Bantuan dari Pemerintah di Saat Pandemi, Apakah Efektif?

RUANGNEGERI.com – Dampak wabah pandemi memang begitu terasa sangat memukul bagi perekonomian masyarakat Indonesia.

Banyaknya berita pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, usaha sepi karena tidak ada pembeli, hingga sejumlah sektor bisnis terpaksa gulung tikar karena tidak bisa lagi menghidupi operasional perusahaan.

Tidak tinggal diam, pemerintah pun mengucurkan sejumlah bantuan dalam beragam bentuk. Namun, apakah bantuan tersebut efektif?

BACA JUGA: Kegagalan Pemerintahan Populisme dalam Mengatasi Covid-19

Bantuan untuk Pekerja dengan Gaji di Bawah 5 Juta

Melansir dari berita Kontan.co.id, pihak pemerintah dikabarkan bakal segera menyalurkan bantuan insentif senilai Rp. 2,4 juta. 

Bantuan tersebut nantinya akan dibagikan kepada 13 juta tenaga kerja yang selama ini bekerja pada sektor formal. Lebih lanjut, mereka yang berhak menerima adalah yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. 

Untuk penyalurannya, pemerintah mengatakan akan membagikannya dalam dua tahap yakni pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 ini. Sehingga masing-masing tahap, mereka yang menerima bantuan akan mendapatkan uang sebesar Rp 1,2 juta. 

Adapun alasan diberlakukannya bantuan dengan sistem seperti ini karena masih ada golongan masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.

Melalui Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Budi Guna Sadikin, pemerintah menyebut para pekerja sektor formal masih banyak yang belum menerima bantuan bantuan. Hal itu sebagai imbas dari wabah pandemi. 

Namun, bantuan yang sudah ada selama ini, hanya menyasar para masyarakat dengan golongan termiskin dan segmen lainnya.

Seperti bantuan per bulan sebesar Rp 600 ribu untuk warga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan atau PKH, hingga bantuan untuk mereka yang terkena PHK sebesar Rp 3,6 juta yang diberikan dalam 4 bulan. 

Padahal, mereka yang masih bekerja ini juga sebenarnya turut merasakan dampak yang ditimbulkan dari wabah pandemi. Meski tak sampai di PHK, mereka banyak yang harus dirumahkan sementara dan tentunya gaji mereka dipotong oleh perusahaan. 

Lebih lanjut, pihak Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional menjelaskan, sasaran target dari bantuan ini datanya berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Melansir dari Tirto.id (7/8/2020), data dari BPJS Ketenagakerjaan cukup akurat, karena berisi data pribadi, rekening, hingga sudah berapa lama mereka bekerja di perusahaan.

Besaran gaji yang mereka terima pun juga bisa diketahui berdasarkan iuran yang mereka bayarkan atau ditanggung perusahaan tempat mereka bekerja.

Dari jumlah iuran itu, pemerintah bisa memastikan berapa besaran gaji para pekerja. Sehingga pemerintah bisa lebih tepat sasaran jika menghendaki para penerima bantuan adalah yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. 

Jika melihat syarat maksimal gaji Rp 5 juta per bulan, maka dihitung-hitung mereka yang membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan maksimal Rp 150 ribu per bulan. Angka itu dianggap sebagai target yang memenuhi syarat diberikannya bantuan.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan verifikasi data para calon penerima bantuan tersebut. Diharapkan proses verifikasi bisa selesai dalam waktu paling lambat dua pekan ke depan. 

“Insya Allah dalam dua pekan ini kami bisa kumpulkan dan verifikasi nomor rekeningnya, sehingga bantuannya bisa segera dicairkan,” kata Budi.

BACA JUGA: Menelaah Urgensi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pinjaman Tanpa Bunga untuk UMKM

Selain menyasar para pekerja sektor formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan, pemerintah juga menargetkan bantuan khusus untuk para pengusaha UMKM. Bantuan tersebut berupa pinjaman tanpa bunga. 

Secara lebih detail, target bantuan pinjaman tanpa bunga ini pada dasarnya ditujukan untuk rumah tangga atau keluarga.

Namun, syarat utama yang harus dipenuhi adalah keluarga tersebut harus memiliki sebuah bisnis atau usaha rumahan alias mereka para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemerintah menyebut bantuan untuk usaha rumahan atau UMKM ini terdiri dari dua program. Pertama, adalah program dalam bentuk pemberian bantuan sosial atau bansos dengan nilai sebesar Rp 2,4 juta untuk setiap pelaku usaha rumahan atau UMKM.

Dalam program versi pertama ini, akan menargetkan kepada 12 juta usaha rumahan atau UMKM yang masih belum memiliki akses perbankan.

Kemudian program versi kedua yakni program bantuan dalam bentuk pemberian pinjaman atau kredit usaha dengan subsidi.

Mereka yang masuk dalam kategori program versi kedua ini akan mendapatkan bantuan berupa pinjaman dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 2 juta yang memiliki tenor selama 12 bulan. Sementara subsidi yang dimaksud adalah pinjaman ini nantinya tidak akan menerapkan bunga sama sekali. 

Pemerintah mengatakan, saat ini bantuan untuk UMKM sedang dalam tahap final untuk penyaluran. Ditargetkan, penyaluran bisa mulai dilakukan sebelum HUT RI atau sebelum tanggal 17 Agustus mendatang. 

BACA JUGA: Melihat Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19

Seberapa Efektif Bantuan dari Pemerintah Ini?

Tujuan utama pemerintah dalam memberikan bantuan dengan dua model di atas, adalah untuk mengembalikan daya beli masyarakat di saat wabah pandemi masih terus terjadi.

Kemudian juga untuk mengurangi kesenjangan sosial. Sebab, segmen lain sudah lebih dulu mendapatkan bantuan, sementara kedua segmen di atas masih banyak yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Meski mendapatkan sambutan hangat dari para pekerja dan pihak yang terkait sebagai sasaran penerima bantuan, namun para pengamat melihat yang sebaliknya.

Piter Abdullah Redjalam misalnya, yang menyebut bantuan ini hanya sebatas menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi, dalam kurun waktu yang terbatas juga.

Bantuan hanya dirasa berpengaruh dalam jangka pendek saja, namun tidak untuk jangka panjang. Sebuah dilema juga bagi pemerintah. Yakni karena tidak mungkin untuk terus memberikan subsidi atau bantuan, sementara wabah sendiri belum tahu kapan akan berakhirnya.

“Bantuan pemerintah hanya membantu masyarakat yang kehilangan income, namun tidak menggantikan semua income yang hilang,” tambah Piter.

Dari sudut pandang lain, Staf Khusus Menko Perekonomian Reza Yamora Siregar bantuan ini justru dianggap ampuh untuk kembali menggerakkan roda ekonomi yang selama ini terhambat, dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun. 

“Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomo pada semester kedua tahun 2020, lebih ke peningkatan daya beli,” begitu penjelasan dari Reza.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada kuartal kedua tahun ini yakni sebesar 5,32 persen.

Dari besaran persentase itu, diketahui juga terjadi penurunan pada tingkat konsumsi rumah tangga sebesar 5,51 persen. 

Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa kembali menorehkan catatan positif. Sehingga meminimalisir resiko terjadinya resesi ekonomi sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun selama dua kuartal berturut-turut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *