produsen dan konsumen, meski tak muncul dalam harga barang.

Sebab biaya itu telah ditanggung oleh semesta termasuk binatang dan tumbuhan. Biaya eksternalitas itu kadang lebih besar karena berupa polusi dan pencemaran udara, limbah dan emisi.

Di Indonesia, permasalahan lingkungan, ekonomi, maupun inovasi masih banyak terbentur dengan aturan yang tumpang tindih. Dampaknya mengakibatkan investasi jadi tersendat.

Solusinya bukanlah dengan membuat Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang berdampak pada lingkungan dan juga mencederai hak asasi manusia. Pemerintah saat ini mestinya membuat regulasi lingkungan untuk merangsang inovasi yang akan menaikkan daya saing industri.

Indonesia mempunyai Ketetapan MPR Nomor IX/2001 yang menugaskan presiden membuat harmonisasi aturan yang berbasis lingkungan serta penghormatan pada hak-hak masyarakat adat.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19 ditengah Ancaman Sektor Pertanian

Caranya adalah dengan merangsang inovasi dengan memaksa industri membuat teknologi yang ramah lingkungan. Regulasi itu semangatnya membangun ekonomi dengan tumpuan ekologi.

Lantas, dengan melihat catatan-catatan proses pembuatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini menimbulkan pertanyaan: sebenarnya RUU tersebut dibuat untuk siapa dan untuk kepentingan siapa?

Jika regulasi yang ditetapkan pemerintah hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi semata tanpa melihat aspek lingkungan dan hak asasi manusia, tinggal menunggu waktu saja kerusakan lingkungan akan terjadi. Apalagi dunia sekarang tengah menghadapi ancaman krisis iklim yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lebih tegas lagi, melansir dari Tempo.co (18/12/2020), Hariadi Kartodiharjdo menilai bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini pada dasarnya merupakan bentuk dari korupsi konstitusional, dan hanya melihat aspek ekonomi saja.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) juga mengkritik perubahan pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berpotensi dilemahkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, hal itu terlihat pada dihapuskannya izin lingkungan untuk perusahaan, ditiadakannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat yang menggugat lembaga yang merusak lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *