Bangkitnya Arus Konservatisme Islam Pasca Orde Baru

RUANGNEGERI.com – Pasca tumbangnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kebebasan sipil mendapatkan momentumnya. Masuknya era Reformasi telah mengembalikan asas dasar demokrasi untuk bebas berpendapat.

Reformasi juga mengembalikan kebebasan berserikat sesuai dengan aspirasi yang dimilikinya. Jungjungan Simorangkir (2015) dalam tulisan bejudul Islam Pasca Orde Baru, disebutnya sebagai salah satu kelompok yang menikmati kebebasan berpendapat dan berserikat di Indonesia adalah barisan Islam konservatif.

Setelah banyak dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru, masa Reformasi telah mendorong banyak munculnya ormas beraliran ini. Kemunculan kelompok-kelompok konservatif ini dinilai telah membawa perubahan dalam diskursus Islam dan politik di Indonesia.

Menurut Martin Van Bruinessen (2013) dalam buku berjudul Contemporary Developments in Indonesia Islam: Explaining ‘The Conservative Turn’, Presiden Soeharto dulu hanya mengakomodasi kelompok moderat sembari mengekang kelompok konservatif.

Syafiq Hasyim (2015) dalam tulisan berjudul Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), menilai bahwa keberadaan MUI yang merupakan ‘anak’ dari Presiden Soeharto ini berkontribusi menyuburkan pergerakan kekerasan berbasis agama.

Salah satu ormas yang eksistensinya cukup diakui hingga kini adalah Front Pembela Islam (FPI). Dalam anggaran dasarnya, FPI dibentuk untuk menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. 

Selain itu juga untuk menegakkan syari’at Islam. Berbagai aktivitas yang terasosiasi dengan FPI meliputi penutupan lokalisasi, diskotek hingga tempat pijat yang dianggap sebagai sumber kemaksiatan.

Untuk melegitimasi tindakannya, FPI sering kali setali tiga uang dengan MUI, yakni untuk menegakkan fatwa MUI. Salah satunya adalah aksi kekerasan terhadap aliran Ahmadiyah yang telah difatwakan sesat oleh MUI.

Narasi FPI kemudian mengalami transformasi menjadi pergerakan politik. FPI kini banyak dinilai menjadi wajah utama konservatisme Islam politik pasca kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mencuat beberapa tahun silam.

Bersama dengan beberapa ormas Islam lainnya, FPI juga nampak banyak menjadi pelopor aksi 212 yang awalnya bertujuan untuk menuntut penahanan terhadap Ahok dalam tajuk Aksi Bela Islam I, II, dan III.

Baca juga: Islam Sebagai Identitas Politik Luar Negeri Indonesia

Pergerakan Islam Konservatif di Indonesia

Menurut Van Bruinessen, Islam konservatif dapat didefinisikan sebagai ajaran Islam yang menolak penafsiran bebas serta cenderung mempertahankan ajaran keagamaannya. Ini menegaskan bahwa konservatif tidaklah sama dengan radikal maupun Islamis.

Irvan Tasnur & Zulkarnain (2019) dalam tulisan berjudul Melacak Akar dan Perkembangan Konservatisme Islam dalam Dinamika Perpolitikan Indonesia, menyimpulkan bahwa dalam perjalanannya, kelompok konservatif hanya mengejar agenda berupa internalisasi Islam-negara alias nomokrasi Islam.

Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa Islam hakikatnya juga mengatur politik di samping akhlak. Dalam lini masa sejarah Indonesia, kelompok ini dinilainya praktis bersandarkan pada pergerakan politik semata. Nafas pergerakan politiknya bisa ditelusuri sejak munculnya Piagam Jakarta hingga masa-masa Orde Baru.

Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pergerakan politik Islam diwadahi oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama, Sarekat Islam Indonesia dan Tarbiyah Islamiyah (Gazali, 1989). Dari keempat partai tersebut, hanya Masyumi dan NU yang berhasil masuk ke parlemen.

Meskipun tidak mengenal kompromi, Islam konservatif tidak menghendaki perubahan yang diraih dengan jalur kekerasan. Hal itu terbukti bahwa kalangan Islam konservatif tidak menyetujui adanya pemberontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo.

Sayangnya, menurut Bahtiar Effendy (2009) dalam buku berjudul Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, aspirasi nomokrasi Islam ini ditanggapi dengan kekhawatiran besar oleh Presiden Soekarno. Hal itu terutama disebabkan keinginan kelompok Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara masih menyala-nyala.

Praktis kelompok Islam mendapat tekanan hebat baik oleh pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru. Sikap kedua era pemerintahan ini cenderung dilandasi alasan yang sama yaitu kekhawatiran rongrongan ‘kelompok Islam’.

Tidak hanya konservatisme politik, pemerintah Orde Baru juga turut memangkas konservatisme Islam sosiologis. Salah satu langkah kontroversialnya dalam membatasi ekspresi keislaman muncul dalam bentuk pencekalan hijab di akhir tahun 1980-an.

Pencekalan hijab ini dilakukan oleh orde baru lantaran dianggap sebagai bagian kelompok radikal. Pada tahun 1982, pemerintahan Orde Baru tercatat banyak melaksanakan program pembersihan kelompok Islam yang berafiliasi gerakan radikal.

Meski begitu, kepemimpinan Presiden Soeharto tidak begitu saja menyepelekan kekuatan suara umat Muslim. Salah satu bentuk akomodasi yang dilakukan pemerintahan orde baru terhadap umat Muslim adalah pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975.

Hanya saja, kehadiran MUI yang dianggap dapat mewadahi umat tidak serta merta mendukung upaya internalisasi Islam. Justru MUI lebih banyak menjadi semacam ‘stempel moral’ bagi kebijakan pemerintah.

Hal ini pernah terjadi ketika MUI di era Soeharto pernah menyetujui fatwa halal untuk Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Keputusan tersebut sempat mengundang gejolak dari umat Muslim lantaran dianggap mengandung unsur judi, meskipun akhirnya dianulir.

Peraturan penyederhanaan partai politik oleh Soeharto menjadi pukulan terakhir pemerintahan Orde Baru pada pergerakan Islam. Selain mewajibkan peleburan partai, asas Pancasila juga didapuk menjadi satu-satunya asas parpol yang diperbolehkan di Indonesia.

Manuver Islam konservatif praktis hanya muncul ketika kontroversi UU perkawinan naik ke permukaan. Kala itu, kelompok konservatif menentang habis-habisan UU yang dinilai menabrak nilai-nilai Islam.

Kelompok tersebut kemudian berhasil melakukan show of force dengan melakukan aksi demonstrasi di kota-kota besar. Upaya penolakan bahkan sampai di gedung DPR yang dipelopori kelompok-kelompok gerakan Islam mahasiswa.

Baca juga: Membangun Narasi HAM dalam Agenda Pembangunan Indonesia

Konservatisme Islam Pasca Orde Baru dan Implikasinya

Bangkitnya konservatisme Islam secara signifikan di era Reformasi menunjukkan bahwa sejatinya aliran pemikiran ini tidak pernah padam. Di bawah berbagai tekanan selama Orde Baru, arus konservatisme nyatanya tetap mampu mempertahankan diri.

Kebangkitannya bahkan sempat mendapatkan karpet merah di akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto. Berbagai kebijakan afirmatif terhadap Islam dikeluarkan demi mendulang suara kelompok konservatif.

Serangkaian kebijakan ‘pro-umat Islam’ yang dikeluarkannya antara lain adalah pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalat.

Selain itu, Soeharto juga banyak menjadikan kalangan kelompok Islam dalam jajaran pemerintahan maupun anggota TNI. Salah satu tokoh yang diangkat Soeharto dari kalangan Islam terkemuka saat itu adalah B.J. Habibie, yang kemudian menjadi Presiden RI ke-3.

Selepas era Orde Baru, bangkitnya konservatisme Islam dapat dipilah menjadi beberapa patron. Dari patron tersebut, konservatisme politik dan ideologis lebih mendapat perhatian khusus.

Dalam perkembangannya, MUI seakan menjadi acuan konservatisme Islam pasca Orde Baru. Asumsi ini menjadi-jadi ketika MUI pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa haram terhadap sekularisme, pluralisme dan liberalisme.

Piers Gillespie (2007) dalam tulisan berjudul Current Issues in Indonesian Islam: Analysing the 2005 Council of Indonesian Ulama Fatwa No. 7 Opposing Pluralism, Liberalism and Secularism, menyebutkan bahwa MUI di era Reformasi mulai menunjukkan gejala konservatisme.

Khususnya ketika memutuskan untuk memisahkan diri dari pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan MUI mengubah haluan dari pelayan pemerintah menjadi pelayan umat. Tokoh-tokoh MUI pada waktu itu banyak berbeda pendapat dengan Gus Dur terkait filosofi Islam.

Baca juga: Politik Identitas: Tinjauan Sosial di Era Digital

Seiring berjalannya waktu, MUI kerap kali menyampaikan kritik terhadap beberapa wacana yang diutarakan Gus Dur seperti permintaan maaf terhadap PKI, hingga penghapusan TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 (Irvan Tasnur & Zulkarnain, 2019).

Seakan mengikuti tren konservatisme di kalangan ulama, konservatisme di tingkat akar rumput pun turut meningkat. Leonard Sebastian & Andar Nubowo (2019) dalam tulisan berjudul The “Conservative Turn” in Indonesian Islam: Implications for the 2019 Presidential Elections, mengungkapkan bahwa kota-kota besar menjadi episentrum kebangkitan “kesalehan” umat.

Menurutnya, indikator naiknya konservatisme agama di kota-kota besar ditunjukkan dapat dilihat dari masifnya pembangunan masjid hingga di pusat-pusat perbelanjaan. Fenomena masjid di pusat berbagai pusat perbelanjaan merupakan bentuk nyata dari meningkatnya ‘kesalehan’ warga di perkotaan.

Gerakan ‘kesalehan’ ini perlahan tapi pasti menyeruak bahkan hingga kelompok milenial. Bahkan, momentum ini berhasil dikapitalisasi menjadi layaknya perayaan.

Patut dikritisi adanya hubungan antara meningkatnya konservatisme akar rumput dengan menurunnya persepsi toleransi. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah mencoba merekap hal ini.

Din Wahid (2013) dalam tulisan berjudul Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia, menyebutkan bahwa lebih dari 78 persen guru agama Islam menghendaki hukum syariah. Sementara, lebih dari 50 persen murid menolak berinteraksi dengan non-muslim.

Meningkatnya konservatisme Islam juga memberikan tantangan bagi gagasan moderat para kelompok tradisionalis. Misalnya, gagasan “Islam Nusantara” yang dikembangkan Nahdlatul Ulama secara terang-terangan ditolak oleh MUI Sumatera Barat.

Berhasil masuk ke dalam relung ruang publik, kelompok ini perlahan tapi pasti merambat ke dalam pergerakan politik. Pasca Reformasi, manifestasi Islam konservatif dalam partai politik muncul melalui kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sadanand Dhume (2005) dalam tulisan berjudul Indonesian Democracy’s Enemy Within, melukiskan bahwa PKS sebagai “gerakan gradual dan revolusioner mendirikan negara Islam di Indonesia.” PKS dinilai telah menampilkan banyak diferensiasi dengan partai Islam lain terutama dalam landasan ideologi.

Terkait dengan ideologi dan metode yang diembannya, Anthony Bubalo & Greg Fealy (2005) dalam jurnal berjudul Joining the caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia, menyatakan bahwa fondasi berdirinya PKS banyak mengadopsi nilai-nilai dari Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Ruang politik kelompok konservatif tidak hanya dimiliki oleh partai politik saja. Beberapa ormas keagamaan turut mengkapitalisasi momentum politik demi perwujudan agenda.

Salah satu momentum tersebut adalah saat naiknya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Kala itu, FPI menjadi penggerak utama dari serangkaian aksi penolakan.

Baca juga: Globalisasi dan Kekuatan Modernitas

Kemudian pada tahun 2016, terjadi insiden penodaan agama oleh Ahok. Hal itu juga nampak jelas semakin menjadi bahan bakar serta diskursus bagi kalangan Islam konservatif dalam mengamplifikasi politik Islam.

Marcuz Mietzner & Burhanuddin Muhtadi (2018) dalam tulisan berjudul Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation, menyebut bahwa momentum itu merupakan bentuk transformasi menuju populisme Islam.

Pemilu Presiden tahun 2019 lalu yang hanya berlangsung dua tahun setelah pilkada DKI menjadi panggung berikutnya. Hajatan politik tersebut telah menjadi ajang agamaisasi politik secara terbuka, baik oleh kelompok konservatif maupun moderat.

Kedua calon presiden secara terbuka memanfaatkan populisme Islam. Hanya saja, ada perbedaan signifikan penerapan populisme Islam antara kelompok konservatif dengan moderat. Perbedaannya adalah berasal dari sumber legitimasi.

Kelompok konservatif menggulirkan simbol-simbol agama seperti pelaksanaan Ijtima Ulama. Sementara, Joko Widodo menggandeng kyai atau ulama terkemuka Nahdlatul Ulama, K.H Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Jika dilihat lebih dalam, populisme agama ini justru sering menjerumuskan nilai-nilai persatuan di masyarakat. Belum lagi maraknya metode-metode ala post-truth seperti fabrikasi data alias hoax di masa-masa pemilu.

Momentum Pilpres 2019 lalu khususnya, terbukti telah banyak menyeret isu segregasi sosial serta maraknya isu politik identitas di Indonesia.

Baca juga Harmoni dalam Imaji: Refleksi Diskusi Bersama Romo dan Kyai

Tantangan Membawa Islam ke ‘Jalan Tengah’

Meskipun merupakan negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia terkenal di dunia internasional dengan ‘kemoderatannya’. Tidak bisa dibantah pula bahwa nilai-nilai Islam sangatlah kuat dan telah berkontribusi besar dalam merekatkan sendi-sendi bangsa Indonesia yang sangat beragam.

Kebangkitan konservatisme Islam di satu sisi mendorong revivalisme beragama di Indonesia. Di satu sisi, konservatisme agama menghadirkan tantangan bagi kebhinekaan Indonesia.

Tidak jarang kelompok konservatif bergesekan langsung dengan kelompok minoritas terkait hal-hal yang prinsipil, misalnya saja terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Fenomena ini membutuhkan pendekatan serius untuk menjembatani pandangan yang berbeda.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah bagaimana mengonstruksikan dua kutub yang ‘berbeda’ demi terwujudnya kemaslahatan dan persatuan bangsa. Pemerintah khususnya, disarankan untuk tidak menjauhi kelompok Islam konservatif terlalu jauh.

Jika tidak diakomodir secara bijaksana, sangat mungkin akan semakin mendorong ke jurang radikalisme. Islam maupun filosofi dasar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia telah menempatkan musyawarah dalam tingkat tertinggi pengambilan keputusan.

Hendry Santio

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *